Permasalahan Keterangan Status Post date
Permasalahan Penyitaan Barang Impor PT Berkat Tarikan Jaya

1. Kedatangan barang impor PT Berkat Tarikan Jaya terlambat dari tanggal yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan yaitu seharusnya tanggal 31 Desember 2014 mundur menjadi bersandar dipelabuhan pada tanggal 6 Januari 2015 disebabkan oleh kondisi cuaca/ombak besar yang tidak mampu diatasi oleh kapal tunda (Tugboad) 2. Untuk mengatasi keterlambatan kedatangan kapal, perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 telah memasukkan BC.1.0 (Pemberitahuan Kedatangan Sarana Pengangkut) ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, namun PT Berkat Tarikan Jaya belum mendapatkan jawaban sampai saat ini. 3. Barang Impor milik PT Atjeh Machine Center sebanyak 15 Unit tidak diproses oleh KPPBC Banda Aceh dan Kanwil Bea CUkai Aceh sehingga menyebabkan barang impor tersebut menjadi "Barang tidak dikuasai", sesuai pasal 65 ayat (1) huruf (a). 4. PT Berkat Tarikan Jaya berpandangan bahwa telah terjadi kesewenangan dan perampasan hak warga, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh dan Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh.

14/01/2017 - 01:18
Penyelundupan timah dari Bangka Belitung

Penyelundupan timah dari Bangka Belitung yang diestimasi pada tahun 2014 mencapai 9677 MT

Permasalahan tidak dapat dibahas sehingga ditolak, karena tidak ada surat resmi yang diterima oleh Pihak Pokja IV. 25/10/2016 - 22:16
Kasus hukum Pekerjaan Bioremediasi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI).

1. Kasus hukum Pekerjaan Bioremediasi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI). 2. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah pembersihan lahan yang terkontaminasi minyak bumi, sesuai dengan PermenLH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis. Metode Bioremediasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembersihan lahan terkontaminasi minyak. 3. PT CPI melakukan pekerjaan Bioremediasi di wilayah operasinya di Riau yang didukung oleh PT Green Planet Indonesia dan PT Sumi Gita Jaya melalui tender terbuka dengan total biaya sebesar USD 9.864.190 untuk kurun waktu 2006 s.d. 2012, dan beban biaya Bioremediasi masih menjadi beban PT CPI. 4. Sehubungan dengan kegiatan bioremediasi oleh PT CPI, Penyidik Kejagung pada tanggal 16 Maret 2012 menyatakan bahwa proyek bioremediasi adalah proyek fiktif. 5. Pengadilan telah memutuskan PT CPI melakukan perbuatan melawan hukum atas: (a). PT. CPI tidak memiliki izin dari KLH untuk melakukan bioremediasi pada tahun 2008-2012. (b). bKontraktor tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti tender bioremidiasi di PT CPI dan selain itu juga tidak memiliki izin untuk melakukan bioremediasi (c). Bioremediasi yang dilaksanakan bertentangan dengan Kepmen LH No. 128/2003 (d). Memperkaya diri sndiri atau orang lain karena telah memperkaya kontraktor PT CPI (e). Pengadilan berpendapat bahwa biaya operasi bioremediasi telah dilakukan cost recovery-nya sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Berdasarkan arahan Pak Purbaya, kasus ditolak karena sudah masuk ke ranah hukum. 25/10/2016 - 22:15
Prosedur Ekspor Tidak Jelas

Prosedur untuk melakukan ekspor yang kurang dipahami oleh pelaku usaha sehingga harus melalui jasa ekspor.

30/06/2016 - 07:40
Kredit Bunga Bank Komersial Masih Tinggi

Suku bunga kredit bank komersial yang masih tinggi, tidak mengikuti penurunan BI Rate yang telah turun ke 6,75%.

Keputusan rapat Dewan Gubernur BI per tgl 21 Juli 2016, bahwa BI Rate saat ini sudah turun menjadi 6,50%. OJK untuk melakukan kajian tentang suku bunga Bank. Pokja mengirimkan surat kepada OJK. 30/06/2016 - 07:01
Tingginya Bunga KUR

Bunga KUR (9%) masih lebih tinggi dibandingkan LPDB (6%), diharapkan agar bunga KUR kedepannya diturunkan.

30/06/2016 - 06:59
Masalah Penguatan Sektor Pertanian

- Perlu memperluas pasar dan pembiayaan bagi petani, terutama karena masih maraknya sistem ijon yang merugikan petani. - Di Jawa Timur, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 14% tapi dikerjakan 36% tenaga kerja. - Statistik beras yang berbeda dengan kondisi di lapangan, misalnya impor yang dilakukan saat panen raya.

Pelapor tidak hadir dan hasil Evaluasi TimTeknis Perbantuan Pokja IV adalah kasus tidak jelas sehingga pembahasan dihentikan. Berdasarkan rapat konsinyasi tanggal 16 Aug 2017, kasus dianggap selesai. 30/06/2016 - 06:39
Sertifikasi Pekerja Sektor Pertambangan dan Migas

- Dualisme sertifikasi pekerja di sektor pertambangan dan migas antara Kemenaker dan Kemen ESDM.
- Sertifikasi ulang kompetensi pegawai oleh BUMN tertentu.

Permasalahan tidak dapat dibahas karena pihak yang melaporkan permasalahan tidak hadir 30/06/2016 - 06:33
Penetapan Harga Gas Bumi bermasalah

Perpres No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi belum implementatif, di mana harga gas untuk industri masih di atas US$12/mmbtu.

Menunggu masuk ke lembaran negara Masih dibahas tingkat Rakor 29/06/2016 - 15:07
Transparansi Pembayaran Listrik

Tidak ada transparansi pembayaran listrik penyewa dan pemberi sewa.

29/06/2016 - 15:04
Subscribe to Front page feed