Permasalahan Post date
Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Projek Merakes oleh Eni Indonesia Ltd

IISIA (The Indonesian Iron & Steel Industry Association) mengadukan Project Development Plan untuk Merakes Offshore Area yang dikelola oleh Eni Indonesia Ltd selaku pemilik pekerjaan. Hal yang diadukan adalah penggunaan pipa baja dalam proyek tersebut menggunakan spesifikasi dan ukuran yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Menurut mereka hal ini akan berdampak dengan tidak mungkinnya Pabrikan Baja dalam Negeri untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, sementara utilisasi kapasitas mesin produksi mereka sebenarnya masih di bawah optimal.

Estimasi nilai pipa impor yang akan digunakan seberat 28 ribu ton dan sepanjang 87 km dapat mencapai USD 81 juta atau sekitar Rp 1.23 Triliun.

06/11/2018 - 17:50
Permasalahan Pembebasan Tanah Milik Anggota Konsorsium PT Trans Heksa Karawang yang Terkena Proyek KCIC

Konsorsium PT Trans Heksa Karawang melaporkan proses ganti rugi tanah milik anggota konsorsium yang terkena pembangunan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Nilai ganti kerugian yang diukur oleh KJPP MPBRU menurut Konsorsium THK tidak wajar dan tidak memenuhi asas keadilan, karena KJPP MBPRU hanya menilai Tanah OPT, sedangkan kerugian non fisik hanya dinilai pada biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu saja.

Pada bulan Mei 2018 para anggota konsorsium THK sepakat untuk mengajukan permohonan keberatan atas penetapan nilai ganti kerugaian kepada PN Karawang. Pada bulan Juni 2018 telah keluar hasil keputusan dari PN Karawang, yakni permohonan ditolak. Anggota konsorsium THK telah mengajukan kasasi ke MA pada bulan Juli 2018 dan sampai saat ini perkara masih berjalan.

19/10/2018 - 19:43
Laporan Tingkat Emisi Freeport

Exhaust Control Industries, sebuah perusahaan penyedia komponen filtrasi untuk menurunkan tingkat emisi, melaporkan tingkat emisi PT Freeport yang melewati batas :

Saat ini Freeport mempunyai sejumlah power plant yang terletak di high land maupun low land. Mengikuti peraturan pemerintah Indonesia yang di keluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, tingkat NOX harus di bawah 1000mg/Nm3 @13% O2 = 1750 mg/Nm3 @ 7% O2. Pada saat ini freeport mengeluarkan 1,200-1,500 mg NOX @ 13% O2, yang sama dengan 2,100-2,625mg NOX @ 7% O2. Untuk itu freeport membutuhkan SCR system agar dapat memenuhi regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Sebelum tahun 2008 peraturan pemenrintah Indonesia mewajibkan tingkat NOX harus di bawah 450 mg/Nm3 @7% O2. Antara 2009-2020 peraturan baru yang akan di tetapkan menjadi 350 mg/Nm3 @7% O2. Sedangkan setelah 2020 tingkat Nox harus di bawah 250 mg/Nm3 @ 7% O2. Untuk itu freeport membutuhkan SCR system agar dapat memenuhi regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia.

19/10/2018 - 19:16
Status IUP Operasi Produksi PT Kutai Surya Mining

PT. Kutai Surya Mining adalah pemegang IUP Eksplorasi Logam Emas yang diterbitkan Bupati Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor 120 Tahun 2011 tanggal 23 MEI 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (5 tahun)
PT. Kutai Surya Mining mengajukan surat permohonan peningkatan status IUP dengan surat Nomor 02/KSM-SP/IV/2016 tanggal 28 April 2016 perihal Permohonan Peningkatan Status IU Eksplorasi ke Tahap IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulut serta telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan baik Administrasi, Lingkungan Teknis dan Finansial sesuai PP Nomor 23 Tahun 2010 dan telah diserahkan ke Pemprov. Sulut (terlampir tanda berkas).
PT. Kutai Surya Mining telah beberapa kali mengajukan surat permohonan serupa, namun sampai dengan saat ini PT. KSM belum pernah menerima surat tanggapan dari Pemprov. Sulut baik dari Gubernur maupun SKPD Teknis terkait.
Sementara di lain pihak, investasi yang telah ditanamkan pada sektor ini telah mendesak untuk dilaksanakan. Namun karena IUP Operasi Produksi belum diterbitkan oleh Gubernur Sulut sehingga berdampak pada pemberian pinalty dari investor PT. Global Energi kepada PT. Kutai Surya Mining.

