Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Permaslahan yang disampaikan Ki/KEK Teluk Bintuni

KI/KEK TELUK BINTUNI, yang berlokasi di Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat

Wednesday, 4 April, 2018 dyah
Permasalahan yang disampaikan oleh Ferrostaal GmbH

FERROSTAAL GmbH, bergerak dibidang usaha Industri Petro Kimia, yang berlokasi di Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat

Wednesday, 4 April, 2018 dyah
Permasalahan RTRW dan Lahan PT Chevron Pacific Indonesia

PT. Chevron Pacific Indonesia, bergerak dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang berlokasi di Minas-Siak, Bekasap-Rokan, dan Duri

Persetujuan atas dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia belum diterbitkan karena belum ada Perda RTRW Kota Dumai. Gubernur Riau belum bisa mengesahkan RTRW Kota Dumai karena RTRW Provinsi Riau belum disahkan.

Update:
Untuk menerbitkan AMDAL, Kementerian LHK memerlukan rekomendasi dari BLH Kota Dumai, sedangkan BLH Kota Dumai sendiri belum bisa memberikan rekomendasi karena RTRW Provinsi Riau belum dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Hasil Rapat Pokja IV 21 maret 2018: (1). Kepala BKPM mengidentifikasikan seluruh perijinan yang terhambat oleh belum terbitnya Perda RTRW di seluruh Indonesia untuk dijadikan bahan pembahasan Tim Pelaksana Satgas Nasional Pelaksanaan Percepatan Berusaha/Pokja IV (2). Gubernur Prov. Riau telah mengajukan permohonan validasi dokumen KLHS RTRW Prov. Riau kepada Menteri LHK dengan surat nomor: 050/bappeda/52.02 tanggal 2 Februari 2018, dan ditindaklanjuti oleh KLHK dengan menerbitkan surat direktur pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan KLHK nomor: s.47/POLKES/PKLHWS/PLA-3/2/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal tanggapan permohonan validasi KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 yang menyatakan bahwa KLHS RTRW Prov. Riau Tahun 2017-2037 belum dapat divalidasi karena masih dibutuhkan proses klarifikasi dan penyempurnaan kembali, dan KLHK siap melaksanakan asistensi dan konsultasi penyempurnaan KLHS. (3). Dirjen Bangda kemdagri, telah memfasilitasi pertembuan Pemprov. Riau dan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK pada tanggal 21 Maret 2018 dan forum rapat menyepakati: ((a)). Pemprov. Riau mengajukan kembali permohonan validasi KLHS RTRW Prov. Riau tahun 2017-2037 kepada Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan, KLHK ((b)). Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK menindaklanjuti permohonan dengan mengeluarkan surat persetujuan paling lambat 20 hari ((c)). Setelah surat persetujuan diterima Gubernur, Gubernur segera mengajukan permohonan register Perda ke Dirjen Otda, Kemdagri untuk selanjutnya segera ditetapkan sebagai Perda. (4). Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha Prov. Riau melaporkan perkembangan penerbitan RTRW Prov. Riau Tahun 2017-2037 kepada Pokja IV Wednesday, 4 April, 2018 ahmad_luthfie
Permasalahan RTRW dan Lahan PT. Sari Dumai Sejati

PT. Sari Dumai Sejati, bergerak dibidang Industri minyak makan dan lemak dari nabati, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, dermaga khusus untuk keperluan sendiri, perdagangan besar (distributor utama) dan ekspor serta jasa pergudangan, yang berlokasi di Dumai, Riau

1. PT SDS memiliki luas lahan 80 Ha dan telah memiliki izin lokasi dan HGB (lokasi perusahaan di zona industri bukan kawasan industri).
2. PT SDS melakukan joint venture dengan PT KAO dan PT Alam Mas Karya Sejati menjadi PT APICAL KAO CHEMICAL (PT AKC), dengan besaran saham PT SDS 0,5%, PT Alam Mas 64,5%, dan PT KAO 35% (PT Alam Mas Karya Sejati merupakan pemilik PT SDS).
3. PT SDS akan menyewakan lahan kepada PT AKC sedangkan PT SDS tidak memiliki bidang usaha penyewaan tanah pada Izin Prinsipnya.
4. Secara persyaratan luas lahan PT SDS sudah mencukupi untuk dapat mengajukan Izin Kawasan Industri, namun terkendala karena Provinsi Riau belum memiliki RTRW yang final.

