Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Permohonan Klarifikasi dan Kepastian Hukum PT Glory Point

PT Glory Point telah mengerjakan pekerjaan penimbunan untuk pembukaan jalan row 30 m dan row 50 m di Sagulung Baru, Batu Aji Kota Batam berdasarkan surat rekomendasi izin dari BP Batam.

Bahwa pada saat pekerjaan berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan berjalan dan penimbunan jalan sudah sekitar kurang lebih 600 m, pekerjaan PT Glory Point dilakukan penyegelan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan alasan tidak adanya izin lingkungan.

Terkait hal tersebut PT Glory Point sudah memberitahukan kepada pihak BP Batam dan meminta BP Batam memberikan klarifikasi kepada Dinas lingkungan Hidup Kota Batam bahwa pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT GLory Point adalah proyek pembukaan jalan milik pemerintah, PT Glory Poin hanya sebagai pihak pelaksana pekerjaan yang tidak berkewajiban untuk memiliki izin lingkungan.

Thursday, 3 May, 2018 abraham
Permohonan Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan PT Lebong Gold

PT Lebong Gold (sebelumnya disebut PT Nusa Palapa Minerals) suatu perseroan PMA subsidiaries dari Sumatra Copper & Gold Plc suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Inggris dengan nomor register 5777015 (United Kingdom) dan terdaftar di bursa Australian Securities Exchane (ASX) PT Lebong Gold adalah pemegang Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 937/I/PMA/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang beberapa kali diperpanjang, terakhir Izin Prinsip PMA Nomor: 1019/1/IP/PMA/2016 tanggal 15 April 2016.

PT Lebong Gold telah memiliki Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) yang dikeluarkan dan di tandatangani Gubernur Bengkulu dengan rekomendasi dari Bupati Lebong berdasarkan Surat Keputusan No. 543/5426/B.2 tanggal 29 September 2006 dan perpanjangannya No. 543/117/ESDM tanggal 22 April 2008.

Namun dalam kegiatannya Bupagi Lebong mengeluarkan SK Nomor 446 Tahun 2006 di dalam wilayah SIPP PT Lebong Gold. Bupati kemudian menerbitkan lagi SK Nomor 331 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan kepada PT Tansri Madjid Energi sebagaimana disesuaikan kemudian menjadi SK Bupati Lebong Gold Nomor 125 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tansri Madjid Energi.

Thursday, 3 May, 2018 yudhy_chandra
Pengaduan hukum QNB terkait 15 sertifikat HGB yang dijaminkan

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Bank QNB Tbk, terkait sengketa 15 sertifikat HGB yang dijaminkan kredit oleh PT Agrawisesa Widyatama dan Sindoplm Pte. Ltd

Hasil Rapat Pokja IV 17 April 2018: (1). Kepala BKPM mengkaji legalitas operasional PT Agrawisesa Widyatama dan SIndoplm Pte Ltd. (2). Kabareskrim Polri: ((a)). Mempercepat proses penanganan kasus LP nomor 1435/XII/2017/Bareskrim tanggal 27 Desember 2017 dan LP nomor 339/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, ((b)). melakukan asistensi dan pengawasan penanganan kasus yang dilakukan oleh Polres Subang terkait dengan pemeriksaan karyawan dan direksi PT Bank QNB Tbk, penggeledahan Kantor Pusat PT Bank QNB Tbk di Lot 18 SCBD Sudirman (QNB Tower), dan pemblokiran 15 SHGB an. PT Agrawisesa Widyatama sebagai berikut: SHGB No. 5-7/Cihambulu;SHGB No. 721-726/Karangmukti;SHGB No. 96 dan 97/Cipeundeuy;SHGB No. 1&2/Pringkasap;SHGB No. 31/Salamjaya;SHGB No. 10/Kedawung. (3). Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Prov. Jabar dan Satgas PPB Kab. Subang memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PT Bank QNB Tbk. Monday, 23 April, 2018 wisnu
Permasalahan Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN untuk pengelolaan dan pengoperasian Dermaga Baru di Pelabuhan Tanjung Wangi Oleh PT Timur Nusantara

Permasalahan yang disampaikan oleh PT. Timur Nusantara terkait kerjasama pemanfaatan BMN untuk pengelolaan dan pengoperasian dermaga baru di Pelabuhan Tanjung Wangi oleh PT. Timur Nusantara

