Permasalahan KL Terkait Post date
Permasalahan Sengketa Saham PT Ibris Palm dan PT Delima Makmur

PT. Ibris Palm dan PT. Delilma Makmur, bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit terpadu dan pengolahannya, yang berlokasi di Singkil, Aceh

1. Proses pengambilalihan saham PT. Delima Makmur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) yaitu melalui penjualan saham PT. Ibris Palm selaku pemegang saham mayoritas (95%) PT. Delima Makmur kepada pihak ketiga
2. Pemegang saham PT. Delima Makmur (Bapak Joefly J) meminta BKPM agar tidak melayani aplikasi perizinan PT. Delima Makmur apabila akan mengajukan izin prinsip perubahan status PMDN menjadi PMA.

04/04/2018 - 10:53
Permasalahan Perizinan (izin tidak direalisasikan) PT Daya Primamega Utama

PT. Daya Primamega Utama, bergerak dibidang ketenagalistrikan, yang berlokasi di Aceh Utara, Aceh

1. Berdasarkan surat Bupati Aceh Utara Nomor 671.21/600 tanggal 5 Juni 2017 perihal izin prinsip penanaman modal, bahwa tidak ada kegiatan investasi PT. Daya Primamega Utama di lokasi proyek, dan agar tidak menyetujui perpanjangan izin prinsip penanaman modal perusahaan yang sudah habis jangka waktu penyelesaian proyeknya pada tanggal 17 Maret 2017
2. PT. Daya Primamega Utara (DPU) meminta perlindungan hukum atas pelaksanaan investasi pembangunan PLTA di lokasi proyek Desa Sarah Raja, Kabupaten Aceh Utara (PLTA Jambo Aye) dikarenakan BKPM telah menerbitkan Izin Investasi Nomor 614/1/IP/PMA/2017 tanggal 20 Februari 2017 atas nama PT. Aceh Power Energy Abadi (APEA) dengan bidang usaha ketenagalistrikan di lokasi proyek yang sama yaitu Desa Sarah Raja, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.

04/04/2018 - 10:48
Permasalahan Perhitungan Bisnis PT Intim Wisata Lestari

PT Intim Wisata Lestari, bergerak dibidang usaha Jasa Akomodasi (cottages), yang berlokasi di Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat
BKPM telah memfasilitasi rapat tgl. 24 Oktober 2016 dan 12 April 2017 dengan hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa akan membentuk tim teknis untuk melakukan survey selambat lambat nya akhir Mei 2017 guna melakukan penilaian asset Mamasa Cottage sesuai nilai kewajaran dan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Mamasa.

04/04/2018 - 10:46
Permasalahan yang disampaikan PT Sasana Taruna Aneka Ria

PT. SASANA TARUNA ANEKA RIA, bergerak dibidang usaha Jasa Rekreasi dan Hiburan, yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur
Pemkot Surabaya merupakan pemegang saham 37,5% atas Taman Remaja Surabaya (TRS).

Direktur Wilayah IV telah mengirim surat ke DPMPTSP Provinsi Jatim dan DPMPTSP Kota Surabaya No. 1389/B.4/A.9/2016 tgl 27 Desember 2016 untuk dapat memberikan klarifikasi/penjelasan atas permasalahan perusahaan. Saat ini DPMPTSP Provinsi Jatim sedang berkoordinasi dan masih menunggu klarifikasi/penjelasan lebih lanjut dari DPMPTSP Kota Surabaya.

Perusahaan telah diundang untuk ikut serta dalam kegiatan debottlenecking meeting pada acara RIF tgl 22-24 Februari 2017 di Bali.

