Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Permasalahan PT Idros Services

PT Idros merupakan 1 dari 4 Perusahaan yang mengikuti tender Design & Build Pengerukan kolam dan alur pelabuhan cabang Benoa.
PT Idros mengirimkan dokumen penawaran pertama pada tanggal 16 November 2017 dengan harga penawaran sebesar Rp 470.692.042.950. Menurut PT Idros terdapat perbedaan volume pengerukan, maka PT Idros mengirimkan surat permohonan perpanjangan kepada Pelindo III pada tanggal 24 November 2017, kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 PT Idros mengirimkan kembali penawaran dengan mengubah nilai penawaran menjadi sebesar Rp 495.337.440.440.
Pada tanggal 27 Desember 2017, Pelindo menyatakan PT Idros didiskualifikasi karena tindakan post bidding (menambah, mengurangi dan atau mengubah penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran).
Tindakan PT Pelindo III seudah sesuai persyaratan umum kontrak, namun menurut PT Idros tindakan mereka adalah bukan menaikkan harga penawaran, melainkan harga penawaran tersebut berubah karena perhitungan volume yang berbeda.
Klarifikasi sudah dilakukan oleh PT Idros namun Pelindo III tidak menanggapi klarifikasi tersebut.
Menurut PT Idros bahwa Pelindo seharusnya melakukan penawaran ulang terhadap PT Idros dikarenakan harga penawaran mereka masih berada di bawah harga estimasi pemilik kontrak (24%) dan masih berada di bawah para kompetitor lainnya (20%)
Pada tanggal 15 Januari 2018 diumumkan pengumuman hasil lelang dimana PT Van Oord memenangkan lelang

Monday, 12 February, 2018 abraham
Tanggapan Keberatan Atas Pemberitahuan (SP-2) PT Padi Mas Realty

Menanggapi Surat No. 202/I/BO.I/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal Pemberitahuan (SP-2) ditujukan kepada pengguna lahan milih PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di area bongkaran emplasemen stasiun tanah abang dengan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra Pengelola Lahan yang sah sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Notaris di Bandung.
Surat No. KA.202/VII/4/KA.2016 tanggal 4 Agustus 2016 ditujukan kepada PT Padi Mas Realty tentang Pemutusan Perjanjian secara sepihak dengan tuduhan bahwa pihak kami telah melakukan pelanggaran sesuai dengan uraian surat dimaksud pada butir 1 s/d 4 telah ditanggapi vide surat PT Padi Mas Realty No. 011/PMR/VIII/16 tanggal 8 agustus 2016 ditujukan kepada Direktur Asset Tanah dan Bangunan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan menjelaskan bahwa, Keputusan Direktur Asset Tanah dan Bangunan untuk Memutuskan Perjanjian secara sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum karena suatu Perjanjian yang dibuat berdasarkan Kesepakan Bersama adalah merupakan Undang-undang sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1338 Perjanjian tersebut tidak bisa diputus secara sepihak

Tuesday, 30 January, 2018 matthew
Pungutan-pungutan pada pengusaha pertambangan nikel diduga tidak sesua UU dan Peraturan yang berlaku (PT Bola Dunia Mandiri)

Adanya berbagai pungutan dari berbagai pihak sehingga menimbulkan beban biaya ekonomi yang tinggi karena double bayar atas satu Obyek Pajak. Dan PT Bola Dunia Mandiri salah satu pemegang IOP-Nikel di Kabupaten Kolaka telah menyetor dana sebesar Rp. 8.842.204.100 kepada Dinas ESDM Kabupaten Kolaka dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kolaka, pembayaran ini ternyata untuk Retribusi bukan untuk membayar PNBP. Akibatnya PT. Bola Dunia Mandiri masih berhutang PNBP kepada negara sebesar 6.2 Milyar.