Uraian Masalah:
PT Timur Nusantara mengajukan usulan besaran kontribusi tetap sebesar 3 % dari pendapatan kotor dan persentase pembagian keuntungan sebesar 2 % setelah dikurangi pajak

Hasil Rapat Pokja IV 19 April 2018: Sekjen Kementerian Perhubungan memfasilitasi pertemuan antara PT Pelindo III, KSOP, dan PT Timur Nusantara untuk memberikan penjelesan terkait latar belakang penunjukan langsung pengelolaan dermaga baru di Pelabuhan Tanjung Wangi Friday, 20 April, 2018 dyah
Permasalahan yang disampaikan Gubernur Kep. Bangka Belitung

Permasalahan yang disampaikan oleh Gubernur Kep. Bangka Belitung terkait rencana pembangunan di lahan yang masih sengketa atas kepemilikannya.

Percepatan penyelesaian RZWP3K Prov. Kep. Babel yang terkendala belum adanya kesepakatan alokasi ruang untuk pertambangan, perikanan, dan pariwisata antar stakeholder terkait

Hasil Rapat Pokja IV tanggal 19 April 2018: (1). Berkaitan dengan permasalahan RZWP3K, menunggu hasil pembahasan di Kemenko Kemaritiman dan hasilnya akan dilaporkan kepada Pokja IV. (2). Berkaitan dengan permasalahan lahan eks milik PT Karya Rinjani Utama, Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kep. Babel memfasilitasi pertemuan Kanwil BPN Prov. Babel, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Polda Babel dan Polresta Pangkalpinang, serta instansi terkait lainnya untuk mengkaji keabsahan kepemilikan lahan eks PT Karya Rinjani Utama seluas kurang lebih 294,5 ha. Friday, 20 April, 2018 wisnu
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada terkait permohonan perlindungan dan kepastian hukum dalam investasi di bidang pertambangan di Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung

Uraian Masalah:
PT. Jelajah Marindo Persada tidak bisa beroperasi karena belum mendapatkan jaminan keamanan dari kepolisian, dan adanya surat Sekda Kab. Bangka Barat Nomor:005/191/4.1.3/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang meminta PT Jelajah Marindo Persada untuk tidak beroperasi

Hasil Rapat Pokja IV 19 April 2018: (1). Kapolda Kep. Babel mengkoordinasikan aparat keamanan dan instansi terkait untuk menciptakan situasi yang kondusif serhingga mendukung Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Wilayah Babel. (2). Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kep Babel dan Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bangka Barat mengkoordinasikan aparatnya dan instansi terkait lainnya untuk:((a)). Secara bersama-sama melakukan cipta kondisi/sosialisasi kepada masyarakat, khususnya Desa Rambat dan Desa Airnyatoh, Kec. Simpang Teritip mengingat adanya kurang lebih 600 bagan nelayan di Desa Airnyatoh, dengan juga melibatkan pihak PT Jelajah Marindo Persada.((b)). Meniliti AMDAL yang dimiliki PT Jelajah Marindo Persada terkait adanya dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat Desa Airnyatoh Kec. Simpang Teritip. Friday, 20 April, 2018 dyah
Laporan yang disampaikan oleh Asosiasi Mainan Indonesia

Permasalahan yang disampaikan oleh Asosiasi Mainan Indonesia terkait dugaan adanya hambatan usaha yang dialami oleh para pelaku usaha baik industri maupun pedagang mainan.
Uraian Masalah:
a. Perilaku oknum Polri yang meminta suap kepada pedagang dan industri lokal dengan modus melakukan operasi SNI
b. Tingginya biaya sistem pengujian frekuensi di Kominfo yang mencapai Rp 11 juta/item

Hasil rapat pokja IV tanggal 19 April 2018: (1). Permasalahan tidak dibahas karena pelapor tidak hadir (2). Surat pengaduan diteruskan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti Friday, 20 April, 2018 wisnu
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Bongka Nova Energi

