Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Peninjauan Kembali Penerbitan SHGB a/n PT Megapolitan Development Corporation diatas Tanah Milik Sunaryo Pranoto

Sunaryo Pranoto memiliki tanah milik adat seluas 198.633 M2 yang dibeli pada tahun 1974  di Kel Krukut, Kec Limo, Kota Depok, Prov Jawa Barat. 

Sebagian tanah seluas 48.663 M2 terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari. Pak SP mengajukan permohonan pengukuran ke BPN Kota Depok dalam rangka tindak lanjut proses pembebasan lahan. Pengukuran telah dilakukan pada tanggal 4 Okt 2013, namun peta bidang tanah tidak dapat diterbitkan karena tanah tsb telah diterbitkan SHGB a/n PT Megapolitan Development Corporation.

Pak SP keberatan dengan penerbitan SHGB PT Megapolitan karena sejak 1974 Girik tidak pernah diperjual belikan ke pihak siapapun.

Monday, 21 August, 2017 agungmaulana
Permohonan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Bea Masuk Impor PT Gunung Raja Paksi
  • PT Gunung Raja Paksi mengimpor produk hrc dengan nomor pos tarif 72083900 dengan menggunakan Certificate of Origin (COO) dengan skema IJEPA (Perjanjian Kerjasama Indonesia - Jepang)
  • Berdasarkan peraturan menteri keuangan, No 209/PMK/.011/2012 PT GRP mendapat penurunan tarif bea masuk, semua 15% menjadi 1.9% tetapi kemudian ketika barang datang di pelabuhan, terkena peraturan menteri keuangan tanggal 27 feb 2017, no 30/PMK/.010/2017 dimana meskipun ada COO Skema IJEPA tarif bea masuk tetap 15% (peraturan ini keluar tanpa adanya sosialisasi, baik kepada produsen dalam negeri maupun maupun mitra Jepang, sehingga perusahaan ini tidak bisa mengantisipasi perubahan tarif tsb, yang menyebabkan perusahaan ini kena tambahan bayar bea masuk sebesar 9.614.045.000)
  • Karena perusahaan ini perusahaan jalur prioritas, pilihannya perusahaan ini harus membayar atau barang tertahan di pelabuhan (dengan dampak, biaya akan terus meningkat). Sehingga perusahaan ini memilih tambah bayar.
  • Lalu ada protes di dalam negeri dan Jepang, akhirnya peraturan tsb direvisi. Menjadi PMK no 63/PMK.10/2017 pada tanggal 12 mei 2017. Dimana besaran komponen bea masuk berubah kembali menjadi 1,89% dengan adanya kesalahan ukuran barang dari 1,5mm menjadi 0,17mm (ini bukan ukuran HRC tapi ukuran CRC)
  • Atas hal tersebut, perusahaan ini mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan bayar. (sudah diajukan ke Bea Cukai dan Kemenkeu namun belum ada respon).
Monday, 4 September, 2017 yudhy_chandra
Diterbitkannya keputusan Gubernur Sulawesi Tengah ttg Penciutan atas Izin Usaha Pertambangan PT.Morindo Bangun Sejahtera
  • Pada tahun 2008 PT. MBS terlah mendapatkan IUP berdasarkan SK Bupati Morowali seluas 1.379 Ha. Tanggal 12 Juli 2011, terntang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT MBS
  • Tanggal 3 oktober 2013, Kementerian ESDM mengirimkan surat No.1489/30/DBM/2013 kepada Bupati Morowali yang menyatakan IUP Operasi Produksi PT BDW (Bintang Delapan Wahana) berada dalam wilayah Kab. Morowali. Surat ini kemudian diduga palsu.