##Rekomendasi Rapat 23 Januari 2018## 1. Pungutan retribusi yang membebani pengusaha di Kab. Kolaka didasarkan atas kesepakatan antara pemegang IUP dan Pemkab. Kolaka yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 271 Tahun 2012 2. Dirjen Minerba Kemen ESDM dan Dirjen Bina Keuda Kemdagri mengkaji regulasi terkait retribusi yang ada di Kab. Kolaka 3. PT. BDM mengadukan permasalahannya kepada Polda Sultra cq Direskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum. 4. Kabareskrim memberikan asistensi penanganan pengaduan dari PT. Bola Dunia Mandiri dan melaporkan progres penanganan masalah tersebut kepada Pokja IV. ##Hasil Pembahasan 14 Maret 2018## 1. Perwakilan Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan Ditjen Bina Keuangan Daerah kemdagri tidak hadir sehingga pembahasan rapat tidak maksimal 2. PT Bola DUni mandiri belum mengadukan permasalahannya kepada Polda Sultra c.q Dir. Reskrimum Polda Sultra 3. Kapolda Sulawesi Tenggara c.q Dir. Reskrimum menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum terhadap proses penerbitan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 271 Tahun 2012 ##Hasil Rapat 5 Juli 2018## 1. Kapolda Sulawesi Tenggara c.q Dir. Reskrimum menindaklanjuti pengaduan PT. Bola Dunia Mandiri 2. Pihak PT. Bola Dunia Mandiri mengajukan ijin usaha yang baru Tuesday, 23 January, 2018 abraham
Implementasi Pedoman Pengurangan Risiko Kerusakan Petikemas

Sehubungan denga diterbitkannya PKE XV yang lebih fokus kepada sektor logistik, maka bersama ini DPW ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Prov DKI jakarta menyampaikan laporan impementasi kebijakan tersebut
PKE XV yang berkaitan dengan standard kepatuhan penanganan petikemas (voluntary self-compliance), dimana Kementerian Perhubungan RI telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut No. LIM.003/40/11/DJPL-17 tentang Pedoman Pengurangan Risiko Kerusakan Petikemas, namun kebijakan ini belum berjalan sebagaimana mestinya.
Informasi dari Ketua Umum DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta bahwa hanya 6 (enam) dari 25 perusahaan pelayaran internasional yang menerapkan kebijakan Pengurangan Risiko Kerusakan Petikemas.

Tuesday, 16 January, 2018 dyah
Permohonan Penyelesaian Perpajakan Yamaha Group Indonesia

1. Grup Yamaha memiliki 7 (tujuh) anak perusahaan di Indonesia. Salah satunya adalah PT. Yamaha Indonesia, anak perusahaan tertua di luar Jepang yang mulai beroperasi pada tahun 1977. Berkecimpung dalam penjualan alat musik dan kegiatan mempopulerkan musik dengan mendirikan 5 (lima) pabrik yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya.
2. Tahun lalu mendirikan pabrik baru dengan modal investasi USD 69 juta di Kawasan Industri Bekasi MM2100 dan merupakan pabrik ke-7 yang berada di Indonesia.
3. Sejak bulan Juni 2017 Kantor Pelayanan Pajak (PMA 1) mengeluarkan rekomendasi atau pemberitahuan kekurangan bayar pajak kepada 4 (empat) perusahaan dalam Grup Yamaha mencapai USD 32 juta.
4. Adanya ketetapan pajak tambahan sebesar USD 13 juta dalam pemeriksaan pajak tahun 2015 tidak dapat diterima. Nilai pajak tersebut dinilai lebih besar 40% dari laba operasional perusahaan yang hanya berfungsi sebagai perusahaan manufaktur.
5. Grup Yamaha di Indonesia telah meminta dukungan Kementerian Perindustrian dalam rangka perbaikan iklim investasi perusahaan dan memperoleh saran mengenai pemeriksaan pajak untuk keberlangsungan perusahaannya di Indonesia, namun belum mendapatkan tanggapan.

Tuesday, 16 January, 2018 abraham
Permohonan Bantuan Penyelesaian Perijinan Lookman Djaja Logistic Center

PT Lookman Djaja adalah perusahaan transportasi lintas pulau Jawa Sumatera Bali sejak tahun 1985. Dan sekarang kami akan mengembangkan usaha kami di bidang multimoda, kami mendirikan PT Lookman Djaja Land untuk mendirikan kawasan logistik berbasis kereta api.
Permohonan bantuan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk perealisasian Lookman Djaja Intermodal Hub yang berbasis kereta api di pulau Jawa yang akan dikembangkan di lahan yang dimiliki di Desa Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, guna mensukseskan program SISLOGNAS dan BUAM dimana berfungsi sebagai penunjang logistik untuk kawasan industri Bekasi Kerawang Purwakarta (BEKAPUR) dan alternatif pengalihan beban jalan yang dapat bersanding dengan kapal roro

