Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Permasalahan Kerusakan Lingkungan PT Vetco Gray Indonesia

PT. Vetco Gray Indonesia, bergerak dibidang usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi, yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau

PT. Vetco Gray Indonesia mendapatkan protes dari masyarakat karena adanya banjir yang menimpa permukiman masyarakat di sekitar area perusahaan. Hujan lebat yang terus menerus, tidak adanya drainase di kawasan, dan bocornya tanggul perusahaan di sekitar PT. Vetco Gray Indonesia menyebabkan banjir yang merugikan sekitar 140 keluarga.

Pada tanggal 4 April 2017 telah dilakukan rapat yang dilakukan oleh Direktorat Pembangunan dan Prasarana BP Batam, dalam rapat tersebut diputuskan akan dilakukan pembangunan saluran air (drainase) di kawasan tersebut, dan saat ini pembangunan tersebut masih dalam proses lelang. Wednesday, 4 April, 2018 wibowoaji
Permasalahan Perizinan Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI)

Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI), bergerak dibidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi di Kalimantan Tengah

Telah dilaksanakan rapat fasilitasi tanggal 31 Maret 2017 mengundang GAPKI, Pemda Kalimantan Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan unit-unit terkait di BKPM dan diperoleh hasil rapat:
Akan diadakan rapat lanjutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Areal Hutan di Kalimantan Tengah.
Hasil Rapat:
Perda 5 Tahun 2015 disusun berdasarkan Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01.03-Mn/13 terkait Substansi Struktur Ruang dan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.431/Menhut-VII/2012 terkait Pola Ruang yang mendasari berlakunya SK.529/Menhut-II/2012.
Pemberlakuan Perda Nomor 5 Tahun 2015 mengacu kepada SK.529/Menhut-II/2012 yang mengatur penetapan luasan kawasan hutan di Kalimantan Tengah seluas 12.719.707 Ha.
Gubernur Kalimantan Tengah telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 650/182/PUPR tanggal 17 Maret 2017 perihal Usul Penyelesaian Permasalahan RTRW Kalimantan Tengah tersebut.

Wednesday, 4 April, 2018 wibowoaji
Permasalahan Keamanan Investasi PT Bulungan Surya Mas Pratama

PT. Bulungan Surya Mas Pratama, bergerak dibidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi di Kalimantan Utara

Telah dilaksanakan rapat fasilitasi tanggal 13 April 2017 mengundang Kapolres Bulungan dan Pemda Bulungan, serta unit terkait di BKPM dan diperoleh hasil rapat:
Perlu rapat lanjutan di tingkat yang lebih tinggi untuk mencari solusi atas penyelesaian permasalahan PT. BSMP.
Hasil Rapat:
PT. BSMP melaporkan bahwa tahun 2013 secara tidak sengaja ditemukan emas di lokasi perkebunan perusahaan. Dengan ditemukannya emas, membuat warga sekitar melakukan kegiatan penambangan emas illegal secara besar-besaran di lokasi kebun milik perusahaan.
Pihak perusahaan sudah berusaha meminta bantuan pihak Kepolisian, yakni dari Polres Bulungan. Pihak kepolisian sudah berusaha melakukan pendekatan ke masyarakat dan juga tindakan represif dengan menangkap warga yang melakukan penambangan, namun berbagai upaya tersebut tidak efektif karena warga tetap saja melakukan penambangan emas illegal. Pihak Kepolisian mengaku kewalahan karena kekurangan personil untuk mengamankan dan juga keterbatasan anggaran yang dimiliki mengingat lokasi perusahaan yang perlu diamankan sangat luas.
Akibat dari kegiatan penambangan ini, PT. BSMP tidak dapat menaikkan status lahan yang dimiliki dari sebelumnya Izin Lokasi menjadi Hak Guna Usaha dan kesulitan menjalankan usaha karena kegiatan penambangan tersebut.

