Permasalahan Pendapat & Langkah KL Respon Kebijakan Target Penanggung Jawab
Proyek PLTA Sungai Bongka PT.Soma Power Indonesia

PT.SOMA POWER INDONESIA saat ini mengembangkan proyek PLTA dengan skema IPP (100 MW), di Sungai Bongka, Kabupaten Tojo Una - Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun saat ini mengalami kendala perihal izin lokasi yang disebabkan :
1. Izin Lokasi muncul setelah adanya IPPKH dari KemenhutLH
2. Terkait IPPKH, Dinas Kehutanan Propinsi menyatakan adanya areal proyek yang tumpang tindih dengan perusahaan tambang logam (emas) PT. Bumi Permata Hijau (±3,197.95Ha) dan PT.Bumi Cerah Cemerlang (±94.56Ha) yang sudah memiliki IUP Eksplorasi
3. Menurut PT. SOMA POWER INDONESIA perusahaan tambang logam (emas) PT.Bumi Permata Hijau dan PT. Bumi Cerah Cemerlang; kedua perusahaan ini sudah tidak aktif melakukan kegiatan.
4. Gubernur sudah membuat Izin Prinsip, Rekomendasi kepada Pemkab Tojo Una – Una, dan KemenhutLH
5. Terkait Perijinan Lokasi APL (Area Proyek Lain) diatur dengan Pemkab Tojo Una – Una

Thursday, 2 November, 2017 abraham
Permasalahan Investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur

Beberapa Permasalahan yang menghambat dalam upaya peningkatan investasi:
1. Pembangunan fasilitas pelayanan publik dikawasan HP dan HPK
2. Rekomendasi KKOP yang masih diterbitkan Menteri Perhubungan
3. Kawasan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut

Monday, 30 October, 2017 wibowoaji
Permasalahan Tukar Menukar lahan dan Perpanjangan Izin Lokasi PT Young Tree Industries

Menindaklanjuti surat dari PT Young Tree Industries (PT YTI) Nomor 245/Not-AK/IX/2017 dan laporan kuasa hukum PT Young Tree Industries ke Kantor Kemenko Bidang Perekonomian tanggal 5 Oktober 2017 berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. PT YTI merupakan perusahaan PMA asal British Virgin Island yang bergerak di sektor industri alas kaki dan komponennya yang berencana untuk tnendirikan pabrik di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dengan rencana investasi Rp 60,6 milyar, kapasitas produksi 3,3 [uta pasang sepatu/tahun, serta serapan 6.000-8.000 tenaga kerja.
2. Berdasarkan informasi dari perusahaan, permasalahan yang dihadapi PT YTI yaitu:
a. PT YTI membutuhkan lahan sebesar 78.592 m2 dan saat ini telah terealisasi sebesar 62.882 m2, namun dalam pembebasan sisa tanah sebesar 15.710 rn- terdapat permasalahan yaitu:
1). Tanah seluas 13.410 m2 merupakan tanah aset pernerintah Provinsi Jawa Timur, dimana perusahaan telah mengirimkan surat nornor 90/Not-AK/X1I1/2013 tanggal 3 Desember 2013 kepada Gubernur Jawa Timur perihal permohonan untuk dapat menggunakan lahan tanah terse but untuk digunakan sebagai lahan pabrik sepatu dengan disiapkan lahan pengganti.
2). Tanah seluas 2.300 m2 merupakan tanah kas Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, dimana perusahaan telah mengirimkan surat nomor 77/Not-AkN1/2013 tanggal 12 Juni 2013 kepada Supati Nganjuk peri hal permohonan untuk dapat menggunakan lahan tanah tersebut untuk digunakan sebagai lahan pabrik sepatu dengan disiapkan lahan pengganti.
b. Hingga saat ini tukar menukar kedua lahan tersebut belum dapat diselesaikan karena masih dalam proses di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
c. Perpanjangan Izin Lokasi untuk lahan tersebut hingga saat ini belum diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Thursday, 19 October, 2017 wisnu
Permohonan Fasilitasi terhadap Pemda Cianjur dan BPN Cianjur ( PT Pou Yuen Indonesia)

PT. Pou Yuen Indonesia yang rnerupakan Perusahaan PMA (penanaman Modal Asing) yang bergerak. di bidang Industri Sepatu yang berlokasi di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur yang selama ini telah merekrut 5000 (lima ribu) buruh karyawan dan akan membuka lapangan kerja kepada kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu ribu) buruh karyawan. PT. Pou Yuen Indonesia berada dibawah naungan Pou Chen Group (principal Company) di Indonesia yang juga telah merekrut kurang lebih 100,000 (seratus ribu) karyawan, tersebar di Kabupaten Serang, Kabupaten Sukabumi. Kabupatcn Tangerang, Kota Salatiga dan Kabupaten Cianjur. Kami memproduksi sepatu olah- raga bermerek sepcrti NlKE. ADlDAS, PUMA ASICS. dan lain-lain dengan orientasi 100% export.

