Permasalahan KL Terkait Post date
Permasalahan yang disampaikan Pelindo II (Pengembangan Terminal dan Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut (CBL)

Pengembangan terminal dan inland Waterways CBL oleh Pelindo II.
Total investasi 3,41 T Rupiah.
arget selesai 2021.

Permasalahan:
1.Kemenkeu ijin untuk memakai BMN
2.PUPERA dukungan untuk ijin pemanfaatan sepdan kanal
3.RIP dari Kemenhub

04/04/2018 - 14:09
Permasalahan yang disampaikan PT Pertamina (terinal LPG Reff Jawa Barat)

Pembangunan sarana penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran LPG Refrigerated di Jabar

Permasalahan:
Perijinan: Masih terdapat kendala perijinan lain yang masih dalam pelaksanaan: HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dan perizinan pengembangan fasilitas dermaga TUKS Migas Terminal LPG Tg Sekong.

04/04/2018 - 13:47
Permasalahan yang disampaikan PT Adhi Karya (light Rail Transit)

PT. ADHI Karya ditugaskan pemerintah untuk membangun prasarana kereta api ringan/LRT terintegrasi untuk lintas pelayanan Cawang-Cibubur, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas, Cawang-Bekasi Timur, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, Cibubur-Bogor, Palmerah-Grogol, dan lin

Permasalahan:
1. Penetapan Lokasi DKI Jakarta: Proses ini sudah dimulai dari 15 Oktober 2015. Sebelum ada surat Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) LRT belum bisa dikeluarkan.
2. Penetapan Lokasi Jawa Barat: Proses ini sudah dimulai dari 15 Oktober 2015. Sebelum ada surat Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) LRT belum bisa dikeluarkan.

Progres:
1. Penetapan Lokasi DKI Jakarta: Telah dilakukan rapat oleh Pemprov DKI Jakarta Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang dan Pertanahan pada tanggal 8 Agustus 2017 kepada ADHI perihal pemaparan Alignment LRT Koridor 1, 2 dan 3.
2. Penetapan Lokasi Jawa Barat: Telah dilakukan rapat oleh SetDa Pemprov Jawa Barat pada tanggal 07 Agustus 2017 perihal Pembahasan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan LRT Jabodebek Tahap 1 yang dihadiri oleh DJKA, ADHI, dan perangkat daerah terkait

04/04/2018 - 13:36
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Proyek Pengembangan Tangguh Train 3)

Proyek Tangguh LNG Train 3 adalah proyek pengembangan Tangguh LNG yang akan terintegrasi dengan Train 1 dan 2. Train 3 akan memiliki kapasitas untuk LNG sebesar 3,8 juta ton per tahun.
Plan of Development (POD) Train 3 telah diberikan SKK Migas pada 29 November 2012.
Izin Lingkungan telah diterbitkan pada Juli 2014

Permasalahan:
1. Masyarakat adat menuntut kompensasi finansial atas pengeboran sumur.
2. BUMD niaga gas yang akan berperan sebagai distributor gas dari Kilang LNG Tangguh ke pembangkit-pembangkit di Indonesia Timur belum didirikan

Progres:
1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait tengah dilakukan tentang penyelesaian isu tuntutan finansial masyarakat adat.
2. Studi pengembangan rencana bisnis BUMD Niaga Gas sedang disusun dengan UGM, yang akan dijadikan sebagai lingkup bisnis BUMD niaga gas.

04/04/2018 - 13:34
Permasalahan yang disampaikan PT Pertamina CIlacap (Proyek Kilang RDMP Cilacap)

Proyek pembangunan kilang eksisting ini akan meningkatkan kapasitas dari 348 kbpd dengan kualitas Euro II menjadi 400 kbpd dengan kualitas Euro V.
PT Pertamina membentuk JV Company dengan Saudi Aramco untuk mengelola proyek ini.

Permasalahan:
1. Pemanfaatan lahan TNI belum mendapatkan persetujuan.
2. Nilai aset inbreng belum disepakati dan persetujuan untuk inbreng aset belum diperoleh.

Progres:
1. Pertamina dalam proses koordinasi dengan TNI untuk pemanfaatan lahan dengan skema sewa.
2. Pertamina akan berkoordinasi dengan Saudi Aramco tentang nilai aset inbreng.

04/04/2018 - 13:32
Permasalahan yang disampaikan PT Pertamina Tuban (Proyek Kilang Tuban)

Proyek pembangunan kilang baru ini akan menghasilkan 300 kbpd BBM dengan kualitas Euro V
Permasalahan:
Mitra strategis (Rosneft) menghendaki tidak adanya komponen Pembagian Keuntungan dalam Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) lahan KLHK.
Progres:
Pendirian JV Company dengan Rosneft, ditargetkan pertengahan 2017. Pertamina sedang melakukan negosiasi terhadap perjanjian KSP yang diusulkan oleh KLHK dan DJKN.

