ESDM

Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 4 Tj. Jati Unit 5-6 2x1000MW

1. Financial Closing selalu mundur dari target PPA (standar 6 Bulan). 2. Pengerjaan proyek antara 50-54 bulan dalam pelaksanaannya dapat dipercepat melalui berbagai cara (penambahan jam kerja dan peralatan). 3. Indikasi penyebab lamanya waktu pengerjaan proyek, selain dari aspek teknis, juga karena proses administrasi dan perizinan yang belum selesai yang berdampak pada CoD. 4. Sinkronisasi jadwal penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi sering tidak sejalan dengan rencana penyelesaian pembangunan.

Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 7 2 x 1000 MW

  1. Izin khusus Desain Konstruksi Pelabuhan Jetty PLTU Jawa 7 belum mendapat rekomendasi oleh KSOP Kelas I Banten mengingat belum adanya kesepakatan dari PT Multimas Nabati Asahan (MNA) yang akan membuat Jetty di yang bersebelahan. PT MNA hanya ingin membangun jetty dengan konsep reklamasi masif. Bukan dengan konsep tiang pancang sesuai yang dipersyaratkan oleh Kementerian KKP.

Permasalahan Pembangunan PLTU Indramayu 3 x 330 MW

1.Lamanya penentapan fatwa oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) mengakibatkan jadwal pembebasan lahan yang seharusnya dapat dilaksanakan pada akhir Maret 2016 belum bisa dilaksanakan sampai saat ini.
2.Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah setelah ada penetapan fatwa dari BKPRN diharapkan Gubernur dapat segera mengeluarkan Penetapan Lokasi, sehingga pembebasan lahan dapat dilaksanakan BPN.
3.Kedua hal tersebut menjadi krusial mengingat Financial Closing akan dilakukan November 2016.

Permasalahan PT. Mandiri Muara dengan Kodeko Energy Co., Ltd terkait Sale and Purchase Agreement (SPA)

1. Pada Tahun 2013 PT. Mandiri Muara Barat (MMB) melaporkan Kodeko Energy Co., Ltd (Kodeko) telah menandatangani Sale and Purchase Agreement (SPA) dimana MMB harus menyetor sebesar 10% sebagai Participating Interest (PI) pada the West Madura Offshore Production Sharing Contract. Pada perjalanannya MMB mengalami gagal bayar dalam sisa pelunasan dana yang harus disetor sesuai dengan perjanjian SPA.
2. MMB melaporkan Kodeko ke POLRI sehubungan tidak adanya pengembalian deposit sebesar USD 6.140.000 dan pembayaran dimuka sebesar USD 5.000.000 atas kontrak SPA.

Kasus hukum Pekerjaan Bioremediasi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI).

1. Kasus hukum Pekerjaan Bioremediasi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI). 2. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah pembersihan lahan yang terkontaminasi minyak bumi, sesuai dengan PermenLH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis. Metode Bioremediasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembersihan lahan terkontaminasi minyak. 3.

permasalahan terkait PLTU Jawa-4 Tj. Jati B Unit 5-6 2x1000 MW (IPP)

1. Financial Closing selalu mundur dari target PPA (standar 6 Bulan). 2. Pengerjaan proyek antara 50-54 bulan dalam pelaksanaannya dapat dipercepat melalui berbagai cara (penambahan jam kerja dan peralatan). 3. Indikasi penyebab lamanya waktu pengerjaan proyek, selain dari aspek teknis, juga karena proses administrasi dan perizinan yang belum selesai yang berdampak pada CoD. 4. Sinkronisasi jadwal penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi sering tidak sejalan dengan rencana penyelesaian pembangunan.

Permasalahan terkait PLTU Jawa 1 Cirebon Exp. 1x1000 MW (IPP)

1. Penyelesaian masalah pertanahan dan masalah sosial terkait ganti rugi tanah, bangunan, dan tanaman memerlukan dukungan semua pihak untuk penyelesaiannya.
2. Bank Indonesia diharapkan dapat memberi kompensasi kepada kontrak-kontrak bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan Financial Close.

Permasalahan terkait Tanah Kas Desa dengan PLTU Adipala (1 x 650 MW)

1. Masalah izin operasi Jetty yang diharapkan dapat selesai sebelum CoD. 2. Masalah pertanahan saat ini tidak mempengaruhi jadwal CoD, tapi tetap dipercepat prosesnya.

Permasalahan terkait PLTA Upper Cisokan Pump Storage

1. Masalah timbul ketika ada pengajuan izin penambangan dari Pemda kepada 11 perusahaan di lahan HGB PLN (an. Indonesia Power) yang diperkirakan akan mengganggu pasokan bahan bangunan dalam pengerjaan proyek PLTU Upper Cisokan. 2. PLN sudah mendapatkan lahan pengganti dan pengukuran tanah pengganti telah selesai sejak Oktober 2015. 3. Hingga saat ini BPN Kantor Pertanahan Bandung Selatan belum mengeluarkan sertifikaat HGB-nya. 4. Sebagai perbandingan pada saat pembebasan lahan di Batang, setelah proses pengukuran tanah selesai, dalam jangka 1 minggu PLN sudah menerima sertifikat HGB.

Permasalahan terkait PLTA Jati Gede

1. Berakhirnya MoU antara Ditjen. SDA dan PT. PLN sejak tanggal 14 Desember 2014 mengakibatkan terhambatnya perizinan yang harus dikeluarkan Ditjen. SDA seperti Izin SIPPA, Persetujuan Desain Bendungan, Izin Konstruksi Bendungan, dan Izin SDA PLTA.

2. Sampai saat ini Ditjen SDA belum bersedia mengeluarkan izin dengan alasan kerjasama harus melalui mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI).

Pages

Subscribe to ESDM