Kami mengajukan permohonan kepada Pemerintah Indonesia untuk diberikan suatu kebijaksanaan atas kelengkapan perizinan, dimana Kami menemui kendala proses pengurusan Surat Pertimbangan Teknis Penata Gunaan Tanah dalam rangka Penerbitan lzin Lokasi karena adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Badan Pertanahan Nasional Cianjur terkait tata ruang lahan yang hendak dibuat pabrik.

Thursday, 19 October, 2017 dyah
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Timur Nusantara

PT. Timur Nusantara ingin mengadukan PT Pelindo III (Persero) Surabaya beserta PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Wangi tentang masalah sebagai berikut:
1. Perjanjian Kerjasama yand diadakan di Bali tanggal 18 Desember 2002
2. Hasil RUPS yang telah diadakan pada tanggal 31 Desember 2003 yang sampai saat ini kami belum mendapat jawaban secara tertulis
3. Dengan tidak adanya surat hasil RUPS, perusahaan mengalami tidak ada kepastian investasi karena telah menjaminkan uang untuk berinvestasi sebesar USD 120.000 yang disetorkan melalui Bank BRI ke rekening PT Pelindo III.
4. Dikeluarkannya Pergub No. 77 tahun 2009 tentang peralihan sebagian angkutan petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pergub tersebut telah dikuatkan oleh Kemenhub tentang pembagian zonasi
5. Tentang lapangan (container yard) yang telah di kerjasamakan dan di serahkan kepada kami selaku pengelola dengan seenaknya tanpa pemberitahuan kami telah di sewakan kepada beberapa pihak lain.

Tuesday, 17 October, 2017 yudhy_chandra
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Wampu Electric Power (WEP)

PT. Wampu Electric Power (WEP) selaku perusahaan yang bergerak di Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berlokasi proyek di kawasan Hutan Lindung Desa Rih Tengah, Kabupaten Karo Sumatra Utara. Beberapa Permasalahan yang disampaikan:
1. Permasalahan di Desa Rih Tengah, Telah terjadi banyak pemblokiran jalan oleh sejumlah warga karena permasalahan lahan yang diakui warga sebagai miliknya namun pada kenyataannya bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan lindung yang telah dibuktikan denga surat dari Dinas Kehutanan tentang Hak-hak Pihak Ketiga dalam IPPKH. Dan sebagai informasi bahwa kami telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seusai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 107/Menhut-1I/2009 tanggal 16 Maret 2009 dan SK 403/Menhut-11I2013 tanggal 3 Juni 2013, serta s.urat keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor SK 11/1/1PPKH/PMAl2015
2. New Spillway di Desa Rih Tengah, Menyambung butir 1 diatas mengenai permasalahan warga atas lahan yang terkena dampak pembuatan saluran pembuangan (Spi/fway) oleh PT.WEP menyisakan 2 orang warga yang tidak mau terima kornpensasi yaitu Tawar Sembiring dan Mada Ginting/Pengawal Sitepu
3. Permasalahan RoW, Penyelesaian kompensasi atas lahan yang dilalui jalur transmisi sun 150 KV PT.WEP terhadap warga yang berlokasi dekat dengan pembangunan tower/ menara transrnisi. Penyelesaian pembayaran dan perhitungannya dilakukan berdasarkan peraturan pernerintah. Namun sampai dengan saat ini masih ada warga yang menolak pemberian kompensasi tersebut dan menuntut jauh lebih besar dari harga yang semestinya.
4. Izin Gangguanl HO, Terkait dengan pengurusan 1MB dan HO PT, Wampu Electric Power, bahwa saat ini kami telah menyelesaikan persyaratan untuk mendapatkan 1MBdan HO yang dirnaksud. Namun untuk pengurusan izin gangguan/ HO masih terkendala karena belum ada kesepahaman dengan Pemda Kab, Karo khususnya DPMPTSP yang masih memberlakukan pengurusan izin HO, Sepengetahuan kami pengurusan izin gangguan/ HO sudah di cabut sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
5. Pengurusan IMB, telah dilakukan langkah-langkah untuk pengurusan IMB tetapi IMB tersebut masih belum diterima.
6. Pengurusah SHGB, Awal pengurusah SHGB dimulai pada tahun 2015 dan sampai sekarang masih terkendala beberapa masalah.
7. lain-lain, masalah penipuan yang dilakukan oleh warga Desa Rih Tengah yang bernama Tambatan Sembiring

