Displaying 1 - 100 of 143
Permasalahan Pendapat & Langkah KL Target Status Laporan Post date
Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Projek Merakes oleh Eni Indonesia Ltd

IISIA (The Indonesian Iron & Steel Industry Association) mengadukan Project Development Plan untuk Merakes Offshore Area yang dikelola oleh Eni Indonesia Ltd selaku pemilik pekerjaan. Hal yang diadukan adalah penggunaan pipa baja dalam proyek tersebut menggunakan spesifikasi dan ukuran yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Menurut mereka hal ini akan berdampak dengan tidak mungkinnya Pabrikan Baja dalam Negeri untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, sementara utilisasi kapasitas mesin produksi mereka sebenarnya masih di bawah optimal.

Estimasi nilai pipa impor yang akan digunakan seberat 28 ribu ton dan sepanjang 87 km dapat mencapai USD 81 juta atau sekitar Rp 1.23 Triliun.

Tuesday, 4 December, 2018 Baru 06/11/2018 - 17:50
Permasalahan Pembebasan Tanah Milik Anggota Konsorsium PT Trans Heksa Karawang yang Terkena Proyek KCIC

Konsorsium PT Trans Heksa Karawang melaporkan proses ganti rugi tanah milik anggota konsorsium yang terkena pembangunan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Nilai ganti kerugian yang diukur oleh KJPP MPBRU menurut Konsorsium THK tidak wajar dan tidak memenuhi asas keadilan, karena KJPP MBPRU hanya menilai Tanah OPT, sedangkan kerugian non fisik hanya dinilai pada biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu saja.

Pada bulan Mei 2018 para anggota konsorsium THK sepakat untuk mengajukan permohonan keberatan atas penetapan nilai ganti kerugaian kepada PN Karawang. Pada bulan Juni 2018 telah keluar hasil keputusan dari PN Karawang, yakni permohonan ditolak. Anggota konsorsium THK telah mengajukan kasasi ke MA pada bulan Juli 2018 dan sampai saat ini perkara masih berjalan.

Friday, 16 November, 2018 Baru 19/10/2018 - 19:43
Laporan Tingkat Emisi Freeport

Exhaust Control Industries, sebuah perusahaan penyedia komponen filtrasi untuk menurunkan tingkat emisi, melaporkan tingkat emisi PT Freeport yang melewati batas :

Saat ini Freeport mempunyai sejumlah power plant yang terletak di high land maupun low land. Mengikuti peraturan pemerintah Indonesia yang di keluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, tingkat NOX harus di bawah 1000mg/Nm3 @13% O2 = 1750 mg/Nm3 @ 7% O2. Pada saat ini freeport mengeluarkan 1,200-1,500 mg NOX @ 13% O2, yang sama dengan 2,100-2,625mg NOX @ 7% O2. Untuk itu freeport membutuhkan SCR system agar dapat memenuhi regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Sebelum tahun 2008 peraturan pemenrintah Indonesia mewajibkan tingkat NOX harus di bawah 450 mg/Nm3 @7% O2. Antara 2009-2020 peraturan baru yang akan di tetapkan menjadi 350 mg/Nm3 @7% O2. Sedangkan setelah 2020 tingkat Nox harus di bawah 250 mg/Nm3 @ 7% O2. Untuk itu freeport membutuhkan SCR system agar dapat memenuhi regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Friday, 16 November, 2018 Baru 19/10/2018 - 19:16
Status IUP Operasi Produksi PT Kutai Surya Mining

PT. Kutai Surya Mining adalah pemegang IUP Eksplorasi Logam Emas yang diterbitkan Bupati Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor 120 Tahun 2011 tanggal 23 MEI 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (5 tahun)
PT. Kutai Surya Mining mengajukan surat permohonan peningkatan status IUP dengan surat Nomor 02/KSM-SP/IV/2016 tanggal 28 April 2016 perihal Permohonan Peningkatan Status IU Eksplorasi ke Tahap IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulut serta telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan baik Administrasi, Lingkungan Teknis dan Finansial sesuai PP Nomor 23 Tahun 2010 dan telah diserahkan ke Pemprov. Sulut (terlampir tanda berkas).
PT. Kutai Surya Mining telah beberapa kali mengajukan surat permohonan serupa, namun sampai dengan saat ini PT. KSM belum pernah menerima surat tanggapan dari Pemprov. Sulut baik dari Gubernur maupun SKPD Teknis terkait.
Sementara di lain pihak, investasi yang telah ditanamkan pada sektor ini telah mendesak untuk dilaksanakan. Namun karena IUP Operasi Produksi belum diterbitkan oleh Gubernur Sulut sehingga berdampak pada pemberian pinalty dari investor PT. Global Energi kepada PT. Kutai Surya Mining.

Wednesday, 14 November, 2018 Baru 17/10/2018 - 14:28
Laporan Permasalahan Ekonomi dan Hukum PT Tiga Pilar Sejahtera

PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan perusahaan terbuka di industri pengolahan makanan dan beras dengan 5.000 karyawan dan 16.000 pemegang saham. AISA memiliki prospek usaha yang baik sepanjang transparan, profesional, tidak terlibat dalam transaksi conflict of interest yang merugikan finansial, operasional, reputasi AISA. Hutang-hutang dimiliki AISA dapat direstrukturasi dengan baik jika semua tagihan dapat dibayar.
RUPS Tahunan tanggal 27 Juli 2018 telah memberhentikan Direksi Joko Mogoginta (Dirut), Budhi Istanto dan Hendra Adisubrata. Tetapi meski secara de jure Dewan Komisaris yang berwenang beertindak untuk dan atas nama perseroan namun secara de facto Dewan Komisaris tidak memiliki dan tidak diberikan akses dokumen, data dan password akun perseroan.
Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Hengky Koestanto selaku caretaker sekaligus bertugas menyelenggarakan RUPSLB dengan salah satu agenda untuk mengangkat Direksi baru pada 22 Oktober 2018 dan telah diinformasikan kepada OJK, IDX, dan publik melalui pengumuman media massa.
Secara yuridis, legalitas Dewan Komisaris telah diakui berdasarkan pertimbangan hakim dalam PKPU AISA.
Permasalahan AISA terbagi 2 kluster :
Kluster Ekonomi jumlah hutang AISA telah mencapai Rp. 4.651.000.000.000,-
Kluster Hukum
a. AISA dan anak perusahaan tengah menjalani 4 proses PKPU tersebar baik di Pengadilan Niaga Jakpus dan Pengadilan Niaga Semarang
b. Indikasi transaksi mencurigakan :
- transaksi afiliasi AISA dengan perusahaan terafiliasi Joko Mogoginta dengan total
kerugian Rp. 2.483.000.000.000,-
- persediaan tercatat laporan keuangan AISA 2017 sebesar Rp. 1.401.390.000.000,-
namun tidak digunakan memperkuat likuiditas AISA
- menurunnya signifikan jumlah saham Joko Mogoginta cs semula >50% menjadi

Tuesday, 6 November, 2018 Baru 09/10/2018 - 12:19
Permasalahan Pengurusan Perijinan yang disampaikan oleh PT Metro Pearl Indonesia

PT Metro Pearl Indonesia sudah melakukan rencana investasi pembelian tanah dengan pihak Pemda Garud pada tahun 2014 dan dinyatakan disetujui/diperbolehkan secara teknis oleh Pemda Kab. Garut, kemudian berdasarkan Surat dari bapak Bupati Garut dengan nomor 582/2605/BPMPT tanggal 15 Oktober 2015 untuk melakukan pengurusan perijinan terkait pembangunan investasi, akan tetapi perijinan tidak terealisasi.
Setelah hampir 3 tahun, pada tanggal 20 September 2017 kami diundang oleh Pemda Garut dalam rangka Expose Ulang rencana investasi bersama seluruh Dinas kemudian diarahkan untuk melakukan pengurusan perijinan ulang pembangunan investasi dengan merubah skala industri besar menjadi industri menengah, serta telah melengkapi beberapa rekomendasi dari beberapa dinas. Dan setelah persyaratan perijinan yang telah dilengkapi diserahkan kepada BPMPT Kab. Garut pada tanggal 12 September 2017. Namun sampai saat ini perijinan tersebut belum terealisasi

Monday, 22 October, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 24/09/2018 - 23:13
Laporan Penolakan Penanaman Kelapa Sawit oleh Warga Kabupaten Bolaang Mongondow

1. Lokasi lahan ini berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, tepatnya di dua kecamatan yaitu kecamatan Lolak dan Kecamatan Sangtombolang Maelang
2. Lahan tersebut adalah lahan ex- Perkebunan Kelapa yg sejak tahun 1954 sampai sekarang dikelola oleh Pemda dengan cara memberikan HGU kepada Perusahaan Swasta.
3. Sebelumnya maupun selama ini masyarakat sudah memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan kegiatan pertanian.
4. Sejak tahun 1980 kelapa-kelapa tersebut sudah tidak berbuah lagi sehingga lahan tidak produktif, namun pada tahun 2015 Pemda memberikan HGU kepada pihak Swasta yang dalam hal ini PT KURNIA KASIH INDAH dan ex-PT MONGONDO INDAH (PT. ANUGERAH SULAWESI INDAH) memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami kelapa sawit.
5. Masyarakat setempat yang sudah lama memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian dilarang memanfaatkan lahan tersebut dan bagi yang terbukti menggarap lahan tersebut perusahaan memproses secara hukum dan faktanya sudah ada yang dipenjarakan.
6. Lahan yang ditanami kelapa sawit tersebut adalah lahan produktif untuk pertanian dan sudah ada bendungan yang dibangun oleh Presiden RI untuk mendukung lahan pertanian sekitarnya.

Harapan Pelapor :
1. Membantu membatalkan Surat Rekomendasi Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Induk terkait pemberian HGU kepada pihak Swasta
2. Lahan-lahan tersebut dapat dibagi-bagikan kepada masyarakat petani di Kabupaten Bolaang Mongondow Induk.

Monday, 22 October, 2018 Baru 05/09/2018 - 11:33
Permasalahan Persetujuan Izin Impor Limbah Non B3 PT Indochin Thermo Plastic

Terdapat perubahan pengurusan perizinan persetujuan impor limbah non B3 sehingga pengurusan izin impor limbah B3 PT Indochin Thermo Plastic hingga saat ini belum terbit

Thursday, 20 September, 2018 Baru 23/08/2018 - 19:22
Permohonan Kepastian Hukum Terhadap Surat Keterangan Lunas sekaitan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Eks pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) telah membuat Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan Pemerintah Indonesia, dalam bentuk Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan eks pemegang saham BDNI sudah menerima Surat Keterangan Lunas (SKL) dari Ketua BPPN. Namun sampai saat ini, permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dan masih terus dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum sehingga muncul kekhawatiran bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum dan usaha.

Wednesday, 12 September, 2018 Baru 15/08/2018 - 10:18
Laporan gugatan BluTether Ltd terhadap PT. MNC Sky Vision.

BluTether Ltd melaporkan permasalahan terkait pelanggaran terhadap Sales and Purchase Agreement (SPA) yang dilakukan ole PT. MNC Sky Vision Tbk (MSky). Berikut ringkasan kronologis:

1. Pada 23 September 2014, BluTether dan MSky menandatangani SPA, dan sepakat untuk menggunakan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai dasar hukum apabila dikemudian hari terdapat sengketa. Sehingga pengadilan Indonesia tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan hukum.

2. 11 Desember 2015 BluTether menggugat MSky atas tuduhan wanprestasi, dan pada 13 Mate 2017 seluruh gugatan dikabulkan oleh SIAC.

3. 27 Januari 2016 PT. Global Mediacom sebagai bapak perusahaan dari MSky melakukan gugatan pada PN Jakarta Barat perihal pembatalan SPA antara BluTether dan MSky. pada 26 Aprl 2016 PN Jakbar memutuskan bahia SPA tersebut tidak berlaku lagi. BluTether menganggap putusan ini tidal sah secara hukum karena Pertama bahwa Global Mediacom bukan pihak trekant dalam SPA. Kedua, seperti yang tercantum dalam SPA bahwa segala sengketa akan diselesaikan melalui sidang SIAC.

Thursday, 6 September, 2018 Baru 09/08/2018 - 17:38
Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam berusaha PT Muara Jambi Sawit Lestari

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (pabrik PKS) didirikan diatas lahan Sporadik yang dibeli berdasarkan akta jual beli yang sah seluas 15,6 ha pada tahun 2014 yang terdiri atas lahan seluas 4 ha dari Sdr. Setianus Zebua, seluas 3,7 ha dari Sdr Tarmizi, dan 7,9 ha dari Sdr Yon Adlis dan transaksi jual beli tsb dilakukan berdasarkan surat Kepala Desa Lagan Ulu.
Pada tanggal 18 Juni 2015 mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat HGB kepada Kanwil BPN Prov Jambi dengan surat No. 8/MUJISARI-DIR/IV/2015 sampai saat ini sertifikat HGB tersebut tidak kunjung terbit dan secara resmi belum memperoleh informasi terhadap permasalahan ini dari Kantor BPN Jambi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh perusahaan secara tidak resmi dari beberapa pejabat Kantor BPN jambi, bahwa lahan yang dimiliki dan dikuasai selam ini diklaim tumpang tindih dengan sertifikat redistribusi tanah oleh pihak ketiga yang sama yang menggugat izin lokasi (Sdr Abun Yani). Kejadian ini menurut perusahaan sangat janggal, karena terhadap lahan yang telah dimiliki dan dikuasai sejak tahun 2014 secara tiba-tiba masih dapat diklaim oleh pihak ketiga (Sdr Abun Yani).
Namun menurut para penggarap lahan sejak tahun 2006 lahan tersebut tidak pernah seorangpun yang melakukan pengukuran,

Friday, 24 August, 2018 Baru 26/07/2018 - 21:03
Mohon Petunjuk /Penegasan Percepatan Izin Lokasi Walikota Gunungsitoli

- Tahun 2016, Kota Gunungsitoli telah ada investasi melalui PT Cahaya baru Shipyard yang merupakan investor bergerak dibidang pembangunan dan perbaikan kapal motor serta sarana prasarana pendukung yang sebelumnya mendapat Rekomendasi Penetapan Lokasi Docking dari KSOP Pelabuhan Gunungsitoli.
- Tahun 2017 mengajukan permohonan Perubahan IMB karena adanya penambahan bangunan di lokasi pembangunan serta pemasangan rel di laut guna menarik kapal dari laut dengan surat No. 014/CBS-GST/VIII/2017.
- Tanggal 31 Agustus 2017 Walikota Gunungsitoli membuat surat No. 503/1355/DPMPTSP/2017 dengan perihal Mohon Petunjuk dan Saran terkait Penerbitan Izin dan Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 Mil kepada Pemprov Sumatera Utara. Kemudian mendapat surat balasan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara No. 523-4/1540/XI/2017 tanggal 1 November 2017 dengan perihal tentang Pemberitahuan Lokasi Pemanfaatan Laut di Bawah 12 Mil. Yang isinya bahwa rencana pembangunan galangan dan perbaikan kapal serta pemasangan rel di laut telah dimasukkan ke dalam Peta Alokasi Ruang renana Zonasi WP3K provinsi Sumatera Utara, sehingga Pekerjaan pemasangan rel di laut karena terkendala belum adanya izin lokasi dan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Kemudian Pemkot Gunungsitoli membuat surat ditujukan kepada Menteri KKP c.q. Dirjen PRL dengan No. 503/10226/DPMPTSP/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan perihal sama

Thursday, 26 July, 2018 Diterima : Tuntas 26/07/2018 - 20:48
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Donggi Senoro LNG

DSLNG yang berstatus PMA adalah perusahaan patungan antara perusahaan nasional (Pertamina dan Medo) dengan investor asing (Mitsubishi dan Kogas) yang bergerak di bidang usaha pencairan gas alam (liquid natural gas-LNG)

DSNG telah melakukan pembebasan lahan untuk proyek kilang LNGnya pada tahun 2008 dan sejak tahun 2012 telah memperoleh 39 buah sertifikat HGB dan nama PT Donggi Senoro LNG yang diterbitkan oleh Kantah kab. Banggai dengan total luas lahan 320 Ha.

