Permasalahan KL Terkait Post date
Permasalahan Kuota Impor Raw Sugar PT Duta Sugar International

PT. Duta Sugar Internasional, bergerak dibidang usaha Industri Gula dan Pengolahan Gula, yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten

Proses penyelesaian keberatan perusahaan atas pengenaan sanksi denda masih berlangsung di pengadilan pajak, dan saat ini hanya tinggal menunggu hasil putusan pengadilan pajak tersebut.

04/04/2018 - 13:08
Permasalahan Perizinan (izin usaha pertambangan) PT Conch North Sulawesi Cement

PT Conch North Sulawesi Cement, bergerak dibidang usaha Industri Semen, yang berlokasi di Kab. Bolang Mongondow, Sulawesi Barat

BKPM telah memfasilitasi rapat tgl.6 Oktober 2016 dengan hasil :
a. Pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang terhadap PT Indonesia Timur Semen hanyalah bersifat rekomendasi dan bukan merupakan izin, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih lahan pada lokasi b. b. PT Sulenco Bohusami Cement
c. PT Sulenco agar segera mengajukan permohonan WIUP dan IUP baru kepada instansi yang berwenang
BKPM agar menyurati Dinas ESDM Provinsi, BKPMD Provinsi dan Kantor P2T Provinsi.

BKPM telah menyurati ketiga instansi tersebut dengan surat No. 1473/A.9/2016 tgl. 13 Oktober 2016 tentang fasilitasi penyelesaian permasalahan PT Sulenco dan PT Conch.

Pada tgl. 12 Juni 2017 diadakan rapat antara Bupati Bolmong, Pemprov (Asisten III Sekda, DPMPTSP & Dinas ESDM) dan Pihak Perusahaan (PT Conch dan PT Sulenco), dengan hasil kesepakatan ada 7 butir yaitu : Perusahaan agar segera melengkapi dokumen perizinan tambang, Menggunakan tenaga kerja lokal menggantikan TKA, Mengikutsertakan BUMD dalam kerjasama operasional, Menempatkan perwakilan Pemkab sebagai Humas di dalam manajemen perusahaan, Menaati Perda ttg kewajiban membayar pajak mineral non logam dan batuan, Menarik laporan ke pihak Polda Provinsi terkait kejadian tgl. 5 Juni 2017.

DPRD Kab. Bolmong menemui BKPM (Pusbankum dan DW.3) tgl. 23 Agustus 2017 menyampaikan aspirasi atas kasus tgl. 5 Juni 2017, bahwa pihak DPRD meminta BKPM dapat memfasilitasi pertemuan antara DPRD dengan PT CNSC untuk memastikan pihak PT. CNSC dan pihak Bupati Bolmong melaksanakan hasil kesepakatan.

04/04/2018 - 13:06
Permasalahan yang disampaikan PT Feni Haltim

PT. Feni Haltim, bergerak dibidang usaha Industri Pengolahan dan Pemurnian Bijih Nikel, yang berlokasi di Kab. Halmahera Timur, Maluku Utara.

04/04/2018 - 13:01
Permasalahan Perizinan PT Kereta Api Borneo

PT. Kereta Api Borneo, bergerak dibidang Perkeretaapian dan Jasa Pertambangan, yang berlokasi di Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
PT KAB masih menunggu diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 75% trase memerlukan IPPKH, 25% sisa area termasuk dalam area APL perkebunan kelapa sawit.
PT KAB masih menunggu diterbitkannya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dari Kementerian ESDM.
Perusahaan sedang menghitung ulang investasinya terkait dengan penurunan harga batubara (informasi dari Ka BPMPTSP Prov Kaltim tanggal 12 Agustus 2016)

Informasi terkait permasalahan PT Kereta Api Borneo sudah tidak ada permasalahan
Ijin IPPK sudah keluar tgl 19 Maret 2015 berlaku 2 tahun sampai tahun 19 Maret 2017 tidak diperpanjang kembali karena ada review rute proyek
Ijin IUJP selesai tgl 27 Januari 2015
sumber: Ibu Christina Legal PT Kereta Api Borneo

04/04/2018 - 12:56
Permasalahan Perizinan PT Perkeretaapian Tambun Bunga

PT. Perkeretaapian Tambun Bunga, bergerak dibidang usaha Perkeretaapian, yang berlokasi di Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur

Investor meminta kepastian penjaminan oleh PT. PII khususnya terkait risiko politik (perubahan kebijakan batu bara).
Penyelesaian perizinan terkait dengan proses pengadaan lahan, terutama untuk area hutan, serta proses pengajuan Izin Lingkungan
IPPKH sedang dalam proses di PTSP BKPM, dan Izin Lokasi saat ini masih dibahas dengan Tim Teknis daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Berkas IPPKH masih kurang lengkap yaitu surat pengantar dari Gubernur untuk Menteri Kehutanan yang saat ini masih di meja Gubernur (belum ditanda tangani).
Perusahaan telah memiliki TERAS AMDAL dan sudah ada pengesahnnya serta Izin Lingkungan. Namun untuk penetapan lahan dari Pemprov saat ini masih pembahasan Pemprov.
Saat ini perusahaan menanyakan Surat Penjaminan atas proyek tersebut dari Pemerintah Gubernur Kalimantan Tengah yang belum keluar sesuai Perjanjian PT. PTB dengan Pemprov sehingga belum efektif.

