Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Permasalahan yang disampaikan Gubernur Kep. Bangka Belitung

Permasalahan yang disampaikan oleh Gubernur Kep. Bangka Belitung terkait rencana pembangunan di lahan yang masih sengketa atas kepemilikannya.

Percepatan penyelesaian RZWP3K Prov. Kep. Babel yang terkendala belum adanya kesepakatan alokasi ruang untuk pertambangan, perikanan, dan pariwisata antar stakeholder terkait

Hasil Rapat Pokja IV tanggal 19 April 2018: (1). Berkaitan dengan permasalahan RZWP3K, menunggu hasil pembahasan di Kemenko Kemaritiman dan hasilnya akan dilaporkan kepada Pokja IV. (2). Berkaitan dengan permasalahan lahan eks milik PT Karya Rinjani Utama, Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kep. Babel memfasilitasi pertemuan Kanwil BPN Prov. Babel, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Polda Babel dan Polresta Pangkalpinang, serta instansi terkait lainnya untuk mengkaji keabsahan kepemilikan lahan eks PT Karya Rinjani Utama seluas kurang lebih 294,5 ha. Friday, 20 April, 2018 wisnu
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada terkait permohonan perlindungan dan kepastian hukum dalam investasi di bidang pertambangan di Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung

Uraian Masalah:
PT. Jelajah Marindo Persada tidak bisa beroperasi karena belum mendapatkan jaminan keamanan dari kepolisian, dan adanya surat Sekda Kab. Bangka Barat Nomor:005/191/4.1.3/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang meminta PT Jelajah Marindo Persada untuk tidak beroperasi

Hasil Rapat Pokja IV 19 April 2018: (1). Kapolda Kep. Babel mengkoordinasikan aparat keamanan dan instansi terkait untuk menciptakan situasi yang kondusif serhingga mendukung Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Wilayah Babel. (2). Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kep Babel dan Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bangka Barat mengkoordinasikan aparatnya dan instansi terkait lainnya untuk:((a)). Secara bersama-sama melakukan cipta kondisi/sosialisasi kepada masyarakat, khususnya Desa Rambat dan Desa Airnyatoh, Kec. Simpang Teritip mengingat adanya kurang lebih 600 bagan nelayan di Desa Airnyatoh, dengan juga melibatkan pihak PT Jelajah Marindo Persada.((b)). Meniliti AMDAL yang dimiliki PT Jelajah Marindo Persada terkait adanya dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat Desa Airnyatoh Kec. Simpang Teritip. Friday, 20 April, 2018 dyah
Laporan yang disampaikan oleh Asosiasi Mainan Indonesia

Permasalahan yang disampaikan oleh Asosiasi Mainan Indonesia terkait dugaan adanya hambatan usaha yang dialami oleh para pelaku usaha baik industri maupun pedagang mainan.
Uraian Masalah:
a. Perilaku oknum Polri yang meminta suap kepada pedagang dan industri lokal dengan modus melakukan operasi SNI
b. Tingginya biaya sistem pengujian frekuensi di Kominfo yang mencapai Rp 11 juta/item

Hasil rapat pokja IV tanggal 19 April 2018: (1). Permasalahan tidak dibahas karena pelapor tidak hadir (2). Surat pengaduan diteruskan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti Friday, 20 April, 2018 wisnu
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Bongka Nova Energi

1. PT. Bongka Nova Energi memprakarsai PLTA Bongka semenjak tahun 2014 dan telah memperoleh izin prinsip dan izin lokasi dari Bupati Tojo Una-Una
2. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 Pasal 8 Jo PP no. 23 tahun 2014 pasal 8 Ayat (1) tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:"Usaha Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik" dengan kata lain setiap usaha penyediaan tenaga listrik mengacu kepada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN, maka PT Bongka Nova Energi bersama dengan Korean Water Resources Corporation (K-Water) telah diundang oleh PT PLN untuk mempresentasikan kesiapan pada PLTA Bongka, sehingga telah masuk dalam RUPTL PLN tahun 2017-2026 sebesar 4 x 70 MW (terlampir)
3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2 tersebut diatas, Pemerintah Korea Selatan sudah mengeluarkan dana untuk penyelesaian Fisibility Study
4 Kami berinvestasi di Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi semua peraturan perundan-undangan yang berlaku
5. PT PLN belum memberikan rekomendasi sebagai pengembang kepada kami agar dapat memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) dari BKPM. Sementara di lian pihak, BKPM memberikan IUPTLS kepada PT Soma Power Indonesia yang koordinatnya tumpang tindih dengan koordinat proyek PLTA Bongka 4 x 70 MW yang izinnya telah kami miliki terlebih dahulu. BKPM memberikan IUPTLS tanpa memperhatikan terlebih dahulu persyaratan izin lokasi yang belum dimiliki oleh PT Soma Power Indonesia. DIsamping itu, proyek 100 MW tersebut juga belum masuk dalam RUPTL PLN tahun 2017-2026

Friday, 13 April, 2018 ahmad_luthfie
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Proyek Listrik Jawa bali crossing)

PT PLN (Proyek Listrik: Jawa Bali Crossing), terletak di Jawa Timur-Bali
•Proyek untuk memadukan listrik antara pulau Jawa dengan pualu Bali.