Tahun 2015 Sdr Jamin Mokodompit mengklaim lahan tersebut dengan dasar 2 SHM Prona atas nama ybs namun tidak dapat menunjukkan lokasi tanah tsb seluas 2,7 HA. Selanjutnya Jamin Mokodompit melaporkan Sdr. bara Api sebagai pihak yang diduga secara tidak sah telah melepskan tanah dan menerima ganti rugi dari DSLNG dan divonis bersalah oleh PN Luwuk

Pada saat proses pembebasan lahan oleh DSLNG sampai dengan penerbitan 39 buah SHGB oleh Kantah Banggai (2008-2012) tidak pernah ada informasi bahwa di area tersebut telah terbit SHM Prona sebagai SHGB an DSLNG telah sesuai prosedur dan dokumen diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang

Tuesday, 24 July, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 24/07/2018 - 14:59
Permasalahan Hak Paten atas Merek Dagang/Jasa "IYENGAR"

Pelapor dan kawan-kawan adalah pengikut aliran Iyengar Yoga di Indonesia sekaligus pemilik studio yoga Iyengar di beberapa tempat di Indonesia

Iyengar Yoga adalah nama aliran yoga yang berpusat di Pune India, dengan lembaga pendidikan yoganya bernama Ramamani Iyengar Yoga Memorial Institute (RIMYI)

RIMYI mengeluarkan sertifikat mengajar kepada murid yang telah menempuh pendidikan dan kualifikasi yang telah ditentukan untuk menjadi guru Itengar Yoga, dimana setiap pemegang sertifikat Iyengar Yoga dari RIMYI Pune India diwajibkan untuk membayar certification mark ke RIMYI setiap tahun, sehingga yang bersangkutan berhak menggunakan logo dan nama Iyengar dalam menjalankan kegiatan mengajar Iyengar Yoga, termasuk membuka studio, mempromosikan ajaran ini di negara masing-masing.

Pelapor dan kawan-kawan mendapat somasi dari George Widjojo & Partners, Kantor Advokat yang menyatakan bahwa Ny. Riana A Singgih adalah pemilik terdaftar dan pemilik yang sah atas merk dagang/jasa Iyengar Yoga Centre Indonesia, Iyengar Yoga Institute Indonesia dan Iyengar yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dengan sertifikat merek daftar No. IDM000388249, IDM000284708 dan IDM000145849 kelas/klasifikasi 44

Thursday, 19 July, 2018 Diterima : Tuntas 19/07/2018 - 15:43
Permasalahan Keberatan Pembayaran Nilai Pabean PT TC Subaru

Permasalahan yang disampaikan oleh PT TC Subaru terkait permasalahan yang timbul dari SPKTNP-224/Bc.6/2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)

PT TC Subaru merupakan PMA yang melakukan imor kendaraan roda empat dan suku cadangnya dan telah menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB), pembayaran Bea Masuk, PPN, PPNBM, dan PPh 22 sesuai dengan PIB

Tahun 2014 dilakukan Compliance Audit dan Auditor dari Dirtjen Bea dan Cukai menyatakan bahwa dari hasil audit terdapat ketidaksesuaian antara nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB dengan pengakuan hutang pada pembukuan perusahan. Terdapat indikasi kesalahan pemberitahuan nilai pabean/nilai transaksi sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang harus ditanggung Auditor sebagai akibat kesalahan pemberitahuan nilai pabean/nilai transaksi sebesar Rp 1.501.763.195.000

PT. TC Subaru telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena perusahaan tidak menyetor dana 50 % sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak

Wednesday, 4 July, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 04/07/2018 - 15:12
Permasalahan Perizinan Bidang Usaha Penampungan, Penjernihan, dan Pengambilan Air Laut PT Berkat Air Laut

PT Berkat Air Laut terkait perizinan bidang usaha penampungan, penjernihan, dan pengambilan air laut untuk suplai kebutuhan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara

##Hasil Rapat 9 Mei 2018## 1. Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha Kementerian Kelautan dan Perikanan memfasilitasi penyelesaian seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruan laut dengan melibatkan Kementerian PUPR, BKPM, Satgas Prov. NTB, Satgas Kab. Lombok Utara 2. Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Prov. NTB memfasilitasi PT. Berkat Air Laut untuk melengkapi persyaratan yang diperluka terkait perizinan bidang usaha penampungan, penjernihan dan pengambilan air laut di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kab. Lombok Utara 3. Kabareskrim Polri: a) Mengawasi penanganan terhadap barang sitaan (pengelolaan air milik PT Berkat Air Laut), b) Menyelidiki terjadinya persaingan tidak sehat terhadap usaha pengelolaan air laut ke air tawar di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kab. Lombok Utara, Prov. NTB Wednesday, 4 July, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 04/07/2018 - 10:10
Permohonan Penyelesaian Masalah Perizinan, Rencana Investasi PT Prima Sarana Persada

PT Prima Sarana Persada, bergerak dalam bidang investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM), dimana saat ini perusahaan kami sedag merencanakan untuk melakukan investasi PLTA dengan kapasitas 2x 15.000 Kv, (30 MW) yang berlokasi di Desa Kebon Jati, Kecamatan Koto Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
Namun dalam pengurusan perizinan atas rencana investasi ini perusahaan mendapatkan kendala, dikarenakan adanya penerbitan izin Prinsip Baru kepada PT Energi Bayu Kencana oleh Gubernur Sumatera Selatan (Bapak Alex Nurdin) dengan Surat Nomor : 671/235/Distamben/2016, tanggal 10 Agustus 2016

Tuesday, 3 July, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 03/07/2018 - 14:57
Permasalahan Kendala Proses Perijinan Perkeretaapian Khusus dari PT Dizamatra Powerindo yang bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia

PT Dizamatra Powerindo telah memiliki kontrak dengan PT PLN (Persero) untuk memasok batu bara sebesar 500.000 ton/tahun.
PT Dizamatra Powrindo c.q PT Priamanaya Transportasi berencana menaikkan pasokan menjadi 10 juta ton/tahun dengan angkutan batubara point to point (perkeretaapian khusus) yang terkoneksi dengan jalur perkereaapian nasional.
Tahapan perizian perkerataapian khusus:
-Izin Prinsip pembangunan perkeretaapian khusus= sudah ada
-Izin penetapan trase perkerataapian khusus= sudah ada
-Perjanjian interkoneksi dengan penyelenggaraan perkeretaapian umum yaitu PT KAI(sampai saat ini belum ditandatangani oleh PT KAI
- Izin Interkoneksi, Izin pembangunan dan Izin operasi setelah perjanjian interkoneksi di tandatangani oleh PT KAI
Perundingan dilakukan sejak tahun 2015 namun sampai saat ini belum menemui kesepakatan

##Hasil Rapat Pokja IV 30 Mei 2018## 1. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melaksanakan: a). bersama dengan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, Kantah Kab. Lahat, PT KAI, Biro Hukum Kementerian BUMN, PT Dizamatra Powerindo, dan Pokja IV Satgas melakukan pengukuran tanah/aset milik PT. KAI di Stasiun Serdang; b). mengkaji draft perjanjian antara PT KAI dengan PT Dizamatra Powerindo dengan mempertimbangkan pemberlakuan Permenhub Nomor 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badang Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum sehingga: -) tanah/aset milik PT KAI dimungkinkan untuk tetap menjadi milik PT KAI walaupun masa perjanjian konsesi telah berakhir; -) pasca berakhirnya perjanjian konsesi maka prasarana pokok yang dibangun diatas tanah/aset milik PT KAI akan diberikan kepada negara namun selanjutnya dilakukan hibah aset oleh Kementerian Perhubungan (Negara) kepada PT KAI, dengan mekanisme yang dituangkan dalam perjanjian antara PT KAI dengan Kementerian Perhubungan 2. Kakanwil BPN Prov. Sumatera Selatan dan Kepala Kantah Kab. Lahat melakukan pengukuran ulang tanah milik PT KAI di wilayah Stasiun Serdang 3. Pokja IV Satgas memonitor pelaksanaan pengukuran tanah/aset milik PT KAI di Stasiun Serdang, dan perjanjian kerjasama angkutan batu bara antara PT Dizamatra Powerindo dengan PT KAI ##Hasil Monitoring dan Evaluasi Pokja IV 5 Juli 2018## Setelah dilakukan tinjauan lapangan diketahui bahwa tidak ada aset negara yang terkena dampak, semua merupakan aset PT KAI yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh DIrektur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Bagian Keuangan Sesditjen Perkeretaapian, PT KAI, dan PT Dizamatra Powerindo dan Pokja IV ##Hasil Rapat Pokja IV 10 Juli 2018## 1. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memfasilitasi pertemuan dengan PT KAI (Persero) dan PT Dizamatra Powerindo untuk; a). mempercepat perjanjian interkoneksi; b). membahas studi kelayakan dengan skenario moderat 2. PT Dizamatra Powerindo melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk diserahkan kepada BKPM Tuesday, 3 July, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 03/07/2018 - 14:01
Penyelesaian Sisa Pembayaran Lahan Masyarakat Kab. Tabalong yang belum dibayarkan oleh PT Adaro Indonesia

Tuntutan sebagian warga masyarakat di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan kepada PT Adaro Indonesia agar membayar sisa pembayaran lahan sebesar 350 H yang sampai saat ini belum dilunasi, dengan alasan sisa lahan masyarakat masuk dalam HGU PT. Adaro Indonesia.

Pada tahun 1992, PT Cakung Permata Nusa diberikan ijin oleh Gubernur Kalsel untuk menggunakan lahan peternakan eks ADB Kabupaten Tabalong, untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit.
Permasalahn timbul setelah PT CPN di take over oleh PT Alam Tri Abadi, anak perusahaan PT Adaro Indonesia, yang kemudian mengklaim bahwa sebagian tanah masyarakat Tabalong seluas 450 Ha masuk dalam HGU perusahaan dan telah dilakukan ganti rugi/pembebasan

Beberapa Masyarakat keberatan dengan klaim perusahaan karena pada saat PT CPN beroperasi, lahan tersebut tidak dimasukkan dalam HGU PT CPN dan masyarakat tidak pernah menguasakan tanah/lahan tersebut kepada Tim 7/Tim Wasdal yang menangani tali asih dari perusahaan.

Thursday, 28 June, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 28/06/2018 - 11:19
Permasalahan Keberatan Jaminan Bank Garansi dari PT Dizamatra Powerindo

Permasalahan:
1. Berdasarkan draft kontrak Kerjasama Pengangkutan Batu Bara antara PT. Dizamatra dengan PT. KAI pada pasal 9, ada Klausula Jaminan Pelaksanaan dimana PT. Dizamatra diminta untuk memberikan Jaminan Pelaksanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana bongkar muat di Stasiun Serdang dan Sukacinta, berupa Bank Garansi kepada PT. KAI sebesar Rp 125.000.000 (seratus Dua Puluh Lima miliar Rupiah)

2. Sesuai pasal 1 angka (1) Perpres 16/2018, Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam aturan tersebut adalah kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dibiayai oleh APBN/APBD

3. PT. Dizamatra Powerindo beranggapan bahwa proyek tersebut dibiayai oleh PT. Dizamatra, bukan APBN, maka permintaan PT KAI untuk Jaminan Pelaksanaan belum bisa dipenuhi

4. Apabila PT KAI tetap menghendaki bank garansi maka PT Dizamatra menghendaki juga adanya jaminan pelaksanaan dari PT KAI

Rapat Pokja IV 10 Juli 2018 Dirut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan pertemuan dengan PT Dizamatra Powerindo untuk membahas besaran nilai Jaminan Pelaksanaan oleh PT. Dizamatra Powerindo kepada PT. KAI. Dengan mempertimbangkan pembangunan didanai oleh PT. Dizamatra Powerindo Thursday, 28 June, 2018 Diterima : Tuntas 28/06/2018 - 10:54
Permasalahan Perizinan Pembangunan PLTA Poring sebesar 30 Megawatt PT Hidro Aek Poring

PT Hidro Aek Poring (HAP), adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air, saat ini melalui induk Perusahaan PT Jaya Dinamika Geohidroenergi (JDG), memiliki dan mengoperasikan 4 (empat) Pembangkit Tenaga Minihidro (PLTM), dengan total kapasitas 19 megawatt, berlokasi di Cianten, Kabupaten Bogor

PT HAP berencana membangun Proyek PLTA kapasitas 30 MW berlokasi di Sungai Aek Poring, Desa Siantar Naipospos, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini menghadapi kendala perizinan di daerah oleh karena Bupati menolak permohonan izin lokasi dari kami dan kemudian menerbitkan dua izin lokasi PLTM, yang akhirnya menjadi tumpang tindih dengan lokasi yang semula diberikan izinnya kepada kami untuk membangun PLTA Poring. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Bumi Energi (ABE) dan PT Intikarya Bumimegah Energi (IBE), yang keduanya dimiliki oleh Robert Njo (PT Bumimegah Sarana Energi)

Monday, 25 June, 2018 Baru 25/06/2018 - 14:08
Permasalahan terkait belum dikeluarkannya Ijin Prinsip Perluasan PT Silva Inhutani Lampung

PT Silva Inhutani Lampung bergerak di bidang usaha industri pengasapan, remiling dan karet remah yang berlokasi di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sesuai Izin Usaha Industri dengan Nomor 1/18/IU/PMDN/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Badang Koordinasi Penanaman Modal.
Sejalan dengan rencana diatas bermaksud akan mengadakan perluasan usaha atau dalam hal ini peningkatan kapasitas produksi maka untuk itu PT SIL mengajukan permohonan Ijin Prinsip Perluasan Modal Dalam Negeri di bidang usaha yang sama per tanggal 8 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Lampung. Akan tetapi hingga saat ini permohonan yang diajukan belum diproses atau belum selesai prosesnya dengan alasan yang tidak jelas.

Monday, 25 June, 2018 Baru 25/06/2018 - 13:59
Permintaan Audiensi Permasalahan Untuk Melanjutkan Disposisi Kemensesneg atas Permohonan Groundbreaking PT Karya Citra Nusantara

Dasar:
1. Berita Acara Rapat Koordinasi di Kementerian Perhubungan perihal Klarifikasi PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) Atas Surat Menteri BUMN tanggal No. S-36/MBU/02/2017 tanggl 23 Februari 2017
2. Rekomendasi Kemenkopolhukam kepada Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta No.B.202/Menko/Polhukam/HK.04.04.1/11/2017 tanggal 3 November 2017 tentang permasalahan Hukum atas kelanjutan usaha BUP PT Karya Citra Nusantara di Marunda Jakarta
3. Surat Disposisi Kementerian Sekretariat Negara No. B.4608/Kemensetneg/D-2/SR.02/09/2017 tanggal 19 September 2017 perkembangan tindaklanjut atas Surat PT KTU No. 001/S-PIMP/KTU-RI.1/III/2017 Mengenai klarifikasi Surat Menteri BUMN No. S-136/MBU/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 kepada Presiden RI, atas permohonan dari Direktur Utama PT KTU untuk melakukan groundbreaking Dermaga PIER II dan III PT KCN di Kawasan Marunda Jakarta, untuk kiranya mendapat penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Persidangan Perbuatan melawan hukum yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan penggugat PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), tergugat 1 PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan Kementerian Perhubungan Cq KSOP kelas V Marunda sebagai Tergugat II dan PT karya Tekhnik Utama (KTU) sebaga turut Tergugat

Saat ini PT KBN selaku pemegang saham minoritas di PT KCN telah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP V Marunda sebagai Tergugat II dan PT KCN sebagai Tergugat I atas gugatan didasari perjanjian konsesi yang kami jalankan sesuai undang-undang sesuai Undang-Undang sebagai konsekuensi izin BUP yang kami dapat dari Kementerian Perhubungan

##Hasi Rapat 17 Juli 2018## 1. Permasalahan hukum yang terjadi di antara PT. KBN dan PT. KCN tidak boleh menghambat Pembangunan Proyek Strategi Nasional (Pier 2 dan Pier 3) 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kemungkinan terjadinya kerugian negara dengan adanya perjanjian pembentukan perusahaan patungan (joint venture company) antara PT KBN dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) yang membentuk badan usaha PT KCN dalam pembangunan pelabuhan umum di Tanjung Priok 3. Gubernur DKI Jakarta melaksanakan rekomendasi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Umum Tanjung Priok sesuai No. Al.001/24/0/OP.TPK.18 tgl 26 Juni 2018 4. Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN memberikan penjelasan terkait batas wilayah Kawasan berikat Nusantara sebagaimana yang diatur dalam Kepres No. 11 tahun 1992 kepada para pihak, dan melaporkan proses pengajuan HPL oleh KSOP kepada pokja IV 5. Kabareskrim/Kapolda Metro Jaya: a). Segera menntaskan penanganan kasus nomor: LP/251/II/2018/Bareskrim, tanggal 19 Februari, dan LP/2410/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 2 Mei 2018; b). Memberikan jaminan keamanan kelanjutan pembangunan Pier 2 dan Pier 3 terminal umum PT KCN 6. Dirut PT KCN dan Dirut PT KBN masing-masing membuat proposal penyelesaian permasalahan sehingga tidak menghambat pembangunan Pier 2 dan Pier 3 terminal umum PT KCN 7. Sekretaris Pokja IV memfasilitasi pertemuan antara PT KBN dan PT KCN untuk menyelesaiakan permasalahan agar Proyek Strategi Nasional bisa berlanjut dengan prinsip saling menguntungkan Monday, 25 June, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 25/06/2018 - 13:48
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Thoma Dive Resort

PT Thoma Dive Resort merupakan perusahaan yang berinvestasi di bidang destinasi pariwisata di Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara. Perusahaan tersebut sudah membeli sebidang tanah seluas 1,8 hektar di pantai sekede pada tanggal 21 Februari 2018. Kemudian terkait pengurusan dibantu oleh partner bisnis yang bernama Martha Rondonuwu. Dalam Hal Pengurusan sertifikat tanah, pembuatan jalan masuk ke tempat lokasi, dll tidak kunjung selesai, padahal dari pemilik PT Thoma Dive Resort (Pascal Pierre Roger Mousty) sudah memberikan uang ratusan juta kepada Martha Rondonuwu untuk mengurus persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaannya dan sekarang pemilik PT TDR merasa dibohongi atau ditipu oleh partner bisnisnya yang bernama Martha Rondonuwu.