  • Berdasarkan surat yang diduga palsu tersebut, Bupati Morowali Menerbitkan SK, tanggal 7 Januari 2014 tentang Persetujuan Penyesuaian IUP - Operasi Prduksi PT BDW yang kemudian direvisi dengan SK Bupati Morowali tanggal 16 Juli 2014. Dengan diterbitkannya SK tsb, maka lokasi IUP yang sudah ada menjadi tumpang tindih.
  • 29 April 2015, PT MBS mendapat Sertifikat Clear and Clean yang di yerbitkan oleh Dirjen Minerba.
  • Pada tanggal 2 Des 2015 Gub Sulawesi Tengah menerbitkan SK, yang isinya mencabut SK Bupati Morowali. maka IUP PT BDW menumpang lagi diatas IUP milik PT MBS yang sudah berstatus Clean and Clear
  • Tanggal 11 Mei 2016, Gub Sulawesi Tengah mengeluarkan SK Penciutan terhadap wilayah IUP PT MBS dari luas 1.379 Ha menjadi 897.4 Ha, tanpa adanya evaluasi dan kordinasi sebelumnya kepadaPT MBS.
Monday, 21 August, 2017 wisnu
Keluhan terhadap Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2017
  • PT. Del Creco telah melakukan Land Clearing, Feasibility Studies dan Perizinan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm) 10MW di Kapuas Kalimantan Tengah.
  • PT Del Creco juga sudah mendapatkan calon partner investasi dari Swedia (Swedish Energy) dan Fenosa (Spanyol).
  • PT Del Creco telah melakukan beragam tahap untuk merealisasikan pembangunan pembangkit EBT dengan dasar Peraturan Menteri ESDM No.21 Tahun 2016, dimana Feed-in Tariff yang diberikan sebesar $13.5 cent x 1,3 = $17.55 cent.
  • Dengan berlakunya Peraturan Menteri ESDM 12/2017, PT Del Creco hanya mendapatkan tarif sebesar $7,68 cent.
  • Selisih tarif pembelian listrik oleh PLN yang terlalu besar ini membuat PT Del Creco tidak bisa merealisasikan proyek pembangunan PLTBm di Kapuas, Kalimantan Tengah karena proyek menjadi tidak viable secara finansial.
- Pihak Dirjen EBTKE mengatakan bahwa Keputusan Menteri No. 12 tidak mematikan secara keseluruhan investasi dalam pengembangan EBT di Indonesia, dimana masih ada sekitar 13 provinsi yang mengajukan pengembangan pembangkit tenaga surya ke Dirjen EBT. - Pihak Dirjen EBTKE juga mengungkapkan pada dasarnya Permen ini juga telah mendapatkan respon negatif dari MITI, EOROCHAM, kedubes beberapa negara, dan organisasi lainnya. - Pihak Del Cereco menegaskan bahwa Permen ini seharusnya tidak berlaku untuk proyek-proyek yang sudah masuk kedalam RUPTL 2016 s.d. 2021, karena sudah dipastikan mereka sudah mengeluarkan dana untuk melakukan study kelayakan, pembuatan akses jalan, pembebasan tanah dan lain-lain yang sudah diperhitungkan pada saat PPA. Dengan adanya perubahan harga disesuaikan dengan BPP sudah dipastikan semua proyek EBT di Indonesia menjadi tidak layak. - Perlu adanya evaluasi terhadap Permen ESDM N0. 12 Tahun 2017 Monday, 31 July, 2017 ahmad_luthfie
Pengaduan PT. Batam Simco Industries

Direktur Utama PT. Batam Simco Industries pada tanggal 25 Februari 2017 telah membuat surat pengaduan kepada Presiden mengenai oknum Petugas yang terlibat dalam kecurangan, korupsi dan pencurian terhadap aset Investor termasuk pengambil-alihan secara ilegal dengan melibatkan oknum pejabat pemerintah daerah terkait.

