Permasalahan Post date
Permasalahan PT Repal Internasional Indonesia tentang akses sampah plastik di Indonesia khususnya daerah Jawa

PT Repal Internasional Indonesia mendirikan pabrik di Pasuruan pada 2017 dengan 121 karyawan (116 ada di Pasuruan). Bisnis perusahaan adalah menggunakan plastik sampah campuran dan mendaur ulang menjadi palet yang dapat digunakan untuk gudang logistik domestik, pabrik dan rantai pasokan bisnis serta ekspor Indonesia. Klien adalah Unilever, Nestle, Indofood, Indo Rayat, Givaudan, Dynaplast, Rapid Plast

PT Repal Internasional Indonesia membutuhkan lebih banyak pasokan bahan baku 50-100 ton sampah per hari dengan jenis HDPE (kantong kresek) atau LDPE (90% campuran) dan PP/LDPE (10% dari campuran). Namun pasar tidak memiliki pasokan yang cukup dan terindikasi kemungkinan kolusi konspirasi pasokan untuk memaksa harga naik.

PT Repal Internasional Indonesia 100% perusahaan PMA kantor pusat Australia dengan pabrik berada di kawasan berikat Pasuruan, Jatim dan perusahaan harus dapat membeli plastik limbah campuran dengan kisaran harga 2500 rupiah per kg dengan kadar air 10-20% (sudah terdapat pemasok namun dikhawatirkan konspirasi)

11/12/2018 - 12:58
Bappeda Pemkot Pekanbaru perihal penagihan pajak air tanah PT. Chevron Pacific Indonesia

Menindaklanjuti surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI nomor S-2476/AG/2018 perihal pengembalian dokumen permintaan pembayaran pajak air tanah kota Pekanbaru, maka:

1. Berdasarkan Permen ESDM nomor 20 tahu 2017 tentang penetapan nilai perolehan air tanah pasal 3 ayat (5) maka Pemprov Riau mengeluarkan Pergub nomor 14 tahun 2018 tentang nulai perolehan air tanah guna menyesuaikan terhadap kondisi daerah atas penggunaan air tanah pada asilo industri yang berada di daerahnya.

2. menindaklanjuti PP nomor 55 tahu 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah pasal 31 ayat (1) huur b dan ayat (6) huruf b, dengan mempedomani Pergub Riau nomos 14 tahun 2018 tentang perolehan pajak air tanah, maka Pemerintah Pekanbaru mengeluarkan peraturan walikota Pekanbaru notor 78 tabun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak air tanah guna menyesuaikan atuar tersebut.

3. secara regulasi maka pemungutan pajak oleh Pemkot Pekanbaru terhadap PT Chevron Pacific Indonesia telah sesuai aturan, yaitu PP nomos 55 tahin 20116 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah nomor 31 ayat (4) yang menyebutkan "Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat )3) dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sesuai dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah".

06/12/2018 - 14:22
Permohonan Kepastian Hukum Terhadap Surat Keterangan Lunas sekaitan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Eks pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) telah membuat Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan Pemerintah Indonesia, dalam bentuk Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan eks pemegang saham BDNI sudah menerima Surat Keterangan Lunas (SKL) dari Ketua BPPN. Namun sampai saat ini, permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dan masih terus dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum sehingga muncul kekhawatiran bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum dan usaha.

15/08/2018 - 10:18
Laporan gugatan BluTether Ltd terhadap PT. MNC Sky Vision.

BluTether Ltd melaporkan permasalahan terkait pelanggaran terhadap Sales and Purchase Agreement (SPA) yang dilakukan ole PT. MNC Sky Vision Tbk (MSky). Berikut ringkasan kronologis:

1. Pada 23 September 2014, BluTether dan MSky menandatangani SPA, dan sepakat untuk menggunakan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai dasar hukum apabila dikemudian hari terdapat sengketa. Sehingga pengadilan Indonesia tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan hukum.

2. 11 Desember 2015 BluTether menggugat MSky atas tuduhan wanprestasi, dan pada 13 Mate 2017 seluruh gugatan dikabulkan oleh SIAC.

3. 27 Januari 2016 PT. Global Mediacom sebagai bapak perusahaan dari MSky melakukan gugatan pada PN Jakarta Barat perihal pembatalan SPA antara BluTether dan MSky. pada 26 Aprl 2016 PN Jakbar memutuskan bahia SPA tersebut tidak berlaku lagi. BluTether menganggap putusan ini tidal sah secara hukum karena Pertama bahwa Global Mediacom bukan pihak trekant dalam SPA. Kedua, seperti yang tercantum dalam SPA bahwa segala sengketa akan diselesaikan melalui sidang SIAC.

