ESDM

SUTET 500 kV Pantai Utara Jawa dan SUTET 150 kV Tanjung Jati-Sayung (Total Tower 341)

1. Dalam RTRW beberapa Kabupaten/Kota belum mengakomodir rencana pembangunan SUTET 500 kV Pantai Utara
2. Warga yang sengaja menanam tanaman baru di bawah rencana transmisi SUTET 500 kV Tanjung Jati-Tx. Sudah keluar legal opinion dari kejaksaan tinggi Jawa Tengah yang intinya bahwa tanaman yang diganti hanya yang ditanam sebelum Penetapan Lokasi muncul.
3. Panjangnya proses administrasi dan negosiasi di lapangan atas pemanfaatan tanah instansi/kementerian yang mekanismenya diatur dalam perpres 27/2014 memerlukan adanya JUKLAK dan JUKNIS yang jelas.

Permasalahan PT Yee Sang Mining terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

1. PT Yee Sang Mining melalui beberapa suratnya kepada Bapak Wakil Presiden RI berkeinginan untuk membangun kawasan industri yang terintegrasi yaitu dengan membangun produksi tungku dan peleburan (Blast Furnace dan Smelter) serta pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk operasionalnya. 2. Untuk memberikan pasokan bahan baku perusahaan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin berinvestasi di 4 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kalimantan Tengah seluas 400 ribu ha. 3.

Permasalahan hukum antara PT. Kodeco dengan PT. Mandiri Madura Barat terhadap Ikatan Kerjasama (Partisipasi Intrest) atau pengalihan 10% biaya pengeboran minyak (West Madura Offshore) di Lepas Pantai Utara Madura.

Permasalahan adalah kepemilikan saham PT Kodeco sebesar 10% dalam konsorsium West Madura Offshore Production Sharing Contract. PT Kodeco berjanji memberikan saham 10% tersebut kepada PT Mandiri Madura Barat (MMB) dengan syarat uang muka sebesar USD 61 juta. Dari nilai USD 61 Juta tersebut, MMB telah menyetor sebesar USD 6.140.000.

Gangguan terhadap kegiatan hauling PT. Anzawara Satria

Laporan Penyetopan Jalan untuk kegiatan hauling Batubara PT.Anzawara Satria di Kab.Tanah Bumbu, Kalsel. Pelapor menyampaikan, bahwa kegiatan produksi batubara terganggu oleh adanya penghentian dari sekelompok orang yang melakukan pemerasan, namun aparat keamanan tidak melakukan penindakan.

Sengketa PT.BHP dan PT.Adaro Energy

Sengketa antara BHP Billiton dengan PT.Adaro Indonesia, terkait dengan permasalahan Laporan tentang Pemalsuan dan Pencucian Uang. Dalam hal ini melibatkan kerjasama kedua pihak dalam kegiatan pertambangan di Julai Coal , Kalimantan Tengah.

Tingginya Paralel Fee Listrik

Infrastruktur ketenagalistrikan: paralel fee masih tinggi karena dihitung dari daya kapasitas terpasang pembangkit sendiri.

Masalah kemudahan usaha di Karimun

Persoalan kemudahan berusaha di wilayah Karimun misalnya wewenang izin ketenagalistrikan yang ditarik kembali ke Provinsi sehingga menambah biaya bagi pelaku usaha.

Penetapan Harga Gas Bumi bermasalah

Perpres No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi belum implementatif, di mana harga gas untuk industri masih di atas US$12/mmbtu.

Transparansi Pembayaran Listrik

Tidak ada transparansi pembayaran listrik penyewa dan pemberi sewa.

Diskon PLN tidak bisa dinikmati

Kepatuhan: Menurut Kebijakan Deregulasi Paket III: diberikan diskon tarif listrik sebesar 30% untuk pemakaian listrik mulai jam 23.00 – 08.00 Permasalahan: Diskon sebesar 30% tidak dapat dinikmati oleh pengusaha karena menurut PLN diskon diberikan bagi tambahan pemakaian, dengan dasar perhitungan dari September 2015.

Pages

Subscribe to ESDM