Permasalahan KL Terkait Post date
Keluhan Proses Perizinan Usaha Pertambangan PT Australasian Mineral & Trading Indonesia

PT Australasian Minerals & Trading Indonesia (AMTI) merupakan perusahaan pemrosesan pasir mineral (terutama zircon), telah bekerjasama dengan PT Global Makmur Borneo (GMB) dan berencana melakukan penambangan, pemrosesan, sekaligus penjualan pasir zircon.

PT GMB memohon izin Usaha Tambang (IUP) eksplorasi Mineral Zircon (Galian C0 yang berlokasi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Tanggal 5 Agustus 2016 memohon rekomendasi Bupati Katingan atas area izin pertambangannya
Tanggal 7 November 2017 dokumen tersebut lengkap kemudin diserahkan kepada DPMPTSP Prov Kalimantan tengah, namun sampai saat ini izin tersebut belum keluar dan tidak mendapatkan penjelasan terhadap hal tersebut.
Tanggal 11 April 2018 perusahaan tersebut mengirim surat kembali kepada DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah dengan hal perkembangan proses perizinan tersebut, dan sampai saat ini belum ada tanggapan lagi.

30/05/2018 - 12:37
Aduan APKI terkait Permohonan Pengecualian Pembatasan Angkutan Barang masa Lebaran 2018

Menurut Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), kebijakan pemerintah tentang Pengaturan Lalu-lintas dan Pengaturan Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang pada masa Lebaran tahun-tahun sebelumnya telah berkontribusi terhadap rendahnya kinerja ekspor Nasional pada periode tersebut.

APKI berharap agar pihak Pokja 4 - Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi dapat berkoordinasi dengan kementrian terkait lainnya serta perangkat pemerintahan lainnya untuk menerbitkan kebijakan dispensasi bagi angkutan barang untuk kegiatan ekspor/impor dapat tetap melintas meskipun terdapat pembatasan selama masa Lebaran 2018 ini.

Kementerian Perhubungan 22/05/2018 - 15:05
Laporan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai PT Mitsui

PT Mitsui melakukan kerjasama dengan PT Freeport (PTFI) berupa jual beli ban, di mana PT Mitsui membeli dan mengimpor ban dari Jepang dan menjualnya ke PTFI. Selama 5 tahun terakhir ini PT Mitsui membayar PPn Impor dan mendapatkan refund atas PPn tersebut dengan argumen PPn seharusnya dibayar oleh PTFI.

Permasalahan terjadi sejak PMA VI menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan PT Mitsui bukanlah kegiatan perdagangan melainkan jasa, yang mengakibatkan munculnya perubahan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar PT Mitsui.

Kemenkeu 18/05/2018 - 10:16
Permohonan Klarifikasi dan Kepastian Hukum PT Glory Point

PT Glory Point telah mengerjakan pekerjaan penimbunan untuk pembukaan jalan row 30 m dan row 50 m di Sagulung Baru, Batu Aji Kota Batam berdasarkan surat rekomendasi izin dari BP Batam.

Bahwa pada saat pekerjaan berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan berjalan dan penimbunan jalan sudah sekitar kurang lebih 600 m, pekerjaan PT Glory Point dilakukan penyegelan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan alasan tidak adanya izin lingkungan.

Terkait hal tersebut PT Glory Point sudah memberitahukan kepada pihak BP Batam dan meminta BP Batam memberikan klarifikasi kepada Dinas lingkungan Hidup Kota Batam bahwa pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT GLory Point adalah proyek pembukaan jalan milik pemerintah, PT Glory Poin hanya sebagai pihak pelaksana pekerjaan yang tidak berkewajiban untuk memiliki izin lingkungan.

03/05/2018 - 08:00
Permohonan Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan PT Lebong Gold

PT Lebong Gold (sebelumnya disebut PT Nusa Palapa Minerals) suatu perseroan PMA subsidiaries dari Sumatra Copper & Gold Plc suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Inggris dengan nomor register 5777015 (United Kingdom) dan terdaftar di bursa Australian Securities Exchane (ASX) PT Lebong Gold adalah pemegang Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 937/I/PMA/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang beberapa kali diperpanjang, terakhir Izin Prinsip PMA Nomor: 1019/1/IP/PMA/2016 tanggal 15 April 2016.

PT Lebong Gold telah memiliki Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) yang dikeluarkan dan di tandatangani Gubernur Bengkulu dengan rekomendasi dari Bupati Lebong berdasarkan Surat Keputusan No. 543/5426/B.2 tanggal 29 September 2006 dan perpanjangannya No. 543/117/ESDM tanggal 22 April 2008.

Namun dalam kegiatannya Bupagi Lebong mengeluarkan SK Nomor 446 Tahun 2006 di dalam wilayah SIPP PT Lebong Gold. Bupati kemudian menerbitkan lagi SK Nomor 331 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan kepada PT Tansri Madjid Energi sebagaimana disesuaikan kemudian menjadi SK Bupati Lebong Gold Nomor 125 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tansri Madjid Energi.

03/05/2018 - 07:54
Pengaduan hukum QNB terkait 15 sertifikat HGB yang dijaminkan

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Bank QNB Tbk, terkait sengketa 15 sertifikat HGB yang dijaminkan kredit oleh PT Agrawisesa Widyatama dan Sindoplm Pte. Ltd

23/04/2018 - 11:28
Permasalahan Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN untuk pengelolaan dan pengoperasian Dermaga Baru di Pelabuhan Tanjung Wangi Oleh PT Timur Nusantara

Permasalahan yang disampaikan oleh PT. Timur Nusantara terkait kerjasama pemanfaatan BMN untuk pengelolaan dan pengoperasian dermaga baru di Pelabuhan Tanjung Wangi oleh PT. Timur Nusantara

Uraian Masalah:
PT Timur Nusantara mengajukan usulan besaran kontribusi tetap sebesar 3 % dari pendapatan kotor dan persentase pembagian keuntungan sebesar 2 % setelah dikurangi pajak

20/04/2018 - 16:41
Permasalahan yang disampaikan Gubernur Kep. Bangka Belitung

Permasalahan yang disampaikan oleh Gubernur Kep. Bangka Belitung terkait rencana pembangunan di lahan yang masih sengketa atas kepemilikannya.

Percepatan penyelesaian RZWP3K Prov. Kep. Babel yang terkendala belum adanya kesepakatan alokasi ruang untuk pertambangan, perikanan, dan pariwisata antar stakeholder terkait

20/04/2018 - 16:39
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada terkait permohonan perlindungan dan kepastian hukum dalam investasi di bidang pertambangan di Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung

Uraian Masalah:
PT. Jelajah Marindo Persada tidak bisa beroperasi karena belum mendapatkan jaminan keamanan dari kepolisian, dan adanya surat Sekda Kab. Bangka Barat Nomor:005/191/4.1.3/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang meminta PT Jelajah Marindo Persada untuk tidak beroperasi

20/04/2018 - 16:36
Laporan yang disampaikan oleh Asosiasi Mainan Indonesia

Permasalahan yang disampaikan oleh Asosiasi Mainan Indonesia terkait dugaan adanya hambatan usaha yang dialami oleh para pelaku usaha baik industri maupun pedagang mainan.
Uraian Masalah:
a. Perilaku oknum Polri yang meminta suap kepada pedagang dan industri lokal dengan modus melakukan operasi SNI
b. Tingginya biaya sistem pengujian frekuensi di Kominfo yang mencapai Rp 11 juta/item

20/04/2018 - 16:29

Pages

Subscribe to Front page feed