04/04/2018 - 10:40
Permaslahan yang disampaikan Ki/KEK Teluk Bintuni

KI/KEK TELUK BINTUNI, yang berlokasi di Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat

04/04/2018 - 10:39
Permasalahan yang disampaikan oleh Ferrostaal GmbH

FERROSTAAL GmbH, bergerak dibidang usaha Industri Petro Kimia, yang berlokasi di Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat

04/04/2018 - 10:38
Permasalahan RTRW dan Lahan PT Chevron Pacific Indonesia

PT. Chevron Pacific Indonesia, bergerak dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang berlokasi di Minas-Siak, Bekasap-Rokan, dan Duri

Persetujuan atas dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia belum diterbitkan karena belum ada Perda RTRW Kota Dumai. Gubernur Riau belum bisa mengesahkan RTRW Kota Dumai karena RTRW Provinsi Riau belum disahkan.

Update:
Untuk menerbitkan AMDAL, Kementerian LHK memerlukan rekomendasi dari BLH Kota Dumai, sedangkan BLH Kota Dumai sendiri belum bisa memberikan rekomendasi karena RTRW Provinsi Riau belum dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

04/04/2018 - 10:31
Permasalahan RTRW dan Lahan PT. Sari Dumai Sejati

PT. Sari Dumai Sejati, bergerak dibidang Industri minyak makan dan lemak dari nabati, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, dermaga khusus untuk keperluan sendiri, perdagangan besar (distributor utama) dan ekspor serta jasa pergudangan, yang berlokasi di Dumai, Riau

1. PT SDS memiliki luas lahan 80 Ha dan telah memiliki izin lokasi dan HGB (lokasi perusahaan di zona industri bukan kawasan industri).
2. PT SDS melakukan joint venture dengan PT KAO dan PT Alam Mas Karya Sejati menjadi PT APICAL KAO CHEMICAL (PT AKC), dengan besaran saham PT SDS 0,5%, PT Alam Mas 64,5%, dan PT KAO 35% (PT Alam Mas Karya Sejati merupakan pemilik PT SDS).
3. PT SDS akan menyewakan lahan kepada PT AKC sedangkan PT SDS tidak memiliki bidang usaha penyewaan tanah pada Izin Prinsipnya.
4. Secara persyaratan luas lahan PT SDS sudah mencukupi untuk dapat mengajukan Izin Kawasan Industri, namun terkendala karena Provinsi Riau belum memiliki RTRW yang final.

04/04/2018 - 10:22
Permasalahan RTRW dan Lahan PT. Sumber Rahayu Indah

PT. Sumber Rahayu Indah, bergerak dibidang usaha Pertambangan Batubara, yang berlokasi di Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah
Isu Utama: RTRW dan Lahan
RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini belum selesai, sehingga permasalahan tumpang tindih lahan belum dapat diselesaikan.
Terjadi tumpang tindih lahan perusahaan, dan atas tumpang tindih lahan tersebut, salah satu perusahaan (PT.India Metal and Ferro Alloys, Ltd/IMFA) mengajukan gugatan ke arbitrase International Centre for Settlement of Investment Diputes (UNCITRAL) karena mengalami kerugian.

04/04/2018 - 10:17
Permasalahan RTRW dan Lahan PT Jawa Energi Indonesia

PT. Jawa Energi Indonesia, bergerak dibidang usaha Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang berlokasi di Kab. Cilacap, Jawa Tengah

Bupati Cilacap telah meminta legal opinion dari Kejaksaaan Agung, dan telah dijawab oleh Kejaksaaan Agung melalui surat Nomor b-326/G/GP.1/12.2015 tanggal 10 Desember 2015, yang berisi bahwa : " pengadaan tanah untuk PT Jawa Energi menerapkan mekanisme yang diatur pada Undang- Undang No. 30/2009, sesuai Permen Agraria dan Tata Ruang No. 5/2012 Tentang Izin Lokasi jo. Perda Kab. Cilacap No 12/2014 tentang Izin Lokasi. Penerbitan Izin Lokasi PT Jawa Energi diterbitkan oleh Bupati Cilacap dengan pertimbangan teknis dari BPN Cilacap". Namun hingga saat ini BPN Cilacap belum juga menerbitkan Rekomendasi Izin Lokasi.

04/04/2018 - 09:58

Pages

Subscribe to Front page feed