1. PT SDS sudah membuat izin prinsip baru dengan bidang usaha perdagangan. 2. Lahan sudah ada tetapi status lahan tersebut belum diakomodasi oleh RTRW Provinsi Riau yang terbaru belum disahkan hingga saat ini, sehingga permasalahan HGU dan HGB belum mendapat izin. #### Hasil Rekomendasi Rapat Pokja IV 21 Maret 2018 1. Direktur PT Sari Dumai Sejadi (SDS) mengajukan permohonan ijin lokasi baru kepada DPMPTSP Kota Dumai 2. Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Dumai memfasilitasi penyelesaian permasalahan perijinan PT Sari Dumai Sejati (SDS) 3. Dirjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN memberikan rekomendasi teknis mempedomani Pasal 114 a PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional Wednesday, 4 April, 2018 ahmad_luthfie
Permasalahan RTRW dan Lahan Akurabenitama

Akurabenitama, bergerak dibidang usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan perdagangan besar, yang berlokasi di Kab. Bekasi, Jawa Barat

Telah dilaksanakan rapat fasilitasi permasalahan pada tanggal 17 Januari 2017 yang ditindaklanjuti BKPM dengan membuat surat dari Direktur Wilayah III Nomor 59/B.3/A.9/2017 tanggal 7 Februari 2017 ke Direktur Sengketa dan Konflik Tanah Dan Ruang Wilayah I, Kementerian ATR/BPN untuk melakukan mediasi atau peninjauan ulang atas sertifikat tanah milik H. Kiatony Djohan

Kantor pertanahan Kabupaten Bekasi telah melakukan pengecekan batas dan siap mempresentasikan hasil pengecekan batas tersebut di BPN Pusat, namun sampai saat belum ada arahan dari BPN Pusat.

Update 8 September 2017 : Telah dilakukan pemeriksaan lapangan kembali oleh BPN KOTA BEKASI tanggal 7 Februari 2017, selanjutnya ada paparan gelar kasus di Kantor Kementerian ATR/BPN yang semula dijadwalkan Juli 2017 hingga saat ini belum dilaksanakan. 15 November 2017: BKPM membuat surat ke Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I Ditjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kemen ATR/BPN Nomor 665/B.3/A.9/2017 perihal Permasalahan Kepemilikan Lahan PT Akurabenitama - Dikarenakan permasalahan sudah berlarut-larut, maka BKPM akan melimpahkan permasalahan ini ke POKJA IV Hasil Rapat Pokja IV 7 Maret 2018: Kapolres Bekasi melaksanakan penyelidikan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum terkait tumpang tindih sertifikat antara: HGB No. 12362/Kaliabang Tengah Surat Ukur No. 250/Kaliabang Tengah/2000 tanggal 17 Februari 2000 untuk tanah seluas 6.425 M2, dan Sertifikat HGB No. 12366/Kaliabang Tengah Surat Ukur No. 251/Kaliabang Tengah/2000 tanggal 17 Februari 2000 untuk tanah seluas 5.735 M2. Dengan: Sertifikat HM No. 11585/Kaliabang Tengah, Surat Ukur No. 350/Kaliabang Tengah/2015 tanggal 7 September 2015, untuk tanah seluas 950 M2, an. H. Kiatony Djohan, SE Thursday, 22 March, 2018 orri
Surat Keberlanjutan Investasi PT Temada Pumas Abadi

Telah terjadinya pengrusakan lahan dan beberapa bangunan yang merupakan milik PT Temada Pumas Abadi di Dusun Tampak Bolek Desa Sriwe Kecamatan Jero Waru Kabupaten Lombok Timur
1. DPMPTSP Prov NTB prihatin atas kejadian tersebut dan perlu segera mencari solusi agar permasalahan tidak terulang kembali

2. DPMTPSP Prov NTB mengharapkan kepada PT Temada Pumas Abadi untuk tetap:
a. Pro Aktif mengikuti proses penegakan hukum yang dilakukan aparat
b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur beserta jajarannya sebagaimana hasil pembahasan pada rapat-rapat yang telah di fasilitasi oleh DPMPTSP Prov NTB
c. Segera merealisasikan investasinya sesuai dengan yang direncanakan

3. DPMPTSP Prov NTB akan melakukan koordinasi bersama DInas/Instansi terkait agar iklim investasi tetap terbina dengan baik di Daerah

Tuesday, 3 April, 2018 abraham
Permasalahan Anggota Forkas

Beberapa hal yang disampaikan:
1. Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
2. Pelaksanaan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)
3. Surabaya Channel Fee
4. Keluhan Industri Mebel terkait impor Kain dan Laporan Surveyor (LS)
5. Hambatan Industri Marmer, Bahan Baku Impor diolah untuk diekspor dikenakan biaya Laporan Surveyor (LS)
6. Wacana membuka Kran Ekspor kayu gelondongan

Tuesday, 3 April, 2018 matthew
Permohonan Kepastian hukum PT Fu Ming International Food

