Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Permasalahan Pengurusan Perijinan yang disampaikan oleh PT Metro Pearl Indonesia

PT Metro Pearl Indonesia sudah melakukan rencana investasi pembelian tanah dengan pihak Pemda Garud pada tahun 2014 dan dinyatakan disetujui/diperbolehkan secara teknis oleh Pemda Kab. Garut, kemudian berdasarkan Surat dari bapak Bupati Garut dengan nomor 582/2605/BPMPT tanggal 15 Oktober 2015 untuk melakukan pengurusan perijinan terkait pembangunan investasi, akan tetapi perijinan tidak terealisasi.
Setelah hampir 3 tahun, pada tanggal 20 September 2017 kami diundang oleh Pemda Garut dalam rangka Expose Ulang rencana investasi bersama seluruh Dinas kemudian diarahkan untuk melakukan pengurusan perijinan ulang pembangunan investasi dengan merubah skala industri besar menjadi industri menengah, serta telah melengkapi beberapa rekomendasi dari beberapa dinas. Dan setelah persyaratan perijinan yang telah dilengkapi diserahkan kepada BPMPT Kab. Garut pada tanggal 12 September 2017. Namun sampai saat ini perijinan tersebut belum terealisasi

Monday, 22 October, 2018 abraham
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Donggi Senoro LNG

DSLNG yang berstatus PMA adalah perusahaan patungan antara perusahaan nasional (Pertamina dan Medo) dengan investor asing (Mitsubishi dan Kogas) yang bergerak di bidang usaha pencairan gas alam (liquid natural gas-LNG)

DSNG telah melakukan pembebasan lahan untuk proyek kilang LNGnya pada tahun 2008 dan sejak tahun 2012 telah memperoleh 39 buah sertifikat HGB dan nama PT Donggi Senoro LNG yang diterbitkan oleh Kantah kab. Banggai dengan total luas lahan 320 Ha.

Tahun 2015 Sdr Jamin Mokodompit mengklaim lahan tersebut dengan dasar 2 SHM Prona atas nama ybs namun tidak dapat menunjukkan lokasi tanah tsb seluas 2,7 HA. Selanjutnya Jamin Mokodompit melaporkan Sdr. bara Api sebagai pihak yang diduga secara tidak sah telah melepskan tanah dan menerima ganti rugi dari DSLNG dan divonis bersalah oleh PN Luwuk

Pada saat proses pembebasan lahan oleh DSLNG sampai dengan penerbitan 39 buah SHGB oleh Kantah Banggai (2008-2012) tidak pernah ada informasi bahwa di area tersebut telah terbit SHM Prona sebagai SHGB an DSLNG telah sesuai prosedur dan dokumen diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang

Tuesday, 24 July, 2018 wibowoaji
Permasalahan Keberatan Pembayaran Nilai Pabean PT TC Subaru

Permasalahan yang disampaikan oleh PT TC Subaru terkait permasalahan yang timbul dari SPKTNP-224/Bc.6/2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)

PT TC Subaru merupakan PMA yang melakukan imor kendaraan roda empat dan suku cadangnya dan telah menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB), pembayaran Bea Masuk, PPN, PPNBM, dan PPh 22 sesuai dengan PIB

Tahun 2014 dilakukan Compliance Audit dan Auditor dari Dirtjen Bea dan Cukai menyatakan bahwa dari hasil audit terdapat ketidaksesuaian antara nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB dengan pengakuan hutang pada pembukuan perusahan. Terdapat indikasi kesalahan pemberitahuan nilai pabean/nilai transaksi sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang harus ditanggung Auditor sebagai akibat kesalahan pemberitahuan nilai pabean/nilai transaksi sebesar Rp 1.501.763.195.000

PT. TC Subaru telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena perusahaan tidak menyetor dana 50 % sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak

Wednesday, 4 July, 2018 wibowoaji
Permasalahan Perizinan Bidang Usaha Penampungan, Penjernihan, dan Pengambilan Air Laut PT Berkat Air Laut

PT Berkat Air Laut terkait perizinan bidang usaha penampungan, penjernihan, dan pengambilan air laut untuk suplai kebutuhan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara

##Hasil Rapat 9 Mei 2018## 1. Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha Kementerian Kelautan dan Perikanan memfasilitasi penyelesaian seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruan laut dengan melibatkan Kementerian PUPR, BKPM, Satgas Prov. NTB, Satgas Kab. Lombok Utara 2. Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Prov. NTB memfasilitasi PT. Berkat Air Laut untuk melengkapi persyaratan yang diperluka terkait perizinan bidang usaha penampungan, penjernihan dan pengambilan air laut di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kab. Lombok Utara 3. Kabareskrim Polri: a) Mengawasi penanganan terhadap barang sitaan (pengelolaan air milik PT Berkat Air Laut), b) Menyelidiki terjadinya persaingan tidak sehat terhadap usaha pengelolaan air laut ke air tawar di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kab. Lombok Utara, Prov. NTB ##Hasil Rapat 4 Juli 2018## 1. Sekjen KKP meminta perpanjangan waktu selama 1 (satu) minggu untuk menindaklanjuti rekomendasi Pokja IV tanggal 9 Mei 2018 sekaligut mengakomodasi permasalahan ijin Pengelolaan Perairan di WP3K sebagaimana yang disampaikan Sekda Prov. NTB, dan hasilnya akan dilaporkan kepada Ketua Pokaj IV c.q Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam selaku Sekretaris Pokja IV, paling lama pada tanggal 12 Juli 2018 2. Sekda Prov. NTB sudah melaksanakan rekomendasi tanggal 9 Mei 2018 namun masih menunggu Ijin Pengelolaan Perairan di WP3K dari KKP 3. Kabareskrim Polri sudah melakukan penyelidikan kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat terhadap usaha pengelolaan air laut ke air tawar di Gili Trawangan dan Gili meno, Kab Lombok Utara, Prov. NTB Wednesday, 4 July, 2018 orri
Permohonan Penyelesaian Masalah Perizinan, Rencana Investasi PT Prima Sarana Persada

PT Prima Sarana Persada, bergerak dalam bidang investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM), dimana saat ini perusahaan kami sedag merencanakan untuk melakukan investasi PLTA dengan kapasitas 2x 15.000 Kv, (30 MW) yang berlokasi di Desa Kebon Jati, Kecamatan Koto Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
Namun dalam pengurusan perizinan atas rencana investasi ini perusahaan mendapatkan kendala, dikarenakan adanya penerbitan izin Prinsip Baru kepada PT Energi Bayu Kencana oleh Gubernur Sumatera Selatan (Bapak Alex Nurdin) dengan Surat Nomor : 671/235/Distamben/2016, tanggal 10 Agustus 2016

Tuesday, 3 July, 2018 orri
Permasalahan Kendala Proses Perijinan Perkeretaapian Khusus dari PT Dizamatra Powerindo yang bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia

PT Dizamatra Powerindo telah memiliki kontrak dengan PT PLN (Persero) untuk memasok batu bara sebesar 500.000 ton/tahun.
PT Dizamatra Powrindo c.q PT Priamanaya Transportasi berencana menaikkan pasokan menjadi 10 juta ton/tahun dengan angkutan batubara point to point (perkeretaapian khusus) yang terkoneksi dengan jalur perkereaapian nasional.
Tahapan perizian perkerataapian khusus:
-Izin Prinsip pembangunan perkeretaapian khusus= sudah ada
-Izin penetapan trase perkerataapian khusus= sudah ada
-Perjanjian interkoneksi dengan penyelenggaraan perkeretaapian umum yaitu PT KAI(sampai saat ini belum ditandatangani oleh PT KAI
- Izin Interkoneksi, Izin pembangunan dan Izin operasi setelah perjanjian interkoneksi di tandatangani oleh PT KAI
Perundingan dilakukan sejak tahun 2015 namun sampai saat ini belum menemui kesepakatan