Thursday, 31 May, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 31/05/2018 - 13:12
Permasalahan yang disampaikan PT Graha Sukses Pratama

PT Graha Sukses Pratama berencana untuk mengembangkan proyek wisata dan ramah lingkungan di Sumba. Mulai bulan Mei 2014 banyak terdapat tindakan obstruktif dan kegagalan birokrasi, sehingga menghambant kemajuan pengembangan proyek tersebut. Sampai sekarang kami harus menghentikan konstruksi tanpa tahu kapan pembangunan dapat dilanjutkan.

###Hasil FGD 21 Agustus 2018### 1. Pihak PT. Graha Sukses Pratama menyampaikan kronologis permasalahan secara tertulis kepada Pokja IV dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung. 2. Kepala BKPM memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh PT. Graha Sukses Pratama. Wednesday, 30 May, 2018 Diterima : Tuntas 30/05/2018 - 14:15
Keluhan Proses Perizinan Usaha Pertambangan PT Australasian Mineral & Trading Indonesia

PT Australasian Minerals & Trading Indonesia (AMTI) merupakan perusahaan pemrosesan pasir mineral (terutama zircon), telah bekerjasama dengan PT Global Makmur Borneo (GMB) dan berencana melakukan penambangan, pemrosesan, sekaligus penjualan pasir zircon.

PT GMB memohon izin Usaha Tambang (IUP) eksplorasi Mineral Zircon (Galian C0 yang berlokasi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Tanggal 5 Agustus 2016 memohon rekomendasi Bupati Katingan atas area izin pertambangannya
Tanggal 7 November 2017 dokumen tersebut lengkap kemudin diserahkan kepada DPMPTSP Prov Kalimantan tengah, namun sampai saat ini izin tersebut belum keluar dan tidak mendapatkan penjelasan terhadap hal tersebut.
Tanggal 11 April 2018 perusahaan tersebut mengirim surat kembali kepada DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah dengan hal perkembangan proses perizinan tersebut, dan sampai saat ini belum ada tanggapan lagi.

Monday, 10 September, 2018 Diterima : Tuntas 30/05/2018 - 12:37
Aduan APKI terkait Permohonan Pengecualian Pembatasan Angkutan Barang masa Lebaran 2018

Menurut Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), kebijakan pemerintah tentang Pengaturan Lalu-lintas dan Pengaturan Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang pada masa Lebaran tahun-tahun sebelumnya telah berkontribusi terhadap rendahnya kinerja ekspor Nasional pada periode tersebut.

APKI berharap agar pihak Pokja 4 - Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi dapat berkoordinasi dengan kementrian terkait lainnya serta perangkat pemerintahan lainnya untuk menerbitkan kebijakan dispensasi bagi angkutan barang untuk kegiatan ekspor/impor dapat tetap melintas meskipun terdapat pembatasan selama masa Lebaran 2018 ini.

Tuesday, 22 May, 2018 Diterima : Tuntas 22/05/2018 - 15:05
Laporan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai PT Mitsui

PT Mitsui melakukan kerjasama dengan PT Freeport (PTFI) berupa jual beli ban, di mana PT Mitsui membeli dan mengimpor ban dari Jepang dan menjualnya ke PTFI. Selama 5 tahun terakhir ini PT Mitsui membayar PPn Impor dan mendapatkan refund atas PPn tersebut dengan argumen PPn seharusnya dibayar oleh PTFI.

Permasalahan terjadi sejak PMA VI menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan PT Mitsui bukanlah kegiatan perdagangan melainkan jasa, yang mengakibatkan munculnya perubahan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar PT Mitsui.

Dirjen Pajak telah menindaklanjuti permasalahn model bisnis PTMI tersebut dengan memberikan tanggapan/penjelasan kepada Direktur PTMI melalui Surat Kepala kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor S-941/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2018 hal Penegasan Perlakuan Perpajakan atas Kegiatan Usaha PT Mitsui Indonesia Friday, 25 May, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 18/05/2018 - 10:16
Permohonan Klarifikasi dan Kepastian Hukum PT Glory Point

PT Glory Point telah mengerjakan pekerjaan penimbunan untuk pembukaan jalan row 30 m dan row 50 m di Sagulung Baru, Batu Aji Kota Batam berdasarkan surat rekomendasi izin dari BP Batam.

Bahwa pada saat pekerjaan berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan berjalan dan penimbunan jalan sudah sekitar kurang lebih 600 m, pekerjaan PT Glory Point dilakukan penyegelan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan alasan tidak adanya izin lingkungan.

Terkait hal tersebut PT Glory Point sudah memberitahukan kepada pihak BP Batam dan meminta BP Batam memberikan klarifikasi kepada Dinas lingkungan Hidup Kota Batam bahwa pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT GLory Point adalah proyek pembukaan jalan milik pemerintah, PT Glory Poin hanya sebagai pihak pelaksana pekerjaan yang tidak berkewajiban untuk memiliki izin lingkungan.

Thursday, 3 May, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 03/05/2018 - 08:00
Permohonan Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan PT Lebong Gold

PT Lebong Gold (sebelumnya disebut PT Nusa Palapa Minerals) suatu perseroan PMA subsidiaries dari Sumatra Copper & Gold Plc suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Inggris dengan nomor register 5777015 (United Kingdom) dan terdaftar di bursa Australian Securities Exchane (ASX) PT Lebong Gold adalah pemegang Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 937/I/PMA/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang beberapa kali diperpanjang, terakhir Izin Prinsip PMA Nomor: 1019/1/IP/PMA/2016 tanggal 15 April 2016.

PT Lebong Gold telah memiliki Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) yang dikeluarkan dan di tandatangani Gubernur Bengkulu dengan rekomendasi dari Bupati Lebong berdasarkan Surat Keputusan No. 543/5426/B.2 tanggal 29 September 2006 dan perpanjangannya No. 543/117/ESDM tanggal 22 April 2008.

Namun dalam kegiatannya Bupagi Lebong mengeluarkan SK Nomor 446 Tahun 2006 di dalam wilayah SIPP PT Lebong Gold. Bupati kemudian menerbitkan lagi SK Nomor 331 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan kepada PT Tansri Madjid Energi sebagaimana disesuaikan kemudian menjadi SK Bupati Lebong Gold Nomor 125 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tansri Madjid Energi.

Thursday, 3 May, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 03/05/2018 - 07:54
Pengaduan hukum QNB terkait 15 sertifikat HGB yang dijaminkan

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Bank QNB Tbk, terkait sengketa 15 sertifikat HGB yang dijaminkan kredit oleh PT Agrawisesa Widyatama dan Sindoplm Pte. Ltd

Hasil Rapat Pokja IV 17 April 2018: (1). Kepala BKPM mengkaji legalitas operasional PT Agrawisesa Widyatama dan SIndoplm Pte Ltd. (2). Kabareskrim Polri: ((a)). Mempercepat proses penanganan kasus LP nomor 1435/XII/2017/Bareskrim tanggal 27 Desember 2017 dan LP nomor 339/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, ((b)). melakukan asistensi dan pengawasan penanganan kasus yang dilakukan oleh Polres Subang terkait dengan pemeriksaan karyawan dan direksi PT Bank QNB Tbk, penggeledahan Kantor Pusat PT Bank QNB Tbk di Lot 18 SCBD Sudirman (QNB Tower), dan pemblokiran 15 SHGB an. PT Agrawisesa Widyatama sebagai berikut: SHGB No. 5-7/Cihambulu;SHGB No. 721-726/Karangmukti;SHGB No. 96 dan 97/Cipeundeuy;SHGB No. 1&2/Pringkasap;SHGB No. 31/Salamjaya;SHGB No. 10/Kedawung. (3). Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Prov. Jabar dan Satgas PPB Kab. Subang memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PT Bank QNB Tbk. Monday, 23 April, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 23/04/2018 - 11:28
Adanya Gangguan Pelaksanaan Pembangunan PLTM Lintau-1PT Ikhawan Mega Power di Kenagarian Tanjung Bonai Provinsi Sumatera Barat

PT Ikhwan Mega Power (PT IMP) adalah sebagai pengembang PLTM Lintau-1 (2x4,5 MW), dimana proyek tersebut berlokasi di Kecamatan Lintau Buo Utara yang terletak di dua Nagari yaitu Lubuk Jantan dan Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Status Proyek adalah PMA dengan penyandang dana/investor adalah Gadang Holding Berhad, Kuala Lumpur malaysia.

Semua mesin-mesin (turbin, generator, transformer dan electrical part) sudah berada di site, menunggu pemasangan, lahan yang dibutuhkan sudah dibebaskan dengan cara ganti rugi dan sertifikat sudah diterbitkan oaleh BPN Kabupaten Tanah Datar tanggal 14 Mei 2014. Bagi lahan yang dibutuhkan hanya buat sementara/dalam waktu pembangunan dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa. Saat pekerjaan dimulai timbulah gangguan berupa penyetopan-penyetopan, tidak saja pada lahan yang disewa tetapi juga pada yang telah bersertifikat dilokasi Nagari Tanjung Bonai oleh yang bernama Afrizal Anwar dan Yon Putra masyarakat Nagari Tanjung Bonai.

Monday, 23 April, 2018 Baru 23/04/2018 - 10:20
Permasalahan keberatan pengenaan PPnBM 40% dari PT Ziegler

PT Ziegler Indonesia, berlokasi di Cikarang, merupakan perusahaan karoseri kendaraan khusus, seperti pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya, merupakan PMA dengan asal Negara Germany, Karoseri pemadam untuk material import 20-40 % tergantung spesifikasi kendaraan, dan local content 60-80 %.

Setiap tahun KPP PMA II pada umumnya melakukan pemeriksaan pajak, dan selama ini tidak ada issue PpnBM, akan tetapi pada pemeriksaan tahun 2017, untuk tahun fiskal 2015, dan PT Ziegler dikenakan PpnBM 40% dan issue lainnya, yang menjadi sorotan pemegang saham Germany, yakni issue PPNBM.

Monday, 23 April, 2018 Baru 23/04/2018 - 09:37
Permasalahan Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN untuk pengelolaan dan pengoperasian Dermaga Baru di Pelabuhan Tanjung Wangi Oleh PT Timur Nusantara

Permasalahan yang disampaikan oleh PT. Timur Nusantara terkait kerjasama pemanfaatan BMN untuk pengelolaan dan pengoperasian dermaga baru di Pelabuhan Tanjung Wangi oleh PT. Timur Nusantara

Uraian Masalah:
PT Timur Nusantara mengajukan usulan besaran kontribusi tetap sebesar 3 % dari pendapatan kotor dan persentase pembagian keuntungan sebesar 2 % setelah dikurangi pajak

Hasil Rapat Pokja IV 19 April 2018: Sekjen Kementerian Perhubungan memfasilitasi pertemuan antara PT Pelindo III, KSOP, dan PT Timur Nusantara untuk memberikan penjelesan terkait latar belakang penunjukan langsung pengelolaan dermaga baru di Pelabuhan Tanjung Wangi Friday, 20 April, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 20/04/2018 - 16:41
Permasalahan yang disampaikan Gubernur Kep. Bangka Belitung

Permasalahan yang disampaikan oleh Gubernur Kep. Bangka Belitung terkait rencana pembangunan di lahan yang masih sengketa atas kepemilikannya.

Percepatan penyelesaian RZWP3K Prov. Kep. Babel yang terkendala belum adanya kesepakatan alokasi ruang untuk pertambangan, perikanan, dan pariwisata antar stakeholder terkait

Hasil Rapat Pokja IV tanggal 19 April 2018: (1). Berkaitan dengan permasalahan RZWP3K, menunggu hasil pembahasan di Kemenko Kemaritiman dan hasilnya akan dilaporkan kepada Pokja IV. (2). Berkaitan dengan permasalahan lahan eks milik PT Karya Rinjani Utama, Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kep. Babel memfasilitasi pertemuan Kanwil BPN Prov. Babel, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Polda Babel dan Polresta Pangkalpinang, serta instansi terkait lainnya untuk mengkaji keabsahan kepemilikan lahan eks PT Karya Rinjani Utama seluas kurang lebih 294,5 ha. Friday, 20 April, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 20/04/2018 - 16:39
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada terkait permohonan perlindungan dan kepastian hukum dalam investasi di bidang pertambangan di Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung

Uraian Masalah:
PT. Jelajah Marindo Persada tidak bisa beroperasi karena belum mendapatkan jaminan keamanan dari kepolisian, dan adanya surat Sekda Kab. Bangka Barat Nomor:005/191/4.1.3/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang meminta PT Jelajah Marindo Persada untuk tidak beroperasi

Hasil Rapat Pokja IV 19 April 2018: (1). Kapolda Kep. Babel mengkoordinasikan aparat keamanan dan instansi terkait untuk menciptakan situasi yang kondusif serhingga mendukung Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Wilayah Babel. (2). Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kep Babel dan Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bangka Barat mengkoordinasikan aparatnya dan instansi terkait lainnya untuk:((a)). Secara bersama-sama melakukan cipta kondisi/sosialisasi kepada masyarakat, khususnya Desa Rambat dan Desa Airnyatoh, Kec. Simpang Teritip mengingat adanya kurang lebih 600 bagan nelayan di Desa Airnyatoh, dengan juga melibatkan pihak PT Jelajah Marindo Persada.((b)). Meniliti AMDAL yang dimiliki PT Jelajah Marindo Persada terkait adanya dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat Desa Airnyatoh Kec. Simpang Teritip. Friday, 20 April, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 20/04/2018 - 16:36
Laporan yang disampaikan oleh Asosiasi Mainan Indonesia

Permasalahan yang disampaikan oleh Asosiasi Mainan Indonesia terkait dugaan adanya hambatan usaha yang dialami oleh para pelaku usaha baik industri maupun pedagang mainan.
Uraian Masalah:
a. Perilaku oknum Polri yang meminta suap kepada pedagang dan industri lokal dengan modus melakukan operasi SNI
b. Tingginya biaya sistem pengujian frekuensi di Kominfo yang mencapai Rp 11 juta/item

Hasil rapat pokja IV tanggal 19 April 2018: (1). Permasalahan tidak dibahas karena pelapor tidak hadir (2). Surat pengaduan diteruskan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti Friday, 20 April, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 20/04/2018 - 16:29
Permasalahan yang disampaikan oleh PT South Pacific Viscose

Permasalahan yang dilaporkan terkait permohonan status izin pembakaran sludge

Friday, 13 April, 2018 Diterima : Tuntas 13/04/2018 - 10:56
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Sebuku Iron Lateritic Ores

Permasalahan yang disampaikan tekait penyelesaian perizinan bidang pertambangan bijib besi di Pulau Sebuku.

Permasalahan yang disampaikan oleh PT SILO dan PT Banjar Asri:
a. Terkait dengan permasalahan PT Banjar Asri dimana Kepala dinas Kehutanan Prov. Kalsel tidak bersedia untuk menandatangani persetujuan lokasi DAS yang telah diusulkan oleh TIm Verivikasi karena Calon Lokasi Penanaman DAS oleh Badan Pengelolaan DAS
b. Tidak terpenuhinya persyaratan karena harus menyiapkan uang jaminan Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) sebesar Rp 30.000.000 per hektar yang tidak ada dasar hukumnya sehingga PT SILO dan PT Banjar Asri terhambat dalam melaksanakan kegiatan.