Permasalahan yang disampaikan terkait Pengaduan Keberatan Atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Yang Menetapkan PT Fu Ming International Food sebagai PKP Gagal Produksi yang menyebabkan timbulnya sanksi perpajakan, beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:
1. PT FMIF merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan berpusat di Prov. Bali
2. Berdasarkan Surat Dirjen Pajak Kanwil DJP-KPP Pratama Gianyar yang menyatakan bahwa:
a. PT FMIF sebagai PKP yang belum berproduksi tidak diperbolehkan melakukan pengkreditan pajak masukan atas perolehan/impor selain barang modal. sehingga dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar.
b. PT FMIF harus membayar kembali pajak masukan yang telah diberikan pengembalian karena memenuhi keadaan PKP Gagal Berproduksi serta dikenakan sanksi bunga atas pajak masukan yang harus dikembalikan sebagai PKP Gagal Berproduksi.
3. Sebagai dasar pertimbangan terhadap surat tersebut diatas, bahwa sejak tahun 2011 sampai 2017, PT FMIF telah mengurus perizinan dan memnuhi persyaratan dengan waktu yang sangat lama serta dana yang sangat besar untuk memulai produksi. sistem dan prosedur yang sangat panjang dan berbelit pun membuat perusahaan kecewa.
4. Sehubungan hal tersebut, perusahaan keberatan dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan yang menetapkan PT FMIF sebagai PKP gagal Produksi sehingga harus mengembalikan seluruh pengembalian pajak masukan yang telah diterima dan juga dikenakan sanksi administrasi
5. PT FMIF berharap adanya bantuan terhadap pengajuan keberatan yang dikeluarkan Dirjen Pajak Kawil DJP Bali-KPP Pratama Giannyar

###Hasil FGD Pokja IV 21 Agustus 2018### 1. Dirjen Pajak Kemenkeu memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang disampaikan PT. Fu Ming International Food sesuai ketentuan yang berlaku 2. Pihak PT. Fu Ming International Food dapat melakukan upaya hukum terhadap keberatan atas pengenaan sanksi administrasi senilai Rp 2,8 Milyar Tuesday, 20 March, 2018 abraham
Permasalahan yang disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha TPS dan Terminal Tanki Timbun Banten (APT3B)

Permasalahan yang disampaikan terkait keberlangsungan dan kepastian dalam berusaha untuk angota APT3B karena adanya langkah-langkah penertiban perizinan terminal khusus (TERSUS) dan terminal Untuk kepentingan Sendiri (TUKS)

##Hasil Rapat 21 Maret 2018## 1. Dirjen Hubla, Kementerian Perhubungan tidak hadir dalam pembahasan 2. Asosiasi Pengusaha TPS dan Terminal Tanki Timbun Banten (APT3B) mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di masing-masing anggotanya yang terdampak oleh terbitnya Instruksi Dirjen Hubla No.UM.008/99/20/DJPL-17 tanggal 29 Desember 2017 3. Permasalahan sudah dibahas oleh BKPM pada tanggal 7 Maret 2018 yang salah satu butir rekomendasi adalah "Dirjen Hubla Kemenhub diminta untuk mempertimbangkan Grandfather Clause dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan mengijinkan beroperasinya kembali Terminal Serbaguna sementara proses pengajuan ijin pelayanan pihak ketiga berlangsung (surat direktur wilayah III BKPM omor: 187/B.3/A.9/2018 tanggal 22 Maret 2018) 4. Pokja II Satgas mengkaji instruksi Dirjen Hubla No.UM.008/99/20/DJPL-17 tanggal 29 Desember 2017 yang diduga menghambat pelaksanaan kebijakan ekonomi ##Hasil Rapat 5 Juli 2018## 1. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memberikan kesempatan kepada Asosiasi Pengusaha TPS dan Terminal Tanki Timbun banten (APT3B) untuk menyampaikan argumentasi terutama: a) Kegiatan eksisting dan rencana investasi yang akan dilakukan oleh APT3B tidak terhambat, b) Kegiatan pokok anggota APT3B yang sudah sesuai dengan izin usaha dari BKPM Dikaitkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut 2. Ketua Pokja II Satgas PKE melaporkan hasil kajian sebagaimana rekomendasi tanggal 21 Maret 2018 3. Sesmenko Kemaritiman melakukan asistensi dan evaluasi terhadap pemberlakukan kebijakan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan dalam hal penertiban perizinan Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal Untuk kepentingan Sendiri (TUKS) Monday, 26 March, 2018 abraham
Permasalahan Ganti Rugi Lahan William Gray

Permasalahan yang disampaikan oleh William Gray terkait belum selesainya ganti rugi lahan yang digunakan untuk Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB)
Bahwa dari 1.800 ha lahan BIJB, seluas 526,2622 ha diklaim sebagai milik William Gray yang sampai saat ini ahli waris belum menerima ganti rugi tanah bekas Hak Eigendom an. Williamg Gray

Tuesday, 13 February, 2018 abraham

Pages

Subscribe to Front page feed