Permasalahan KL Terkait Post date
Pemda Jatim Tetapkan UMR Sektoral (plastik) Sepihak

Konsistensi:
Pemda Jawa Timur menetapkan UMR sektoral (plastik) 7-9% di atas UMK, yang menjadi beban tambahan pengusaha. Disamping itu penetapan upah tersebut tidak dikonsultasikan dengan pelaku usaha.

Kemenaker, Kemendagri, Kemenperin 29/06/2016 - 16:19
Pemda Jatim Tetapkan UMK Sepihak

Pemda Jawa Timur menetapkan UMK tanpa melakukan konsultasi dengan pengusaha sehingga melanggar aturan dalam Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja, di mana terdapat ketentuan Upah Minimum dibedakan antara Industri Padat Karya tertentu dengan industri lainnya serta besaran kenaikan upah pada provinsi dan/ atau kabupaten/ kota yang upah minimumnya telah mencapai KHL atau lebih, ditetapkan secara biparti antara pemberi kerja dan pekerja dalam perusahaan masing-masing.

Kemenaker, Kemendagri, Kemenperin 29/06/2016 - 16:17
Pemindahan Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi Akibatkan Beban Biaya Tinggi

Beban birokrasi:
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.200/MENLHK/ Setjen/Peg. 2/3/2016 yang memindahkan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) dari Surabaya ke Bali yang tugasnya antara lain sebagai tempat layanan pengurusan dokumen hasil hutan dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sehingga menimbulkan beban biaya tambahan bagi usaha mebel di Jawa Timur.

Kemendag, Kemen LHK, Kemenperin 29/06/2016 - 16:06
Inkonsistensi Syarat Ekspor Furniture

Permendag No. 89/2015 tidak mewajibkan ekspor furniture dan barang jadi kayu tertentu (golongan B dan C) dilengkapi dengan V-LK selama terdapat bukti kayu yang digunakan sudah mendapat SVLK. Tetapi kemudian Permendag No. 25/2016 mewajibkan kembali ekspor golongan B dan C tersebut disertai V-LK. Selain itu tidak semua ekspor furniture ditujukan ke Uni Eropa dan tidak semata- mata SVLK/V-LK sebagai alat untuk memenuhi kesepakatan pengelolaan hutan yang baik, karena selain duplikasi SVLK/V-LK pada ekspor furniture juga biaya memperoleh sertifikasi dan dokumen tersebut cukup besar, yaitu Rp 20-40 juta per jenis produk dan biaya V-LK sekitar Rp 6,5 juta per kontainer/PEB.

Kemendag, Kemen LHK, Kemenperin 29/06/2016 - 16:02
Inkonsistensi PP dan Perda dalam Penetapan UMK

Kabupaten Karawang:
Berdasarkan Pasal 43 Perda No. 1/ 2011, pengusaha yang menerapkan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian harian lepas, pemagangan, dan/atau pekerja pada perusahaan pemborongan pekerjaan, wajib membayar upah pokok paling sedikit 5% lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten Karawang.
Ketentuan tersebut bertentangan dengan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan di mana pasal 41 ayat (1), pasal 46 ayat (1), pasal 47 ayat (2), pasal 49 ayat (1) yang mengatur penetapan upah minimum kabupaten/kota dan sektoral diserahkan kepada Gubernur; sedangkan ketentuan Pasal 47 ayat (10) yang mengatur formula perhitungan upah minimum kabupaten/kota; dan Pasal 47 ayat (3) dan (4) yang mengatur lingkup kewenangan Bupati/Walikota dalam proses penetapan upah minimum.

Kemenaker, Kemendagri, Kemenperin 29/06/2016 - 15:27
UMK Tinggi Gerus Daya Saing Industri di Jawa Timur

Adanya ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal, maka dampaknya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur jauh lebih tinggi dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga daya saing pengusaha di Jawa Timur tergerus. Selain itu UMK di Kabupaten yang merupakan sentra industri seperti Kabupaten Sidoarjo jauh lebih tinggi dari Kabupaten lainnya.

Kemenaker, Kemendagri, Kemenperin 29/06/2016 - 15:18
Tingginya Paralel Fee Listrik

Infrastruktur ketenagalistrikan: paralel fee masih tinggi karena dihitung dari daya kapasitas terpasang pembangkit sendiri.

Kementerian ESDM 29/06/2016 - 15:11
Masalah kemudahan usaha di Karimun

Persoalan kemudahan berusaha di wilayah Karimun misalnya wewenang izin ketenagalistrikan yang ditarik kembali ke Provinsi sehingga menambah biaya bagi pelaku usaha.

Kementerian ESDM, Kemendagri 29/06/2016 - 15:09
Diskon PLN tidak bisa dinikmati

Kepatuhan: Menurut Kebijakan Deregulasi Paket III: diberikan diskon tarif listrik sebesar 30% untuk pemakaian listrik mulai jam 23.00 – 08.00 Permasalahan: Diskon sebesar 30% tidak dapat dinikmati oleh pengusaha karena menurut PLN diskon diberikan bagi tambahan pemakaian, dengan dasar perhitungan dari September 2015.

Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, PLN 28/06/2016 - 11:40

Pages

Subscribe to Front page feed