Permasalahan KL Terkait Post date
Permasalahan Pengurusan Perijinan yang disampaikan oleh PT Metro Pearl Indonesia

PT Metro Pearl Indonesia sudah melakukan rencana investasi pembelian tanah dengan pihak Pemda Garud pada tahun 2014 dan dinyatakan disetujui/diperbolehkan secara teknis oleh Pemda Kab. Garut, kemudian berdasarkan Surat dari bapak Bupati Garut dengan nomor 582/2605/BPMPT tanggal 15 Oktober 2015 untuk melakukan pengurusan perijinan terkait pembangunan investasi, akan tetapi perijinan tidak terealisasi.
Setelah hampir 3 tahun, pada tanggal 20 September 2017 kami diundang oleh Pemda Garut dalam rangka Expose Ulang rencana investasi bersama seluruh Dinas kemudian diarahkan untuk melakukan pengurusan perijinan ulang pembangunan investasi dengan merubah skala industri besar menjadi industri menengah, serta telah melengkapi beberapa rekomendasi dari beberapa dinas. Dan setelah persyaratan perijinan yang telah dilengkapi diserahkan kepada BPMPT Kab. Garut pada tanggal 12 September 2017. Namun sampai saat ini perijinan tersebut belum terealisasi

24/09/2018 - 23:13
Mohon Petunjuk /Penegasan Percepatan Izin Lokasi Walikota Gunungsitoli

- Tahun 2016, Kota Gunungsitoli telah ada investasi melalui PT Cahaya baru Shipyard yang merupakan investor bergerak dibidang pembangunan dan perbaikan kapal motor serta sarana prasarana pendukung yang sebelumnya mendapat Rekomendasi Penetapan Lokasi Docking dari KSOP Pelabuhan Gunungsitoli.
- Tahun 2017 mengajukan permohonan Perubahan IMB karena adanya penambahan bangunan di lokasi pembangunan serta pemasangan rel di laut guna menarik kapal dari laut dengan surat No. 014/CBS-GST/VIII/2017.
- Tanggal 31 Agustus 2017 Walikota Gunungsitoli membuat surat No. 503/1355/DPMPTSP/2017 dengan perihal Mohon Petunjuk dan Saran terkait Penerbitan Izin dan Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 Mil kepada Pemprov Sumatera Utara. Kemudian mendapat surat balasan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara No. 523-4/1540/XI/2017 tanggal 1 November 2017 dengan perihal tentang Pemberitahuan Lokasi Pemanfaatan Laut di Bawah 12 Mil. Yang isinya bahwa rencana pembangunan galangan dan perbaikan kapal serta pemasangan rel di laut telah dimasukkan ke dalam Peta Alokasi Ruang renana Zonasi WP3K provinsi Sumatera Utara, sehingga Pekerjaan pemasangan rel di laut karena terkendala belum adanya izin lokasi dan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Kemudian Pemkot Gunungsitoli membuat surat ditujukan kepada Menteri KKP c.q. Dirjen PRL dengan No. 503/10226/DPMPTSP/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan perihal sama

26/07/2018 - 20:48
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Donggi Senoro LNG

DSLNG yang berstatus PMA adalah perusahaan patungan antara perusahaan nasional (Pertamina dan Medo) dengan investor asing (Mitsubishi dan Kogas) yang bergerak di bidang usaha pencairan gas alam (liquid natural gas-LNG)

DSNG telah melakukan pembebasan lahan untuk proyek kilang LNGnya pada tahun 2008 dan sejak tahun 2012 telah memperoleh 39 buah sertifikat HGB dan nama PT Donggi Senoro LNG yang diterbitkan oleh Kantah kab. Banggai dengan total luas lahan 320 Ha.

