Displaying 101 - 143 of 143
Permasalahan Pendapat & Langkah KL Target Status Laporan Post date
Permohonan Dukungan dalam Menyelesaikan Temuan Audit BPKP tahun Fiskal 2013 dan 2014

Kementerian Keuangan baru-baru ini menerbitkan tagihan kepada Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS") dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI") untuk melakukan pembayaran atas temuan audit BPKP. Sehubungan dengan hal ini, kami telah menyampaikan beberapa hal melalui surat kami kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor CGS/131/2016-P tanggal 29 November 2016 dan Nomor CGI/087/XI/2016-P tanggal 29 November 2016 (salinan surat terlampir sebagai referensi). Karena tidak ada pilihan lain, pada tanggal 30 november 2016, CGI dan CGS telah melakukan pembayaran. Perlu kami sampaikan bahwa kami melakukan pembayaran-pembayaran ini dengan terpaksa dan sekaligus memprotes penanganan oleh Kementerian Keuangan atas temuan audit BPKP. Lengkapnya (terlampir)

Monday, 27 February, 2017 Diterima : Tuntas 14/01/2017 - 01:30
Permasalahan Penetapan Biaya Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Permasalahan Lainnya di Kawasan Industri Pulogadung

Adanya Surat Keputusan Direksi PT. JIEP Nomor:020 Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015, yang isinya sangat memberatkan investor, baik mengenai perjanjian maupun untuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Perpanjangan SHGB dengan komponen biaya sebagai berikut: a). Biaya rekomendasi perpanjangan SHGB sebesar 1.5 % x NJOP Tahun Berjalan x Luas Tanah b). Biaya pemanfaatan Lahan Tanah Kawasan Industri (TKI), berdasarkan nilai yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Properti (KJPP) Independen yang ditetapkan oleh PT JIEP Apabila pihak investor tidak melakukan pembayaran atas jumlah sesuai dengan perhitungan diatas, maka dari pihak PT JIEP tidak akan memberikan Surat Rekomendasi perpanjangan SHGB. Dengan adanya biaya tersebut pihak investor merasa terbebani, apalagi setelah mendapatkan surat rekomendasi dari PT JIEP dengan melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut, dari investor juga harus membayar pajak kepada Negara serta biaya lainnya kepada Kantor Pertanahan atas permohonan perpanjangan/pembaharuan SHGB. Kemudian pihak investor mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terhadap SK Direksi PT JIEP nomor: 20 tahun 2015 tersebut yang dalam peradilan tingkat pertama dan banding Pengadilan memenangkan gugatan investor. Dalam proses hukum yang tengah berlangsung dan belum mempunyai kekuatan yang bersifat tetap, dalam praktek ternyata PT JIEP juga telah mengubah beberapa kali SK DIreksi yang menjadi obyek sengketa, yaitu dengan meneluarkan SK DIrektsi No 95 tanggal 14 September 2015 dan SK Direksi No 110 tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015. Dan dalam penerbitan SK-SK tersebut piha PT JIEP tidak pernah melakukan sosialisasi kepada para investor. PT JIEP secara sepihak menerapkan denda keterlambatan atas perpanjangan SHGB, menharuskan pembaharuan penandatanganan SPPT terhadap investor yang memerlukan surat rekomendasi, meskipun SHGB dan SPPT Industri masih berlaku dan belum jatuh tempo, PT JIEP juga mengenakantarif parkir E-Gate atas kendaraan yang diparkir di dalam halaman tanah milik investor.

Monday, 31 July, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 28/12/2016 - 15:45
Permohonan Kajian Ulang Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Asosiasi Ekportir Timah Indonesia (AETI)

Terdapat pengenaan dua penerimaan negara terhadap satu objek yang sama yaitu didasarkan pada galian bersih tambang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Permasalahan lebih lanjut dapat dibaca dan diperiksa dalam tautan terlampir.

Monday, 10 April, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 20/12/2016 - 08:07
Permasalahan PT. GSK Consumer Healthcare Indonesia mengenai Model Contract Manufacturing Operation (CMO)

PT. GSK adalah Perusahaan di Inggris yang telah memiliki 3 badan hukum yang telah beroperasi di Indonesia yaitu PT. GWI dan PT. SBP yang bergerak di bidang usaha farmasi, kemudian PT. SPI, yang bergerak di bidang usaha kesehatan konsumen. Ketiganya telah memegang ijin API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Namun aturan impor baru menyebutkan bahwa pemegang API-P dilarang mengimpor produk barang jadi. Oleh karena itu PT. GSK akan mendirikan PT. GSK Consumer Healthcare Indonesia (GSKCHI) sebagai pemegang ijin API-U (Angka Pengenal Importir Umum) dan direncanakan beroperasi awal tahun 2017. PT. GSK telah berkomitmen investasi dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 April 2016 di London senilai GBP 9.2 juta dan akan diperluas dengan tambahan sekitar GBP 5.2 juta melalui model kegiatan kontrak produksi/Contract Manufacturing Operation (CMO) di Indonesia. Dengan model tersebut, GSKCHI akan menandatangani perjanjian kontrak produksi (CMO) dengan produsen lokal untuk produksi pasta gigi. GSKCHI akan menjadi prinsipal dan pemegang notifikasi atas produk pasta gigi. Permenkes 1176 tahun 2010 tentang kriteria dan prosedur untuk memperoleh notifikasi menyebutkan bahwa Badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi dapat menjadi Pemilik Nomor Notifikasi. Pihak BKPM melalui Konsultan Front Desk, mengkonfirmasi bahwa PT. GSKCHI adalah prinsipal dan bukan distributor dan tidak perlu ada izin lebih lanjut dari BKPM. Hal yang ingin didapatkan secara tertulis dari BKPM adalah model CMO PT. GSKCHI akan dianggap sebagai prinsipal dan bukan distribusi (tidak memerlukan izin distribusi) dan apakah ada izin lain yang diperlukan dalam rangka kerjasama kontrak produksi lokal. Dari pihak BKPM, PT. GSKCHI wajib memiliki izin prinsip penanaman modal atas kegiatan usahanya.

Tuesday, 4 April, 2017 Diterima : Tuntas 07/12/2016 - 17:05
Permasalahan Proyek Gas Pipeline Development untuk CCPP Tanjung Batu, kalimantan Timur di Lingkungan PT. PLN (Persero)

Terkait proyek tersebut terdapat persyaratan TKDN hanya 25%, artinya terbuka kesempatan peserta lelang untuk membeli Pipa+coating dari luar negeri/import, padahal pipa tersebut dapat dipasok dari dalam negeri. saat ini sudah ada 3 perusahan dalam negeri yang sudah sesuai aturan yaitu TKDN-nya antara 35-40 %.

