Permasalahan KL Terkait Post date
Sucofindo Tidak Ada di Maluku Akibatkan Lamanya Ekspor

Sucofindo tidak ada di Maluku, saat ini untuk ekspor terutama pala dan cengkeh harus melalui Surabaya sehingga memerlukan waktu lama.

Kementan, Kemendag 30/06/2016 - 07:42
Duplikasi Regulasi Ekspor Impor Hewan

Birokrasi :
Rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan Kepala BPOM dalam memenuhi ketentuan Permendag No. 5 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, dianggap duplikasi.

Kementan, Kemendag, BPOM 30/06/2016 - 07:39
Aturan Fumigasi Kayu Perlambat Proses Produksi Furniture

Konsistensi: Contoh furniture impor untuk pesanan ekspor harus dilakukan fumigasi oleh karantina setempat, karena semua produk kayu dianggap sebagai media hama, padahal furniture yang bahan bakunya sudah dilakukan treatment dari serangan hama. Akibatnya pengusaha kehilangan order, karena lamanya proses tersebut.

Kementan, Kemen LHK, Kemenperin, Kemendag 30/06/2016 - 07:38
Simpang Siur Perizinan Pelayaran

Untuk memperoleh izin berlayar, Perusahaan Pelayaran menyerahkan Dokumen kapal ke Administrasi Pelabuhan (Adpel), namun, di lapangan dokumen tersebut juga diminta oleh TNI AL, sehingga kapal tertahan tidak dapat berlayar.

Kemenhub, TNI 30/06/2016 - 07:36
Tidak Ada Kontrol Demo Buruh

Masih lemahnya penegakan hukum terkait investasi dan hubungan industrial berupa tidak adanya kontrol keamanan dari pihak Kepolisian ketika ada demo buruh di daerah.

Kemenperin, Polri, Kemenaker, Kemendagri 30/06/2016 - 07:34
Sweeping Pekerja Asing

Beban Birokrasi :
Adanya pemeriksanaan polisi ke perusahaan terkait dengan tenaga kerja asing, dan sweeping oleh Ditjen Imigrasi dan Kepolisian di kamar-kamar hotel untuk pemeriksaan visa bagi wisatawan mancanegara.

Kemenpar, Kemenkumham (Imigrasi), Kemendagri, Polri 30/06/2016 - 07:34
Implementasi Kewajiban Pencantuman Label Indonesia

Kepatuhan :
Berdasarkan Permendag No.73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, pelaku usaha diberikan waktu paling lama 1 tahun sejak Peraturan Menteri berlaku (29 September 2015);
Saat ini sudah ada pemeriksaaan polisi ke perusahaan- perusahaan tentang kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia tersebut.

Kemendag, Polri 30/06/2016 - 07:32
Pungli Pemda

Pungutan tidak resmi dari Pemerintah Daerah dalam menghadapi hari raya Idul Fitri, yaitu:
a. Permintaan bingkisan Hari Raya Idul Fitri kepada staf Kecamatan dari Camat Curug, Kabupaten Tangerang kepada pimpinan perusahaan di Kecamatan Curug
b. Permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Ormas Pemuda Pancasila wilayah Bojong Kulur kepada pengusaha di Gunung Putri Bogor.

Polri, Kemendagri, Pemda 30/06/2016 - 07:30
Masalah Persyaratan Clear and Clean

▪ Penyelesaian masalah PT. Bima Mineral Indonesia dalam memperoleh persyaratan CnC (Clear and Clean) akibat kebijakan kewajiban membangun smelter, sementara infrastuktur listrik, jalan, dll tidak mencukupi dan biaya membangun smelter sangat besar, PT. Bima Mineral Indonesia tidak bisa membayar PNPB sebesar USD 4/hektar tahun 2014 dan 2015 karena belum menjual apapun sebagai sumber pendapatan. ▪ Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor: 01-E/30/DJB/2016 tentang Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Mineral dan Batubara yang mengaruskan perusahaan yang tidak memiliki CNC akan dicabut perizinannya, PT. Bima Mineral Indonesia meminta diberikan kelonggaran kewajiban PNBP dengan memberikan tenggang waktu pembayaran setelah perusahaan melakukan produksi dan penjualan hasil produksi. ▪ PT. Bima Mineral Indonesia yang merupakan perusahaan nasional telah memiliki teknologi peleburan pasir besi menjadi pig iron dengan biaya murah dengan kapasitas produksi 5-10 ton pig iron per hari dengan kadar Fe 95,93%, sehingga perlu dukungan untuk mengembangkan industri hulu besi/baja nasional.

Kemenperin, Kementerian ESDM 30/06/2016 - 07:27
Isu perusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri PT. Kahatex dan perusahaan lainnya di wilayah Prov. Jabar

Putusan penundaan ijin Surat Ijin Pembuangan Limbah Cair (SIPLC) atas nama PT Kahatex, PT Insan Sandang, dan PT Five Star Textile yang dikeluarkan Bupati Sumedang oleh PTUN Bandung.
Akibatnya dari sengketa tersebut mengancam keberlangsungan
puluhan ribu pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

Kemen LHK, Kemenperin 30/06/2016 - 07:26

Pages

Subscribe to Front page feed