Friday, 13 April, 2018 Diterima : Tuntas 13/04/2018 - 10:54
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Bongka Nova Energi

1. PT. Bongka Nova Energi memprakarsai PLTA Bongka semenjak tahun 2014 dan telah memperoleh izin prinsip dan izin lokasi dari Bupati Tojo Una-Una
2. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 Pasal 8 Jo PP no. 23 tahun 2014 pasal 8 Ayat (1) tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:"Usaha Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik" dengan kata lain setiap usaha penyediaan tenaga listrik mengacu kepada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN, maka PT Bongka Nova Energi bersama dengan Korean Water Resources Corporation (K-Water) telah diundang oleh PT PLN untuk mempresentasikan kesiapan pada PLTA Bongka, sehingga telah masuk dalam RUPTL PLN tahun 2017-2026 sebesar 4 x 70 MW (terlampir)
3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2 tersebut diatas, Pemerintah Korea Selatan sudah mengeluarkan dana untuk penyelesaian Fisibility Study
4 Kami berinvestasi di Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi semua peraturan perundan-undangan yang berlaku
5. PT PLN belum memberikan rekomendasi sebagai pengembang kepada kami agar dapat memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) dari BKPM. Sementara di lian pihak, BKPM memberikan IUPTLS kepada PT Soma Power Indonesia yang koordinatnya tumpang tindih dengan koordinat proyek PLTA Bongka 4 x 70 MW yang izinnya telah kami miliki terlebih dahulu. BKPM memberikan IUPTLS tanpa memperhatikan terlebih dahulu persyaratan izin lokasi yang belum dimiliki oleh PT Soma Power Indonesia. DIsamping itu, proyek 100 MW tersebut juga belum masuk dalam RUPTL PLN tahun 2017-2026

Friday, 13 April, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 13/04/2018 - 10:34
Permasalahan Perizinan (izin lokasi pelabuhan) PT Virtue Dragon Nickel Industry

PT Virtue Dragon Nickel Industry, bergerak dibidang usaha Industri pembuatan logam dasar bukan besi, yang berlokasi di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara

PT. VDNI saat ini sedang melakukan proses pengalihan aset/lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. KPP (seharusnya sertifikat HGB sudah diterima PT. VDNI sebagaimana tercantum dalam perjanjian AJB dengan PT. KPP).

Wednesday, 4 April, 2018 Diterima : Tuntas 04/04/2018 - 10:56
Surat Keberlanjutan Investasi PT Temada Pumas Abadi

Telah terjadinya pengrusakan lahan dan beberapa bangunan yang merupakan milik PT Temada Pumas Abadi di Dusun Tampak Bolek Desa Sriwe Kecamatan Jero Waru Kabupaten Lombok Timur
1. DPMPTSP Prov NTB prihatin atas kejadian tersebut dan perlu segera mencari solusi agar permasalahan tidak terulang kembali

2. DPMTPSP Prov NTB mengharapkan kepada PT Temada Pumas Abadi untuk tetap:
a. Pro Aktif mengikuti proses penegakan hukum yang dilakukan aparat
b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur beserta jajarannya sebagaimana hasil pembahasan pada rapat-rapat yang telah di fasilitasi oleh DPMPTSP Prov NTB
c. Segera merealisasikan investasinya sesuai dengan yang direncanakan

3. DPMPTSP Prov NTB akan melakukan koordinasi bersama DInas/Instansi terkait agar iklim investasi tetap terbina dengan baik di Daerah

Tuesday, 3 April, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 03/04/2018 - 11:41
Permohonan Kepastian hukum PT Fu Ming International Food

Permasalahan yang disampaikan terkait Pengaduan Keberatan Atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Yang Menetapkan PT Fu Ming International Food sebagai PKP Gagal Produksi yang menyebabkan timbulnya sanksi perpajakan, beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:
1. PT FMIF merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan berpusat di Prov. Bali
2. Berdasarkan Surat Dirjen Pajak Kanwil DJP-KPP Pratama Gianyar yang menyatakan bahwa:
a. PT FMIF sebagai PKP yang belum berproduksi tidak diperbolehkan melakukan pengkreditan pajak masukan atas perolehan/impor selain barang modal. sehingga dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar.
b. PT FMIF harus membayar kembali pajak masukan yang telah diberikan pengembalian karena memenuhi keadaan PKP Gagal Berproduksi serta dikenakan sanksi bunga atas pajak masukan yang harus dikembalikan sebagai PKP Gagal Berproduksi.
3. Sebagai dasar pertimbangan terhadap surat tersebut diatas, bahwa sejak tahun 2011 sampai 2017, PT FMIF telah mengurus perizinan dan memnuhi persyaratan dengan waktu yang sangat lama serta dana yang sangat besar untuk memulai produksi. sistem dan prosedur yang sangat panjang dan berbelit pun membuat perusahaan kecewa.
4. Sehubungan hal tersebut, perusahaan keberatan dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan yang menetapkan PT FMIF sebagai PKP gagal Produksi sehingga harus mengembalikan seluruh pengembalian pajak masukan yang telah diterima dan juga dikenakan sanksi administrasi
5. PT FMIF berharap adanya bantuan terhadap pengajuan keberatan yang dikeluarkan Dirjen Pajak Kawil DJP Bali-KPP Pratama Giannyar

###Hasil FGD Pokja IV 21 Agustus 2018### 1. Dirjen Pajak Kemenkeu memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang disampaikan PT. Fu Ming International Food sesuai ketentuan yang berlaku 2. Pihak PT. Fu Ming International Food dapat melakukan upaya hukum terhadap keberatan atas pengenaan sanksi administrasi senilai Rp 2,8 Milyar Tuesday, 20 March, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 20/03/2018 - 10:11
Permasalahan yang disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha TPS dan Terminal Tanki Timbun Banten (APT3B)

Permasalahan yang disampaikan terkait keberlangsungan dan kepastian dalam berusaha untuk angota APT3B karena adanya langkah-langkah penertiban perizinan terminal khusus (TERSUS) dan terminal Untuk kepentingan Sendiri (TUKS)

##Hasil Rapat 21 Maret 2018## 1. Dirjen Hubla, Kementerian Perhubungan tidak hadir dalam pembahasan 2. Asosiasi Pengusaha TPS dan Terminal Tanki Timbun Banten (APT3B) mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di masing-masing anggotanya yang terdampak oleh terbitnya Instruksi Dirjen Hubla No.UM.008/99/20/DJPL-17 tanggal 29 Desember 2017 3. Permasalahan sudah dibahas oleh BKPM pada tanggal 7 Maret 2018 yang salah satu butir rekomendasi adalah "Dirjen Hubla Kemenhub diminta untuk mempertimbangkan Grandfather Clause dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan mengijinkan beroperasinya kembali Terminal Serbaguna sementara proses pengajuan ijin pelayanan pihak ketiga berlangsung (surat direktur wilayah III BKPM omor: 187/B.3/A.9/2018 tanggal 22 Maret 2018) 4. Pokja II Satgas mengkaji instruksi Dirjen Hubla No.UM.008/99/20/DJPL-17 tanggal 29 Desember 2017 yang diduga menghambat pelaksanaan kebijakan ekonomi Monday, 26 March, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 20/03/2018 - 08:19
Permasalahan Ganti Rugi Lahan William Gray

Permasalahan yang disampaikan oleh William Gray terkait belum selesainya ganti rugi lahan yang digunakan untuk Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB)
Bahwa dari 1.800 ha lahan BIJB, seluas 526,2622 ha diklaim sebagai milik William Gray yang sampai saat ini ahli waris belum menerima ganti rugi tanah bekas Hak Eigendom an. Williamg Gray

Tuesday, 13 February, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 13/02/2018 - 15:37
Permasalahan PT Idros Services

PT Idros merupakan 1 dari 4 Perusahaan yang mengikuti tender Design & Build Pengerukan kolam dan alur pelabuhan cabang Benoa.
PT Idros mengirimkan dokumen penawaran pertama pada tanggal 16 November 2017 dengan harga penawaran sebesar Rp 470.692.042.950. Menurut PT Idros terdapat perbedaan volume pengerukan, maka PT Idros mengirimkan surat permohonan perpanjangan kepada Pelindo III pada tanggal 24 November 2017, kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 PT Idros mengirimkan kembali penawaran dengan mengubah nilai penawaran menjadi sebesar Rp 495.337.440.440.
Pada tanggal 27 Desember 2017, Pelindo menyatakan PT Idros didiskualifikasi karena tindakan post bidding (menambah, mengurangi dan atau mengubah penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran).
Tindakan PT Pelindo III seudah sesuai persyaratan umum kontrak, namun menurut PT Idros tindakan mereka adalah bukan menaikkan harga penawaran, melainkan harga penawaran tersebut berubah karena perhitungan volume yang berbeda.
Klarifikasi sudah dilakukan oleh PT Idros namun Pelindo III tidak menanggapi klarifikasi tersebut.
Menurut PT Idros bahwa Pelindo seharusnya melakukan penawaran ulang terhadap PT Idros dikarenakan harga penawaran mereka masih berada di bawah harga estimasi pemilik kontrak (24%) dan masih berada di bawah para kompetitor lainnya (20%)
Pada tanggal 15 Januari 2018 diumumkan pengumuman hasil lelang dimana PT Van Oord memenangkan lelang

Monday, 12 February, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 12/02/2018 - 13:08
Tanggapan Keberatan Atas Pemberitahuan (SP-2) PT Padi Mas Realty

Menanggapi Surat No. 202/I/BO.I/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal Pemberitahuan (SP-2) ditujukan kepada pengguna lahan milih PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di area bongkaran emplasemen stasiun tanah abang dengan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra Pengelola Lahan yang sah sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Notaris di Bandung.
Surat No. KA.202/VII/4/KA.2016 tanggal 4 Agustus 2016 ditujukan kepada PT Padi Mas Realty tentang Pemutusan Perjanjian secara sepihak dengan tuduhan bahwa pihak kami telah melakukan pelanggaran sesuai dengan uraian surat dimaksud pada butir 1 s/d 4 telah ditanggapi vide surat PT Padi Mas Realty No. 011/PMR/VIII/16 tanggal 8 agustus 2016 ditujukan kepada Direktur Asset Tanah dan Bangunan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan menjelaskan bahwa, Keputusan Direktur Asset Tanah dan Bangunan untuk Memutuskan Perjanjian secara sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum karena suatu Perjanjian yang dibuat berdasarkan Kesepakan Bersama adalah merupakan Undang-undang sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1338 Perjanjian tersebut tidak bisa diputus secara sepihak

Tuesday, 30 January, 2018 Baru 30/01/2018 - 09:01
Pungutan-pungutan pada pengusaha pertambangan nikel diduga tidak sesua UU dan Peraturan yang berlaku (PT Bola Dunia Mandiri)

Adanya berbagai pungutan dari berbagai pihak sehingga menimbulkan beban biaya ekonomi yang tinggi karena double bayar atas satu Obyek Pajak. Dan PT Bola Dunia Mandiri salah satu pemegang IOP-Nikel di Kabupaten Kolaka telah menyetor dana sebesar Rp. 8.842.204.100 kepada Dinas ESDM Kabupaten Kolaka dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kolaka, pembayaran ini ternyata untuk Retribusi bukan untuk membayar PNBP. Akibatnya PT. Bola Dunia Mandiri masih berhutang PNBP kepada negara sebesar 6.2 Milyar.

##Rekomendasi Rapat 23 Januari 2018## 1. Pungutan retribusi yang membebani pengusaha di Kab. Kolaka didasarkan atas kesepakatan antara pemegang IUP dan Pemkab. Kolaka yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 271 Tahun 2012 2. Dirjen Minerba Kemen ESDM dan Dirjen Bina Keuda Kemdagri mengkaji regulasi terkait retribusi yang ada di Kab. Kolaka 3. PT. BDM mengadukan permasalahannya kepada Polda Sultra cq Direskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum. 4. Kabareskrim memberikan asistensi penanganan pengaduan dari PT. Bola Dunia Mandiri dan melaporkan progres penanganan masalah tersebut kepada Pokja IV. ##Hasil Pembahasan 14 Maret 2018## 1. Perwakilan Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan Ditjen Bina Keuangan Daerah kemdagri tidak hadir sehingga pembahasan rapat tidak maksimal 2. PT Bola DUni mandiri belum mengadukan permasalahannya kepada Polda Sultra c.q Dir. Reskrimum Polda Sultra 3. Kapolda Sulawesi Tenggara c.q Dir. Reskrimum menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum terhadap proses penerbitan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 271 Tahun 2012 Tuesday, 23 January, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 23/01/2018 - 09:03
Implementasi Pedoman Pengurangan Risiko Kerusakan Petikemas

Sehubungan denga diterbitkannya PKE XV yang lebih fokus kepada sektor logistik, maka bersama ini DPW ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Prov DKI jakarta menyampaikan laporan impementasi kebijakan tersebut
PKE XV yang berkaitan dengan standard kepatuhan penanganan petikemas (voluntary self-compliance), dimana Kementerian Perhubungan RI telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut No. LIM.003/40/11/DJPL-17 tentang Pedoman Pengurangan Risiko Kerusakan Petikemas, namun kebijakan ini belum berjalan sebagaimana mestinya.
Informasi dari Ketua Umum DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta bahwa hanya 6 (enam) dari 25 perusahaan pelayaran internasional yang menerapkan kebijakan Pengurangan Risiko Kerusakan Petikemas.

Tuesday, 16 January, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 16/01/2018 - 11:57
Permohonan Penyelesaian Perpajakan Yamaha Group Indonesia

1. Grup Yamaha memiliki 7 (tujuh) anak perusahaan di Indonesia. Salah satunya adalah PT. Yamaha Indonesia, anak perusahaan tertua di luar Jepang yang mulai beroperasi pada tahun 1977. Berkecimpung dalam penjualan alat musik dan kegiatan mempopulerkan musik dengan mendirikan 5 (lima) pabrik yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya.
2. Tahun lalu mendirikan pabrik baru dengan modal investasi USD 69 juta di Kawasan Industri Bekasi MM2100 dan merupakan pabrik ke-7 yang berada di Indonesia.
3. Sejak bulan Juni 2017 Kantor Pelayanan Pajak (PMA 1) mengeluarkan rekomendasi atau pemberitahuan kekurangan bayar pajak kepada 4 (empat) perusahaan dalam Grup Yamaha mencapai USD 32 juta.
4. Adanya ketetapan pajak tambahan sebesar USD 13 juta dalam pemeriksaan pajak tahun 2015 tidak dapat diterima. Nilai pajak tersebut dinilai lebih besar 40% dari laba operasional perusahaan yang hanya berfungsi sebagai perusahaan manufaktur.
5. Grup Yamaha di Indonesia telah meminta dukungan Kementerian Perindustrian dalam rangka perbaikan iklim investasi perusahaan dan memperoleh saran mengenai pemeriksaan pajak untuk keberlangsungan perusahaannya di Indonesia, namun belum mendapatkan tanggapan.

Tuesday, 16 January, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 16/01/2018 - 11:41
Permohonan Bantuan Penyelesaian Perijinan Lookman Djaja Logistic Center

PT Lookman Djaja adalah perusahaan transportasi lintas pulau Jawa Sumatera Bali sejak tahun 1985. Dan sekarang kami akan mengembangkan usaha kami di bidang multimoda, kami mendirikan PT Lookman Djaja Land untuk mendirikan kawasan logistik berbasis kereta api.
Permohonan bantuan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk perealisasian Lookman Djaja Intermodal Hub yang berbasis kereta api di pulau Jawa yang akan dikembangkan di lahan yang dimiliki di Desa Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, guna mensukseskan program SISLOGNAS dan BUAM dimana berfungsi sebagai penunjang logistik untuk kawasan industri Bekasi Kerawang Purwakarta (BEKAPUR) dan alternatif pengalihan beban jalan yang dapat bersanding dengan kapal roro

Friday, 26 January, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 16/01/2018 - 11:15
Penyampaian permasalahan PT Habab Alhanaya Tour & Travel

Sehubungan dengan surat direktur utama PT Habab Alhanaya Tour and Travel nomor HATTCO/13/XII-2017/01 tanggal 13 Desember 2017 perihal sebagaimana pada pokok surat, disampaikan sebagai berikut:
1. PT Habab Alhanaya Tour and Travel sesuai pendaftaran penanaman modal 0343/1/PPM/PMA/2010 tanggal 15 Maret 2010 dan telah memiliki TDUP nomor 101/1/IU/PMA/2017 tanggal 23 Agustus 2017 disetujui bergerak dibidang usaha biro perjalanan wisata dengan kepemilikan saham asing 50 % dan Indonesia 50 %.
2. Perusahaan telah memiliki izin penyelenggaraan Ibada Umrah dari sejak tahun 2012 dan sejak tanggal 28 Desember 2015 izin penyelenggaraan tersebut tidak dapat diperpanjang dikarenakan adanya peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang mengharuskan pemilik biro perjalanan wisata dalam akta perusahaan warga negara Indonesia yang beragama islam dan tidak sebagai pemilik Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) lainngya (Pasal 5 ayat 3 huruf a.
3. Pasal 3 Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal
4. Perusahaan pada tanggal 8 November 2017 bersurat kepada BKPM terkait dengan permasalahan perpanjangan izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan BKPM memberikan tanggapan bahwa perusahaan dapat melakukan kegiatan biro perjalanan wisata tanpa harus menyesuaikan dengan ketentuan baru mengingat perusahaan telah berdiri sejak tahun 2010.
5. Tanggal 11 Desember 2017 perusahaan telah mengadakan pertemuan dengan divisi umrah, Kementerian Agama, namun Kemenag menyampaikan bahwa tidak bisa menjadikan surat konfirmasi dari BKPM sebagai landasan, acuan, dan atau kekuatan hukum dalam perpanjangan izin umrah dan kepemilikan saham untuk perusahaan travel umrah 100% warga negara Indonesia.