Monday, 10 April, 2017 Diterima : Tuntas 01/12/2016 - 11:00
Permasalahan PT Portal Bursa DIgital

PT Portal Bursa Digital adalah suatu perusahaan penanaman modal asing yang saat ini bermaksud menyampaikan permohonan kebijakan sehubungan dengan permohonan izin usaha yang telah diajukan oleh PT Portal Bursa Digital yang saat ini statusnya ditolak untuk diperbaiki oleh karena perusahaan tersbut belum menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (PSE) sampai dengan batas waktu terakhir pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 15 tahun 2015 mengenai Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM 15/2015.

Tuesday, 29 November, 2016 Diterima : Tuntas 29/11/2016 - 14:30
Permasalahan PT Tawon Energi Abadi dalam Pembangunan PLTMN CPO Terapung 5 MW (EBT) di Pulau Simeulue Aceh

Berdasarkan surat PT. PLN (persero) wilayah Aceh No.00049/REN.06.01/W.Aceh/2016, tanggal 04 Mei 2016 perihal harga beli energy (terlampir), dan surat PT Tawon Energy Abadi No.B.002/GM.PT.PLN wilayah Aceh/TEA/V/2016, tanggal 12 Mei 2016 (terlampir): Persetujuan untuk penandatanganan PPA pada minggu III bulan Mei 2016 (terlampir), maka dari PT TEA memohon penjelasan yang lebih rinci dari pihak PLN wilayah Aceh terutama GM PT PLN (Persero) wilayah Aceh terhadap surat PT PLN (Persero) wilayah Aceh No.0113/REN.06.01/W.Aceh/2016, tanggal 22 September 2016 (terlampir) perihal ditolaknya rencana pembangunan pembangkit listrik CPO terapung sebesar 5 MW yang merupakan pembangkit energi terbarukan terapung pertama di Indonesia bahkan dunia yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan masyarakat Aceh pada umumnya, dan kabupaten Simeuleu pada khususnya.

Tuesday, 25 April, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 29/11/2016 - 13:24
Permasalahan Merek INDEX dan INDEXLIVINGMALL

Permasalahan ini terjadi ketika Ijek Widya Krisnadi selaku pemilik dan komisaris pada PT.Home Centre Indonesia selaku distributor di INdonesia pada saat itu melanggar perjanjian dengan mendaftarkan merek INDEX milik Index Interfum Co. Ltd. dengan itikad tidak baik pada Direktorat Jendra Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dan bahkan peninjauan kembali telah menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakpus yang menyatakan bahwa Ijek Widya Krisnadi adalah pendaftar merek INDEX sebegai merek terkenal kami dengan itikadtidak baik. sehingga akibatnya merek INDEX tersebut telah dihapus pendaftarannya oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM. Namun, Walaupun sudah ada putusan yg mengikat dan penghapusan merk INDEX sebagaimana dimaksud diatas, proses permintaan pendaftaran merek INDEX kami tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Indonesia selaku pihak terkait dalam putusan MA diatas, masih menerima dan bahkan mengabulkan permintaanpendaftaran turunan merek INDEX yang dimodifikasi yg diajukan oleh pihak yang samadengan itikad tidak baik secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menghalangi investasi kami di Indonesia. Bahwasannya investasi seharusnya sudah dapat terealisasi namun ketidakpasian hukum dalam pendaftaran merek kami diatas, secara langsung mengakibatkan tertundanya rencana investasi kami di Indonesia. Meskipun kami telah memilikimitra Indonesia dalam Investasi tersebut.

Dirjen HAKI Kemenkumham bersama Bareskrim Polri dan Index Interfum akan membahas penyelesaian masalah, dan hasilnya dilaporkan pada Pokja 4 maksimal tanggal 20 Desember 2016. Tuesday, 20 December, 2016 Diterima : Tuntas 29/11/2016 - 13:03
MOU PT. Binatek Energi Terbarukan dengan PT. PLN

1. PT. Binatek/UPC telah menandatangani MOU dengan PLN tentang Pengembangan proyek PLTB di Indonesia pada tanggal 26 Okt 2015 dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan ke Amerika. 2. PT. Binatek saat ini telah siap untuk melaksanakan pengembangan proyek paket yang pertama sesuai MOU yaitu Sidrap Fase II (60 MW) di Sulawesi Selatan dan Lima Pulau Lainnya yaitu : Ambon, Selayar, Buton, Kupang dan Kei Kecil 3. Pada saat ini pihak PLN menunda pengembangan proyek Sidrap Fase II di Sulawesi Selatan dengan alasan : a. Stabilitas Jaringan yang tidak menentu. Sedangkan jawaban dari pihak PT. Binatek sudah menawarkan " Full Battery Storage Back Up " (pertama di Indonesia) yang mana akan menjamin kestabilan Jaringan. b. Permintaan Pasar yang masih kecil di wilayah yg menjadi tujuan pembangunan proyek tersebut. Sedangkan Jawaban dr pihak PT. Binatek bahwa Proyek Sidrap Fase II ini baru akan berjalan pada tahun 2018, Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia, Proyek Sidrap fase II (60 MW) ini akan memberikan beban daya yang setara dengan 22 MW PLTU, Adanya komitmen dengan pihak PLN untuk memasukan proyek ini kedalam RUPTL sesuai MOU yang telah disepakati bersama. 4. PT. Binatek sudah menurunkan harga penawaran yang sebelumnya 10.87 US cents menjadi 9.60 US cents, sehingga dapat menghemat $ 76,200,000 untuk beban biaya pembayaran. 5. Pihak PT. Binatek berharap tindak lanjut dan komitmen PLN terhadap MOU yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh Prsiden Joko Widodo ini dapat terwujud dalam beberapa bulan kedepan terkait kesiapan groundbreaking yang rencananya akan dilaksanakan di Sidrap, Sulawesi Selatan.

