Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawabsort descending
Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri

Konsistensi :
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang menetapkan izin industri seumur hidup, namun peraturan daerah Provinsi Jawa Timur membatasi izin usaha selama 5 tahun.

1. Kemendagri meningkatkan pembinaan kepada Pemda agar ketentuan tata cara pemberian IUI dan pelaporannya mengacu pada PP No. 107/2015 2. Kemenperin melakukan sosialisasi PP No. 107/2015 Friday, 26 August, 2016 dyah
Permaslahan yang disampaikan Ki/KEK Teluk Bintuni

KI/KEK TELUK BINTUNI, yang berlokasi di Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat

Wednesday, 4 April, 2018 dyah
Pengurusan Surat Bebas PPN Tidak Efektif

Beban Birokrasi :
Berdasarkan PP No. 69/2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN dan PMK No. 193/PMK.03/2015:
Proses pengurusan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN dan Rencana Kegiatan Impor dan Perolehan (RKIP) sangat membebani dari segi waktu, dan birokrasi pelaporan triwulanan serta tata cara permohonan dan pelaporan kepada KPP dimana perusahaan terdaftar.

Meninjau kembali PMK No. 193/PMK.03/2016 • Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian mengadakan pertemuan untuk membahas Proses pengurusan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN dan Rencana Kegiatan Impor dan Perolehan (RKIP) pada tanggal 18 Agustus 2016. • Kementerian Keuangan mengundang pihak terkait yang melaporkan permasalahan guna mengkomunikasikan aplikasi KPP dan wajib pajak, dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sosialisasi pada awal bulan September 2016. Wednesday, 7 September, 2016 dyah
Permohonan Peninjauan Kebijaksanaan Biaya Transportasi dan Bea Masuk Oleh PT Sumitomo Wiring System Batam Indonesia

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah :

  1. Mengenai Biaya Export /Import dari Batam ke Singapore dan Ke Jepang
  2. Bea Masuk ke Jakarta
Monday, 10 April, 2017 dyah
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada terkait permohonan perlindungan dan kepastian hukum dalam investasi di bidang pertambangan di Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung

Uraian Masalah:
PT. Jelajah Marindo Persada tidak bisa beroperasi karena belum mendapatkan jaminan keamanan dari kepolisian, dan adanya surat Sekda Kab. Bangka Barat Nomor:005/191/4.1.3/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang meminta PT Jelajah Marindo Persada untuk tidak beroperasi

Hasil Rapat Pokja IV 19 April 2018: (1). Kapolda Kep. Babel mengkoordinasikan aparat keamanan dan instansi terkait untuk menciptakan situasi yang kondusif serhingga mendukung Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Wilayah Babel. (2). Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kep Babel dan Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bangka Barat mengkoordinasikan aparatnya dan instansi terkait lainnya untuk:((a)). Secara bersama-sama melakukan cipta kondisi/sosialisasi kepada masyarakat, khususnya Desa Rambat dan Desa Airnyatoh, Kec. Simpang Teritip mengingat adanya kurang lebih 600 bagan nelayan di Desa Airnyatoh, dengan juga melibatkan pihak PT Jelajah Marindo Persada.((b)). Meniliti AMDAL yang dimiliki PT Jelajah Marindo Persada terkait adanya dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat Desa Airnyatoh Kec. Simpang Teritip. Friday, 20 April, 2018 dyah
Ketentuan Distribusi Barang ke Konsumen Akhir

Berdasarkan Permendag Nomor 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, distributor PMA sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 4 tahun 2016 mengenai DNI tidak dapat melakukan penjualan atau pemasaran ke konsumen akhir. Penjualan atau pemasaran ke konsumen akhir hanya dapat diperbolehkan bagi pelaku usaha perdagangan eceran Mobil, Sepeda Motor, Kendaraan Niaga yang dalam Perpres DNI dipersyaratkan PMDN 100%.

1. Hasil pembahasan tanggal 8 agustus 2016, bahwa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag akan melakukan pembahasan dengan K/L dan asosiasi terkait. 2. Permasalahan tentang minuman beralkohol sedang dilakukan pembahasan dengan DPR RI. 1. Menunggu hasil pembahasan dengan Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri dengan K/L terkait dan Asosiasi. 2. Menunggu hasil Pembahasan DPR RI tentang minuman beralkohol. Saturday, 15 October, 2016 dyah
Permasalahan PT Conch Barru Cement terkait Adanya Surat dari Pemda Kabupaten yang menerbitkan SKKLH yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Sesuai dengan PP No 27 tahun 2012 pasal 47 ayat 2 b dan Perda Kabupaten Barru no 3 tahun 2014 pasal 31(2)b, tentang izin lingkungan dinyatakan bahwa izin lingkungan wajib diterbitakan bersamaan dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), namun pada bulan Juli 2015 Pemda Kabupaten menerbitkan SKKLH tidak bersamaan dengan izin lingkungan hidup, dan sehingga saat ini ijin lingkungan idup belum diterbitkan tanpa disertai alasan maupun pemberitahuan yang jelas, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang disebutkan di atas.
Pada prosesnya perusahaan telah berulang kali mengirimkan surat tertulis yang memohon agar izin tersebut dapat diterbitkan yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Barru, serta beberapa kali perusahaan menyurat kepada Pemprov Sulawesi Selatan, BKPM Pusat agar dapat memberikan bantuan sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan, namun hingga saat ini Pemda Kabupaten Barru belum juga memberikan persetujuannya.

