Rapat

Rapat Pokja IV 14 Februari 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Tindaklanjut penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan yang disampaikan oleh Abu Hasan
2. Tindaklanjut penyelesaian permasalahan terhadap aset investor PT. Batam Simco Industries termasuk pengambilalihan perusahaan secara ilegal yang melibatkan apara pemerintah di wilayah Prov. Kep Riau
3. Tindaklanjut penyelesaian permasalahan permohonan ijin untuk bongkar muat dan penumpukan sementara PT Bintang Sembilan Sembilan Persada di Kepulauan Riau

Rapat Pokja IV 9 Februari 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan terkait terbitnya aturan label nutrisi baru dari Amerika Serikat
2. Permasalahan yang disampaikan oleh Lookman Djaja Land terkait lambatnya pembahasan revisi RTRW Kab. Bekasi sehingga menghambat proses perijinan
3. Permasalahan yang disampaikan oleh William Gray terkait belum selesainya ganti rugi lahan yang digunakan untuk Bandar Udara Internasional Jawa barat (BIBJ)

Rapat Pokja IV 8 Februari 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Yee Sang Mining terkait wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP)
2. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Bima Mineral Indonesia terkait masalah persyaratan Clean and Clean (CnC)
3. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Pasir Prima Coal Indonesia (PT PPCI) terkait Clean and Clean (CnC)

Rapat Pokja IV 5 Februari 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Membahas Permohonan Peninjauan kembali penerbitan SHGB a/n PT Megapolitan Development Corporation diatas Tanah Milik Sunaryo Pranoto
2. Membahas tindaklanjut pekerjaan reklamasi PT Indonesia Dhuha Namaskara dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, terkait penyampaian amandemen kontrak pengembangan pelabuhan belawan tahap 1
3. Membahas laporan PT Conch Barru Cement terkait adanya surat dari Pemda Kabupaten Barru yang menerbitkan SKKLH tidak bersamaan dengan izin lingkungan hidup yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Rapat Evaluasi Pokja IV 1 Februari 2018

Rapat dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Soepomo Lantai 7 Gedung Setjen Kemenkumham, dengan pimpinan rapat Bapak Carlo B Tewu selaku Sekretaris Pokja IV dan rapat dibuka oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM selaku Ketua Pokja IV Satgas
Perihal yang dibahas terkait evaluasi tindaklanjut rekomendasi pelaksanaan kegiatan Pokja IV

Rapat Pokja IV 29 Januari 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Membahas tindaklanjut permohonan perizinan overflight permission oleh Project loon
2. Membahas permasalahan tindaklanjut saham PT Cendana Emas Windu, PT Salamander, PT Indowana dan PT Hitay Lawang Energi
3. Membahas tindaklanjut permohonan izin impor kaca kendaraan bermotor oleh PT Mercedes Benz Distribution Indonesia
4. Membahas Permasalahan pengadaan Design dan Build Pengerukan kolam dan alur pelabuhan cabang Benoa oleh PT Idros Services

Rapat Pokja IV 23 Januari 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan yang disampaikan oleh PT. Bola Dunia Mandiri, terkait adanya pungutan-pungutan liar yang membebani perusahaan dan menghambat investasi
2. Permasalahan yang disampaikan oleh PT. Malindo Feedmill, terkait ketidakpastian hukum dalam kasus jual beli tanah di kawasan industri candi semarang
3. Permasalahan yang disampaikan oleh PT. Supreme Cable Manufacturing dan Commerce Tbk (PT. Sucaco) terkait klaim kepemilikan tanah Perseroan yang berlokasi di Kel. Semanan, Jakarta Barat oleh pihak ketiga (ahli waris dari pemilik tanah)

Rapat Pokja IV tanggal 15 Januari 2018

Permasalahan yang dibahas:
1. Membahas tindaklanjut Permohonan Overflight Permision oleh Project Loon
2. Membahas tindaklanjut laporan PT Tawon Energi Abadi dalam pembangunan PLTMN CPO terapung 5 MW (EBT) di Pulau Simeuleu Aceh

FGD Pokja IV di Balikpapan 14 Desember 2017

Acara FGD ini dilaksanakan di Hotel Aston Balikpapan pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 09.00 WITA, untuk permasalahan yang dibahas adalah Pembahasan Penyelesaian Kasus yang ada di Kalimantan.
Permasalahan yang dibahas:
1. Membahas tindaklanjut keberatan PT. Intibuana Indah Selaras terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) tentang Penciutan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan.

Rapat Pokja IV 7 Desember 2017

Permasalahan yang dibahas:
1. Permasalahan yang disampaikan oleh PT Pou Yuen Indonesia terkait perbedaan kebijakan BPN Cianjur dan Pemkab Cianjur yang menghambat investasi.
2. Permasalahan terkait permohonan perlindungan hukum atas PT Pasir Prima Coal Indonesia

Pages