Monday, 28 November, 2016 Diterima : Tuntas 23/11/2016 - 12:19
Permohonan Izin untuk Bongkar Muat dan Penumpukan Sementara PT Bintang Sembilan Sembilan Persada

PT Bintang Sembilan Sembilan Persada (Swasta Nasional) merupakan badan usaha Pelabuhan yang telah mendapat izin usaha dari Bapak Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 401 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha kepada kami sebagi BUP dan ingin berpartisipasi dalam rangka pembangunan Terminal Umum berstandar Internasional di Batu Ampar Batam. Kemudian telah mendapat izin reklamasi pantai atas milik PT BSSP dengan Keputusan Menhub Nomor : KP.995 tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Reklamasi di Perairan pelabuhan Batu Ampar, dan telah selesai dilaksanakan reklamasi. Tanggal 25 Juni 2014 PT BSSP mendapat surat dari Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : PP-00/13/13/DP-14 perihal izin pembangunan, seluruh persyaratan telah kami penuhi. Surat dari Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor : PP.40/30/9/DP-16 tertanggal 14 November 2016 perihal pengembangan Pelabuhan. Kemudian Surat dari Kepala Kantor Pelabuhan Batam kepada perusahaan kami dengan Nomor; PP-404/46/II/Kpl.Btm-16 tertanggal 25 Oktober 2016 perihal perpanjangan penggunaan lokasi untuk kegiatan bongkar muat dan penumpukan sementara, akan tetapi pihak BP Batam tidak mengeluarkan izin tersebut.

Monday, 11 September, 2017 Diterima : Tuntas 22/11/2016 - 16:34
Permasalahan kepastian investasi Kebun Tebu di Kabupaten Tulang Bawang

PT bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) tidak mendapatkan izin untuk melanjutkan kegiatan usaha budidaya tanaman tebu dan memanen tebu yang dihasilkan

Monday, 19 March, 2018 Diterima : Sedang Ditangani 10/11/2016 - 17:11
Permasalahan PT Bali Seafood International (BSI) berfokus pada penyempitan/perampingan rantai pasokan bagi nelayan

investasi telah dilakukan sebesar USD 1,5 juta. Saat ini pembangunan terhenti dan investasi tertahan karena : (1) Kekurangan pasokan air (2) Kekurangan pasokan listrik (3) Kurangnya dukungan sekitar untuk ikut mengembangkan proyek perikanan berkelanjutan.

Pokok-pokok hasil monitoring Tim Pengembangan Investasi Kemenko Ekon pada tanggal 22 Nov 2016: a. Terkait permasalahan pasokan air, DKP berkomitmen untuk membebaskan lahan dan membangun sumur pompa dan instalasi pipa dengan biaya tahun anggaran 2017; b. Terkait permasalahan listrik, PT BSI berencana untuk memasang daya 550 kv. PLN bertanggung jawab untuk pembangunan instalasi sampai gardu listrik sementara biaya penyambungan ke gardu, pembelian dan pemasangan trafo, Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan Serah Terima Operasi (STO) merupakan tanggung jawab calon pelanggan. Sesuai informasi dari PLN, besar biaya yang dikenakan untuk PT BSI sama dengan biaya untuk calon pelanggan lain. Untuk daya 550 kv, Biaya Pemasangan (BP) sebesar Rp 350.205.000, -, Uang Jaminan Langganan sebesar Rp 111.000.000,- dan materai Rp 6.000,-, sehingga total biaya menjadi Rp 461.000.000,-. c. Terkait infrastruktur dan fasilitas di PPI, Pemprov NTB telah memperbaiki fasilitas dan membangun infrastruktur seperti jalan. d. Terkait pabrik es, DKP tetap berkomitmen sesuai kesepakatan awal untuk merenovasi bangunan sementara PT BSI menyediakan mesin es. Monday, 27 February, 2017 Diterima : Tuntas 02/11/2016 - 14:47
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 4 Tj. Jati Unit 5-6 2x1000MW

1. Financial Closing selalu mundur dari target PPA (standar 6 Bulan). 2. Pengerjaan proyek antara 50-54 bulan dalam pelaksanaannya dapat dipercepat melalui berbagai cara (penambahan jam kerja dan peralatan). 3. Indikasi penyebab lamanya waktu pengerjaan proyek, selain dari aspek teknis, juga karena proses administrasi dan perizinan yang belum selesai yang berdampak pada CoD. 4. Sinkronisasi jadwal penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi sering tidak sejalan dengan rencana penyelesaian pembangunan.

Monday, 10 April, 2017 Diterima : Tuntas 28/10/2016 - 11:27
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 3 Eks Tj Jati A 2 x 660 MW

Bank Indonesia diharapkan dapat memberi kompensasi kepada kontrak-kontrak bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan Financial Close.

Wednesday, 26 October, 2016 Diterima : Tuntas 26/10/2016 - 14:29
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 7 2 x 1000 MW
  1. Izin khusus Desain Konstruksi Pelabuhan Jetty PLTU Jawa 7 belum mendapat rekomendasi oleh KSOP Kelas I Banten mengingat belum adanya kesepakatan dari PT Multimas Nabati Asahan (MNA) yang akan membuat Jetty di yang bersebelahan. PT MNA hanya ingin membangun jetty dengan konsep reklamasi masif. Bukan dengan konsep tiang pancang sesuai yang dipersyaratkan oleh Kementerian KKP.
  2. Kesepakatan diperlukan mengingat Jetty PT MNA dapat mengakibatkan sirkulasi air pendingin mengancam keandalan dan efisiensi PLTU Jawa 7 dan meningkatnya biaya operasi karena melakukan continuosly dredging.
  3. Izin Khusus Desain konstruksi harus segera diterbitkan mengingat izin tersebut merupakan dasar pembuatan AMDAL PLTU Jawa 7 yang harus keluar sebelum Juni 2016, sehingga pembangunan Jetty sesuai dengan target operasinya pada bulan Juni 2019, pada saat PLTU memasuki operasi.
Wednesday, 15 February, 2017 Diterima : Tuntas 26/10/2016 - 14:24
Permasalahan Peraturan Walikota Denpasar yang Bertentangan Dengan Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang DNI Dalam Hal Pendirian Bioskop

Adanya Perda di Kotamadya Denpasar bertentangan dengan Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang DNI. Dalam hal pendirian Bioskop muncul Perda yang mengganjal karena terbit setelah semua izin terpenuhi

Kementerian Dalam negeri membenarkan bahwa masih terjadi beda penafsiran tentang gelanggang seni dengan bioskop, dengan keluarnya Peraturan Walikota nomor 31 tahun 2016 tentang pengatuan pendirian bioskop Monday, 24 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:35
Permasalahan ketenagakerjaan di salah satu Bisnis dari PT Maersk di Indonesia yaitu PT Damco Warehousing

Permasalahan ketenagakerjaan di salah satu Bisnis dari PT Maersk di Indonesia yaitu PT Damco Warehousing, menyebabkan aksi unjuk rasa berkepanjangan.