Tuesday, 17 October, 2017 ahmad_luthfie
Permohonan Penyelesaian Pensertifikatan Tanah Aset PT Kereta Api (Persero) dan Dephan cq TNI AU di Kp Bandan /Muka, Jakarta Utara dan Desa Julang Serang Timur dengan PT Mustika Lodan

Menindaklanjuti surat permohonan kami No. 053/ML/XII/2016 Tgl. 7-12-2016 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, Bersama ini perkenankan kami menyampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil pemantauaan kami kedua berkas tersebut diatas sampai saat ini masih berada di Dirjen Penanganan Masalah Agraria utk dibahas kembali dgn Bapak Menteri. Sehubungan dgn hal tersebut diatas Bersama ini kami mohon Perkenan Bapak Menteri sebelum mengambil keputusan agar permasalahan pokok yg menjadi kendala penyelesaiaan pensertifikatan tanah asset dimaksud yg sampai saat ini sdh berjalan + 22 (Dua puluh dua) Tahun masih belum juga ada solusi penyelesaiannya. Adapun permasalahannya karena adanya pemikiran dari Pimpinan BPN Pusat yg menghendaki lahan yg dimohon harus dlm keadaan Clean & Clear dgn alasan takut Dikriminalisasi / Digugat oleh Masyarakat .

Menurut hemat kami Pemikiran semacam ini selain Tidak Berdasar juga Bertentangan dgn berbagai peraturan per undang undangan yg berlaku dan tidak sejalan dgn Instruksi Bapak Presiden R.I. yg tertuang dlm paket kebijakan ekonominya maupun dlm himbauan kepada Bapak Menteri utk turut membantu mengamankan / Mempercepat proses Pensertifikatan tanah asset sesuai dgn amanat UU No.1 Tahun 2004 dan demi tercapainya program 5 (Lima) juta sertifikasi tanah utk setiap tahunnya. Khusus terhadap penyelesaian tanah asset Dephan Cq TNI AU di desa julang serang timur mohon perkenan Bapak Menteri mengkritisi Materi yg terurai dlm usulan kedua dari Kanta pertanahan kabupaten serang , Yang isi uraiannya Penuh Dengan Rekayasa Data / tidak konsisten dengan tujuan untuk Menghambat / Menghilangkan Tanah Asset.(lihat bukti risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” No.550.2-33-RPPTA/VI/2004 Tgl 25-6-2004) .Sebagai Bahan Bukti uraiaan kami tersebut diatas , Dimohon dgn Hormat agar Bapak Berkenan utk meneliti hasil kajian yg kami uraikan dalam “ P A T U H “ yaitu Permasalahan , Akibat , Tata peraturan , Usulan , Hikmah .Terlampir

Berdasarkan Fakta Tersebut diatas kami mohon bantuan dan kebijaksanaan Bapak Menteri utk Berkenan Mengabulkan Permohonan Penyelesaiaan Pensertifikatan Tanah Asset tersebut diatas , sesuai dgn usulan (semula) dari Kanta Pertanahan setempat yg dasar pertimbangannya merujuk surat KA BPN No.500-1255 Tgl 4 Mei 1992 . Sekiranya Bapak Menteri Berpendapat Lain . Maka sesuai dgn Amanat Pasal 18 Huruf c UU No.25 Tahun 2009 UU Pelayanan Publik Pihak Kami mohon diberikan Tanggapan terhadap Pengajuan yg diajukan.

Wednesday, 13 September, 2017 galih
Permasalahan yang disampaikan oleh Mustakim terkait permasalahan hukum yang menimbulkan gangguan usaha di bidang kepariwisataan di Pulau Bintan

1. Tanah yang dibeli dari .masyarakat seluas 108 Ha untuk mengembangkan usaha di bidang pariwisata (pembangunan resort dan perhotelan di kawasan Pulau Bintan).
2. Pembelian tanah dilakukan dengan pinjaman kepada Chairman (pemilik Korindo Group) sebesar Rp. 29 Milyar namun timbul permasalahan dimana Chairman melapor ke Mabes Polri dengan laporan penipuan dan penggelapan dan Kasus sudah di SP3.
3. Selanjutnya Chairman membuat lap ke Dit. Tipid Ekonomi Bareskrim Polri dengan laporan TPPU, sehingga terhadap perbuatan Chairman yang masih belum mendapatkan penyelesaian dan ketegasan dari aparat penegak hukum telah menimbulkan gangguan dalam berinvestasi di lahan seluas 108 ha.