17/10/2018 - 14:28
Laporan Permasalahan Ekonomi dan Hukum PT Tiga Pilar Sejahtera

PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan perusahaan terbuka di industri pengolahan makanan dan beras dengan 5.000 karyawan dan 16.000 pemegang saham. AISA memiliki prospek usaha yang baik sepanjang transparan, profesional, tidak terlibat dalam transaksi conflict of interest yang merugikan finansial, operasional, reputasi AISA. Hutang-hutang dimiliki AISA dapat direstrukturasi dengan baik jika semua tagihan dapat dibayar.
RUPS Tahunan tanggal 27 Juli 2018 telah memberhentikan Direksi Joko Mogoginta (Dirut), Budhi Istanto dan Hendra Adisubrata. Tetapi meski secara de jure Dewan Komisaris yang berwenang beertindak untuk dan atas nama perseroan namun secara de facto Dewan Komisaris tidak memiliki dan tidak diberikan akses dokumen, data dan password akun perseroan.
Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Hengky Koestanto selaku caretaker sekaligus bertugas menyelenggarakan RUPSLB dengan salah satu agenda untuk mengangkat Direksi baru pada 22 Oktober 2018 dan telah diinformasikan kepada OJK, IDX, dan publik melalui pengumuman media massa.
Secara yuridis, legalitas Dewan Komisaris telah diakui berdasarkan pertimbangan hakim dalam PKPU AISA.
Permasalahan AISA terbagi 2 kluster :
Kluster Ekonomi jumlah hutang AISA telah mencapai Rp. 4.651.000.000.000,-
Kluster Hukum
a. AISA dan anak perusahaan tengah menjalani 4 proses PKPU tersebar baik di Pengadilan Niaga Jakpus dan Pengadilan Niaga Semarang
b. Indikasi transaksi mencurigakan :
- transaksi afiliasi AISA dengan perusahaan terafiliasi Joko Mogoginta dengan total
kerugian Rp. 2.483.000.000.000,-
- persediaan tercatat laporan keuangan AISA 2017 sebesar Rp. 1.401.390.000.000,-
namun tidak digunakan memperkuat likuiditas AISA
- menurunnya signifikan jumlah saham Joko Mogoginta cs semula >50% menjadi

09/10/2018 - 12:19
Laporan Penolakan Penanaman Kelapa Sawit oleh Warga Kabupaten Bolaang Mongondow

1. Lokasi lahan ini berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, tepatnya di dua kecamatan yaitu kecamatan Lolak dan Kecamatan Sangtombolang Maelang
2. Lahan tersebut adalah lahan ex- Perkebunan Kelapa yg sejak tahun 1954 sampai sekarang dikelola oleh Pemda dengan cara memberikan HGU kepada Perusahaan Swasta.
3. Sebelumnya maupun selama ini masyarakat sudah memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan kegiatan pertanian.
4. Sejak tahun 1980 kelapa-kelapa tersebut sudah tidak berbuah lagi sehingga lahan tidak produktif, namun pada tahun 2015 Pemda memberikan HGU kepada pihak Swasta yang dalam hal ini PT KURNIA KASIH INDAH dan ex-PT MONGONDO INDAH (PT. ANUGERAH SULAWESI INDAH) memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami kelapa sawit.
5. Masyarakat setempat yang sudah lama memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian dilarang memanfaatkan lahan tersebut dan bagi yang terbukti menggarap lahan tersebut perusahaan memproses secara hukum dan faktanya sudah ada yang dipenjarakan.
6. Lahan yang ditanami kelapa sawit tersebut adalah lahan produktif untuk pertanian dan sudah ada bendungan yang dibangun oleh Presiden RI untuk mendukung lahan pertanian sekitarnya.