Terkait permasalahan Dispute PT Damco, sebagai berikut:
1. PT Damco Warehousing Indonesia (DWI), memiliki kontrak kerjasama dengan PT Tunas Baru Sejahtera (TBS), dengan Bpk H. Jahiri selaku direktur Utama. Hubungan kerjasama antara DWI dan TBS berlangsung sejak tahun 1998 hingga 2016.
2. Di bulan April 2016, Damco mengadakan tender terbuka dengan ada 3 perusahaan yang berminat untuk kerjasama (termasuk TBS). Di akhir tender, Damco memutuskan untuk menunjuk perusahaan lain untuk kerjasama kedepannya, dan kerjasama dengan TBS diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kontrak yang telah ditanda-tangani oleh Damco dan TBS.
3. Bpk. H. Jahiri selaku direktur TBS tidak menerima pengakhiran kerjasama tersebut dan meminta kompensasi kepada Damco atas pengabdiannya dengan total 3 milyar rupiah. Posisi dari Damco, tidak bisa mengabulkan karena angka tersebut tidak diatur didalam kontrak antara Damco dan TBS, serta mempersilakan Bpk. H. Jahiri menempuh jalur hukum apabila diperlukan.
4. Maka hingga hari ini, Bpk. H. Jahiri meminta dukungan dari sebuah serikat kerja dari luar Damco (KIKES) yang kebetulan kuat di area Cakung Cilincing, sebagai kuasanya untuk menuntut 3 milyar rupiah tersebut.
5. Dalam aksinya, KIKES melakukan hal-hal sebagai berikut:
• Demonstrasi/ unjuk rasa
• Blokade akses ke gudang
• Pembakaran ban
• Pelemparan sampah, baru dan botol ke area DWI
• Pendirian tenda perlawanan
• Pemerasan terhadap pengemudi truk pelanggan kami yang melakukan pengiriman barang
6. Sebagai tindakan sesuai koridor hukum, dari sisi DWI kami telah melakukan koordinasi ke pihak kepolisian (Polsek dan Polres), serta membuat laporan-laporan polisi resmi terkait dengan aksi-aksi diatas (kami lampirkan laporan polisi yang terakhir kami buat).
7. Koordinasi tersebut hingga saat ini telah dijalankan cukup baik, namun pendapat kami mungkin dapat lebih baik lagi mengingat aksi ini sudah berjalan selama 5 bulan (dari bulan Mei 2016) dan operasional kami masih sangat terganggu sehingga menyebabkan rasa tidak percaya akan investasi yang ada, baik dari internal Maersk Group sendiri maupun dari pelanggan-pelanggan kami yang berasal dari luar Indonesia. Informasi yang disampaikan kepada kami dari pelanggan-pelanggan kami tersebut, bahwa mereka akan mempertimbangkan secara serius akan kelangsungan investasi mereka di indonesia karena iklim usaha di Indonesia yang belum dapat memberikan kepastian.

Wednesday, 23 November, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:23
Permasalahan terkait PLTU Jawa 1 Cirebon Exp. 1x1000 MW (IPP)

1. Penyelesaian masalah pertanahan dan masalah sosial terkait ganti rugi tanah, bangunan, dan tanaman memerlukan dukungan semua pihak untuk penyelesaiannya.
2. Bank Indonesia diharapkan dapat memberi kompensasi kepada kontrak-kontrak bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan Financial Close.

Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:06
Lambannya pelayanan perijinan perusahaan paving (CV.Intikom) di Kabupaten Mojokerto

- Lambannya pelayanan perijinan perusahaan paving (CV.Intikom) di Kabupaten Mojokerto, yang di urus mulai tahun 2014 hingga sekarang belum kunjung selesai, apalagi dalam pengurusan ijin tersebut ada informasi pungutan liar dalam pengurusan keterangan penggunaan pemanfaatan tata ruang harus membayar 150 juta, tanpa ada bukti penerimaan tersebut masuk ke kas negara dan dalam pengurusan ijin prinsip pihak pejabat meminta lebih dari 1 milyar supaya IMB keluar.

- Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemdagri meningkatkan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian ijin. Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 22:00
PT. Gulf Mangan di Kupang

Pemda di Kota Kupang tidak memberikan ijin lokasi kepada PT Gulf Mangan Group

Monday, 21 November, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:59
Permasalahan terkait PLTA Upper Cisokan Pump Storage

1. Masalah timbul ketika ada pengajuan izin penambangan dari Pemda kepada 11 perusahaan di lahan HGB PLN (an. Indonesia Power) yang diperkirakan akan mengganggu pasokan bahan bangunan dalam pengerjaan proyek PLTU Upper Cisokan. 2. PLN sudah mendapatkan lahan pengganti dan pengukuran tanah pengganti telah selesai sejak Oktober 2015. 3. Hingga saat ini BPN Kantor Pertanahan Bandung Selatan belum mengeluarkan sertifikaat HGB-nya. 4. Sebagai perbandingan pada saat pembebasan lahan di Batang, setelah proses pengukuran tanah selesai, dalam jangka 1 minggu PLN sudah menerima sertifikat HGB.

1. Pada rapat awal BPN tidak hadir. 2. Menunggu tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Bandung Barat atas tidak dikeluarkannya HGB atas nama Indonesia Power. Tuesday, 2 May, 2017 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:57
Kriminalisasi dalam penyidikan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Bogorindo Cemerlang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi

Kriminalisasi dalam penyidikan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Bogorindo Cemerlang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi

Permasalahan sudah masuk ranah hukum dimana Pokja IV tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangusng di Pengadilan Tipikor Bandung. Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:46
Permasalahan terkait PLTA Jati Gede

1. Berakhirnya MoU antara Ditjen. SDA dan PT. PLN sejak tanggal 14 Desember 2014 mengakibatkan terhambatnya perizinan yang harus dikeluarkan Ditjen. SDA seperti Izin SIPPA, Persetujuan Desain Bendungan, Izin Konstruksi Bendungan, dan Izin SDA PLTA.

2. Sampai saat ini Ditjen SDA belum bersedia mengeluarkan izin dengan alasan kerjasama harus melalui mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI).