Monday, 15 January, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 15/01/2018 - 14:25
Pengingkaran Pembayaran Proyek Kerjasama PT Satrans Logistics Services

PT Satrans Logistics Services bergerak dibidang jasa pengurusan transportasi, kasus kami terkait pembayaran biaya angkutan material dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan kronologis sebagai berikut:
1. Kesepakatan kerjasama antara PT Satrans Logistcs Services dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk dilakukan melalui Surat Perjanjian Kerjasama No 001/SPAB/121504/PP/VI/2015 pada tanggal 19 Juni tahun 2015.
2. Bentuk kerjasama dilakukan adalah pengangkutan besi beton ulir dan konstruksi baja.
3. Mekanisme pembayaran atas jasa secara bertahap dengan transfer melalui rekening Bank BNI milik PT SLS.
4. PT PP Persero Tbk telah menyampaikan surat konfirmasi pembayaran kepada kami dengan nomor sbb:
a. Nomor: 530/Ext/PP/DH/VII/16, tanggal 29 Juli 2016 perihal konfirmasi pembayaran, angsuran sebesar Rp 1.500.000.000 akan dibayar pada tanggal 28 Agustus 2016 dan Rp 1.500.000.000 akan dibayar pada tanggal 28 September 2016
b. Nomor: 587/Ext/PP/DH/X/16, tanggal 21 Oktober 2016 perihal konfirmasi pembayaran angsuran sebesar Rp 1.500.000.000 akan dibayar pada tanggal 7-12 November 2016
c. Nomor: 591/Ext/PP/DH/X/16, tanggal 24 Oktober 2016 perihal konfirmasi pembayaran, angsuran sebesar Rp 3.000.000.000 akan dibayar pada tanggal 14-19 November 2016
d. Nomor: 653/Ext/PP/DH/X/16, tanggal 5 Desember 2016 perihal konfirmasi pembayaran angsuran sebesar Rp 3.000.000.000 akan dibayar pada tanggal 8 Desember 2016-22 Maret 2017
5. Kamipun telah menyampaikan surat kepada Direktur PT Pembangunan Perumahan (PP) perihal surat Penagihan Pembayaran Angkutan namun surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan

Hasil Rapat Pokja IV 13 April 2018: (1). Agar PT Satrans Logistics Services melakukan upaya hukum terkait tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran proyek kerjasama oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Tbk. (2). Inspektur Kementerian BUMN melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek kerjasam PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Tbk denga PT Satrans Logistics Services sesuai dengan kontrak 001/SPAB/121504/PP/VII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, dan dilaporkan hasilnya kepada Pokja IV pada tanggal 28 April 2018 Monday, 15 January, 2018 Diterima : Tuntas 15/01/2018 - 14:05
Permohonan Perlindungan Hukum PT Malindo Feedmill Tbk

1. PT Malindo Feedmill, Tbk adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Malaysia beralamat Jln. R.S. Fatmawati No 15 Komplek Golden Plaza Blok G 17-22 Cilandak, Jakarta Selatan, bergerak dalam pengembangan usaha di bidang peternakan (pakan ternak dan pembibitan unggas) serta bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha kecil di berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk kemitraan usaha, dimana 80% diperuntukkan bagi peternak rakyat dan tidak dijual ke wet market sehingga tidak berkompetisi dengan peternak rakyat.
2. PT Malindo Feedmill, Tbk berencana membuka pabrik pakan ternak di Kawasan Industri Candi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan telah melakukan proses pembelian lahan seluas 33.120 m2 seharga RP 5.235.200.000. Perusahaan telah melakukan pembayaran senilai Rp 8.379.360.000 kepada pihak pengusaha properti lahan Kho Ing Rjok alias Soedibjo dari PT. Indo perkasa Usahatama, namun sampai saat ini (sudah 4tahun) belum ada realisasi lokasi dan kesiapan lahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Jual Beli dimaksud.
3. PT. Malindo Feedmill, Tbk telah menempuh proses hukum baik ke Pengadilan negeri maupun Pengadilan Tinggi Semarang, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, juga mengirim surat kepada Presiden RI dan Kapolri, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian dan mengharapkan perlindungan hukum atas ketidakadilan yang diterima perusahaan.

##Rekomendasi rapat pokja IV 23 Januari 2018## 1. Kabareskrim Poldri dan Polda Jateng melakukan penyelidikan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum terhadap proses jual beli tanah antara PT. Malindo Feedmill dengan PT. UPI di Kawasan Industri Candi Semarang. 2. Kepala BKPM mengkoordinasikan DPMPTSP Prov. Jateng, dan unsur terkait lainnya untuk menyelidiki kelengkapan perijinan dan kewajiban PT. Malindo Feedmill, PT. IPU dan pengelola Kawasan Industri Candi Semarang Monday, 15 January, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 15/01/2018 - 13:37
Permohonan Kebijakan Upah Minimum bagi Industri Tekstil di Jawa Timur dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Kondisi Industri Tekstil (Pemintalan Benang-Garment) d Jawa Timur, yang mana daya saingnya sangat jauh dibawah Jateng maupun Jabar. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah penetapan UMK di masa lalu tahun 2013-2016, sehingga dampak ini dirasakan semakin berat dari tahun ke tahun (hingga saat ini tahun 2017).
UMK di Jateng hanya sebesar 46 % dari UMK di Jatim, bahkan di Jabar, yang mempunyai industri tekstil terpadu dari Hulu hingga Hilir, UMK nya hanya sebesar 63,85 % dari Jatim.
Disparitas UMK yang sangat besar antara Jatim dan Jateng (yang merupakan provinsi yang bersebelahan secara langsung), menyebabkan Industri Tekstil di Jatim sangat sulit bersaing di pasar lokal maupun Internasional.

Monday, 15 January, 2018 Baru 15/01/2018 - 13:19
Permasalahan Saham Hipotek 51% oleh PT Cendana Emas Windu

- PLN pada bulan Juli 2017 membuat regulasi, mewajibkan setiap investor harus bekerjasama dengan PJB, dengan kepemilikan saham hipotek 51 %
- Sudah ada beberapa investor yang diundang oleh PLN untuk mengerjakan proyek bekerjasama dengan PJB
- PLN memberikan jangka waktu 1 bulan kepada perusahaan – perusahaan dari bulan Juli s/d Agustus 2017 untuk mempertimbangkannya
- Skema kerjasama : PPA $ 7,2 cent/KWH dinaikkan menjadi $ 9 cent/KWH dan selama 12 tahun PLN tidak menerima income. Income diterima pada tahun ke – 13

Friday, 15 December, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 15/12/2017 - 15:49
Permasalahan PT Conch Barru Cement terkait Adanya Surat dari Pemda Kabupaten yang menerbitkan SKKLH yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Sesuai dengan PP No 27 tahun 2012 pasal 47 ayat 2 b dan Perda Kabupaten Barru no 3 tahun 2014 pasal 31(2)b, tentang izin lingkungan dinyatakan bahwa izin lingkungan wajib diterbitakan bersamaan dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), namun pada bulan Juli 2015 Pemda Kabupaten menerbitkan SKKLH tidak bersamaan dengan izin lingkungan hidup, dan sehingga saat ini ijin lingkungan idup belum diterbitkan tanpa disertai alasan maupun pemberitahuan yang jelas, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang disebutkan di atas.
Pada prosesnya perusahaan telah berulang kali mengirimkan surat tertulis yang memohon agar izin tersebut dapat diterbitkan yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Barru, serta beberapa kali perusahaan menyurat kepada Pemprov Sulawesi Selatan, BKPM Pusat agar dapat memberikan bantuan sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan, namun hingga saat ini Pemda Kabupaten Barru belum juga memberikan persetujuannya.

Friday, 24 November, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 24/11/2017 - 09:51
Masukan dari Indonesia Aircraft Manintenance Services Association (IAMSA)

Menindaklanjuti hasil rapat atau undangan dari Kepala Badan pengjian dan Pengembangan Perdagangan bapak kasan dengan nomor 11/BPPP/UND/10/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 dengan mengacu terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) VIII tanggal 22 Desember 2015.

Adapun masukan-masukan dari IAMSA yang mewakili para anggotanya atas hasil evaluasi pelaksanaan dilapangan dan hasil diskusi selama dalam pertemuan rapat dimaksud;
1. IAMSA adalah Indonesia Aircraft Manintenance Services Association, yaitu asosiasi perusahaan-perusahaan perawatan pesawat terbang dankomponennya di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1990 dan beranggotakan 32 perusahaan perawatan pesawat udara dan komponennya yang terdaftar di Indonesia
2.Perusahaan-perusahaan anggota IAMSA merupakan tulang punggung dari Airline-airline dan operator penerbangan khususnya di Indonesia dalam melakukan perawatan armada dan dukungan penyiapan suku cadangnya sehingga tercapai tingkat efisiensi dan keselamatan penerbangan yang dipersyaratkan sehingga para airline dan operator penerbangan lainnya mampu melaksanakan misinya dengan baik yang pada akhirnya mampu memberikan dukungan yang handal dalam menggerakkan roda ekonomi.
3. Bahwa IAMSA bernama INACA Indonesia national Air Carrier Association- Asosiasi perusahaan Penerbangan di Indonesia telah cukul lama bersinergi untuk secara bersama dan konsisten mengupayakan pembicaraan, mengajukan usulan-usulan dan masukan-masukan untuk mendapatkan tingkat efisiensi operasional khususnya dalam penyelenggaraan perawatan pesawat terbang termasuk komponen dan material pendukungnya agar para airline dan para operator bisa bersaing dengan sehat saat bersanding dengan para operator dan airline diluar negeri lainnya.
4. Bahwa yang diperlukan oleh para perusahaan perawatan pesawat terbang (MRO-Maintenance Repair & Overhaul) bukan hanya sekitar tarif bea masuk spareparts dan material pendukung perawatan terbang saja namun juga kecepatan serta kemudahan arus barang keluar dan masuk secara nonstop 24 jam sehari 7 hari seminggu.
5. Bahwa lokasi layanan MRO mencakup luasnya pelayanan operasional penerbangan namun pusat perawatan pesawat dan komponennya memang ada di beberapa sentral perawatan di Indonesia.
6. Bahwa pemerintah telah memahami sepenuhnya apa yang dibutuhkan oleh para operator penerbangan tersebut termasuk dukungan yang dibutuhkan oleh para perusahaan perawatan pesawat terbang (MRO) di Indonesia tersebut dengan menerbitkan PKE VIII
7. Bahwa pemerintah melalui DIrjen Bea dan Cukai telah meluncurkan program PLB Pusat Logistik Berikat untuk mendukung efisiensi nasional dibidang perawatan pesawat terbang
8. Bahwa pemerintah melalui Dirjen Perdagangan telah meluncurkan paket online importansi barang
9. Bahwa PKE VIII yang telah diluncurkan oleh pemerintah per 22 Desember 2015 sampai saat ini belum/masih jauh dari yang diharapkan oleh para pelaku industri dilapangan.

Hasil Rapat Pokja IV 13 April 2018: (1). Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian melakukan pengkajian terhadap kemungkinan adanya kelompok komponen 21 komponen pesawat terbang yang diberikan bebas biaya masuk. (2). Dirjen Bea Cukai Kemenkeu melakukan evaluasi atas percepatan pengeluaran barang dari PLB MRO (3). Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi persyaratan rekomendasi terhadap impor sparepart pesawat tidak baru. (4). Pihak Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) menyampaikan data dukung terkait komponen pesawat terbang yang dimungkinkan terhadap point 1,2 dan 3. Friday, 24 November, 2017 Diterima : Tuntas 24/11/2017 - 09:42
Proyek PLTA Sungai Bongka PT.Soma Power Indonesia

PT.SOMA POWER INDONESIA saat ini mengembangkan proyek PLTA dengan skema IPP (100 MW), di Sungai Bongka, Kabupaten Tojo Una - Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun saat ini mengalami kendala perihal izin lokasi yang disebabkan :
1. Izin Lokasi muncul setelah adanya IPPKH dari KemenhutLH
2. Terkait IPPKH, Dinas Kehutanan Propinsi menyatakan adanya areal proyek yang tumpang tindih dengan perusahaan tambang logam (emas) PT. Bumi Permata Hijau (±3,197.95Ha) dan PT.Bumi Cerah Cemerlang (±94.56Ha) yang sudah memiliki IUP Eksplorasi
3. Menurut PT. SOMA POWER INDONESIA perusahaan tambang logam (emas) PT.Bumi Permata Hijau dan PT. Bumi Cerah Cemerlang; kedua perusahaan ini sudah tidak aktif melakukan kegiatan.
4. Gubernur sudah membuat Izin Prinsip, Rekomendasi kepada Pemkab Tojo Una – Una, dan KemenhutLH
5. Terkait Perijinan Lokasi APL (Area Proyek Lain) diatur dengan Pemkab Tojo Una – Una

Thursday, 2 November, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 02/11/2017 - 17:07
Permasalahan PT Indonesia Dhuha Namaskara dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, terakit Penyampaian Amandemen Kontrak Pengembangan Pelabuhan Belawan Tahap 1

Pekerjaan Reklamasi menurut jadwal rencana semestinya sudah dapat dikerjakan setelah selesainya pekerjaan pengerukan sandkey tanggal 7 Jan 2017, namun belum dapat dilaksanakan karena belum siapnya perijinan SIKR dan SIKK Quarry yang merupakan tanggungjawab PT Waskita Karya (Persero) berdasarkan kontrak.

Persiapan untuk memulai pekerjaan reklamasi baru dimulai pada tanggal 12 Jul 2017 sesuai surat PT Waskita Karya (Persero)

Tanggal 18 Juli Dilaksanakan rapat sinkronisasi pelaksanaan trial reklamasi Bersama PT Waskita Karya, Pt Indonesia Dhuha Namaskara dan PT CTP (Quarry) dengan pembahasan :
1. PT IDN sudah mulai melaksanakan persiapan pekerjaan diantaranya pengisian BBM dan pelaksanaan Bathimetry yang juga diikiuti PT WK dan Konsultan
2. Di Lokasi reklamasi phase 1 masih dilalui lalu Lalang nelayan, dimana PT IDN meminta agar lokasi dapat disterilkan dari lalu Lalang nelayan
3. PT CTP akan mengkondisikan area quarry dan menyampaikan koordinat rumpon masyarakat yang ada dia area quarry kpd PT WK

PT Waskita Karya mengirim surat kepada PT IDN terkait penyampaian amandemen kontrak dalam rangka penyesuaian volume pekerjaan pada proyek ini dan sekaligus menyampaikan evaluasi kerja PT IDN yang mana PT IDN dinilai terlambat dan kinerjanya kurang memuaskan.