Tahun 2015 Sdr Jamin Mokodompit mengklaim lahan tersebut dengan dasar 2 SHM Prona atas nama ybs namun tidak dapat menunjukkan lokasi tanah tsb seluas 2,7 HA. Selanjutnya Jamin Mokodompit melaporkan Sdr. bara Api sebagai pihak yang diduga secara tidak sah telah melepskan tanah dan menerima ganti rugi dari DSLNG dan divonis bersalah oleh PN Luwuk

Pada saat proses pembebasan lahan oleh DSLNG sampai dengan penerbitan 39 buah SHGB oleh Kantah Banggai (2008-2012) tidak pernah ada informasi bahwa di area tersebut telah terbit SHM Prona sebagai SHGB an DSLNG telah sesuai prosedur dan dokumen diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang

24/07/2018 - 14:59
Permasalahan Hak Paten atas Merek Dagang/Jasa "IYENGAR"

Pelapor dan kawan-kawan adalah pengikut aliran Iyengar Yoga di Indonesia sekaligus pemilik studio yoga Iyengar di beberapa tempat di Indonesia

Iyengar Yoga adalah nama aliran yoga yang berpusat di Pune India, dengan lembaga pendidikan yoganya bernama Ramamani Iyengar Yoga Memorial Institute (RIMYI)

RIMYI mengeluarkan sertifikat mengajar kepada murid yang telah menempuh pendidikan dan kualifikasi yang telah ditentukan untuk menjadi guru Itengar Yoga, dimana setiap pemegang sertifikat Iyengar Yoga dari RIMYI Pune India diwajibkan untuk membayar certification mark ke RIMYI setiap tahun, sehingga yang bersangkutan berhak menggunakan logo dan nama Iyengar dalam menjalankan kegiatan mengajar Iyengar Yoga, termasuk membuka studio, mempromosikan ajaran ini di negara masing-masing.

Pelapor dan kawan-kawan mendapat somasi dari George Widjojo & Partners, Kantor Advokat yang menyatakan bahwa Ny. Riana A Singgih adalah pemilik terdaftar dan pemilik yang sah atas merk dagang/jasa Iyengar Yoga Centre Indonesia, Iyengar Yoga Institute Indonesia dan Iyengar yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dengan sertifikat merek daftar No. IDM000388249, IDM000284708 dan IDM000145849 kelas/klasifikasi 44

19/07/2018 - 15:43
Permasalahan Keberatan Pembayaran Nilai Pabean PT TC Subaru

Permasalahan yang disampaikan oleh PT TC Subaru terkait permasalahan yang timbul dari SPKTNP-224/Bc.6/2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)

PT TC Subaru merupakan PMA yang melakukan imor kendaraan roda empat dan suku cadangnya dan telah menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB), pembayaran Bea Masuk, PPN, PPNBM, dan PPh 22 sesuai dengan PIB

Tahun 2014 dilakukan Compliance Audit dan Auditor dari Dirtjen Bea dan Cukai menyatakan bahwa dari hasil audit terdapat ketidaksesuaian antara nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB dengan pengakuan hutang pada pembukuan perusahan. Terdapat indikasi kesalahan pemberitahuan nilai pabean/nilai transaksi sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang harus ditanggung Auditor sebagai akibat kesalahan pemberitahuan nilai pabean/nilai transaksi sebesar Rp 1.501.763.195.000

PT. TC Subaru telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena perusahaan tidak menyetor dana 50 % sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak

04/07/2018 - 15:12
Permasalahan Perizinan Bidang Usaha Penampungan, Penjernihan, dan Pengambilan Air Laut PT Berkat Air Laut

PT Berkat Air Laut terkait perizinan bidang usaha penampungan, penjernihan, dan pengambilan air laut untuk suplai kebutuhan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara

04/07/2018 - 10:10
Permohonan Penyelesaian Masalah Perizinan, Rencana Investasi PT Prima Sarana Persada

PT Prima Sarana Persada, bergerak dalam bidang investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM), dimana saat ini perusahaan kami sedag merencanakan untuk melakukan investasi PLTA dengan kapasitas 2x 15.000 Kv, (30 MW) yang berlokasi di Desa Kebon Jati, Kecamatan Koto Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
Namun dalam pengurusan perizinan atas rencana investasi ini perusahaan mendapatkan kendala, dikarenakan adanya penerbitan izin Prinsip Baru kepada PT Energi Bayu Kencana oleh Gubernur Sumatera Selatan (Bapak Alex Nurdin) dengan Surat Nomor : 671/235/Distamben/2016, tanggal 10 Agustus 2016