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu berpendapat tidak perlu ada MoU, mengingat pemanfaatan air untuk PLTA tidak termasuk kedalam ketegori pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). PLN cukup membayar tarif Biaya Jasa Pemanfaatan Sumber Daya Air (BJPSDA).

Ditjen. SDA menyatakan bahwa peraturan perundangan mengenai KSPI dalam waktu dekat akan segera diterbitkan. Monday, 24 April, 2017 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:45
SUTET 500 kV Pantai Utara Jawa dan SUTET 150 kV Tanjung Jati-Sayung (Total Tower 341)

1. Dalam RTRW beberapa Kabupaten/Kota belum mengakomodir rencana pembangunan SUTET 500 kV Pantai Utara
2. Warga yang sengaja menanam tanaman baru di bawah rencana transmisi SUTET 500 kV Tanjung Jati-Tx. Sudah keluar legal opinion dari kejaksaan tinggi Jawa Tengah yang intinya bahwa tanaman yang diganti hanya yang ditanam sebelum Penetapan Lokasi muncul.
3. Panjangnya proses administrasi dan negosiasi di lapangan atas pemanfaatan tanah instansi/kementerian yang mekanismenya diatur dalam perpres 27/2014 memerlukan adanya JUKLAK dan JUKNIS yang jelas.
4. Perlu adanya JUKLAK dan JUKNIS yang jelas terkait Perpres 4 Tahun 2016 Pasal 22 khususnya terkait pembuatan pertimbangan teknis (pentek) sebagai syarat terbitnya penetapan lokasi. Kondisi di lapangan penyelesaian penlok untuk 5-10 tower mencapai 2-3 bulan.
5. Banyak proyek transmisi dan gardu induk dihambat oleh oknum TNI/Polri yang melindungi pihak yang bersengketa dengan PLN dan ikut mengancam karyawan PLN.
6. Pelaksanaa pembebasan tanah Kas Desa oleh Gubernur masih memerlukan waktu yang cukup lama. UU No 2 Tahun 2012, sebagai dasar proses pelepasan hak tanah kas desa belum dipatuhi oleh Gubernur.
7. Apabila penyelesaian transmisi tidak berbarengan dengan penyelesaian pembangkit listrik maka PLN akan dikenakan denda sesuai kontrak dengan IPP yaitu sebesar Rp 27 triliun/tahun.

Monday, 10 April, 2017 Diterima : Sedang Ditangani 25/10/2016 - 21:44
Permasalahan PT Yee Sang Mining terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

1. PT Yee Sang Mining melalui beberapa suratnya kepada Bapak Wakil Presiden RI berkeinginan untuk membangun kawasan industri yang terintegrasi yaitu dengan membangun produksi tungku dan peleburan (Blast Furnace dan Smelter) serta pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk operasionalnya. 2. Untuk memberikan pasokan bahan baku perusahaan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin berinvestasi di 4 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kalimantan Tengah seluas 400 ribu ha. 3. Perusahaan menginginkan agar mendapat prioritas utama dalam lelang WIUP mengingat perannya sebagai inisiator di blok tersebut. 4. Saat ini perizinan untuk pembangunan smelter telah dikeluarkan BKPM, dan untuk izin WIUP masih harus menunggu proses lelang yang pelaksanaannya masih menunggu dikeluarkannya Permen ESDM. 5. Penciutan wilayah yang diajukan izin eksplorasi

Menteri ESDM mengimplementasikan Permen ESDM No. 25 tahun 2016 khususnya berkaitan dengan penetapan WIUP. Menteri ESDM mempercepat penerbitan Permen ESDM tentang nilai kompensasi untuk penentuan harga dasar lelang wilayah Monday, 27 February, 2017 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:40
PLTU IPP Batang, 2 x 1000 MW

1. Jalur evakuasi daya eksisting tidak mencukupi untuk menampung daya keluaran pembangkit.
2. Bank Indonesia diharapkan dapat memberi kompensasi kepada kontrak-kontrak bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan Financial Close

Tuesday, 25 October, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:37
Permasalahan hukum antara PT. Kodeco dengan PT. Mandiri Madura Barat terhadap Ikatan Kerjasama (Partisipasi Intrest) atau pengalihan 10% biaya pengeboran minyak (West Madura Offshore) di Lepas Pantai Utara Madura.

Permasalahan adalah kepemilikan saham PT Kodeco sebesar 10% dalam konsorsium West Madura Offshore Production Sharing Contract. PT Kodeco berjanji memberikan saham 10% tersebut kepada PT Mandiri Madura Barat (MMB) dengan syarat uang muka sebesar USD 61 juta. Dari nilai USD 61 Juta tersebut, MMB telah menyetor sebesar USD 6.140.000. setelah dilakukan penyetoran dan tanda tangan kontrak antara MMB dan Kodeco, pada tanggal 28 Maret 2014, Korea National Oil Corporation (KNOC) melakukan somasi kepada MMB dan Kodeco, menerangkan bahwa Kodeco memiliki hutang kepada KNOC dan menjanjikan sharing kepemilikan atau hasil usaha dari sharing kepemilikan di konsorsium West Madura Offshore Production Sharing Contract. Dalam penandatanganan perjanjian antara Kodeco dan MMB, Kodeco tidak menerangkan kewajiban hutang mereka kepada MMB, sehingga keputusan bisnis yang dilakukan oleh MMB menjadi merugikan untuk MMB. MMB melaporkan 3 direksi Kodeco kepada Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang.

1. Bareskrim sudah menerima surat dari MMB dan menindaklanjutinya. 2. Proses hukum sudah berjalan dan telah dilakukan pencekalan terhadap manajemen Kodeko. 3. Bareskrim juga telah menyita Asset Kodeko yang ada dalam sejumlah rekening. 4. Kedubes Korea merasa pertemuan yang difasilitasi Pokja IV cukup baik dan mendorong Kodeko untuk segera menyelesaikan kewajibannya sehingga pencekalan dapat ditarik dan dapat terus melakukan kerjasama investasi ke depan. Friday, 23 December, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 21:02
Pengenaan BPT kepada Chevron terkait transaksi Pengalihan PI yang dilakukan tahun 2011

Chevron melakukan pengalihan Participating Interest kepada Sinopec pada tahun 2011. Ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku saat itu adalah mengacu pada PP No.79 tahun 2010, dimana di dalamnya tidak mengatur tentang BPT terkait dengan pengalihan Participating Interest. Pada akhir tahun 2011, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan / PMK No.257 tahun 2011 yang di dalamnya mengatur tentang BPT bagi penghasilan lain di luar kontrak kerjasama Migas. Pada tahun 2012, Chevron telah menanyakan persoalan ini ke KPP Migas, dan telah dijawab melalui surat bahwa, Chevron tidak terhutang terhadap pajak dari penghasilan yang didapatkan dari transaksi pengalihan Participating Interest tahun 2011, karena aturan tersebut juga mengatur bahwa diberlakukan terhadap transaksi yang dimulai sejak 1 januari 2012 (sejak PMK tersebut berlaku). Namun pada oktober 2015, KPP Migas mengeluarkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) terkait BPT penghasilan dari transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakpastian dalam berinvestasi di Indonesia.