Wednesday, 1 November, 2017 Diterima : Tuntas 01/11/2017 - 14:31
Permasalahan Investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur

Beberapa Permasalahan yang menghambat dalam upaya peningkatan investasi:
1. Pembangunan fasilitas pelayanan publik dikawasan HP dan HPK
2. Rekomendasi KKOP yang masih diterbitkan Menteri Perhubungan
3. Kawasan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut

Monday, 30 October, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 30/10/2017 - 18:27
Permasalahan Tukar Menukar lahan dan Perpanjangan Izin Lokasi PT Young Tree Industries

Menindaklanjuti surat dari PT Young Tree Industries (PT YTI) Nomor 245/Not-AK/IX/2017 dan laporan kuasa hukum PT Young Tree Industries ke Kantor Kemenko Bidang Perekonomian tanggal 5 Oktober 2017 berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. PT YTI merupakan perusahaan PMA asal British Virgin Island yang bergerak di sektor industri alas kaki dan komponennya yang berencana untuk tnendirikan pabrik di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dengan rencana investasi Rp 60,6 milyar, kapasitas produksi 3,3 [uta pasang sepatu/tahun, serta serapan 6.000-8.000 tenaga kerja.
2. Berdasarkan informasi dari perusahaan, permasalahan yang dihadapi PT YTI yaitu:
a. PT YTI membutuhkan lahan sebesar 78.592 m2 dan saat ini telah terealisasi sebesar 62.882 m2, namun dalam pembebasan sisa tanah sebesar 15.710 rn- terdapat permasalahan yaitu:
1). Tanah seluas 13.410 m2 merupakan tanah aset pernerintah Provinsi Jawa Timur, dimana perusahaan telah mengirimkan surat nornor 90/Not-AK/X1I1/2013 tanggal 3 Desember 2013 kepada Gubernur Jawa Timur perihal permohonan untuk dapat menggunakan lahan tanah terse but untuk digunakan sebagai lahan pabrik sepatu dengan disiapkan lahan pengganti.
2). Tanah seluas 2.300 m2 merupakan tanah kas Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, dimana perusahaan telah mengirimkan surat nomor 77/Not-AkN1/2013 tanggal 12 Juni 2013 kepada Supati Nganjuk peri hal permohonan untuk dapat menggunakan lahan tanah tersebut untuk digunakan sebagai lahan pabrik sepatu dengan disiapkan lahan pengganti.
b. Hingga saat ini tukar menukar kedua lahan tersebut belum dapat diselesaikan karena masih dalam proses di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
c. Perpanjangan Izin Lokasi untuk lahan tersebut hingga saat ini belum diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Thursday, 19 October, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 19/10/2017 - 10:36
Permohonan Fasilitasi terhadap Pemda Cianjur dan BPN Cianjur ( PT Pou Yuen Indonesia)

PT. Pou Yuen Indonesia yang rnerupakan Perusahaan PMA (penanaman Modal Asing) yang bergerak. di bidang Industri Sepatu yang berlokasi di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur yang selama ini telah merekrut 5000 (lima ribu) buruh karyawan dan akan membuka lapangan kerja kepada kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu ribu) buruh karyawan. PT. Pou Yuen Indonesia berada dibawah naungan Pou Chen Group (principal Company) di Indonesia yang juga telah merekrut kurang lebih 100,000 (seratus ribu) karyawan, tersebar di Kabupaten Serang, Kabupaten Sukabumi. Kabupatcn Tangerang, Kota Salatiga dan Kabupaten Cianjur. Kami memproduksi sepatu olah- raga bermerek sepcrti NlKE. ADlDAS, PUMA ASICS. dan lain-lain dengan orientasi 100% export.

Kami mengajukan permohonan kepada Pemerintah Indonesia untuk diberikan suatu kebijaksanaan atas kelengkapan perizinan, dimana Kami menemui kendala proses pengurusan Surat Pertimbangan Teknis Penata Gunaan Tanah dalam rangka Penerbitan lzin Lokasi karena adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Badan Pertanahan Nasional Cianjur terkait tata ruang lahan yang hendak dibuat pabrik.

Thursday, 19 October, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 19/10/2017 - 10:27
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Wampu Electric Power (WEP)

PT. Wampu Electric Power (WEP) selaku perusahaan yang bergerak di Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berlokasi proyek di kawasan Hutan Lindung Desa Rih Tengah, Kabupaten Karo Sumatra Utara. Beberapa Permasalahan yang disampaikan:
1. Permasalahan di Desa Rih Tengah, Telah terjadi banyak pemblokiran jalan oleh sejumlah warga karena permasalahan lahan yang diakui warga sebagai miliknya namun pada kenyataannya bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan lindung yang telah dibuktikan denga surat dari Dinas Kehutanan tentang Hak-hak Pihak Ketiga dalam IPPKH. Dan sebagai informasi bahwa kami telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seusai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 107/Menhut-1I/2009 tanggal 16 Maret 2009 dan SK 403/Menhut-11I2013 tanggal 3 Juni 2013, serta s.urat keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor SK 11/1/1PPKH/PMAl2015
2. New Spillway di Desa Rih Tengah, Menyambung butir 1 diatas mengenai permasalahan warga atas lahan yang terkena dampak pembuatan saluran pembuangan (Spi/fway) oleh PT.WEP menyisakan 2 orang warga yang tidak mau terima kornpensasi yaitu Tawar Sembiring dan Mada Ginting/Pengawal Sitepu
3. Permasalahan RoW, Penyelesaian kompensasi atas lahan yang dilalui jalur transmisi sun 150 KV PT.WEP terhadap warga yang berlokasi dekat dengan pembangunan tower/ menara transrnisi. Penyelesaian pembayaran dan perhitungannya dilakukan berdasarkan peraturan pernerintah. Namun sampai dengan saat ini masih ada warga yang menolak pemberian kompensasi tersebut dan menuntut jauh lebih besar dari harga yang semestinya.
4. Izin Gangguanl HO, Terkait dengan pengurusan 1MB dan HO PT, Wampu Electric Power, bahwa saat ini kami telah menyelesaikan persyaratan untuk mendapatkan 1MBdan HO yang dirnaksud. Namun untuk pengurusan izin gangguan/ HO masih terkendala karena belum ada kesepahaman dengan Pemda Kab, Karo khususnya DPMPTSP yang masih memberlakukan pengurusan izin HO, Sepengetahuan kami pengurusan izin gangguan/ HO sudah di cabut sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
5. Pengurusan IMB, telah dilakukan langkah-langkah untuk pengurusan IMB tetapi IMB tersebut masih belum diterima.
6. Pengurusah SHGB, Awal pengurusah SHGB dimulai pada tahun 2015 dan sampai sekarang masih terkendala beberapa masalah.
7. lain-lain, masalah penipuan yang dilakukan oleh warga Desa Rih Tengah yang bernama Tambatan Sembiring

Tuesday, 17 October, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 17/10/2017 - 11:08
Permohonan Penyelesaian Pensertifikatan Tanah Aset PT Kereta Api (Persero) dan Dephan cq TNI AU di Kp Bandan /Muka, Jakarta Utara dan Desa Julang Serang Timur dengan PT Mustika Lodan

Menindaklanjuti surat permohonan kami No. 053/ML/XII/2016 Tgl. 7-12-2016 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, Bersama ini perkenankan kami menyampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil pemantauaan kami kedua berkas tersebut diatas sampai saat ini masih berada di Dirjen Penanganan Masalah Agraria utk dibahas kembali dgn Bapak Menteri. Sehubungan dgn hal tersebut diatas Bersama ini kami mohon Perkenan Bapak Menteri sebelum mengambil keputusan agar permasalahan pokok yg menjadi kendala penyelesaiaan pensertifikatan tanah asset dimaksud yg sampai saat ini sdh berjalan + 22 (Dua puluh dua) Tahun masih belum juga ada solusi penyelesaiannya. Adapun permasalahannya karena adanya pemikiran dari Pimpinan BPN Pusat yg menghendaki lahan yg dimohon harus dlm keadaan Clean & Clear dgn alasan takut Dikriminalisasi / Digugat oleh Masyarakat .

Menurut hemat kami Pemikiran semacam ini selain Tidak Berdasar juga Bertentangan dgn berbagai peraturan per undang undangan yg berlaku dan tidak sejalan dgn Instruksi Bapak Presiden R.I. yg tertuang dlm paket kebijakan ekonominya maupun dlm himbauan kepada Bapak Menteri utk turut membantu mengamankan / Mempercepat proses Pensertifikatan tanah asset sesuai dgn amanat UU No.1 Tahun 2004 dan demi tercapainya program 5 (Lima) juta sertifikasi tanah utk setiap tahunnya. Khusus terhadap penyelesaian tanah asset Dephan Cq TNI AU di desa julang serang timur mohon perkenan Bapak Menteri mengkritisi Materi yg terurai dlm usulan kedua dari Kanta pertanahan kabupaten serang , Yang isi uraiannya Penuh Dengan Rekayasa Data / tidak konsisten dengan tujuan untuk Menghambat / Menghilangkan Tanah Asset.(lihat bukti risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” No.550.2-33-RPPTA/VI/2004 Tgl 25-6-2004) .Sebagai Bahan Bukti uraiaan kami tersebut diatas , Dimohon dgn Hormat agar Bapak Berkenan utk meneliti hasil kajian yg kami uraikan dalam “ P A T U H “ yaitu Permasalahan , Akibat , Tata peraturan , Usulan , Hikmah .Terlampir

Berdasarkan Fakta Tersebut diatas kami mohon bantuan dan kebijaksanaan Bapak Menteri utk Berkenan Mengabulkan Permohonan Penyelesaiaan Pensertifikatan Tanah Asset tersebut diatas , sesuai dgn usulan (semula) dari Kanta Pertanahan setempat yg dasar pertimbangannya merujuk surat KA BPN No.500-1255 Tgl 4 Mei 1992 . Sekiranya Bapak Menteri Berpendapat Lain . Maka sesuai dgn Amanat Pasal 18 Huruf c UU No.25 Tahun 2009 UU Pelayanan Publik Pihak Kami mohon diberikan Tanggapan terhadap Pengajuan yg diajukan.

Wednesday, 13 September, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 13/09/2017 - 18:11
Permasalahan yang disampaikan oleh Mustakim terkait permasalahan hukum yang menimbulkan gangguan usaha di bidang kepariwisataan di Pulau Bintan

1. Tanah yang dibeli dari .masyarakat seluas 108 Ha untuk mengembangkan usaha di bidang pariwisata (pembangunan resort dan perhotelan di kawasan Pulau Bintan).
2. Pembelian tanah dilakukan dengan pinjaman kepada Chairman (pemilik Korindo Group) sebesar Rp. 29 Milyar namun timbul permasalahan dimana Chairman melapor ke Mabes Polri dengan laporan penipuan dan penggelapan dan Kasus sudah di SP3.
3. Selanjutnya Chairman membuat lap ke Dit. Tipid Ekonomi Bareskrim Polri dengan laporan TPPU, sehingga terhadap perbuatan Chairman yang masih belum mendapatkan penyelesaian dan ketegasan dari aparat penegak hukum telah menimbulkan gangguan dalam berinvestasi di lahan seluas 108 ha.

Wednesday, 13 September, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 13/09/2017 - 17:57
Permasalahan yang disampaikan oleh Abu Hasan terkait permasalahan di bidang pertanahan

1. Membeli tanah dari Katidin seluas 1.000 m x 1.100 m dari Katidin dan selanjutnya pada thn 2004 surat tanah tsb dipecah menjadi 50 surat tanah yang dimaksudkan utk pembangunan di bidang pariwisata.
2. Pendafataran Hak Atas Tanah terkendala karena adanya klaim dari beberapa pihak namun setelah melalui proses hukum selesai, proses tidak dilanjutkan.
3. Sampai saat ini, pembangunan terkendala karena proses pendaftaran Hak Atas Tanah tidak mendapat kejelasan dan kepastian dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

##Hasil Rapat 12 September 2017## 1. Pihak pelapor an. Abu Hasan melengkapi semua persyaratan pengurusan sertifikat dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, paling lama tanggal 19 September 2017. 2. Bareskrim Polri melakukan asistensi untuk mempercepat penanganan kasus yang dilaporkan ke Polda Riau Nomor LP/284/VII/2015/SPKT/RIAU tanggal 3 Juli 2015 dan pengaduan yang akan disampaikan oleh pelapor 3. Irwasum Polri melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan kasus Nomor LP/284/VII/2015/SPKT/RIAU tanggal 3 Juli 2015 dan kasus lain terkait sengketa tanah 4. Kakanwil BPN Provinsi Riau dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru memfasilitasi para pihak untuk menyelesaiakan sengketa tanah dilaporkan oleh Bapak Abu Hasan Tuesday, 26 September, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 13/09/2017 - 08:44
Komitmen untuk beroperasinya KEK Tanjung Kelayang dan adanya gangguan Masalah Pertanahan di KEK Tanjung Kelayang

Berdasarkan Surat Wakil Konsorsium Belitung Maritime Nomor: 022-BM-31/VII/2017 pada tanggal 31 Agustus 2017 perihal komitmen untuk beroperasinya KEK Tanjung Kelayang dan adanya gangguan masalah pertanahan di KEK Tanjung Kelayang, bersama ini kami laporkan:
1. Terdapat gangguan masalah pertanahan dari oknum masyarakat yang tidak melakukan klaim secara resmi kepada institusi terkait namun melakukan aktivitas demo dan rencana pendudukan lahan. Hal ini mengganggu pelaksanaan pembangunan dan iklim investasi di KEK Tanjung Kelayang.
2. Wakil Konsorsium Belitung Maritime selaku pengusul KEK Telah menyampaikan bukti hak atas tanah berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 324,4 Ha yang dikuasai oleh PT Belitung Pantai Intan, PT Nusa Kukila, dan PT Tanjung Kasuarina.

Wednesday, 6 September, 2017 Diterima : Tuntas 06/09/2017 - 11:57
Permasalahan Tanah Terendam Aliran Sungai Akibat Pembangunan PLTA Jatigede

BPN sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengukuran masih belum bersedia melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut.

Monday, 25 September, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 06/09/2017 - 08:13
Permohonan Permasalahan PT Raja G & G International
  • Permohonan Izin Prinsip perubahan PT Raja G & G International dengan No Pendaftaran 172835/IPI/2017 tanggal 21 Juni 2017 ditolak BKPM
  • PT Raja G & G International berpendapat bahwa peraturan dan staf selalu berubah-ubah sehingga perusahaan menjadi bingung
  • Pada tahun 2005 TP Raja G & G International telah melengkapi persyaratan (AMDAL, API, Jaminan uang di Bank NTB) namun izin tersebut diambil alih oleh pihak perusahaan lain
  • Saat ini PT Raja G & G International masih menunggu izin IUP, IUT dan hak resmi atas lahan agar segera bisa memulai proyek tersebut

 

Saturday, 30 September, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 22/08/2017 - 10:47
Permohonan Perlindungan Hukum atas PT Pasir Prima Coal Indonesia
  • PT Pasir Prisma Coal Indonesia (PT PPCI) berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur.
  • PT PPCI selaku Pemegang Hak atas konsesi lahan tambang dan batubara di Kab Penajam Paser Utara sesuai SK Bukati Penajam Paser Utara No 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT PPCI pada tanggal 3 Januari 2014 .
  • Dilain pihak, Bupati Penajam Paser Utara pada saat itu memberikan izin KP kepada PT Mandiri Sejahtera Energindo (PT MSE) diatas lahan PT PPCI, padahal izin PT PPCI masih berlaku.
  • Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan KP Eksploitasi PT MSE terbukti palsu sesuai dengan Putusan Pengadilan Tanah Grogot.
  • Bupati Penajam Paser saat itu tetap menerbitkan IUP OP PT MSE
Monday, 25 September, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 22/08/2017 - 10:37
Permohonan Rapat Lanjutan Pengaktifan Kembali IUP OP PT Mikgro Metal Perdana

Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, PT Mikgro Metal Perdana telah mengadakan rapat dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Prof. Dr Sri Adiningsih, M.Sc terkait permohonan bantuan dan arahan untuk pengaktifan kembali IUP OP PT MMP. Hasil dari Rapat tersebut adalah kami diarahkan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BKPM RI.