Monday, 4 September, 2017 wisnu
Laporan dan Mohon Petunjuk atas Kendala Pelaksanaan Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Berbasis Sampah Kota (PLTSa Benowo) - Surabaya
  • PT Sumber Organik adalah Pengembang Pembangkit Listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota (PLTSa) Benowo – Surabaya.
  • Dari hasil pengolahan sampah direncanakan untuk dapat menghasilkan listrik sebesar 11 MW yaitu 2 MW dari teknologi Landfill Gas Power Plant dan 9 MW dari teknologi Thermochemical.
  • Saat ini PT Sumber Organik masih menunggu pelaksanaan amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan  PT PLN (Persero) untuk Distribusi Jawa Timur (DISJATIM) mengenai:
    • Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dari PLTSa Benowo dengan menggunakan teknologi Sanitary Landfill kapasitas terpasang 2,126 MW / kapasitas kontrak daya 2 MW.
    • Pernjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari PLTSa Benowo dengan menggunakan teknologi Thermochemical kapasitas terpasang 12 MW / kapasitas kontrak daya 9 MW.
  • Pada tanggal 14 Maret 2017, PT PLN (Persero) DISJATIM menyampaikan bahwa sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 pasal 15 ayat 2 dan ayat 4, untuk melakukan amandemen PJBL, PT Sumber Organik harus menyampaikan permohonan penyesuaian harga (Tanpa permohonan penyesuaian harga maka Amandemen hanya bisa dilakukan pada penyesuaian kapasitas).
  • Penyesuaian Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) yang diajukan PT Sumber Organik tidak diterima oleh PT PLN (Persero) karena berdasarkan Peraturan Bank lndonesia nomor 17l3lPBV2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia Pasal 11 tentang pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dalam rupiah, sedangkan amandemen PJBL PLTSa Benowo sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Minenal Republik lndonesia nomor 710 Kl20lDJEl2A16 dan nomor 711 Kl20lDJE/2016 tanggal 19 Desember 2016 adalah berdasarkan Peraturan Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015, harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) adalah menggunakan valuta asing dan transaksi pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta lnterbank Spot Dollar Rate (JISDOR).
  • PT PLN (Persero) DISJATIM meyakini bahwa terkecuali PLTSa Benowo dinyatakan sebagai Proyek lnsfrastruktur Strategis dan mendapatkan persetujuan Bank lndonesia, amandemen PJBL tidak dapat mencantumkan Harga Pembelian Listrik menggunakan valuta asing dan transaksi pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). 
Monday, 10 July, 2017 agungmaulana
Permohonan Arahan Teknis Peninjauan Kembali Perda Nomor 19 tahun 2013 RTRW Kabupaten Konawe Selatan
  • PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia adalah PMA di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dengan kapasitas produksi Ferronikel 600.000 ton/tahun dengan pendukung PLTU 140 MW dan pelabuhan terminal khusus.
  • Izin lokasi pada lahan ±341 Ha yang dikeluarkan Bupati Konawe Selatan dinyatakan tidak sesuai arahan Tata Ruang Wilayah Perda 19/2013 sesuai Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, karena lokasi tersebut dalam RTRW hanya disebutkan untuk pengolahan hasil pertambangan (marmer dan emas).
  • Telah dibentuk Tim Peninjauan Kembali RTRW Kab. Konawe tahun 2013-2033, terdiri dari Pemda Konawe, Akademisi UGM, Kemen ATR/BPN sejak November 2016 - Maret 2017.
  • Perlu tindak lanjut (hasil rapat di BKPM tanggal 5 Mei 2017) sbb:
    • Diperlukan rekomendasi teknis kesesuaian tata ruang dari BKPRD Prov. Sulawesi Tenggara sebelum revisi RTRW tersebut disahkan oleh Pemkab Konawe.
    • Diperlukan arahan dan petunjuk dari Kemenko Maritim kepada BKPRD Sulawesi Tenggara guna percepatan penyelesaian revisi RTRW tersebut.
Monday, 30 October, 2017 agungmaulana
Permohonan Perlindungan Hukum dari PT. Bersama Sejahtera Sakti (BSS), bidang pengolahan kelapa sawit menjadi CPO di Kotabaru, Kalimantan Selatan
  • PT BSS merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang telah berinvestasi sejak tahun 1992 berdasarkan SK Kepala BKPM No. 39/I/PMDN/1992.
  • Pada tanggal 15 Desember 2016, PT BSS dilaporkan oleh PT INHUTANI II berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/623/XII/2016/KALSEL/SPKT dengan dugaan tindak pidana Koorporasi melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, sebgaimana dimaksud dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang terjadi di Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
  • Saat ini penyidikan masih berlangsung di Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dan pada tanggal 23 Maret 2017 telah dilakukan penyitaan terhadap sebagian dari HGU PT BSS seluas 1.315 ha berikut dengan alat-alat operasional milik PT BSS.
  • PT BSS telah menerima hak dari negara berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1995, 2002 dan 2004.
  • Peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009, menunjukkan sebagian areal PT BSS yang telah memiliki HGU masuk kawasan hutan.
  • PT BSS juga telah mendapatkan surat dari Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLH tanggal 23 Mei 2017 yang menyebutkan bahwa penyelesaian terkait penerbitan yang telah ada sebelum SK Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009 dapat dilakukan melalui pengadilan Tata Usaha negara karena masing-masing memiliki kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. 
Tuesday, 13 June, 2017 wisnu
Permohonan Perlindungan Hukum dan Investasi dari PT. Fass Forest Development (Usaha Perkebunan Kelapa Sawit) di Banjarmasin