09/08/2018 - 17:38
Permasalahan terkait belum dikeluarkannya Ijin Prinsip Perluasan PT Silva Inhutani Lampung

PT Silva Inhutani Lampung bergerak di bidang usaha industri pengasapan, remiling dan karet remah yang berlokasi di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sesuai Izin Usaha Industri dengan Nomor 1/18/IU/PMDN/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Badang Koordinasi Penanaman Modal.
Sejalan dengan rencana diatas bermaksud akan mengadakan perluasan usaha atau dalam hal ini peningkatan kapasitas produksi maka untuk itu PT SIL mengajukan permohonan Ijin Prinsip Perluasan Modal Dalam Negeri di bidang usaha yang sama per tanggal 8 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Lampung. Akan tetapi hingga saat ini permohonan yang diajukan belum diproses atau belum selesai prosesnya dengan alasan yang tidak jelas.

25/06/2018 - 13:59
Adanya Gangguan Pelaksanaan Pembangunan PLTM Lintau-1 PT Ikhwan Mega Power di Kenagarian Tanjung Bonai Provinsi Sumatera Barat

PT Ikhwan Mega Power (PT IMP) adalah sebagai pengembang PLTM Lintau-1 (2x4,5 MW), dimana proyek tersebut berlokasi di Kecamatan Lintau Buo Utara yang terletak di dua Nagari yaitu Lubuk Jantan dan Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Status Proyek adalah PMA dengan penyandang dana/investor adalah Gadang Holding Berhad, Kuala Lumpur malaysia.

Semua mesin-mesin (turbin, generator, transformer dan electrical part) sudah berada di site, menunggu pemasangan, lahan yang dibutuhkan sudah dibebaskan dengan cara ganti rugi dan sertifikat sudah diterbitkan oaleh BPN Kabupaten Tanah Datar tanggal 14 Mei 2014. Bagi lahan yang dibutuhkan hanya buat sementara/dalam waktu pembangunan dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa. Saat pekerjaan dimulai timbulah gangguan berupa penyetopan-penyetopan, tidak saja pada lahan yang disewa tetapi juga pada yang telah bersertifikat dilokasi Nagari Tanjung Bonai oleh yang bernama Afrizal Anwar dan Yon Putra masyarakat Nagari Tanjung Bonai.

23/04/2018 - 10:20
Permasalahan keberatan pengenaan PPnBM 40% dari PT Ziegler

PT Ziegler Indonesia, berlokasi di Cikarang, merupakan perusahaan karoseri kendaraan khusus, seperti pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya, merupakan PMA dengan asal Negara Germany, Karoseri pemadam untuk material import 20-40 % tergantung spesifikasi kendaraan, dan local content 60-80 %.

Setiap tahun KPP PMA II pada umumnya melakukan pemeriksaan pajak, dan selama ini tidak ada issue PpnBM, akan tetapi pada pemeriksaan tahun 2017, untuk tahun fiskal 2015, dan PT Ziegler dikenakan PpnBM 40% dan issue lainnya, yang menjadi sorotan pemegang saham Germany, yakni issue PPNBM.

23/04/2018 - 09:37
Permohonan Kebijakan Upah Minimum bagi Industri Tekstil di Jawa Timur dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Kondisi Industri Tekstil (Pemintalan Benang-Garment) d Jawa Timur, yang mana daya saingnya sangat jauh dibawah Jateng maupun Jabar. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah penetapan UMK di masa lalu tahun 2013-2016, sehingga dampak ini dirasakan semakin berat dari tahun ke tahun (hingga saat ini tahun 2017).
UMK di Jateng hanya sebesar 46 % dari UMK di Jatim, bahkan di Jabar, yang mempunyai industri tekstil terpadu dari Hulu hingga Hilir, UMK nya hanya sebesar 63,85 % dari Jatim.
Disparitas UMK yang sangat besar antara Jatim dan Jateng (yang merupakan provinsi yang bersebelahan secara langsung), menyebabkan Industri Tekstil di Jatim sangat sulit bersaing di pasar lokal maupun Internasional.

15/01/2018 - 13:19
PT Batamas Jala Nusantara (BJN)

Mohon petunjuk dan pengarahan untuk menguasai kembali aset dan operasional galangan kapal PT BJN yang berlokasi di Pulau Batam.

16/12/2016 - 10:58
Subscribe to Front page feed