Friday, 18 August, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 18/08/2017 - 11:37
Hambatan Pelayanan Pengecualian Bea Keluar Atas Ekspor Yang Bahan Bakunya berasal dari Barang Impor (PT Lembah Tidar Jaya)

Permasalahan yang disampaikan

  1. Mohon petunjuk agar untuk permohonan pengecualian bea keluar atas barang impor yang akan diekspor kembali, kepada instansi pemerintah yang terkait tidak terdapat hambatan secara teknis dan birokrasinya. dan adanya aturan yang baku atau Standar SOP yang jelas, sehingga pihak pemohon bisa dilayani dengan lancar dan pihak instansi yang melayani mempunyai pegangan aturan yang kuat untuk membuat keputusan.
  2. atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai atas permohonan pengecualian bea keluar. Kami mohon hasil pemeriksaanya bisa dengan cepat disampaikan kepada kami, sehingga apabila terjadi permasalahan bisa diselesaikan sebelum barang tersebut diekspor.
  3. kami mohon apabila terjadi penggantian pejabat/petugas tidak terjadi pergantian aturan yang dapat menghambat pelayanan dan bisa merugikan pihak pemohon/industry terkait.
  4. kami juga tidak keberatan apabila pemeriksaan atas permohonan pengecualian bea keluar tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang independent (seperti succofindo, SGS dan lainnya), dan didukung oleh payung hukum atau standar pelayanan yang baku.
Friday, 18 August, 2017 Diterima : Tuntas 18/08/2017 - 11:25
Project Loon

Project Loon adalah proyek pemanfaatan balon yang ditempatkan di zona stratosfer untuk memperluas jaringan konektivitas internet. Sebelum kedatangan Presiden Jokowi ke kantor Project Loon di California, pihak Project Loon telah menandatangani MoU dengan 3 penyelenggara telekomunikasi (Telkomsel, Indosat dan XL) untuk melakukan Operational Trial dan menilai kemampuan sambungan jaringan milik penyelenggara dengan Project Loon. Untuk dapat memulai Operational Trial, Project Loon mengajukan permohonan perizinan Overflight Permission pada bulan Maret 2016 kepada Kementerian Luar Negeri (terkait Diplomatic Clearance), TNI (terkait Security Clearance) dan Kementerian Perhubungan (terkait Flight Plan Approval). Namun hingga saat ini Project Loon belum mendapatkan jawaban definitif dari pihak-pihak terkait tersebut.

Monday, 21 August, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 15/08/2017 - 18:41
Pencabutan No. Registrasi PT Karuna Sumber Jaya

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian No. 1214/KPTS/KR.020/K/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, tentang Pencabutan No. Registrasi PT. Karuna Sumber Jaya (ID-005 ). Perlu kami sampaikan bahwa pencabutan tanpa adanya dasar yang jelas. dengan dicabutnya No. ID-005 berarti kami tidak dapat melaksanakan kegiatan perlakuan dan sertifikasi atas kemasan kayu yang kami produksi untuk ekspor sesuai dengan ketentuan ISPM#15, yang merupakan konsesus antara Badan Karantina Tumbuhan di Luar Negeri.

Perusahaan PT. Karuna Sumber Jawa berdiri sejak tahun 1996 sampai saat ini sudah 21 tahun, mempunyai 196 karyawan, dan usaha utamanya hanya memproduksi Kemasan Kayu untuk ekspor saja, bagaimana nasib karyawan kami jika No. Registrasi Kemasan Kayu berdasarkan konsesnsus antar Karantina Tumbuhan sedunia untuk Ekspor dicabut. konsensus ini dikenal dengan nama ISPM #15 (International Standard Phytosanitary Measure #15) mengenai aturan Kemasan Kayu pada perdagangan International. Pada intinya Kemasan Kayu harus bebas hama dan penyakit sesampainya di negara tujuan. 

Monday, 4 September, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 25/07/2017 - 13:32
Kesulitan Impor Bahan Tambahan Pangan (BTP) PT Delta Raya Sejahtera

PT Delta Raya Sejahtera adalah importir Produk Bahan Tambahan Pangan Jenis Caramel Glaze Pop. BTP tersebut digunakan sebagai tambahan pangan untuk produk makanan oleh klien kami Cafe 21 selaku ikm makanan/minuman/restoran di Indonesia.

Saat ini PT terebut mengalami kesulitan melakukan impor dikarenakan penolakan surat rekomendasi impor BTP jenis tersebut dari BPOM. Kesulitan impor bahan tersebut berdampak pada kegiatan produksi dari kliennya sebagai pengguna bahan tersebut untuk kegiatan produksinya. sesuai informasi yang didapat, penolakan tersebut dikarenakan bahwa Caramel Glaze Pop ditolak impornya dikarenakan ketentuan Perka Badan POM No. 37 Tahun 2013 serta Permenkes No. 33 Tahun 2012.

Sehubungan dengan kedua peraturan tersebut di atas, PT Delta Raya Sejahtera mencoba memahami bahwa Perka BPOM No. 37 Tahun 2013 Tentang Batas maksimum Penggunaan bahan Tambahan Pangan Pewarna sebagai turunan dari Peraturan menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan pangan Regulasi tersebut pada prinsipnya mengatur tentang batas maksimum penggunaan pewarna pada BTP untuk produk pangan tersbut sehingga semestinya ketentuan pengaturan tersbut diberlakukan pengguna bahan tersbut dan bukan kepada pengimpor. Sebagai informasi tambahan dari kliennya bahwa bahan tersebut digunakan sebagai campuran pada produk Popcorn dengan konsentrasi sebesar 10 % dan itu sudah dibawah dari batas max penggunaan BTP Pewarna yang diatur oleh Badan POM.

BPOM : Karena tidak ada di dalam Perka BPOM, maka diperlukan pengajuan khusus ke BPOM. Monday, 14 August, 2017 Diterima : Tuntas 25/07/2017 - 12:46
Permohonan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Bea Masuk Impor PT Gunung Raja Paksi
  • PT Gunung Raja Paksi mengimpor produk hrc dengan nomor pos tarif 72083900 dengan menggunakan Certificate of Origin (COO) dengan skema IJEPA (Perjanjian Kerjasama Indonesia - Jepang)
  • Berdasarkan peraturan menteri keuangan, No 209/PMK/.011/2012 PT GRP mendapat penurunan tarif bea masuk, semua 15% menjadi 1.9% tetapi kemudian ketika barang datang di pelabuhan, terkena peraturan menteri keuangan tanggal 27 feb 2017, no 30/PMK/.010/2017 dimana meskipun ada COO Skema IJEPA tarif bea masuk tetap 15% (peraturan ini keluar tanpa adanya sosialisasi, baik kepada produsen dalam negeri maupun maupun mitra Jepang, sehingga perusahaan ini tidak bisa mengantisipasi perubahan tarif tsb, yang menyebabkan perusahaan ini kena tambahan bayar bea masuk sebesar 9.614.045.000)
  • Karena perusahaan ini perusahaan jalur prioritas, pilihannya perusahaan ini harus membayar atau barang tertahan di pelabuhan (dengan dampak, biaya akan terus meningkat). Sehingga perusahaan ini memilih tambah bayar.
  • Lalu ada protes di dalam negeri dan Jepang, akhirnya peraturan tsb direvisi. Menjadi PMK no 63/PMK.10/2017 pada tanggal 12 mei 2017. Dimana besaran komponen bea masuk berubah kembali menjadi 1,89% dengan adanya kesalahan ukuran barang dari 1,5mm menjadi 0,17mm (ini bukan ukuran HRC tapi ukuran CRC)
  • Atas hal tersebut, perusahaan ini mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan bayar. (sudah diajukan ke Bea Cukai dan Kemenkeu namun belum ada respon).
Monday, 4 September, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 21/07/2017 - 15:53
Permohonan Atas Tarif Proyek Sulut-3 PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL)
  • Pada tanggal 7 April 2017, MCL dan PLN telah menandatangani PPA Proyek Sulut-3 dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah persetujuan tarif tenaga listrik untuk Proyek Sulut-3 dari Menteri ESDM
  • PT MCL mengajukan tarif $c8.22, tarif tersebut juga lebih rendah dari HPS PLN dan juga 34% lebih rendah dari BPP setempat (Sulutenggo) sebesar $c12.54. Melalui LOI Sulut-3, tarif telah disetujui oleh PLN, namun hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM untuk tarif tersebut
  • Terbit ketentuan baru mengenai tarif listrik di Permen ESDM No.19 Tahun 2017 yang berlaku sejak 17 Febuari 2017, namun PT MCL telah menandatangai LOI sebelum berlakunya Permen ESDM No. 19 Tahun 2017
  • Harapan PT MCL agar proses pelaksanaan Proyek Sulut-3 dapat segera memperoleh kepastia dan tarif sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan dala PPA
Monday, 21 August, 2017 Diterima : Tuntas 18/07/2017 - 11:37
Pemohonan Penyelesaian Masalah Unjuk Rasa FSPMI oleh Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jawa Timur
  • Terjadi demonstrasi berkepanjangan yang dilakukan oleh sebagian karyawan dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) terhadap PT. Magi karena belum ada titik temu terhadap kedua belah pihak.
  • FORKAS Jawa Timur berharap pemerintah dapat membantu menyelesaikan kasus tersebut.
Monday, 31 July, 2017 Diterima : Tuntas 20/06/2017 - 14:29
Laporan Terhambatnya Investasi Industri Gula dan Terintegrasi dengan Perkebunan Tebu oleh PT. Rejoso Manis Indo
  • Sehubungan dengan Program Pemerintah terkait Swasembada Pangan Nasional.
  • PT. Rejoso Manis Indo (PT. RMI) yang berlokasi di Desa Rejoso, Kec. Binagun, Kab. Blitar telah memiliki Persetujuan Ijin Prinsip dan Izin Lokasi dari Bupati Blitar.
  • PT. RMI telah mengajukan permohonan Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri kepada BKPM pada 13 Des 2016 dan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Jawa Timur pada tanggal 11 Januari 2017 di Surabaya.
  • Permohonan Izin Prinsip PMDN PT. RMI terkendala dengan Peraturan yang bertentangan dengan satu sama lain sehingga menimbulkan kesulitat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Prov Jawa Timur untuk menerbitkan Izin Prinsip PMDN sebagai dasar PT. RMI mengajukan Izin Fasilitas Investasi ke BPKM.
Monday, 17 July, 2017 Diterima : Tuntas 20/06/2017 - 14:18
Permohonan Work Permit on Arrival (WOA) oleh PT. Robert Bosch
  • Proses perolehan perizinan visa kerja untuk tenaga kerja asing telah meningkat secara signifikan sejak peraturan baru dikeluarkan pada tahun 2015.
  • Permasalahan RPTKA dan IMTA yang dirasakan sangat lama dalam pengurusannya dan memakan biaya yang besar, dikeluhkan oleh PT. Bosch
  • PT. Bosch mengajukan permohonan agar Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan skema "Wosk Permit on Arrival" untuk pekerja asing yang datang ke Indonesia.
• Permohonan RPTKA dan IMTA sudah dilakukan secara online, dimana RPTKA dan IMTA akan dikeluarkan 3 hari setelah berkas dinyatakan lengkap. • Pengurusan RPTKA dan IMTA hanya dikenakan biaya kompensasi sebesar 100 USD. • Pemerintah Indonesia sedang melatih tenaga kerja Indonesia yang terampil dan tersertifikasi. Tuesday, 20 June, 2017 Diterima : Tuntas 20/06/2017 - 13:54
Keluhan terhadap Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2017
  • PT. Del Creco telah melakukan Land Clearing, Feasibility Studies dan Perizinan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm) 10MW di Kapuas Kalimantan Tengah.
  • PT Del Creco juga sudah mendapatkan calon partner investasi dari Swedia (Swedish Energy) dan Fenosa (Spanyol).
  • PT Del Creco telah melakukan beragam tahap untuk merealisasikan pembangunan pembangkit EBT dengan dasar Peraturan Menteri ESDM No.21 Tahun 2016, dimana Feed-in Tariff yang diberikan sebesar $13.5 cent x 1,3 = $17.55 cent.
  • Dengan berlakunya Peraturan Menteri ESDM 12/2017, PT Del Creco hanya mendapatkan tarif sebesar $7,68 cent.
  • Selisih tarif pembelian listrik oleh PLN yang terlalu besar ini membuat PT Del Creco tidak bisa merealisasikan proyek pembangunan PLTBm di Kapuas, Kalimantan Tengah karena proyek menjadi tidak viable secara finansial.
- Pihak Dirjen EBTKE mengatakan bahwa Keputusan Menteri No. 12 tidak mematikan secara keseluruhan investasi dalam pengembangan EBT di Indonesia, dimana masih ada sekitar 13 provinsi yang mengajukan pengembangan pembangkit tenaga surya ke Dirjen EBT. - Pihak Dirjen EBTKE juga mengungkapkan pada dasarnya Permen ini juga telah mendapatkan respon negatif dari MITI, EOROCHAM, kedubes beberapa negara, dan organisasi lainnya. - Pihak Del Cereco menegaskan bahwa Permen ini seharusnya tidak berlaku untuk proyek-proyek yang sudah masuk kedalam RUPTL 2016 s.d. 2021, karena sudah dipastikan mereka sudah mengeluarkan dana untuk melakukan study kelayakan, pembuatan akses jalan, pembebasan tanah dan lain-lain yang sudah diperhitungkan pada saat PPA. Dengan adanya perubahan harga disesuaikan dengan BPP sudah dipastikan semua proyek EBT di Indonesia menjadi tidak layak. Monday, 31 July, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 07/06/2017 - 16:00
Laporan dan Mohon Petunjuk atas Kendala Pelaksanaan Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Berbasis Sampah Kota (PLTSa Benowo) - Surabaya
  • PT Sumber Organik adalah Pengembang Pembangkit Listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota (PLTSa) Benowo – Surabaya.
  • Dari hasil pengolahan sampah direncanakan untuk dapat menghasilkan listrik sebesar 11 MW yaitu 2 MW dari teknologi Landfill Gas Power Plant dan 9 MW dari teknologi Thermochemical.
  • Saat ini PT Sumber Organik masih menunggu pelaksanaan amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan  PT PLN (Persero) untuk Distribusi Jawa Timur (DISJATIM) mengenai:
    • Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dari PLTSa Benowo dengan menggunakan teknologi Sanitary Landfill kapasitas terpasang 2,126 MW / kapasitas kontrak daya 2 MW.
    • Pernjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari PLTSa Benowo dengan menggunakan teknologi Thermochemical kapasitas terpasang 12 MW / kapasitas kontrak daya 9 MW.
  • Pada tanggal 14 Maret 2017, PT PLN (Persero) DISJATIM menyampaikan bahwa sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 pasal 15 ayat 2 dan ayat 4, untuk melakukan amandemen PJBL, PT Sumber Organik harus menyampaikan permohonan penyesuaian harga (Tanpa permohonan penyesuaian harga maka Amandemen hanya bisa dilakukan pada penyesuaian kapasitas).
  • Penyesuaian Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) yang diajukan PT Sumber Organik tidak diterima oleh PT PLN (Persero) karena berdasarkan Peraturan Bank lndonesia nomor 17l3lPBV2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia Pasal 11 tentang pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dalam rupiah, sedangkan amandemen PJBL PLTSa Benowo sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Minenal Republik lndonesia nomor 710 Kl20lDJEl2A16 dan nomor 711 Kl20lDJE/2016 tanggal 19 Desember 2016 adalah berdasarkan Peraturan Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015, harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) adalah menggunakan valuta asing dan transaksi pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta lnterbank Spot Dollar Rate (JISDOR).
  • PT PLN (Persero) DISJATIM meyakini bahwa terkecuali PLTSa Benowo dinyatakan sebagai Proyek lnsfrastruktur Strategis dan mendapatkan persetujuan Bank lndonesia, amandemen PJBL tidak dapat mencantumkan Harga Pembelian Listrik menggunakan valuta asing dan transaksi pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). 
Monday, 10 July, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 07/06/2017 - 15:19
Permohonan Arahan Teknis Peninjauan Kembali Perda Nomor 19 tahun 2013 RTRW Kabupaten Konawe Selatan
  • PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia adalah PMA di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dengan kapasitas produksi Ferronikel 600.000 ton/tahun dengan pendukung PLTU 140 MW dan pelabuhan terminal khusus.
  • Izin lokasi pada lahan ±341 Ha yang dikeluarkan Bupati Konawe Selatan dinyatakan tidak sesuai arahan Tata Ruang Wilayah Perda 19/2013 sesuai Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, karena lokasi tersebut dalam RTRW hanya disebutkan untuk pengolahan hasil pertambangan (marmer dan emas).
  • Telah dibentuk Tim Peninjauan Kembali RTRW Kab. Konawe tahun 2013-2033, terdiri dari Pemda Konawe, Akademisi UGM, Kemen ATR/BPN sejak November 2016 - Maret 2017.
  • Perlu tindak lanjut (hasil rapat di BKPM tanggal 5 Mei 2017) sbb:
    • Diperlukan rekomendasi teknis kesesuaian tata ruang dari BKPRD Prov. Sulawesi Tenggara sebelum revisi RTRW tersebut disahkan oleh Pemkab Konawe.
    • Diperlukan arahan dan petunjuk dari Kemenko Maritim kepada BKPRD Sulawesi Tenggara guna percepatan penyelesaian revisi RTRW tersebut.
Monday, 30 October, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 07/06/2017 - 13:33
Permohonan Perlindungan Hukum dari PT. Bersama Sejahtera Sakti (BSS), bidang pengolahan kelapa sawit menjadi CPO di Kotabaru, Kalimantan Selatan
  • PT BSS merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang telah berinvestasi sejak tahun 1992 berdasarkan SK Kepala BKPM No. 39/I/PMDN/1992.
  • Pada tanggal 15 Desember 2016, PT BSS dilaporkan oleh PT INHUTANI II berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/623/XII/2016/KALSEL/SPKT dengan dugaan tindak pidana Koorporasi melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, sebgaimana dimaksud dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang terjadi di Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
  • Saat ini penyidikan masih berlangsung di Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dan pada tanggal 23 Maret 2017 telah dilakukan penyitaan terhadap sebagian dari HGU PT BSS seluas 1.315 ha berikut dengan alat-alat operasional milik PT BSS.
  • PT BSS telah menerima hak dari negara berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1995, 2002 dan 2004.
  • Peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009, menunjukkan sebagian areal PT BSS yang telah memiliki HGU masuk kawasan hutan.
  • PT BSS juga telah mendapatkan surat dari Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLH tanggal 23 Mei 2017 yang menyebutkan bahwa penyelesaian terkait penerbitan yang telah ada sebelum SK Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009 dapat dilakukan melalui pengadilan Tata Usaha negara karena masing-masing memiliki kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. 
Tuesday, 13 June, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 07/06/2017 - 12:44
Permasalahan Pelaksanaan Surat Perintah Pencabutan Sertifikat SHM-1672 dan SHM-1673 atas nama Maryadi Humaedi berdasarkan Putusan MA-RI 2015 oleh PT. BP Petrochemicals Indonesia

