Rapat

Rapat Pokja IV 8 Juni 2018

Permasalahan yang dibahas:
Membahas permasalahan yang disampaikan oleh PT TC Subaru terkait permasalahan yang timbul dari SPKTNP-224/Bc.6/2014 tentang Surat Penetapan kembali Tarif dan atau nilai pabean (SPKTNP)

FGD Pokja IV Penyelesaian Permasalahan di Prov. Jawa Timur 6 Juni 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Membahas tindaklanjut tata cara pembatasan pemberian izin usaha oleh Pemda Jawa Timur selama 5 tahun
2. Membahas tindaklanjut sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Timur
3. Membahas tindaklanjut penetapan UMR sektoral plastik sebesar 7-9 % oleh Pemda Jawa Timur
4. Membahas tindaklanjut keluhan Asosiasi Tekstil terhadap ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal yang mengakibatkan UMK di Jawa Timur lebih tinggi dari Jawa Barat dan Jawa Tengah

Rapat Pokaj IV 30 Mei 2018

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Soepomo lantai 7 Gedung Setjen Kemenkum HAM. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM selaku Ketua Pokja IV. Agenda Rapat lanjutan membahas permohonan petunjuk dan arahan percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi khususnya bidang investasi yang disampaikan oleh PT Dizamatra Powerindo terkait terkendalanya proses perijinan Perkeretaapian khusus dan belum adanya realisasi Kerjasama Angkutan Batu Bara dengan KAI (memerlukan penyelesaian berdasarkan Perpres No.

FGD Pokja IV Penyelesaian Permasalahan Investasi di Prov. Bangka Belitung 24 Mei 2018

Acara ini dilaksanakan di Hotel Novotel Bangka pada tanggal 24 Mei 2018. Rapat dipimpin oleh Bapak Carlo B Tewu Deputi Bidkoor Kamtibmas selaku Sekretaris Pokja IV. Dengan agenda pembahasan permasalahan:
1. Permasalahan yang disampaikan oleh Gub Kep. Bangka Belitung terkait rencana pembangunan di lahan yang masih sengketa atas kepemilikannya dan percepatan penyelesaian RZWP3K.
2. Permasalahan lahan milik eks PT Karya Rinjani Utama

Rapat Pokja IV 28 Mei 2018

Permasalahan yang dibahas :
1. Membahas tindaklanjut Laporan Permasalahan Reklamasi PT MNA yang bermasalah dengan Outlet Jawa 7
2. Membahas tindaklanjut Permasalahan Pemanfaatan Gas Lapangan BD-Blok Madura Strait, HCML untuk pembankit Listrik Tenaga Uap/Gas, PT Indonesia Power
3. Membahas Permasalahan yang disampaikan oleh Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) terkait Permohonan Pengecualian Pembatasan Angkutan Barang Masa Lebaran 2018

Rapat Pokja IV 22 Mei 2018

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Soepomo lantai 7 Gedung Setjen Kemenkum HAM. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM selaku Ketua Pokja IV. Agenda membahas permohonan petunjuk dan arahan percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi khususnya bidang investasi yang disampaikan oleh PT Dizamatra Powerindo terkait terkendalanya proses perijinan Perkeretaapian khusus dan belum adanya realisasi Kerjasama Angkutan Batu Bara dengan KAI (memerlukan penyelesaian berdasarkan Perpres No.

Rapat Pokja IV 21 Mei 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Membahas Permasalahan Kendala Pelaksanaan Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Berbasis Sampak Kota (PLTSa Benowo) Surabaya
2. Membahas Permasalahan Ketenagalistrikan di Kawasan Industri oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKII)
3. Membahas Tindak lanjut permohonan perizinan overflight permission oleh project loon
4. Permasalahan PT Pertamina Tuban terkait proyek kilang Tuban dengan Rosneft terkait perjanjian KSP

Rapat Pokja IV 17 Mei 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Tindak Lanjut permasalahan yang disampaikan oleh Lookman Djaja Land terkait Rperpres RTRW Jabodetabekjur yang belum mengakomodir kepentingan pengusaha
2. Tindak lanjut permasalahan yang disampaikan oleh PT Habab Alhanaya Tour and Travel terkait perubahan peraturan tentang perusahaan penyelenggara perjalanan umrah
3. Tindak lanjut permasalahan yang disampaikan oleh PT Bank QNB Indonesia terkait sengketa 15 (lima belas) sertifikat HGB yang dijadikan jaminan kredit.

Rapat Pokja IV 9 Mei 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Tindaklanjut penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh PT Bima Mineral Indonesia terkait masalah persyaratan Clean and Clean (CnC)
2. Permasalahan yang disamapikan oleh PT Berkat Air Lut terkait perizinan bidang usaha penampungan , penjernihan dan pengambilan air laut untuk suplai kebutuhan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kab. Lombok Utara, Prov. NTB

Pages