1. PT. Bongka Nova Energi memprakarsai PLTA Bongka semenjak tahun 2014 dan telah memperoleh izin prinsip dan izin lokasi dari Bupati Tojo Una-Una
2. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 Pasal 8 Jo PP no. 23 tahun 2014 pasal 8 Ayat (1) tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:"Usaha Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik" dengan kata lain setiap usaha penyediaan tenaga listrik mengacu kepada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN, maka PT Bongka Nova Energi bersama dengan Korean Water Resources Corporation (K-Water) telah diundang oleh PT PLN untuk mempresentasikan kesiapan pada PLTA Bongka, sehingga telah masuk dalam RUPTL PLN tahun 2017-2026 sebesar 4 x 70 MW (terlampir)
3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2 tersebut diatas, Pemerintah Korea Selatan sudah mengeluarkan dana untuk penyelesaian Fisibility Study
4 Kami berinvestasi di Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi semua peraturan perundan-undangan yang berlaku
5. PT PLN belum memberikan rekomendasi sebagai pengembang kepada kami agar dapat memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) dari BKPM. Sementara di lian pihak, BKPM memberikan IUPTLS kepada PT Soma Power Indonesia yang koordinatnya tumpang tindih dengan koordinat proyek PLTA Bongka 4 x 70 MW yang izinnya telah kami miliki terlebih dahulu. BKPM memberikan IUPTLS tanpa memperhatikan terlebih dahulu persyaratan izin lokasi yang belum dimiliki oleh PT Soma Power Indonesia. DIsamping itu, proyek 100 MW tersebut juga belum masuk dalam RUPTL PLN tahun 2017-2026

Friday, 13 April, 2018 ahmad_luthfie
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Proyek Listrik Jawa bali crossing)

PT PLN (Proyek Listrik: Jawa Bali Crossing), terletak di Jawa Timur-Bali
•Proyek untuk memadukan listrik antara pulau Jawa dengan pualu Bali.

Permasalahan:
Perizinan/Lokasi: Penetapan Lokasi di Kabupaten Buleleng belum terbit untuk Proyek Jawa Bali Crossing.

Progress:
Saat ini sedang diupayakan ijin di kabupaten Jembrana dan Tabanan serta dukungan Pemda.

###Hasil Rapat 21 Agustus 2018### 1. Gubernur Prov. Bali memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara PLN dengan: a. Bupati Buleleng terkait dengan adanya surat Bupati Buleleng kepada Presiden RI Nomor; 671/4931/Ekbang tgl 4 Oktober 2016 yang menyampaikan bahwa Pemkab Buleleng mendukung pembangunan PLTU Celukan Bawang 2x350 MW (ekspansi) sehingga Proyek Jawa Bali Crossing (JBC) belum diperlukan b. PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) terkait adanya surat Nomor: 049/PHDI-Bali/V/2018 tanggal 4 April 2018 perihal pembatalan pemgbangunan proyek Jawa Bali Crossing. Sehingga Pembangunan Jawa Bali Crossing sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dapat terlaksana 2. Pihak PT. PLN JBC menyampaikan resume tentang upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan proyek JBC kepada Pokja IV Satgas Thursday, 5 April, 2018 orri
Permasalahan yang disampaikan Pelindo IV (Pembangunan Makasar New Port)

Pelindo IV (Pembangunan Makasar New Port), terletak di Makassar
•Pembangunan Dermaga baru di Makassar oleh Pelindo IV.
•Total investasi 1,89 T Rupiah.
•Target selesai 2018.

Permasalahan:
Perlu dukungan PUPERA untuk jalan tol dan akses ke Pelabuhan

Progress:
Masih dalam tahap penyelesaian.

###Hasil FGD 6 Agustus 2018### 1).Pembangunan akses tol ke New Port Makassar sudah ada basic design-nya namun masih terkendala pembebasan lahan, sehingga Dirjen Bina Marga mengirimkan surat kepada BPJT untuk mengevaluasi basic design tersebut. 2).BPJT mengkaji pembangunan jalan tol dan telah dispakati bahwa pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pelindo. Skema pembangunan jalan tol melalui tahap lelang 3).Otorita Pelabuhan Utama Makassar menyampaikan kendala pembebesan lahan ada di Pemkot, namun jika Pemkot belum ada komitmen terkait hal tersebut, maka Pelindo IV bersedia membangun sendiri pengembangan pelabuhannya. 4).Operasional Pelabuhan yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2018, maka sudah harus ada akses jalan alternatif, sehingga Pemkot Makassar dan Otorita Pelabuhan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan akses jalan tol. Thursday, 5 April, 2018 orri

Pages

Subscribe to Front page feed