1. Chevron menganggap semua beban untang terhadap pajak dari penghasilan yang didapatkan dari transaksi pengalihan Participating Interest tahun 2011 sesuai dengan informasi KPP Migas. 2. Pada oktober 2015, KPP Migas mengeluarkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) terkait BPT penghasilan dari transaksi tersebut. 3. Dalam penyelesaian kasus ini Chevron tidak ingin penyelesaian kasus melalui Pengadilan Pajak, karena akan merugikan perusahaan baik itu menang atau kalah. Wednesday, 9 November, 2016 Diterima : Tuntas 25/10/2016 - 13:20
Lambatnya penerbitan HGU yang diajukan oleh PT.Mina Seram Lestari di Maluku.

PT. Mina Seram Lestari, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan (budidaya tambak udang) di Seram, Maluku. Tambak udang PT.Mina Seram Lestari telah mendapat pengakuan sebagai sentra budidaya udang dengan baik melalui sertifikat penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan predikat sangat baik (excellent). Untuk mendukung perkembangan usaha yang padat modal dan padat karya, PT. Mina Seram Lestari merencanakan untuk memperluas lahan usaha tambak dengan target 1000Ha sampai dengan 2020. Sejak februari 2015, PT.Mina Seram Lestari telah mengajukan kembali permohonan HGU (proses sebelumnya dilakukan pada tahun 1996) seluas 679 Ha, di atas areal seluas 7000 Ha yang telah dilepaskan dari masyarakat adat. Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari Badan Pertanahan Nasional tentang kemajuan dari proses pengajuan HGU tersebut.

PT. MSL - Pengulangan penjelasan sesuai surat yang telah dikirimkan ke Pokja IV melalui Menko Kemaritiman. - Fasilitas kegiatan industri tambak udang PT.MSL telah terbangun sejak tahun 1996. - Dalam perjalanan usahanya, mengalami berbagai hambatan, baik krisis moneter, maupun konflik horisontal/ konflik sosial di maluku pada akhir 90an hingga awal 2000an. - PT.MSL telah menyiapkan tanah yang telah dilepaskan dari masyarakat pada tahun 1995. Pengajuan HGU pernah diajukan pada tahun 1996, namun tidak selesai karena ada konflik horisontal saat itu. Sejak awal 2015, diajukan kembali, namun tak kunjung selesai. - Proses saat ini terbentur dengan peraturan menteri ATR/Ka BPN yang baru (tahun 2015), yang membatasi luasan untuk tambak hanya sebesar 200 Ha, sementara yang diajukan adalah 679 Ha. - Selama ini koordinasi antara BPN Pusat dan Kanwil BPN provinsi, belum melibatkan perusahaan. - Dalam pengembangan usahanya, selama ini telah berkoordinasi dengan KADIN. - Pemutaran video tentang keadaan di PT.MSL Seram saat ini. BPN - Permasalahan yang terjadi memang terkait dengan regulasi yang ada saat ini, yaitu Peraturan Menteri tahun 2015 tentang Ijin Lokasi. - Sejarahnya, dulu ada paket oktober 1993, terkait dengan ijin lokasi, dimana pengajuan ijin lokasi, tdk ada pembatasan. Kebijakan tersebut dulu dikeluarkan untuk menarik investor. Fakta yang terjadi saat itu, banyak pemilik ijin lokasi yang tidak melakukan perolehan tanah, sehingga sejak tahun 1999 mulai dibatasi. - Pada tahun 2015, kembali dikelurkan Peraturan Menteri terkait dengan ijin lokasi yang membatasi untuk usaha tambah, hanya sebesar 200 Ha. - Perolehan tanah memang telah dilaksanakan sejak tahun 1994, namun pengajuan HGU baru diajukan kembali pada tahun 2015 - Terkait hal ini ,sudah dipanelkan oleh tim dari BPN, dengan kesimpulannya, “akan dikecualikan”. Namun demikian, terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap dampak bagi masyarakat, yang meliputi dampak sosial, ekonomi, dll. Hasil panel telah diputuskan mei tahun 2016. - Saat ini perlu dilakukan oleh kantor wilayah, dan BPN pusat masih melakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Prov. Maluku Wakil Ketua Pokja IV - Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh BPN untuk menindak lanjuti permasalahan ini? - Diharapkan kepada PT.MSL agar berkomunikasi aktif dengan BPN pusat dan Kanwil BPN Provinsi untuk memonitor progress dari pengajuan HGU. - Masalah ini akan dibahas kembali pada bulan depan. Thursday, 20 July, 2017 Diterima : Tuntas 17/08/2016 - 17:53
Penyidikan terhadap pengembang kawasan Industri Ngoro, PT.Intiland Sejahtera

Permasalahan yang melibatkan PT.Intiland Sejahtera(IS) , terkait dengan kegiatan cut and fill (pematangan tanah) namun juga dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan (galian C) karena terjadi di wilayah yang tumpang tindih dengan wilayah IUP PT. Geolava Manunggal Teknik Utama (GMTU).

Tanggapan BARESKRIM (9 agustus 2016) Pembahasan masih dalam proses, semoga tidak melewati target waktu yang telah ditentukan. Monday, 8 August, 2016 Diterima : Tuntas 19/07/2016 - 07:03
Gangguan terhadap kegiatan hauling PT. Anzawara Satria

Laporan Penyetopan Jalan untuk kegiatan hauling Batubara PT.Anzawara Satria di Kab.Tanah Bumbu, Kalsel. Pelapor menyampaikan, bahwa kegiatan produksi batubara terganggu oleh adanya penghentian dari sekelompok orang yang melakukan pemerasan, namun aparat keamanan tidak melakukan penindakan.