03/07/2018 - 14:57
Permasalahan Kendala Proses Perijinan Perkeretaapian Khusus dari PT Dizamatra Powerindo yang bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia

PT Dizamatra Powerindo telah memiliki kontrak dengan PT PLN (Persero) untuk memasok batu bara sebesar 500.000 ton/tahun.
PT Dizamatra Powrindo c.q PT Priamanaya Transportasi berencana menaikkan pasokan menjadi 10 juta ton/tahun dengan angkutan batubara point to point (perkeretaapian khusus) yang terkoneksi dengan jalur perkereaapian nasional.
Tahapan perizian perkerataapian khusus:
-Izin Prinsip pembangunan perkeretaapian khusus= sudah ada
-Izin penetapan trase perkerataapian khusus= sudah ada
-Perjanjian interkoneksi dengan penyelenggaraan perkeretaapian umum yaitu PT KAI(sampai saat ini belum ditandatangani oleh PT KAI
- Izin Interkoneksi, Izin pembangunan dan Izin operasi setelah perjanjian interkoneksi di tandatangani oleh PT KAI
Perundingan dilakukan sejak tahun 2015 namun sampai saat ini belum menemui kesepakatan

03/07/2018 - 14:01
Penyelesaian Sisa Pembayaran Lahan Masyarakat Kab. Tabalong yang belum dibayarkan oleh PT Adaro Indonesia

Tuntutan sebagian warga masyarakat di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan kepada PT Adaro Indonesia agar membayar sisa pembayaran lahan sebesar 350 H yang sampai saat ini belum dilunasi, dengan alasan sisa lahan masyarakat masuk dalam HGU PT. Adaro Indonesia.

Pada tahun 1992, PT Cakung Permata Nusa diberikan ijin oleh Gubernur Kalsel untuk menggunakan lahan peternakan eks ADB Kabupaten Tabalong, untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit.
Permasalahn timbul setelah PT CPN di take over oleh PT Alam Tri Abadi, anak perusahaan PT Adaro Indonesia, yang kemudian mengklaim bahwa sebagian tanah masyarakat Tabalong seluas 450 Ha masuk dalam HGU perusahaan dan telah dilakukan ganti rugi/pembebasan

Beberapa Masyarakat keberatan dengan klaim perusahaan karena pada saat PT CPN beroperasi, lahan tersebut tidak dimasukkan dalam HGU PT CPN dan masyarakat tidak pernah menguasakan tanah/lahan tersebut kepada Tim 7/Tim Wasdal yang menangani tali asih dari perusahaan.

28/06/2018 - 11:19
Permasalahan Keberatan Jaminan Bank Garansi dari PT Dizamatra Powerindo

Permasalahan:
1. Berdasarkan draft kontrak Kerjasama Pengangkutan Batu Bara antara PT. Dizamatra dengan PT. KAI pada pasal 9, ada Klausula Jaminan Pelaksanaan dimana PT. Dizamatra diminta untuk memberikan Jaminan Pelaksanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana bongkar muat di Stasiun Serdang dan Sukacinta, berupa Bank Garansi kepada PT. KAI sebesar Rp 125.000.000 (seratus Dua Puluh Lima miliar Rupiah)

2. Sesuai pasal 1 angka (1) Perpres 16/2018, Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam aturan tersebut adalah kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dibiayai oleh APBN/APBD

3. PT. Dizamatra Powerindo beranggapan bahwa proyek tersebut dibiayai oleh PT. Dizamatra, bukan APBN, maka permintaan PT KAI untuk Jaminan Pelaksanaan belum bisa dipenuhi

4. Apabila PT KAI tetap menghendaki bank garansi maka PT Dizamatra menghendaki juga adanya jaminan pelaksanaan dari PT KAI

28/06/2018 - 10:54

Pages

Subscribe to Front page feed