04/04/2018 - 13:16
Permasalahan RTRW dan Lahan PT Nobelis DBI Aseana

PT. Nobelis DBI Aseana, bergerak dibidang real estate yang memiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata, berlokasi di Batam, Kepulauan Riau

1. Izin Lokasi di Pulau Kepalajeri belum dapat diterbitkan oleh Pemkot Batam karena belum ada Perda tentang RTRW Kota Batam.
2. Penerbitan Perda RTRW tersebut masih menunggu penyelesaian RTRW Provinsi Kepulauan Riau (masih dalam tahap pembahasan antara Pemprov dan DPRD Kep. Riau).
3. Selain itu, terdapat kawasan hutan yang masih menjadi sengketa atau berpotensi menjadi masalah sehingga diperlukan proses pelepasan kawasan hutan Dampak Penting Cakupan Luas dan Strategis (DPCLS) dari Kementerian LHK.

04/04/2018 - 13:12
Permasalahan Kerusakan Lingkungan PT Vetco Gray Indonesia

PT. Vetco Gray Indonesia, bergerak dibidang usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi, yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau

PT. Vetco Gray Indonesia mendapatkan protes dari masyarakat karena adanya banjir yang menimpa permukiman masyarakat di sekitar area perusahaan. Hujan lebat yang terus menerus, tidak adanya drainase di kawasan, dan bocornya tanggul perusahaan di sekitar PT. Vetco Gray Indonesia menyebabkan banjir yang merugikan sekitar 140 keluarga.

04/04/2018 - 13:11
Permasalahan Perizinan Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI)

Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI), bergerak dibidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi di Kalimantan Tengah

Telah dilaksanakan rapat fasilitasi tanggal 31 Maret 2017 mengundang GAPKI, Pemda Kalimantan Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan unit-unit terkait di BKPM dan diperoleh hasil rapat:
Akan diadakan rapat lanjutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Areal Hutan di Kalimantan Tengah.
Hasil Rapat:
Perda 5 Tahun 2015 disusun berdasarkan Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01.03-Mn/13 terkait Substansi Struktur Ruang dan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.431/Menhut-VII/2012 terkait Pola Ruang yang mendasari berlakunya SK.529/Menhut-II/2012.
Pemberlakuan Perda Nomor 5 Tahun 2015 mengacu kepada SK.529/Menhut-II/2012 yang mengatur penetapan luasan kawasan hutan di Kalimantan Tengah seluas 12.719.707 Ha.
Gubernur Kalimantan Tengah telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 650/182/PUPR tanggal 17 Maret 2017 perihal Usul Penyelesaian Permasalahan RTRW Kalimantan Tengah tersebut.

04/04/2018 - 13:10
Permasalahan Keamanan Investasi PT Bulungan Surya Mas Pratama

PT. Bulungan Surya Mas Pratama, bergerak dibidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi di Kalimantan Utara

Telah dilaksanakan rapat fasilitasi tanggal 13 April 2017 mengundang Kapolres Bulungan dan Pemda Bulungan, serta unit terkait di BKPM dan diperoleh hasil rapat:
Perlu rapat lanjutan di tingkat yang lebih tinggi untuk mencari solusi atas penyelesaian permasalahan PT. BSMP.
Hasil Rapat:
PT. BSMP melaporkan bahwa tahun 2013 secara tidak sengaja ditemukan emas di lokasi perkebunan perusahaan. Dengan ditemukannya emas, membuat warga sekitar melakukan kegiatan penambangan emas illegal secara besar-besaran di lokasi kebun milik perusahaan.
Pihak perusahaan sudah berusaha meminta bantuan pihak Kepolisian, yakni dari Polres Bulungan. Pihak kepolisian sudah berusaha melakukan pendekatan ke masyarakat dan juga tindakan represif dengan menangkap warga yang melakukan penambangan, namun berbagai upaya tersebut tidak efektif karena warga tetap saja melakukan penambangan emas illegal. Pihak Kepolisian mengaku kewalahan karena kekurangan personil untuk mengamankan dan juga keterbatasan anggaran yang dimiliki mengingat lokasi perusahaan yang perlu diamankan sangat luas.
Akibat dari kegiatan penambangan ini, PT. BSMP tidak dapat menaikkan status lahan yang dimiliki dari sebelumnya Izin Lokasi menjadi Hak Guna Usaha dan kesulitan menjalankan usaha karena kegiatan penambangan tersebut.

04/04/2018 - 13:09

Pages

Subscribe to Front page feed