Friday, 26 January, 2018 abraham
Penyampaian permasalahan PT Habab Alhanaya Tour & Travel

Sehubungan dengan surat direktur utama PT Habab Alhanaya Tour and Travel nomor HATTCO/13/XII-2017/01 tanggal 13 Desember 2017 perihal sebagaimana pada pokok surat, disampaikan sebagai berikut:
1. PT Habab Alhanaya Tour and Travel sesuai pendaftaran penanaman modal 0343/1/PPM/PMA/2010 tanggal 15 Maret 2010 dan telah memiliki TDUP nomor 101/1/IU/PMA/2017 tanggal 23 Agustus 2017 disetujui bergerak dibidang usaha biro perjalanan wisata dengan kepemilikan saham asing 50 % dan Indonesia 50 %.
2. Perusahaan telah memiliki izin penyelenggaraan Ibada Umrah dari sejak tahun 2012 dan sejak tanggal 28 Desember 2015 izin penyelenggaraan tersebut tidak dapat diperpanjang dikarenakan adanya peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang mengharuskan pemilik biro perjalanan wisata dalam akta perusahaan warga negara Indonesia yang beragama islam dan tidak sebagai pemilik Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) lainngya (Pasal 5 ayat 3 huruf a.
3. Pasal 3 Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal
4. Perusahaan pada tanggal 8 November 2017 bersurat kepada BKPM terkait dengan permasalahan perpanjangan izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan BKPM memberikan tanggapan bahwa perusahaan dapat melakukan kegiatan biro perjalanan wisata tanpa harus menyesuaikan dengan ketentuan baru mengingat perusahaan telah berdiri sejak tahun 2010.
5. Tanggal 11 Desember 2017 perusahaan telah mengadakan pertemuan dengan divisi umrah, Kementerian Agama, namun Kemenag menyampaikan bahwa tidak bisa menjadikan surat konfirmasi dari BKPM sebagai landasan, acuan, dan atau kekuatan hukum dalam perpanjangan izin umrah dan kepemilikan saham untuk perusahaan travel umrah 100% warga negara Indonesia.

Monday, 15 January, 2018 abraham
Permohonan Perlindungan Hukum PT Malindo Feedmill Tbk

1. PT Malindo Feedmill, Tbk adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Malaysia beralamat Jln. R.S. Fatmawati No 15 Komplek Golden Plaza Blok G 17-22 Cilandak, Jakarta Selatan, bergerak dalam pengembangan usaha di bidang peternakan (pakan ternak dan pembibitan unggas) serta bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha kecil di berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk kemitraan usaha, dimana 80% diperuntukkan bagi peternak rakyat dan tidak dijual ke wet market sehingga tidak berkompetisi dengan peternak rakyat.
2. PT Malindo Feedmill, Tbk berencana membuka pabrik pakan ternak di Kawasan Industri Candi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan telah melakukan proses pembelian lahan seluas 33.120 m2 seharga RP 5.235.200.000. Perusahaan telah melakukan pembayaran senilai Rp 8.379.360.000 kepada pihak pengusaha properti lahan Kho Ing Rjok alias Soedibjo dari PT. Indo perkasa Usahatama, namun sampai saat ini (sudah 4tahun) belum ada realisasi lokasi dan kesiapan lahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Jual Beli dimaksud.
3. PT. Malindo Feedmill, Tbk telah menempuh proses hukum baik ke Pengadilan negeri maupun Pengadilan Tinggi Semarang, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, juga mengirim surat kepada Presiden RI dan Kapolri, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian dan mengharapkan perlindungan hukum atas ketidakadilan yang diterima perusahaan.