Permasalahan:
Perizinan/Lokasi: Penetapan Lokasi di Kabupaten Buleleng belum terbit untuk Proyek Jawa Bali Crossing.

Progress:
Saat ini sedang diupayakan ijin di kabupaten Jembrana dan Tabanan serta dukungan Pemda.

###Hasil Rapat 21 Agustus 2018### 1. Gubernur Prov. Bali memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara PLN dengan: a. Bupati Buleleng terkait dengan adanya surat Bupati Buleleng kepada Presiden RI Nomor; 671/4931/Ekbang tgl 4 Oktober 2016 yang menyampaikan bahwa Pemkab Buleleng mendukung pembangunan PLTU Celukan Bawang 2x350 MW (ekspansi) sehingga Proyek Jawa Bali Crossing (JBC) belum diperlukan b. PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) terkait adanya surat Nomor: 049/PHDI-Bali/V/2018 tanggal 4 April 2018 perihal pembatalan pemgbangunan proyek Jawa Bali Crossing. Sehingga Pembangunan Jawa Bali Crossing sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dapat terlaksana 2. Pihak PT. PLN JBC menyampaikan resume tentang upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan proyek JBC kepada Pokja IV Satgas Thursday, 5 April, 2018 orri
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan (184 MW))

PT PLN (Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 (184 MW)) , terletak di Sumatera Utara
•Proyek pembangunan PLTA Asahan 3 dengan daya 184 MW di Sumatera Utara.

Permasalahan:
Tanah: Kendala tumpang tindih status lahan kawasan hutan dengan penguasaan lahan oleh masyarakat berakibat terkendalanya pembangunan karena harus mengupayakan dasar hukum pelaksanaan pembelian ganti kerugian di dalam kawasan hutan.

Progress:
Saat ini PLN mengupayakan penyelesaian teknis menggunakan Permen ESDM no 33/2016 yang diterbitkan untuk mengatasi permasalahan tsb.

Thursday, 5 April, 2018 orri
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Fasilitas Pengelolaan Energi Primer (jetty) di NTT)

PT PLN (Fasilitas Pengelolaan Energi Primer (jetty) di NTT) , terletak di NTT
•Pembangunan fasilitas-fasilitas pengelolaan energy primer (jetty) di beberapa lokasi Provinsi NTT (proyek PLTMG tersebar).

Permasalahan:
Perizinan/Zonasi: Masih belum terbit penetapan rencana zonasi wilayah perairan yang ditunjuk.

Progress:
PT PLN (Persero) aktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Kelautan utk memasukkan rencana lokasi pembangunan pembangkit yangmemerlukan fasilitas di perairan

Thursday, 5 April, 2018 orri
Permasalahan yang disampaikan Pelindo IV (Pembangunan Makasar New Port)

Pelindo IV (Pembangunan Makasar New Port), terletak di Makassar
•Pembangunan Dermaga baru di Makassar oleh Pelindo IV.
•Total investasi 1,89 T Rupiah.
•Target selesai 2018.

Permasalahan:
Perlu dukungan PUPERA untuk jalan tol dan akses ke Pelabuhan

Progress:
Masih dalam tahap penyelesaian.

###Hasil FGD 6 Agustus 2018### 1).Pembangunan akses tol ke New Port Makassar sudah ada basic design-nya namun masih terkendala pembebasan lahan, sehingga Dirjen Bina Marga mengirimkan surat kepada BPJT untuk mengevaluasi basic design tersebut. 2).BPJT mengkaji pembangunan jalan tol dan telah dispakati bahwa pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pelindo. Skema pembangunan jalan tol melalui tahap lelang 3).Otorita Pelabuhan Utama Makassar menyampaikan kendala pembebesan lahan ada di Pemkot, namun jika Pemkot belum ada komitmen terkait hal tersebut, maka Pelindo IV bersedia membangun sendiri pengembangan pelabuhannya. 4).Operasional Pelabuhan yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2018, maka sudah harus ada akses jalan alternatif, sehingga Pemkot Makassar dan Otorita Pelabuhan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan akses jalan tol. Thursday, 5 April, 2018 orri
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

PT PLN (Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Pembangunan PLTS di PEP di tahun 2017

Permasalahan:
Perizinan: Masih dalam proses perizinan dengan SKK Migas

progress:
Masih dalam tahap proses dengan SKK Migas

Thursday, 5 April, 2018 orri
Permasalahan yang disampaikan PT Pertamina (Depot LPG Arun)

PT Pertamina (Depot LPG Arun), terletak di Sumatera Utara
Pembangunan fasilitas penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran LPG refrigerated di Arun

Permasalahan:
Tanah: Masih terkendala terkait negosisasi sewa dengan DJKN

Progress:
Masih dalam tahap penyelesaian dengan Kementerian Keuangan-DJKN.

Thursday, 5 April, 2018 orri

Pages

Subscribe to Front page feed