ESDM

Proyek PLTA Sungai Bongka PT.Soma Power Indonesia

PT.SOMA POWER INDONESIA saat ini mengembangkan proyek PLTA dengan skema IPP (100 MW), di Sungai Bongka, Kabupaten Tojo Una - Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun saat ini mengalami kendala perihal izin lokasi yang disebabkan :
1. Izin Lokasi muncul setelah adanya IPPKH dari KemenhutLH
2. Terkait IPPKH, Dinas Kehutanan Propinsi menyatakan adanya areal proyek yang tumpang tindih dengan perusahaan tambang logam (emas) PT. Bumi Permata Hijau (±3,197.95Ha) dan PT.Bumi Cerah Cemerlang (±94.56Ha) yang sudah memiliki IUP Eksplorasi

Permasalahan Tanah Terendam Aliran Sungai Akibat Pembangunan PLTA Jatigede

BPN sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengukuran masih belum bersedia melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut.

Pengenaan Jaminan Pelaksanaan 10% dari Nilai Investasi pada PLTM

Pengembang PLTM berharap Pemerintah dapat mengembalikan jaminan menjadi seperti semula ya itu 5% dari nilai revenue tahunan, sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 305 Tahun 2010, daripada peraturan yang baru yaitu sebesar 10% dari revenue tahunan.

Laporan lebih lanjut dapat dibaca dalam lampiran.

Permohonan Permasalahan PT Raja G & G International

  • Permohonan Izin Prinsip perubahan PT Raja G & G International dengan No Pendaftaran 172835/IPI/2017 tanggal 21 Juni 2017 ditolak BKPM
  • PT Raja G & G International berpendapat bahwa peraturan dan staf selalu berubah-ubah sehingga perusahaan menjadi bingung
  • Pada tahun 2005 TP Raja G & G International telah melengkapi persyaratan (AMDAL, API, Jaminan uang di Bank NTB) namun izin tersebut diambil alih oleh pihak perusahaan lain

Permohonan Perlindungan Hukum atas PT Pasir Prima Coal Indonesia

  • PT Pasir Prisma Coal Indonesia (PT PPCI) berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur.
  • PT PPCI selaku Pemegang Hak atas konsesi lahan tambang dan batubara di Kab Penajam Paser Utara sesuai SK Bukati Penajam Paser Utara No 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT PPCI pada tanggal 3 Januari 2014 .

Permasalahan Investasi PT Hitay Lawang Energy atas Usulan Menteri ESDM Terhadap Pelelangan Wilayah Pengembangan Panas Bumi di Bengkulu

Hitay selaku pelaksana Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi (PSP) Lawang dan Malintang, berkeberatan jika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan lelang terhadap wilayah Kapahiang secara terpisah, karena berdasarkan hasil survey membuktikan ketiga wilayah tersebut merupakan satu sistem Panas Bumi yang secara teknis dan ekonomis harus dikelola oleh satu operator.

 

Diterbitkannya keputusan Gubernur Sulawesi Tengah ttg Penciutan atas Izin Usaha Pertambangan PT.Morindo Bangun Sejahtera

  • Pada tahun 2008 PT. MBS terlah mendapatkan IUP berdasarkan SK Bupati Morowali seluas 1.379 Ha. Tanggal 12 Juli 2011, terntang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT MBS
  • Tanggal 3 oktober 2013, Kementerian ESDM mengirimkan surat No.1489/30/DBM/2013 kepada Bupati Morowali yang menyatakan IUP Operasi Produksi PT BDW (Bintang Delapan Wahana) berada dalam wilayah Kab. Morowali. Surat ini kemudian diduga palsu.

Permohonan Atas Tarif Proyek Sulut-3 PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL)

  • Pada tanggal 7 April 2017, MCL dan PLN telah menandatangani PPA Proyek Sulut-3 dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah persetujuan tarif tenaga listrik untuk Proyek Sulut-3 dari Menteri ESDM
  • PT MCL mengajukan tarif $c8.22, tarif tersebut juga lebih rendah dari HPS PLN dan juga 34% lebih rendah dari BPP setempat (Sulutenggo) sebesar $c12.54. Melalui LOI Sulut-3, tarif telah disetujui oleh PLN, namun hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM untuk tarif tersebut

Keluhan terhadap Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2017

  • PT. Del Creco telah melakukan Land Clearing, Feasibility Studies dan Perizinan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm) 10MW di Kapuas Kalimantan Tengah.
  • PT Del Creco juga sudah mendapatkan calon partner investasi dari Swedia (Swedish Energy) dan Fenosa (Spanyol).
  • PT Del Creco telah melakukan beragam tahap untuk merealisasikan pembangunan pembangkit EBT dengan dasar Peraturan Menteri ESDM No.21 Tahun 2016, dimana Feed-in Tariff yang diberikan sebesar $13.5 cent x 1,3 = $17.55 cent.

Laporan dan Mohon Petunjuk atas Kendala Pelaksanaan Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Berbasis Sampah Kota (PLTSa Benowo) - Surabaya

  • PT Sumber Organik adalah Pengembang Pembangkit Listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota (PLTSa) Benowo – Surabaya.
  • Dari hasil pengolahan sampah direncanakan untuk dapat menghasilkan listrik sebesar 11 MW yaitu 2 MW dari teknologi Landfill Gas Power Plant dan 9 MW dari teknologi Thermochemical.
  • Saat ini PT Sumber Organik masih menunggu pelaksanaan amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan  PT PLN (Persero) untuk Distribusi Jawa Timur (DISJATIM) mengenai:

Pages

Subscribe to ESDM