Wednesday, 4 April, 2018 wibowoaji
Permasalahan yang disampaikan PT Feni Haltim

PT. Feni Haltim, bergerak dibidang usaha Industri Pengolahan dan Pemurnian Bijih Nikel, yang berlokasi di Kab. Halmahera Timur, Maluku Utara.

Wednesday, 4 April, 2018 wibowoaji
Permasalahan Perizinan PT Perkeretaapian Tambun Bunga

PT. Perkeretaapian Tambun Bunga, bergerak dibidang usaha Perkeretaapian, yang berlokasi di Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur

Investor meminta kepastian penjaminan oleh PT. PII khususnya terkait risiko politik (perubahan kebijakan batu bara).
Penyelesaian perizinan terkait dengan proses pengadaan lahan, terutama untuk area hutan, serta proses pengajuan Izin Lingkungan
IPPKH sedang dalam proses di PTSP BKPM, dan Izin Lokasi saat ini masih dibahas dengan Tim Teknis daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Berkas IPPKH masih kurang lengkap yaitu surat pengantar dari Gubernur untuk Menteri Kehutanan yang saat ini masih di meja Gubernur (belum ditanda tangani).
Perusahaan telah memiliki TERAS AMDAL dan sudah ada pengesahnnya serta Izin Lingkungan. Namun untuk penetapan lahan dari Pemprov saat ini masih pembahasan Pemprov.
Saat ini perusahaan menanyakan Surat Penjaminan atas proyek tersebut dari Pemerintah Gubernur Kalimantan Tengah yang belum keluar sesuai Perjanjian PT. PTB dengan Pemprov sehingga belum efektif.

Perusahaan telah menyampaikan bahwa persangkaan kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan saat ini sedang di Pengadilan, dan untuk itu meminta BKPM untuk dapat memfasilitasi. Wednesday, 4 April, 2018 wibowoaji
Permasalahan yang disampaikan PT Tirta Wahana Bali International

PT. TIRTA WAHANA BALI INTERNATIONAL, bergerak dibidang usaha Pengolahan Kawasan Pariwisata, yang berlokasi di Kota Denpasar, Bali

Rapat fasilitasi dengan K/L dan instansi daerah terkait pada tgl 2 Februari 2017 di BKPM, dengan hasil sbb :
Kementerian LHK akan segera menyetujui dan menerbitkan keputusan penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan PT. TWBI.
Gubernur Bali telah mengirimkan surat sebanyak 3 kali (terakhir tgl 1 November 2016) untuk meminta penegasan keputusan penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan PT. TWBI, serta memberikan jaminan keamanan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dan menjaga kondusifitas masyarakat.
BPK telah menindaklanjuti hasil temuan adanya pembangunan ilegal di Tahura Ngurah Rai dengan memberikan rekomendasi kepada Kementerian LHK agar fasilitas yang berada di Tahura Ngurah Rai yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD segera diselesaikan proses pinjam pakai lahannya. Sedangkan untuk bangunan milik pribadi, BPK merekomendasikan agar lahan tersebut dikembalikan fungsinya sebagai kawasan taman hutan raya.
PT. TWBI agar berkoordinasi dengan PT. Jasamarga Bali Tol (JBT) untuk memastikan lokasi titik koordinat rencana pembangunan Rest Area Tol Bali Mandara agar tidak terjadi tumpang tindih lahan.

Wednesday, 4 April, 2018 yudhy_chandra
Permasalahan Perizinan (izin reklamasi pelabuhan) PT Bintan Alumina Indonesia

PT. Bintan Alumina Indonesia, bergerak dibidang usaha Industri Pembuatan logam dasar bukan besi, yang berlokasi di Bintan, Kepulauan Riau

1. Permohonan izin reklamasi pelabuhan sudah satu tahun namun belum keluar dari Kemenhub.
2. Sertifikat HGB belum keluar.