##Hasil Rapat Pokja IV 30 Mei 2018## 1. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melaksanakan: a). bersama dengan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, Kantah Kab. Lahat, PT KAI, Biro Hukum Kementerian BUMN, PT Dizamatra Powerindo, dan Pokja IV Satgas melakukan pengukuran tanah/aset milik PT. KAI di Stasiun Serdang; b). mengkaji draft perjanjian antara PT KAI dengan PT Dizamatra Powerindo dengan mempertimbangkan pemberlakuan Permenhub Nomor 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badang Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum sehingga: -) tanah/aset milik PT KAI dimungkinkan untuk tetap menjadi milik PT KAI walaupun masa perjanjian konsesi telah berakhir; -) pasca berakhirnya perjanjian konsesi maka prasarana pokok yang dibangun diatas tanah/aset milik PT KAI akan diberikan kepada negara namun selanjutnya dilakukan hibah aset oleh Kementerian Perhubungan (Negara) kepada PT KAI, dengan mekanisme yang dituangkan dalam perjanjian antara PT KAI dengan Kementerian Perhubungan 2. Kakanwil BPN Prov. Sumatera Selatan dan Kepala Kantah Kab. Lahat melakukan pengukuran ulang tanah milik PT KAI di wilayah Stasiun Serdang 3. Pokja IV Satgas memonitor pelaksanaan pengukuran tanah/aset milik PT KAI di Stasiun Serdang, dan perjanjian kerjasama angkutan batu bara antara PT Dizamatra Powerindo dengan PT KAI ##Hasil Monitoring dan Evaluasi Pokja IV 5 Juli 2018## Setelah dilakukan tinjauan lapangan diketahui bahwa tidak ada aset negara yang terkena dampak, semua merupakan aset PT KAI yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh DIrektur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Bagian Keuangan Sesditjen Perkeretaapian, PT KAI, dan PT Dizamatra Powerindo dan Pokja IV ##Hasil Rapat Pokja IV 10 Juli 2018## 1. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memfasilitasi pertemuan dengan PT KAI (Persero) dan PT Dizamatra Powerindo untuk; a). mempercepat perjanjian interkoneksi; b). membahas studi kelayakan dengan skenario moderat 2. PT Dizamatra Powerindo melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk diserahkan kepada BKPM Tuesday, 3 July, 2018 galih
Penyelesaian Sisa Pembayaran Lahan Masyarakat Kab. Tabalong yang belum dibayarkan oleh PT Adaro Indonesia

Tuntutan sebagian warga masyarakat di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan kepada PT Adaro Indonesia agar membayar sisa pembayaran lahan sebesar 350 H yang sampai saat ini belum dilunasi, dengan alasan sisa lahan masyarakat masuk dalam HGU PT. Adaro Indonesia.

Pada tahun 1992, PT Cakung Permata Nusa diberikan ijin oleh Gubernur Kalsel untuk menggunakan lahan peternakan eks ADB Kabupaten Tabalong, untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit.
Permasalahn timbul setelah PT CPN di take over oleh PT Alam Tri Abadi, anak perusahaan PT Adaro Indonesia, yang kemudian mengklaim bahwa sebagian tanah masyarakat Tabalong seluas 450 Ha masuk dalam HGU perusahaan dan telah dilakukan ganti rugi/pembebasan

Beberapa Masyarakat keberatan dengan klaim perusahaan karena pada saat PT CPN beroperasi, lahan tersebut tidak dimasukkan dalam HGU PT CPN dan masyarakat tidak pernah menguasakan tanah/lahan tersebut kepada Tim 7/Tim Wasdal yang menangani tali asih dari perusahaan.

Thursday, 28 June, 2018 orri
Permintaan Audiensi Permasalahan Untuk Melanjutkan Disposisi Kemensesneg atas Permohonan Groundbreaking PT Karya Citra Nusantara

Dasar:
1. Berita Acara Rapat Koordinasi di Kementerian Perhubungan perihal Klarifikasi PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) Atas Surat Menteri BUMN tanggal No. S-36/MBU/02/2017 tanggl 23 Februari 2017
2. Rekomendasi Kemenkopolhukam kepada Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta No.B.202/Menko/Polhukam/HK.04.04.1/11/2017 tanggal 3 November 2017 tentang permasalahan Hukum atas kelanjutan usaha BUP PT Karya Citra Nusantara di Marunda Jakarta
3. Surat Disposisi Kementerian Sekretariat Negara No. B.4608/Kemensetneg/D-2/SR.02/09/2017 tanggal 19 September 2017 perkembangan tindaklanjut atas Surat PT KTU No. 001/S-PIMP/KTU-RI.1/III/2017 Mengenai klarifikasi Surat Menteri BUMN No. S-136/MBU/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 kepada Presiden RI, atas permohonan dari Direktur Utama PT KTU untuk melakukan groundbreaking Dermaga PIER II dan III PT KCN di Kawasan Marunda Jakarta, untuk kiranya mendapat penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Persidangan Perbuatan melawan hukum yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan penggugat PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), tergugat 1 PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan Kementerian Perhubungan Cq KSOP kelas V Marunda sebagai Tergugat II dan PT karya Tekhnik Utama (KTU) sebaga turut Tergugat