Monday, 6 June, 2016 Diterima : Tuntas 18/07/2016 - 18:15
Sengketa PT.BHP dan PT.Adaro Energy

Sengketa antara BHP Billiton dengan PT.Adaro Indonesia, terkait dengan permasalahan Laporan tentang Pemalsuan dan Pencucian Uang. Dalam hal ini melibatkan kerjasama kedua pihak dalam kegiatan pertambangan di Julai Coal , Kalimantan Tengah.

Monday, 6 June, 2016 Diterima : Tuntas 18/07/2016 - 17:54
Aturan Label Nutrisi Baru dari Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menerbitkan Final Rule mengenai New Nutrition Label Regulations untuk produk makanan dan minuman (mamin) yang beredar di AS. Efektif berlaku 26 Juli 2016. Compliance Date untuk peraturan ini terbagi 2 (dua) yaitu: a. 26 Juli 2018 untuk perusahaan dengan penjualan tahunan bernilai US$ 10 juta atau lebih; b. 26 Juli 2019 untuk perusahaan dengan penjualan tahunan di bawah US$ 10 juta

Kemenperin berpendapat: 1. Perlu kajian terhadap dampaknya dalam industri makan minum dan terhadap biaya produksi 2. Mensosialisasikan aturan yang diberlakukan Pemerintah AS kepada pelaku usaha terkait Friday, 15 July, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:54
Aturan Produk Tuna dari Amerika Serikat

Mulai tanggal 22 Maret 2016, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan Interim Final Rule (IFR): Enhanced Document Requirements and Captain Training Courses to Support use of the Dolphin Safe Label on Tuna Products, yang berisi mengenai penambahan ketentuan untuk memastikan produk tuna yang diekspor ke AS harus memiliki dokumen pendukung yang memenuhi kriteria dolphin-safe.
Ketentuan aturan Dolphin Protection Consumer Information Act (DPCIA):
a. National Marine Fisheries Services (NMFS) berwenang meminta persyaratan sertifikasi dan dokumen yaitu:
b. Mewajibkan adanya pernyataan tertulis dari Kapten Kapal bahwa penangkapan produk tuna tidak menggunakan pukat cincin atau alat penangkap ikan lainnya yang secara sengaja disebar/digunakan untuk mengepung lumba-lumba selama penangkapan tuna dan tidak ada lumba- lumba terbunuh dalam proses penangkapan
c. Kapten kapal harus mengikuti pelatihan NMFS Tuna Tracking and Verification Program (TTVP)

Monday, 24 October, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:53
Tingginya Bea Masuk Ikan Tuna Kaleng

Daya saing:
Salah satu negara tujuan utama dari ekspor produk ikan tuna kaleng Indonesia, adalah Jepang, tetapi bea masuk produk ikan tuna kaleng dari Indonesia ke Jepang tertinggi dibanding negara ASEAN (7,2% untuk yellow fin dan 6,4% untuk cakalang) lainnya, seperti Thailand (0%) dan Philipina (0%).

1. Perlu segera dilakukan pertemuan antara Deputi Bidkoordinator Kerjasama Internasionak Kemenko Perekomonian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Badan Kebijakan Fiskal 1. Kemenkeu untuk melakukan kajian atas Tarif Bea Masuk Ikan Tuna ke Jepang. 2. Kemenko. Maritim akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Jepang. 3. Deputi Bidkoordinator Kerjasama Internasional Kemenko Perekomonian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu juga harus melakukan kajian Tarif Bea Masuk ke Amerika dan jepang sebagai Perbandingan. Tuesday, 31 October, 2017 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:44
Isu perusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri PT. Kahatex dan perusahaan lainnya di wilayah Prov. Jabar

Putusan penundaan ijin Surat Ijin Pembuangan Limbah Cair (SIPLC) atas nama PT Kahatex, PT Insan Sandang, dan PT Five Star Textile yang dikeluarkan Bupati Sumedang oleh PTUN Bandung.
Akibatnya dari sengketa tersebut mengancam keberlangsungan
puluhan ribu pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

Benar bahwa aktifitas perusahaan telah menimbulkan limbah industri yang merugikan lingkungan masyarakat. Tanggapan BLHD Prov. Jawa Barat : Sudah dilakukan rapat koordinasi sebanyak 5 (lima) kali. Namun memang kasus ini sudah lama tidak terselesaikan. Perencanaan selanjutnya adalah membuat perjanjian dengan semua perusahaan dan juga akan dilengkapi dengan rencana kerja agar segala kerugian yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Kunci penyelesaian ini sebenarnya ada pada perusahaan, oleh karenanya nanti akan diundang kembali perusahan-perusahaan tersebut untuk pembahasan lebih lanjut. Perusahaan mengatakan bahwa mereka telah siap untuk mengelola limbah secara transparan, namun data-data yang diterima oleh BLHD mengatakan sebaliknya. Dari sisi penegakan hukum sudah dibantu oleh Polda Jawa Barat dan Tim Satgas untuk menyelesaikan permasalahan ini Tanggapan Ketua Pokja IV: Permasalahan ini bisa dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporkan update dari penyelesaian kasus ini. Cari solusi yang dapat menyelesaikan seluruh masalah dan jangan menimbulkan masalah lain. Tanggapan Sekretaris Pokja IV: Bila membutuhkan bantuan hukum silahkan koordinasikan dengan BARESKRIM. Agar ada monitoring dalam penyelesaian ini, maka ditetapkan target waktu yaitu 19 Agustus 2016 sudah harus ada laporan hasil rapat dari BLHD Prov. Jawa Barat. Monday, 31 October, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 07:26
Peran Ganda Pelindo III Tanjung Mas

Adanya peran ganda yang dilakukan oleh PT. Pelindo III Cabang Tanjung Mas, Semarang selaku OP dan juga pelaku usaha bongkar muat, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang berdampak pada perusahaan bongkar muat lokal/swasta mengalami penurunan daya saing.

Wednesday, 19 October, 2016 Diterima : Tuntas 30/06/2016 - 06:47
Data Base Lahan Tidak Sinkron

Permasalahan data base lahan yang tidak sinkron antar K/L dan SKPD yang menyebabkan kesulitan dalam perizinan perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah melalui Paket Kebijakan VIII telah mengeluarkan kebijakan One Map Policy yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial, dengan skala 1:50.000, yang mengintegrasikan semua peta-peta yg dikeluarkan sektor. Friday, 28 October, 2016 Diterima : Tuntas 29/06/2016 - 23:21
Mekanisme Pengalihan Fungsi Hutan Lindung

Agar ada mekanisme pengalihan fungsi hutan lindung yang lebih mudah, karena pembangunan daerah terbentur kawasan hutan lindung.