Friday, 24 November, 2017 dyah
Implementasi Pedoman Pengurangan Risiko Kerusakan Petikemas

Sehubungan denga diterbitkannya PKE XV yang lebih fokus kepada sektor logistik, maka bersama ini DPW ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Prov DKI jakarta menyampaikan laporan impementasi kebijakan tersebut
PKE XV yang berkaitan dengan standard kepatuhan penanganan petikemas (voluntary self-compliance), dimana Kementerian Perhubungan RI telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut No. LIM.003/40/11/DJPL-17 tentang Pedoman Pengurangan Risiko Kerusakan Petikemas, namun kebijakan ini belum berjalan sebagaimana mestinya.
Informasi dari Ketua Umum DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta bahwa hanya 6 (enam) dari 25 perusahaan pelayaran internasional yang menerapkan kebijakan Pengurangan Risiko Kerusakan Petikemas.

Tuesday, 16 January, 2018 dyah
UU dan Permendag soal Ketentuan Distribusi Barang saling Kontradiktif

Konsistensi : Permendag No. 22/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang dinilai bertentangan dengan UU No.7/2014.: • Permendag No.22/2016 Pasal 19 ayat (4), menyatakan bahwa produsen skala besar dan menengah serta importir dilarang mendistribusi-kan barang kepada pengecer. Kemendag menginterprestasikan bahwa produsen tidak termasuk pelaku usaha distribusi, sehingga dilarang mendistribusikan barang kepada pengecer. • Dalam penjelasan Pasal 7 UU No. 7/2014 tentang Perdagangan tidak ada ketentuan larangan produsen melakukan distribusi barang kepada pengecer, sehingga dapat ditafsirkan bahwa selama produsen memiliki izin sebagai pelaku usaha distribusi seharusnya tetap diperbolehkan dan tidak dilarang. • Ketentuan dalam Permendag No.22/2016 Pasal 19 ayat (4) tersebut akan memperpanjang mata rantai distribusi yang berakibat pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen.

Kemendag: Usul Kadin Indonesia: Merevisi Pasal 19 ayat (4) Permendag No. 22/2016 menjadi: Produsen yang tidak memiliki izin sebagai pelaku usaha distribusi dilarang melakukan kegiatan distribusi kepada pengecer. 1. Telah dilakukan rapat terkait Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2016 pada tanggal 6 September 2016 bersama beberapa asosiasi dan Sekretaris POKJA IV. Rapat dipimpin oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Hasil rapat menyepakati untuk merevisi Pasal 19 ayat (4) dan menyesuaikan isi Pasal 7 dengan perubahan Pasal 19 ayat (4). 2. Namun, dikarenakan adanya surat dari Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) sebagai pihak yang mendukung untuk tetap diterapkannya Pasal 19 ayat (4) maka Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi mengadakan rapat kedua dengan mengundang ARDIN pada tanggal 23 September 2016. Rapat dipimpin oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. 3. Hasil rapat adalah sebagai berikut: a. Permendag 22/2016 termasuk Pasal 19 ayat (4) tetap berlaku. b. Kemendag membuka peluang adanya revisi Permendag 22/2016, namun untuk saat ini masih akan menampung semua masukan-masukan terkait revisi Permendag 22/2016 secara keseluruhan, tidak hanya terbatas pada Pasal 19 ayat 4. c. Masukan-masukan yang diterima akan dikaji lebih lanjut dan akan dibawa ke forum FGD dengan mengundang narasumber yang kompeten. Monday, 15 August, 2016 dyah
Permohonan Rapat Lanjutan Pengaktifan Kembali IUP OP PT Mikgro Metal Perdana

Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, PT Mikgro Metal Perdana telah mengadakan rapat dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Prof. Dr Sri Adiningsih, M.Sc terkait permohonan bantuan dan arahan untuk pengaktifan kembali IUP OP PT MMP. Hasil dari Rapat tersebut adalah kami diarahkan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BKPM RI.

Friday, 18 August, 2017 dyah

Pages

Subscribe to Front page feed