Saat ini PT KBN selaku pemegang saham minoritas di PT KCN telah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP V Marunda sebagai Tergugat II dan PT KCN sebagai Tergugat I atas gugatan didasari perjanjian konsesi yang kami jalankan sesuai undang-undang sesuai Undang-Undang sebagai konsekuensi izin BUP yang kami dapat dari Kementerian Perhubungan

##Hasi Rapat 17 Juli 2018## 1. Permasalahan hukum yang terjadi di antara PT. KBN dan PT. KCN tidak boleh menghambat Pembangunan Proyek Strategi Nasional (Pier 2 dan Pier 3) 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kemungkinan terjadinya kerugian negara dengan adanya perjanjian pembentukan perusahaan patungan (joint venture company) antara PT KBN dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) yang membentuk badan usaha PT KCN dalam pembangunan pelabuhan umum di Tanjung Priok 3. Gubernur DKI Jakarta melaksanakan rekomendasi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Umum Tanjung Priok sesuai No. Al.001/24/0/OP.TPK.18 tgl 26 Juni 2018 4. Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN memberikan penjelasan terkait batas wilayah Kawasan berikat Nusantara sebagaimana yang diatur dalam Kepres No. 11 tahun 1992 kepada para pihak, dan melaporkan proses pengajuan HPL oleh KSOP kepada pokja IV 5. Kabareskrim/Kapolda Metro Jaya: a). Segera menntaskan penanganan kasus nomor: LP/251/II/2018/Bareskrim, tanggal 19 Februari, dan LP/2410/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 2 Mei 2018; b). Memberikan jaminan keamanan kelanjutan pembangunan Pier 2 dan Pier 3 terminal umum PT KCN 6. Dirut PT KCN dan Dirut PT KBN masing-masing membuat proposal penyelesaian permasalahan sehingga tidak menghambat pembangunan Pier 2 dan Pier 3 terminal umum PT KCN 7. Sekretaris Pokja IV memfasilitasi pertemuan antara PT KBN dan PT KCN untuk menyelesaiakan permasalahan agar Proyek Strategi Nasional bisa berlanjut dengan prinsip saling menguntungkan Monday, 25 June, 2018 yudhy_chandra
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Thoma Dive Resort

PT Thoma Dive Resort merupakan perusahaan yang berinvestasi di bidang destinasi pariwisata di Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara. Perusahaan tersebut sudah membeli sebidang tanah seluas 1,8 hektar di pantai sekede pada tanggal 21 Februari 2018. Kemudian terkait pengurusan dibantu oleh partner bisnis yang bernama Martha Rondonuwu. Dalam Hal Pengurusan sertifikat tanah, pembuatan jalan masuk ke tempat lokasi, dll tidak kunjung selesai, padahal dari pemilik PT Thoma Dive Resort (Pascal Pierre Roger Mousty) sudah memberikan uang ratusan juta kepada Martha Rondonuwu untuk mengurus persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaannya dan sekarang pemilik PT TDR merasa dibohongi atau ditipu oleh partner bisnisnya yang bernama Martha Rondonuwu.

Thursday, 31 May, 2018 yudhy_chandra
Laporan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai PT Mitsui

PT Mitsui melakukan kerjasama dengan PT Freeport (PTFI) berupa jual beli ban, di mana PT Mitsui membeli dan mengimpor ban dari Jepang dan menjualnya ke PTFI. Selama 5 tahun terakhir ini PT Mitsui membayar PPn Impor dan mendapatkan refund atas PPn tersebut dengan argumen PPn seharusnya dibayar oleh PTFI.

Permasalahan terjadi sejak PMA VI menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan PT Mitsui bukanlah kegiatan perdagangan melainkan jasa, yang mengakibatkan munculnya perubahan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar PT Mitsui.

Dirjen Pajak telah menindaklanjuti permasalahn model bisnis PTMI tersebut dengan memberikan tanggapan/penjelasan kepada Direktur PTMI melalui Surat Kepala kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor S-941/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2018 hal Penegasan Perlakuan Perpajakan atas Kegiatan Usaha PT Mitsui Indonesia Friday, 25 May, 2018 abraham

Pages

Subscribe to Front page feed