Harapan Pelapor :
1. Membantu membatalkan Surat Rekomendasi Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Induk terkait pemberian HGU kepada pihak Swasta
2. Lahan-lahan tersebut dapat dibagi-bagikan kepada masyarakat petani di Kabupaten Bolaang Mongondow Induk.

05/09/2018 - 11:33
Permasalahan Persetujuan Izin Impor Limbah Non B3 PT Indochin Thermo Plastic

Terdapat perubahan pengurusan perizinan persetujuan impor limbah non B3 sehingga pengurusan izin impor limbah B3 PT Indochin Thermo Plastic hingga saat ini belum terbit

23/08/2018 - 19:22
Permohonan Kepastian Hukum Terhadap Surat Keterangan Lunas sekaitan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Eks pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) telah membuat Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan Pemerintah Indonesia, dalam bentuk Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan eks pemegang saham BDNI sudah menerima Surat Keterangan Lunas (SKL) dari Ketua BPPN. Namun sampai saat ini, permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dan masih terus dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum sehingga muncul kekhawatiran bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum dan usaha.

15/08/2018 - 10:18
Laporan gugatan BluTether Ltd terhadap PT. MNC Sky Vision.

BluTether Ltd melaporkan permasalahan terkait pelanggaran terhadap Sales and Purchase Agreement (SPA) yang dilakukan ole PT. MNC Sky Vision Tbk (MSky). Berikut ringkasan kronologis:

1. Pada 23 September 2014, BluTether dan MSky menandatangani SPA, dan sepakat untuk menggunakan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai dasar hukum apabila dikemudian hari terdapat sengketa. Sehingga pengadilan Indonesia tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan hukum.

2. 11 Desember 2015 BluTether menggugat MSky atas tuduhan wanprestasi, dan pada 13 Mate 2017 seluruh gugatan dikabulkan oleh SIAC.

3. 27 Januari 2016 PT. Global Mediacom sebagai bapak perusahaan dari MSky melakukan gugatan pada PN Jakarta Barat perihal pembatalan SPA antara BluTether dan MSky. pada 26 Aprl 2016 PN Jakbar memutuskan bahia SPA tersebut tidak berlaku lagi. BluTether menganggap putusan ini tidal sah secara hukum karena Pertama bahwa Global Mediacom bukan pihak trekant dalam SPA. Kedua, seperti yang tercantum dalam SPA bahwa segala sengketa akan diselesaikan melalui sidang SIAC.

09/08/2018 - 17:38
Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam berusaha PT Muara Jambi Sawit Lestari

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (pabrik PKS) didirikan diatas lahan Sporadik yang dibeli berdasarkan akta jual beli yang sah seluas 15,6 ha pada tahun 2014 yang terdiri atas lahan seluas 4 ha dari Sdr. Setianus Zebua, seluas 3,7 ha dari Sdr Tarmizi, dan 7,9 ha dari Sdr Yon Adlis dan transaksi jual beli tsb dilakukan berdasarkan surat Kepala Desa Lagan Ulu.
Pada tanggal 18 Juni 2015 mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat HGB kepada Kanwil BPN Prov Jambi dengan surat No. 8/MUJISARI-DIR/IV/2015 sampai saat ini sertifikat HGB tersebut tidak kunjung terbit dan secara resmi belum memperoleh informasi terhadap permasalahan ini dari Kantor BPN Jambi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh perusahaan secara tidak resmi dari beberapa pejabat Kantor BPN jambi, bahwa lahan yang dimiliki dan dikuasai selam ini diklaim tumpang tindih dengan sertifikat redistribusi tanah oleh pihak ketiga yang sama yang menggugat izin lokasi (Sdr Abun Yani). Kejadian ini menurut perusahaan sangat janggal, karena terhadap lahan yang telah dimiliki dan dikuasai sejak tahun 2014 secara tiba-tiba masih dapat diklaim oleh pihak ketiga (Sdr Abun Yani).
Namun menurut para penggarap lahan sejak tahun 2006 lahan tersebut tidak pernah seorangpun yang melakukan pengukuran,

26/07/2018 - 21:03

Pages

Subscribe to Front page feed