PT. Bintan Alumina Indonesia telah melengkapi permohonan izin reklamasi ke Kementerian Perhubungan dan dinyatakan lengkap. PT. Bintan Alumina Indonesia saat ini sedang menunggu izin keluar. Wednesday, 4 April, 2018 yudhy_chandra
Permasalahan yang disampaikan PT Cheil Jedang Indonesia

PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, bergerak dibidang usaha industri bumbu masak dan penyedap masakan, yang berlokasi di Kab. Jombang, Jawa Timur

Telah diadakan addendum perjanjian sewa antara PT CJI dan PT KAI (Persero), namun menurut PT. CJI Addendum Perjanjian Kontrak Nomor HK.221/XI/12-KA-2014 menimbulkan ketidakpastian berusaha karena:
Jangka waktu perjanjian hanya berlaku selama 5 tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019, dan Pada pasal 19 ayat 1 Perjanjian secara jelas telah menyebutkan antara lain bahwa apabila PT KAI mendapatkan penugasan dari Pemerintah, dan/atau akan membangun jalur baru yang akan menggunakan sebagian dan/atau seluruh dari Objek Sewa, maka PT KAI akan memberitahukan secara tertulis kepada PT CJI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian diakhiri.
Mengenai permasalahan ini pada tanggal 3 oktober 2017, Direktorat Wilayah IV telah mengadakan rapat fasilitasi dan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
- Berdasarkan penjelasan dari PT KAI (Persero), bahwa dalam rangka permohonan pembelian/tukar guling/sewa jangka panjang tanah Milik PT. KAI, PT. CJI dapat mengirimkan surat ke Direktur Utama PT. KAI (tembusan kepada Direktur Aset PT. KAI) dengan pertimbangan kelangsungan dan kepastian bisnis PT. CJI dan penjelasan site plan PT. CJI.
- Kemudian BKPM menyarankan PT. CJI untuk dapat melakukan pengecekan masterplan ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
- Mengusulkan PT. CJI untuk mengirim surat kepada Direksi PT. KAI untuk menyampaikan alternatif pembelian tanah/tukar guling/sewa jangka panjang.
- Dan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan maka PT. CJI dapat mengajukan permasalahan tersebut ke Pokja IV (Penanganan dan Penyelesaian Kasus), Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.

Wednesday, 4 April, 2018 yudhy_chandra
Permasalahan Perhitungan Bisnis PT Intim Wisata Lestari

PT Intim Wisata Lestari, bergerak dibidang usaha Jasa Akomodasi (cottages), yang berlokasi di Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat
BKPM telah memfasilitasi rapat tgl. 24 Oktober 2016 dan 12 April 2017 dengan hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa akan membentuk tim teknis untuk melakukan survey selambat lambat nya akhir Mei 2017 guna melakukan penilaian asset Mamasa Cottage sesuai nilai kewajaran dan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Wednesday, 4 April, 2018 yudhy_chandra
Permasalahan yang disampaikan PT Sasana Taruna Aneka Ria

PT. SASANA TARUNA ANEKA RIA, bergerak dibidang usaha Jasa Rekreasi dan Hiburan, yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur
Pemkot Surabaya merupakan pemegang saham 37,5% atas Taman Remaja Surabaya (TRS).

Direktur Wilayah IV telah mengirim surat ke DPMPTSP Provinsi Jatim dan DPMPTSP Kota Surabaya No. 1389/B.4/A.9/2016 tgl 27 Desember 2016 untuk dapat memberikan klarifikasi/penjelasan atas permasalahan perusahaan. Saat ini DPMPTSP Provinsi Jatim sedang berkoordinasi dan masih menunggu klarifikasi/penjelasan lebih lanjut dari DPMPTSP Kota Surabaya.

Perusahaan telah diundang untuk ikut serta dalam kegiatan debottlenecking meeting pada acara RIF tgl 22-24 Februari 2017 di Bali.

Wednesday, 4 April, 2018 yudhy_chandra

Pages

Subscribe to Front page feed