PT. BPPI memiliki tanah dengan Sertifikat HGB no 15 tahun 1995 yang overlapping dengan dua sertifikat SHM no 1672 dan 1673 atas nama Maryadi Humaedi, dimana hampir 80% area tanah pada dua sertifikat tersebut masuk kepada sertifikat milik BPPI. BPPI telah melakukan langkah-langkah, mulai komunikasi dengan pemilik 2 sertifikat tersebut sampai dengan penyelesaian internal di Kantor Pertanahan Cilegon, kemudian dilanjutkan sidang di PTUN Serang sampai MA, yang semuanya dimenangkan oleh BPPI dan telah berkekuatan hukum tetap. Proses penyelesaian dimulai tahun 2013 dan telah keluar putusan MA tahun 2015, namun hingga saat ini, putusan tersebut belum dilaksanakan. 

Monday, 14 August, 2017 Diterima : Tuntas 26/04/2017 - 10:48
Permohonan Tax Allowance PT Rayon Utama Makmur

Adanya Permohonan usulan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015. (Permohonan terlampir). Izin prinsip yg dicantumkan PT Rayon Utama Makmur adalah izin prinsip yang lama dan sudah saat ini sudah dirubah menjadi Izin prinsip perubahan Penanaman Modal dan Izin prinsip perubahan penanaman modal asing tanggal 20 April 2015. Hal tersebut dikarenakan PT Rayon Utama Makmur belum mendapatkan izin prinsip yang  baru. dengan demikian maka surat rekomendasi dari Kemenperin yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2015 dikeluarkan sebelum izin prinsip yang baru terbit. (surat pernyataan terlampir). 

Tuesday, 25 April, 2017 Diterima : Tuntas 19/04/2017 - 06:14
Laporan Penolakan PT Enerji Baru Terbarukan terhadap PT Energi Taratak Tempatih

PT Enerji Baru Terbarukan mendapatkan penolakan dimana sebenarnya menurut Kepala Balai TNKS dalam suratnya No. S.447/IV-10/BTK/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang menyatakakan dukungan Kepala Balai Besar TNKS terhadap permohonan IUPEA oleh PT. Enerji Baru Terbarukan dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dari Meneteri Kehutanan, dan kami juga telah mendapatkan izin dari BKPM, izin Pertek dari kepala Balai, telah disertakan juga oleh Kepala Bidang Teknis Konservasi yaitu Bapak Ir. Rusman dan telah memiliki SIPA, namun sampai dengan saat ini kami belum bisa melanjutkan proses izin dari BKPMD, dimana menurut pihak BKPMD mereka tidak bisa mengeluarkan ijin Pertek dari Kepala ESDM Daerah yang dikeluarkan oleh Bapak Heri Martinus dikarenakan pihak BKPMD merasa perlu dilakukannya mediasi antara kedua belah pihak.

Setelah dilakukan mediasi pada tanggal 16 Februari 2017 yang dilakukan oleh Bapak Hadiyoso selaku Direktur dari pihak PT. Enerji Baru Terbarukan beserta Kepala Bagian dari Kepala Balai TNKS, kami dimediasikan oleh BKPMD setempat dikantor Sumatra barat, dalam mediasi tersebut kami diminta untuk bergeser atau tukar tempat dari posisi kami semula. saran tersebut menrut teknis yang kami miliki tidak memungkinkan karena memasuki zona inti dan tidak efisien dan telah disepakati juga oleh seluruh instansi Kepala bagian dari Pemerintah Daerah bahwa PT. Enerji baru Terbarukan yang telah mengikuti prosedur ini, sedangkan PT Energi Taratak Tempatih tidak memiliki dasar untuk mengakui wilayah tersebut dimana PT tersebut menganggap bahwa mereka merupakan Putra Daerah dan Tokoh setempat. Hal ini telah diklarifikasi dari pejabat setempat dan mendapat dukungan dari pejabt pemerintah daerah.

Monday, 12 June, 2017 Diterima : Tuntas 07/04/2017 - 15:20
Laporan Permasalahan Reklamasi yang dilakukan PT MNA yang bermasalah dengan Outlet Jawa 7

Berdasarkan permasalahan sebelumnya terkait Jawa 7, terjadi perkembangan situasi setelah dilaksanakan peninjauan lapangan oleh tim teknis Pokja 4. Pada area pembuangan / outlet dari jawa 7, PT MNA telah melakukan reklamasi di area tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 21 April 2016, PT MNA telah sepakat untuk tidak melakuakn rekalamasi dalam pembuatan jetty disekitar area outlet Jawa 7. Namun PT MNA menjelaskan bahwa reklamasi tersebut adalah dalam rangka pengembalian garis pantai. 

Monday, 12 June, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 04/04/2017 - 11:46
Permohonan Peninjauan Kebijaksanaan Biaya Transportasi dan Bea Masuk Oleh PT Sumitomo Wiring System Batam Indonesia

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah :

  1. Mengenai Biaya Export /Import dari Batam ke Singapore dan Ke Jepang
  2. Bea Masuk ke Jakarta
Monday, 10 April, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 14/03/2017 - 16:14
Laporan Permasalahan Ketenagalistrikan di Kawasan Industri oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKII)

Permasalahan yg dihadapi saat ini diantaranya :

  1. Peraturan tenaga kelistrikan yang ada saat ini dianggap mempersulit penyediaan tenaga listrik di dalam kawasan industri, karena pembatalan dua pasal UU 30 2009 seperti disebut di bawah ini oleh Keputusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 tanggal 4 Desember 2016. Dua pasal yang dibatalkan adalah Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1)
  • Pasal 10 ayat (2): "usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakuan secara terintegrasi"
  • Pasal 11 ayat (1): "usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik"

Meskipun menurut PP 142/2015 tentang kawasan industri, pasal 42 ayat (1) memudahkan hal ini "Perusahaan kawasan industri diberikan fasilitas kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri dan industri di dalam kawasan industri"

  1. Persoalan di KI Batam Kep. riau tentang pelaksanaan penetapan tarif tenaga listrik oleh Gubernur yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang (sudah disampaikan kpd Menko Maritim pada kunjungan 2 Feb 2017)
Monday, 5 June, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 14/03/2017 - 15:57
Permohonan Perlindungan dan Penyelesaian Masalah atas Pemanfaatan Gas Lapangan BD-Blok Madura Strait, HCML untuk pembangkit Listrik Tenaga Uap/Gas, PT Indonesia Power (PT Parna Raya)

PT Parna Raya dan K3S Husky telah membuat kesepakatan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang tertuang dalam Gas Sales-Purchase Agreement (GSA) pada tanggal 1 Oktober 2007.

Pada tanggal 20 Oktober 2009, PT Parna raya membuat perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Indonesia Power Untuk pemenuhan kebutuhan PLTGU Grati-Pasuruan. Sejalan dengan usulan HCML dengan adanya kenaikan Harga yang disetujui oleh Ditjen Migas dan BP Migas pada tahun 2011 seluruh selisih beban harga harus ditanggung sepenuhnya oleh PT Parna Raya sebesar USD350 juta.

Pada Tahun 2014 Husky kembali menaikan harga jual gas yang disampaikan melalui Surat Menteri ESDM tertanggal 4 Juli 2014. Pemberitahuan kenaikan harga ini tidak disetujui oleh PT Parna Raya karena akan berdampak terhadap harga jual gas ke PT Indonesia Power.

PT Parna Raya telah menyampaikan perihal tersebut kepada Men ESDM dan arahan Men ESDM untuk menyampaikan arahan beliau kepada pihak PT IP sebagai pengguna akhir gas untuk menuliskan usulan harga gas yang dapat diterima.

Sampai saat ini belum ada titik temu dan solusi mengenai harga jual gas di hulu dari K3S HCML dan harga beli gas dari pengguna akhir di Plant Gate PLTGU Grati. ( Surat Permohonan Terlampir).

Monday, 24 July, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 08/03/2017 - 08:37
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar terhadap PT SMOE

PT. SMOE Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan memilki sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Terintegrasi No. 01611116. Dalam Penerapannya perpajakannya perusahaan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha JAsa Konstruksi dan Permenkeu No 187/PMK.03/2008 Tentang tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan penataa Usahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Permasalahan PT SMOE :

  1. Pada Tanggal 30 September 2016, KPP PMA Enam menerbitkan STP No. 00256/140/14/059/16 dan 00320/140/15/059/16, dimana KPP PMA Enam Melakukan perhitungan ulang atas besarnya PPh Final yang harus dibayarkan sepanjang tahun 2014 dan 2015 (masa pajak Januari s.d Desember 2014 dan 2015), dengan menggunakan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. Perhitungan ulang tersebut mengakibatkan adanya pokok pajak yang kurang dibayar dan ditambah dengan sanksi bunga keterlambatan bayar.
  2. Atas STP No. 00256/140/14/059/16 dan No. 00320/140/15/059/16 tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2016 kami telah mengajukan permohonan pembatalan atas STP yang tidak benar tersebut kpd KPP PMA Enam, yang saat ini sedang diproses oleh kanwil DJP Jakarta Khusus. (File Laporan Terlampir)
Monday, 20 March, 2017 Diterima : Tuntas 24/02/2017 - 17:52
Hyundai Heavy Industries Co. LTD

Respon terhadap Penundaan Penawaran dari RFCC Reaktor Regenarator Procurement dari RDMP Proyek RU V di Balikpapan. ( Surat Terlampir )

Monday, 20 March, 2017 Diterima : Tuntas 22/02/2017 - 20:00
Permasalahan Sinomart KTS Development Limited tentang Investasi Terminal Penyimpanan Minyak

Pada Maret 2013. PT Sinomart dan PT. MCT membentuk JV untuk merencanakan investasi sebanyak US$841 juta di dalam pembangunan Petroleum Storage Terminal dengan kapasitas 2.6 juta m3 di Pulau Janda Berhias, Batam, Indonesia. Pembagian sahamnya adalah 95% dan 5%. Dalam perjanjian itu, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Peminjaman Lahan dengan PT. Batam Sentralindo, seluas 75 ha selama 50 tahun.
Hingga saat ini, proyek tersebut masih belum ada perkembangan sama sekali

Monday, 27 February, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 20/02/2017 - 19:41
Permasalahan Pengajuan permohonan Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Beresiko Rendah oleh PT BP Petrochemicals Indonesia

PT BP Petrochemicals Indonesia (PT BPPI) adalah perusahaan di bidang industri petrokimia yaitu memproduksi PTA (Purified Terephtalic Acid), bahan baku utama untuk memproduksi polyester dan fiber. Pengajuan permohonan Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Beresiko Rendah pada tahun 2016 dan 2017 kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) 1 ditolak dengan alasan kami tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2010, padahal sesuai PMK tersebut, syarat-syaratnya telah dipenuhi. Belum ada penjelasan resmi dari KPP terkait.

rapat 13 Maret 2017 - PMA 1 menjelaskan: - Penolakan terjadi karena keterangan dari internal pajak belum tuntas - Saat ini sudah selesai, sehingga dapat segera diproses - PT BP Petrochemical dapat mengajukan aplikasi kembali dan akan diterima karena persyaratan sudah terpenuhi Tuesday, 25 April, 2017 Diterima : Tuntas 20/02/2017 - 19:17
Permohonan Penyelesaian Masalah Investasi PT Parna Raya dan PT Sarinah

PT Parna Raya bersama PT Sarinah (Persero) melakukan investasi bersama berupa kepemilikan Hotel Sari Pan Pacific (PT SHI). Dalam perjalanannya mengalami masalah yaitu: (1). Permasalahan Saham Inbreng; (2). Belum terlaksananya rencana inovasi hotel sesuai perjanjian kerjasama. Detail permasalahan dapat dirunut melalui tautan terlampir.

Monday, 28 August, 2017 Diterima : Tuntas 06/02/2017 - 23:43
permohonan ijin impor kaca kendaraan bermotor untuk keperluan purna jual oleh PT Mercedez Benz

sehubungan dengan diberlakukannya Permenperin RI No 80/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia Kaca secara wajib, kami sebagai pemegang APIU tidak dimungkinkan lagi mendapatkan pengecualian atas impor kaca pengaman non SNI. Detail permasalahan dapat dibuka dalam tautan terlampir.

Monday, 21 August, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 06/02/2017 - 15:39
Permohonan Penambahan Hamparan Kawasan Berikat-Mess Tenaga Ahli sebagai Objek Vital Infrastruktur Pabrik, PT Excellence Qualities Yarn

Pada penerbitan permohonan SKEP Kawasan Berikat, PT EQY tidak diijinkan memasukkan mess sebagai objek vital infrastruktur pabrik di dalam hamparan Kawasan Berikat. PT EQY menganggap bahwa mess tenaga ahli merupakan objek vital infrastruktur perusahaan. Sebagai bahan pertimbangan bahwa di dalam kawasan berikat, terdapat perusahaan-perusahaan lain yang memiliki mess di dalam kawasan berikat. Mohon agar pengajuan permohonan izin pembangunan mess dapat disetujui.

PT. Excellence Qualities Yarn membuat surat permohonan tertulis kepada Bea Cukai Jatim I tentang akses langsung dari Mess Tenaga Ahli ke area pabrik. Monday, 6 March, 2017 Diterima : Tuntas 30/01/2017 - 18:14
Permohonan Dukungan atas Perlindungn dan Pengamanan Jaringan SIstem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)

ASKALSI (Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel laut Seluruh Indonesia) yang beranggotakan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Indosat Tbk., PT XL Axiata, Tbk., PT Mora Telematika Indonesia, PT NAP Info Lintas Nusa, dan PT Pgascom. Dalam beberapa tahun belakangan ini, proyek reklamasi terjadi cukup masif di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya proyek reklamasi tersebut, terdapat proyek reklamasi yang bersinggungan dengan lokasi tergelarnya SKKL yang telah ada sebelumnya, yaitu proyek reklamasi di wilayah Tanjung Bemban, Batan dan reklamasi di wilayah Pantai Utara Jakarta. Situasi persinggungan antara proyek reklamasi dengan lokasi tergelarnya SKKL tersebut di atas berpotensi menimbulkan gangguan dan kerusakan SKKL, yang mana hal tersebut sangat membahayakan bukan hanya bagi kepentingan penyelenggara SKKL namun juga bagi kepentingan nasional serta tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek umum secara global yang selama ini terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya reklamasi diantaranya: Kerusakan atau putusnya kabel bawah laut, sehingga jalur komunikasi terganggu; menjadi ancaman bagi pertahanan dan keamanan nasional, khususnya dalam hal ketahanan informasi; untuk jangka panjangnya akan menurunkan minat investasi industri dan akan mengurangi tingkat daya saing ekonomi Indonesia dalam kancah ekonomi dunia karena sering terjadinya gangguan kabel laut.

Monday, 27 February, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 25/01/2017 - 18:59

Pages

Subscribe to Front page feed