PT, Fass Forest Development (FFD), perusahaan swasta nasional di bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Banjarmasin, Kalimantan selatan, dipanggil Polda Kalsel untuk pengambilan titik koordinas atas kebun kelapa sawit, selain itu dipanggil sebagai saksi atas laporan Polisi di Polda Kalsel.

PT. FFD telah mendapat IUP-B dari Bupati Tanah Bumbu tahun 2007, namun 2009 dihentikan oleh Kadinhut Kab Tanah Bumbu sesuai SK Menhut no 435 tahun 2009 karena dianggap masuk ke dalam kawasan hutan. 

PT. FFD telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada DIrjen Planologi Kemen LHK, dan telah direspon dengan tidak dapat diprosesnya permohonan tersebut karena terdapat tumpang tindih dengan IUPHHK-HT PT. Batulicin Bumi Bersujud. Namun kembali direspon dengan melampirkan peta dan data dari PT. Batulicin Bumi Bersujud bahwa tidak adanya tumpang tindih lahan/area, sehingga seharusnya proses pelepasan kawasan hutan PT. Fass Forest Development bisa diteruskan. 

Asset PT. FFD sudah disita oleh Polda Kalsel, dan korporasinya telah dijadikan tersangka. Dengan demikian, PT. FFD memohon perlindungan hukum atas investasi yang telah ditanamkan di lahan seluas 2600 Ha milik masyarakat dari 6700 Ha yang diijinkan dan melibatkan 1500 kepala keluarga. 

Thursday, 15 June, 2017 wisnu
Permohonan Perlindungan Hukum Mengenai Kepemilikan Tanah PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce TBK Perseroan (PT Sucaco TBK)

PT. Supreme Cable Manufacturing dan Commerce Tbk (PT. Sucaco) mengalami gangguan tentang kepemilikan tanah Perseroan dengan adanya pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dari Pemilik Tanah di Kel. Semanan, Jakarta Barat yang menyebutkan belum menerima pembayaran atas jual beli tanah yang merupakan tempat berdirinya pabrik Perseroan. Selama 45 tahun, Perseroan telah menguasai secara de facto dan de jure tanah tersebut dengan bukti adanya sertifikat yang sah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Perseroan memohon perlindungan hukum atas kepastian hukum kepemilikan tanah dari Negara.  

Tuesday, 6 February, 2018 galih

Pages

Subscribe to Front page feed