Penataan kawasan telah diatur dalam RTRW, sehingga harus menyesuaikan RTRW. Wednesday, 19 October, 2016 Diterima : Tuntas 29/06/2016 - 23:19
Pengawasan Keamanan Pangan Impor Kompleks Akibatkan Beban Biaya Tinggi

Beban Birokrasi :
Permentan No. 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT): Beberapa laboratorium terutama di negara Afrika (Pantai Gading, Ghana, Kamerun, Kongo) belum mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Indonesia (baru satu laboratorium di China yang sudah mendapat pengakuan) dan juga belum teregistrasi di Barantan. Hal ini berpotensi terhambatnya ketersediaan barang di pasar (terutama industri makanan dan minuman) dan menyebabkan beban biaya yang tinggi. Di lain pihak, perusahaan yang mengimpor PSAT harus disertai dengan prior notice dari negara yang telah diakui, dan sertifikat hasil uji (COA) dari laboratorium yang telah teregistrasi, sementara itu dirasakan kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan tersebut.

Atas usulan GAPMI, Kementan mengusulkan: 1. Pengecualian dan kemudahan terhadap shipment yang telah dan akan tiba di pelabuhan dengan mekanisme tes di Indonesia. 2. Menerapkan periode transisi tambahan selama 6 bulan, untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan makanan dan minuman melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut. Wednesday, 5 October, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 23:15
Pelaporan e-faktur Akibatkan Beban Administrasi

Birokrasi :
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2014 tentang Tata cara Pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik mewajibkan perusahaan mengeluarkan commercial invoice dan e- faktur untuk melakukan penagihan. Hal ini menimbulkan beban administrasi sedangkan di negara lain hanya menggunakan invoice saja.

Tanggapan Ditjen Pajak, Kemenkeu: Sudah dilakukan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk dilakukan pembahasan dan penjelasan latar belakang permasalahan. Ditjen Pajak akan mengundang kembali semua pihak untuk meminta penjelasan kembali apa sebenarnya permasalahannya dan akan dicarikan solusi secepatnya. Tanggapan Ketua Pokja IV: Diberikan target waktu sampai dengan 19 Agutstus 2016 dan semua permasalahan harus sudah tuntas dan tidak boleh ada keluhan lagi. Laporkan semua hasil kepada Pokja IV. Friday, 19 August, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 23:05
Pengurusan Surat Bebas PPN Tidak Efektif

Beban Birokrasi :
Berdasarkan PP No. 69/2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN dan PMK No. 193/PMK.03/2015:
Proses pengurusan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN dan Rencana Kegiatan Impor dan Perolehan (RKIP) sangat membebani dari segi waktu, dan birokrasi pelaporan triwulanan serta tata cara permohonan dan pelaporan kepada KPP dimana perusahaan terdaftar.

Meninjau kembali PMK No. 193/PMK.03/2016 Wednesday, 7 September, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 22:53
UMK Tinggi Gerus Daya Saing Industri di Jawa Timur

Adanya ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal, maka dampaknya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur jauh lebih tinggi dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga daya saing pengusaha di Jawa Timur tergerus. Selain itu UMK di Kabupaten yang merupakan sentra industri seperti Kabupaten Sidoarjo jauh lebih tinggi dari Kabupaten lainnya.

Asosiasi Tenun Plastik - Permasalahan yang disampaikan sebenarnya adalah adanya penambahan upah yang terjadi di Jawa Timur, untuk 4 kabupaten dan satu kotamadya (Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya dan Mojokerto) - Penambahan diberikan kepada PMA sebesar 9 %, perusahaan yang sudag Tbk/go public sebesar 7 %, dan PMDN biasa sebesar 5% - Pergub yang dikeluarkan dianggap bermasalah, karena ditetapkan berdasarkan sektor permodalan, bukan per sektor usaha - Dampak kenaikan tersebut, sangat menyulitkan pengusaha. Kemen Perindustrian - Memang selama ini, seringkali tdk terjadi kesepakatan antara pengupah dengan pekerja. Masing-masing akan bertahan dengan pandangan masing-masing. Pekerja tentu menginginkan upah setinggi mungkin, di sisi lain, pengusaha menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. - Terkait hal ini, memang seringkali disikapi dengan kesewenang-wenangan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan upah. Wakil Ketua Pojka IV - Apakah selama ini asosiasi dilibatkan dalam diskusi sebelum penentuan upah minimum? - Adakah mekanisme koreksi yang bisa dikenakan jika dianggap bahwa pemda menyalah gunakan wewenang? Kemenaker - Sesuai aturan perundangan yang berlaku, mengenai pengupahan, memang boleh diatur oleh daerah. Seandainya ada daerah yg lbh “kaya” diperbolehkan untuk menaikkan upah di daerahnya - Jika ada usaha yg dianggap lebih unggul, bisa menentukan upah minimum sektor. - Sebelum dilakukan, akan dilakukan pengkajian oleh dewan pakar, yang terdiri dari asosiasi pengusaha, pakar ekonomi dan pakar hukum. - Yang menentukan kenaikan upahnya kemudian adalah dari asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang ada. (setelah dilakukan kajian jika ada usaha yang “unggul”) Hal ini, masuk ke dalam kebijakna nasional, dan kewenangan seorang Gubernur, hanya meng-skk kan semata (bukan menetukan sendiri angka/besaran upah minimum) - mekanisme yang ada/tersedia untuk menyikapi jika ketentuan dilanggar berada dalam domain Kementerian Dalam Negeri. - Diperlukan segera, penetapan UMP, yang dapat dijadikan sebagai baseline dalam pengupahan di Provinsi Jawa Timur. - Kewenangan dan mekanisme berada di Kemendagri untuk memberikan sanksi. - Jawa timur sd saat ini belum menetapkan UM provinsi. Yang sudah ditetapkan adalah UM kabupaten/kota. Hal ini, sepengetahuan perwakilan Kemendagri, disebabkan adanya disparitas antara daerah usaha yang satu dengan usaha yang lainnya. - Yang perlu dilakukan adalah agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera tentukan UMP - Sebelum menetapkan harus ada masukan dari serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. - Daerah lain yang belum menetapkan UMP adalah Jawa Tengah dan DIY Monday, 12 September, 2016 Diterima : Sedang Ditangani 29/06/2016 - 15:18

Pages

Subscribe to Front page feed