##Rekomendasi rapat pokja IV 23 Januari 2018## 1. Kabareskrim Poldri dan Polda Jateng melakukan penyelidikan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum terhadap proses jual beli tanah antara PT. Malindo Feedmill dengan PT. UPI di Kawasan Industri Candi Semarang. 2. Kepala BKPM mengkoordinasikan DPMPTSP Prov. Jateng, dan unsur terkait lainnya untuk menyelidiki kelengkapan perijinan dan kewajiban PT. Malindo Feedmill, PT. IPU dan pengelola Kawasan Industri Candi Semarang ##Hasil Rapat 14 Maret 2018## 1. Kabareskrim Polri belum dapat melaporkan hasil penyelidikan dan akan segera menindaklanjuti rekomendasi Pokja, terutama dugaan terjadinya pelanggaran hukum terkait dengan:a) Perijinan PT Industri Permata Usahatama (IPU) yang diduga mengelola kawasan industri Candi Semarang,b) Pelaksanaan putusan pengadilan TInggi Jawa Tengah Nomor 504/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 9 Mei 2014 perkara perdata banding antara PT Malindo Feedmill melawan Soedibjo alias Kho ing Tjiok dkk 2. Kepala BKPM meminta perpanjangan waktu untuk:a) Mengkaji kelengkapan perijinan dari Pengelolaan Kawasan Industri Candi Semarang, dengan mengikut sertakan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Prov. Jawa Tengah, Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Semarang, DPMPTSP Prov. Jawa Tengah, DPMPTSP Kota Semarang, Perhimpunan Kawasan Industri Kota Semarang, dan Polda Jawa Tengah,b) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila menemukan pelanggaran. ##Hasil Rapat 5 Juli 2018## Hasil kajian BKPM telah diketahui bahwa PT IPU belum memiliki ijin untuk operasi (sementara dalam proses), namun PT. IPU sudah melakukan transaksi jual beli tanah dengan PT Malindo Feedmill 1. Kabareksrim/Kapolda Jawa Tengah/Kapolrestabes Semarang melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana dalam transaksi antara PT. IPU dengan PT Malindo Feedmill 2. Sekda Kota Semarang selaku Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Semarang melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sehingga PT IPU memenuhi kewajibannya. 3. Irwasum Polri melakukan audit investigasi terhadap penghentian penyidikan kasus oleh Polda Jawa Tengah berdasarkan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/103.A/XI/2014/Reskrimum tanggal 17 November 2014 Monday, 15 January, 2018 abraham
Permasalahan Saham Hipotek 51% oleh PT Cendana Emas Windu

- PLN pada bulan Juli 2017 membuat regulasi, mewajibkan setiap investor harus bekerjasama dengan PJB, dengan kepemilikan saham hipotek 51 %
- Sudah ada beberapa investor yang diundang oleh PLN untuk mengerjakan proyek bekerjasama dengan PJB
- PLN memberikan jangka waktu 1 bulan kepada perusahaan – perusahaan dari bulan Juli s/d Agustus 2017 untuk mempertimbangkannya
- Skema kerjasama : PPA $ 7,2 cent/KWH dinaikkan menjadi $ 9 cent/KWH dan selama 12 tahun PLN tidak menerima income. Income diterima pada tahun ke – 13

Friday, 15 December, 2017 wisnu
Permasalahan PT Conch Barru Cement terkait Adanya Surat dari Pemda Kabupaten yang menerbitkan SKKLH yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Sesuai dengan PP No 27 tahun 2012 pasal 47 ayat 2 b dan Perda Kabupaten Barru no 3 tahun 2014 pasal 31(2)b, tentang izin lingkungan dinyatakan bahwa izin lingkungan wajib diterbitakan bersamaan dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), namun pada bulan Juli 2015 Pemda Kabupaten menerbitkan SKKLH tidak bersamaan dengan izin lingkungan hidup, dan sehingga saat ini ijin lingkungan idup belum diterbitkan tanpa disertai alasan maupun pemberitahuan yang jelas, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang disebutkan di atas.
Pada prosesnya perusahaan telah berulang kali mengirimkan surat tertulis yang memohon agar izin tersebut dapat diterbitkan yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Barru, serta beberapa kali perusahaan menyurat kepada Pemprov Sulawesi Selatan, BKPM Pusat agar dapat memberikan bantuan sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan, namun hingga saat ini Pemda Kabupaten Barru belum juga memberikan persetujuannya.

Friday, 24 November, 2017 dyah

Pages

Subscribe to Front page feed