Wednesday, 13 September, 2017 wisnu
Permasalahan yang disampaikan oleh Abu Hasan terkait permasalahan di bidang pertanahan

1. Membeli tanah dari Katidin seluas 1.000 m x 1.100 m dari Katidin dan selanjutnya pada thn 2004 surat tanah tsb dipecah menjadi 50 surat tanah yang dimaksudkan utk pembangunan di bidang pariwisata.
2. Pendafataran Hak Atas Tanah terkendala karena adanya klaim dari beberapa pihak namun setelah melalui proses hukum selesai, proses tidak dilanjutkan.
3. Sampai saat ini, pembangunan terkendala karena proses pendaftaran Hak Atas Tanah tidak mendapat kejelasan dan kepastian dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

##Hasil Rapat 12 September 2017## 1. Pihak pelapor an. Abu Hasan melengkapi semua persyaratan pengurusan sertifikat dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, paling lama tanggal 19 September 2017. 2. Bareskrim Polri melakukan asistensi untuk mempercepat penanganan kasus yang dilaporkan ke Polda Riau Nomor LP/284/VII/2015/SPKT/RIAU tanggal 3 Juli 2015 dan pengaduan yang akan disampaikan oleh pelapor 3. Irwasum Polri melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan kasus Nomor LP/284/VII/2015/SPKT/RIAU tanggal 3 Juli 2015 dan kasus lain terkait sengketa tanah 4. Kakanwil BPN Provinsi Riau dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru memfasilitasi para pihak untuk menyelesaiakan sengketa tanah dilaporkan oleh Bapak Abu Hasan ##Hasil Rapat 14 Februari 2018## 1. Kapolda Riau c.q Dir. Reskrimum Polda Riau berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam rangka memenuhi petunjuk kejati dalam proses penyidikan kasus LP/284/VII/2015/SPKT/RIAU tanggal 3 Juli 2015 terkait surat pernyataan asli pembatalan SKGR 2. Kakanwil BPN Prov. Riau memberikan dukungan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh DIt Reskrim Polda Riau dalam Hal memenuhi petunjuk Kajati terkait pernyataan asli pembatalan SKGR 3. Irwasum Polri melakukan audit investigasi terhadap seluruh permasalahan hukum yang sedang ditangani oleh Polda RIau ##Hasil Rapat 5 Juli 2018## 1. Proses penyidikan terhambat karena penyidik belum bisa memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umm terkait penyitaan Surat Pernyataan Asli Pembatalan SKGR 2. Kakanwil BPN Prov. Riau belum menemukan Surat Pernyataan Asli Pembatalan SKGR untuk dijadikan bukti dalam kasus LP/284/VII/2015/SPKT/RIAU tanggal 3 Juli 2015 ##Rekomendasi 5 Juli 2018## 1. Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemafaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN memfasilitasi kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polda Riau 2. Kapolda Riau c.q Dir. Reskrimum Polda RIau melanjutkan proses penyidikan kasus LP/284/VII/2015/SPKT/RIAU tanggal 3 Juli 2015 Tuesday, 26 September, 2017 wibowoaji
Permasalahan yang disampaikan BP Batam terkait kendala dalam pengalokasian lahan

Sehubungan dengan Surat Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor: B/94/Menko/Polhukam/HK.04.04 1/05/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal permohonan perlindungan hukum yang tembusannya diberikan kepada kami, dengan ini disampaikan sebagai berikut:
1. Adanya pemohon alokasi lahan baik yang sudah membayar Uang muka UWTO 10 % bahkan ada yang sudah membayar 100 % UWTO namun SKEP dan SPJ belum diterbitkan, karena ada beberapa hal yang menjadi kendala
2. Mengenai persoalan Retroaktif maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga jelas tercantum di dalam faktur tagihan uang muka, untuk pelunasan UWTO akan menggunakan tarif UWTO yang berlaku pada saat pelunasan.
3. Selanjutnya bagi yang sudah membayar 100 % UWTO namun oleh karena hal-hal seperti tersebut diatas maka BP Batam akan mengembalikan uang tersebut oleh karena pengalokasian lahan belum terlaksana secara sah dan kemungkinan untuk itu belum di prediksi kapan bisa dilaksanakan secara sah dan tidak melawan hukum.

Wednesday, 6 September, 2017 wisnu

Pages

Subscribe to Front page feed