04/04/2018 - 11:17
Permasalahan Kerusakan Lingkungan Indo-Bharat Rayon

Indo-Bharat Rayon, bergerak dibidang usaha Industri kimia dasar dan serat buatan serta pembangkit tenaga listrik tenaga uap (PLTU), yang berlokasi di Kab. Purwakarta, Jawa Barat

Salah satu kesepakatan dalam rapat adalah untuk melakukan peninjauan langsung ke site, yang mana telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2017, dengan keputusan:
1. Perusahaan diminta untuk memperbaiki conveyor PLTU sehingga tidak ada batubara/debu batubara yang mengotori wilayah sekitar;
2. Untuk memenuhi regulasi terkait lingkungan, termasuk mengajukan permohonan izin-izin terkait hal tersebut.
3. BKPM mengusulkan agar penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan oleh PT Indo Bharat Rayon diambil alih oleh Kemenperin. Diharapkan agar permasalahan sejenis dapat dikoordinasikan oleh Kemenperin cq Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

04/04/2018 - 11:16
Permasalahan yang disampaikan PT Tirta Wahana Bali International

PT. TIRTA WAHANA BALI INTERNATIONAL, bergerak dibidang usaha Pengolahan Kawasan Pariwisata, yang berlokasi di Kota Denpasar, Bali

Rapat fasilitasi dengan K/L dan instansi daerah terkait pada tgl 2 Februari 2017 di BKPM, dengan hasil sbb :
Kementerian LHK akan segera menyetujui dan menerbitkan keputusan penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan PT. TWBI.
Gubernur Bali telah mengirimkan surat sebanyak 3 kali (terakhir tgl 1 November 2016) untuk meminta penegasan keputusan penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan PT. TWBI, serta memberikan jaminan keamanan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dan menjaga kondusifitas masyarakat.
BPK telah menindaklanjuti hasil temuan adanya pembangunan ilegal di Tahura Ngurah Rai dengan memberikan rekomendasi kepada Kementerian LHK agar fasilitas yang berada di Tahura Ngurah Rai yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD segera diselesaikan proses pinjam pakai lahannya. Sedangkan untuk bangunan milik pribadi, BPK merekomendasikan agar lahan tersebut dikembalikan fungsinya sebagai kawasan taman hutan raya.
PT. TWBI agar berkoordinasi dengan PT. Jasamarga Bali Tol (JBT) untuk memastikan lokasi titik koordinat rencana pembangunan Rest Area Tol Bali Mandara agar tidak terjadi tumpang tindih lahan.

04/04/2018 - 11:05
Permasalahan Perizinan (izin reklamasi pelabuhan) PT Bintan Alumina Indonesia

PT. Bintan Alumina Indonesia, bergerak dibidang usaha Industri Pembuatan logam dasar bukan besi, yang berlokasi di Bintan, Kepulauan Riau

1. Permohonan izin reklamasi pelabuhan sudah satu tahun namun belum keluar dari Kemenhub.
2. Sertifikat HGB belum keluar.

04/04/2018 - 10:59
Permasalahan Perizinan (izin lokasi pelabuhan) PT Virtue Dragon Nickel Industry

PT Virtue Dragon Nickel Industry, bergerak dibidang usaha Industri pembuatan logam dasar bukan besi, yang berlokasi di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara

PT. VDNI saat ini sedang melakukan proses pengalihan aset/lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. KPP (seharusnya sertifikat HGB sudah diterima PT. VDNI sebagaimana tercantum dalam perjanjian AJB dengan PT. KPP).

04/04/2018 - 10:56
Permasalahan yang disampaikan PT Cheil Jedang Indonesia

PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, bergerak dibidang usaha industri bumbu masak dan penyedap masakan, yang berlokasi di Kab. Jombang, Jawa Timur

Telah diadakan addendum perjanjian sewa antara PT CJI dan PT KAI (Persero), namun menurut PT. CJI Addendum Perjanjian Kontrak Nomor HK.221/XI/12-KA-2014 menimbulkan ketidakpastian berusaha karena:
Jangka waktu perjanjian hanya berlaku selama 5 tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019, dan Pada pasal 19 ayat 1 Perjanjian secara jelas telah menyebutkan antara lain bahwa apabila PT KAI mendapatkan penugasan dari Pemerintah, dan/atau akan membangun jalur baru yang akan menggunakan sebagian dan/atau seluruh dari Objek Sewa, maka PT KAI akan memberitahukan secara tertulis kepada PT CJI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian diakhiri.
Mengenai permasalahan ini pada tanggal 3 oktober 2017, Direktorat Wilayah IV telah mengadakan rapat fasilitasi dan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
- Berdasarkan penjelasan dari PT KAI (Persero), bahwa dalam rangka permohonan pembelian/tukar guling/sewa jangka panjang tanah Milik PT. KAI, PT. CJI dapat mengirimkan surat ke Direktur Utama PT. KAI (tembusan kepada Direktur Aset PT. KAI) dengan pertimbangan kelangsungan dan kepastian bisnis PT. CJI dan penjelasan site plan PT. CJI.
- Kemudian BKPM menyarankan PT. CJI untuk dapat melakukan pengecekan masterplan ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
- Mengusulkan PT. CJI untuk mengirim surat kepada Direksi PT. KAI untuk menyampaikan alternatif pembelian tanah/tukar guling/sewa jangka panjang.
- Dan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan maka PT. CJI dapat mengajukan permasalahan tersebut ke Pokja IV (Penanganan dan Penyelesaian Kasus), Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.

04/04/2018 - 10:55

Pages

Subscribe to Front page feed