Rapat

Rapat Pokja IV 13 Desember 2018 pukul 13.30 WIB

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Chevron Pacific Indonesia terkait pembayaran pajak air tanah
2. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Padi Mas Realty terkait adanya pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Dir. Aset PT KAI di Tanah Abang Bongkaran dan terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Akurabenitama terkait status kepemilikan lahan

Rapat Pokja IV 13 Desember 2018 09.00 WIB

Permasalahan yang dibahas:
1. Tindaklanjut penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh PT Malindo Feedmill, terkait ketidakpastian hukum dalam kasus jual beli tanah di Kawasan Industri Candi Semarang
2. Tindaklanjut penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh PT Pasir Prima Coal Indonesia ( PT PPCI) terkait Clean and Clean (CnC)
3. TIndaklanjut penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh PT Pou Yuen Indonesia terkait hambatan investasi di Kab. Cianjur

Rapat Pokja IV 12 Desember 2018

Rapat dilaksanakan di Kementerian Hukum dan HAM di Ruang Rapat Soepomo Lantai 7 Gedung Setjen Kemenkumham. Rapat dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM selaku Ketua Pokja IV Satgas PKE dengan agenda Rapat Membahas tindaklanjut PT Dizamatra Powerindo terkait kendala proses perijinan perkeretaapian khusus dan kerjasama angkutan batu bara antara PT Dizamatra Powerindo dengan PT KAI

Rapat Pokja IV 10 Desember 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan yang disampaikan oleh Sekda Brebes terkait pengurusan pengajuan sertifikat HGU/HGB PT Daehan Global
2. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Bulungan Surya Pratama terkait keamanan investasi di Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara
3. Permasalahan yang disamapikan oleh PT Perkeretaapian Tambun Bungai terkait permasalahan perizinan di Prov. Kalimantan Tengah
4. Tindaklanjut penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh PT Auroris Oil and Gas terkait ketidakpastian dalam berusaha

Rapat Pokja IV 4 Desember 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Membahas tindaklanjut permasalahan Anggota HKI (Himpunan Kawasan Industri) terkait pembebasan tanah Proyek KCIC
2. Membahas permasalahan PT Exhaust Control Indonesia terkait Kepastian Permen LHK No. 21/2008 tentang Ambang Batas Emisi Udara
3. Membahas tindaklanjut permasalahan IISIA (The Indonesia Iron & Steel Industry Association) terkait spesifikasi pipa untuk Proyek Merakes Offshore Area yang dikelola oleh Eni Indonesia Ltd

Rapat Pokja IV 3 Desember 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Membahas permasalahan perizinan dan rencana investasi PLTA 30 MW di Kab. Lahat Prov. Sumatera Selatan oleh PT Prima Sarana Persada
2. Membahas tindaklanjut permaslaahan tumpang tindih lahan pada pembangunan PLTA Sungai Bongka oleh PT Soma Power dan PT Bongka Nova Energi di Kab. Tojo Una Una, Sulawesi Tengah
3. Membahas tindaklanjut permasalahan PT Pertamina Cilacap terkait Proyek Kilang Minyak RDMP Cilacap tentang pemanfaatan lahan dengan TNI dan nilai aset Inbreng dengan Saudi Aramco

Rapat Pokja IV 27 November 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Tindaklanjut penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh PT Jelajah Marindo Persada terkait permohonan perlindungan dan kepastian hukum dalam investasi di bidang pertambangan di Kab. Bangka Barat Prov Kep Bangka Belitung .
2. TIndaklanjut permasalahan yang disampaikan oleh PT Bank QNB Indonesia terkait sengketa 15 (lima belas) sertifikat HGB yang dijadikan jaminan kredit

Rapat Pokja IV 16 November 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Auroris Oil and Gas terkait ketidakpastian dalam bersusaha
2. Permaslaahan yang disampaikan oleh PT Thoma Dive Resort terkait sertifikat tanah
3. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh PT. Timur Nusantara terkait kerjasama pemanfaatan BMN untuk pengelolaan dan pengoperasian dermaga baru di Pelabuhan Tanjung Wangi oleh PT. Timur Nusantara.

Rapat Pokja IV 12 November 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Membahas permasalahan IISIA terkait produk dalam negeri untuk project Merakes oleh Eni Indonesia Ltd
2. Membahas tindaklanjut Permohonan Kajian Ulang Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI)
3. Membahas tindaklanjut Permohonan Klarifikasi dan Kepastian Hukum oleh PT Glory Point, terhadap pembangunan Jalan di Batu Aji kota Batam

FGD Pokja IV Penyelesaian Kasus Pipeline 8 November 2018 di Prov. Jawa Barat

FGD Pokja IV dilaksanakan di Aston Braga Hotel & Residence. Agenda yang dibahas terkait Kasus Pipeline dari BKPM dan BUMN.

Pages