Pajak & Bea

Laporan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai PT Mitsui

PT Mitsui melakukan kerjasama dengan PT Freeport (PTFI) berupa jual beli ban, di mana PT Mitsui membeli dan mengimpor ban dari Jepang dan menjualnya ke PTFI. Selama 5 tahun terakhir ini PT Mitsui membayar PPn Impor dan mendapatkan refund atas PPn tersebut dengan argumen PPn seharusnya dibayar oleh PTFI.

Permasalahan terjadi sejak PMA VI menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan PT Mitsui bukanlah kegiatan perdagangan melainkan jasa, yang mengakibatkan munculnya perubahan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar PT Mitsui.

Permohonan Kepastian hukum PT Fu Ming International Food

Permasalahan yang disampaikan terkait Pengaduan Keberatan Atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Yang Menetapkan PT Fu Ming International Food sebagai PKP Gagal Produksi yang menyebabkan timbulnya sanksi perpajakan, beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:
1. PT FMIF merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan berpusat di Prov. Bali
2. Berdasarkan Surat Dirjen Pajak Kanwil DJP-KPP Pratama Gianyar yang menyatakan bahwa:

Permohonan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Bea Masuk Impor PT Gunung Raja Paksi

  • PT Gunung Raja Paksi mengimpor produk hrc dengan nomor pos tarif 72083900 dengan menggunakan Certificate of Origin (COO) dengan skema IJEPA (Perjanjian Kerjasama Indonesia - Jepang)

Permohonan Peninjauan Kebijaksanaan Biaya Transportasi dan Bea Masuk Oleh PT Sumitomo Wiring System Batam Indonesia

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah :

  1. Mengenai Biaya Export /Import dari Batam ke Singapore dan Ke Jepang
  2. Bea Masuk ke Jakarta

Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar terhadap PT SMOE

PT. SMOE Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan memilki sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Terintegrasi No. 01611116. Dalam Penerapannya perpajakannya perusahaan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha JAsa Konstruksi dan Permenkeu No 187/PMK.03/2008 Tentang tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan penataa Usahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Permasalahan PT SMOE :

Permasalahan Pengajuan permohonan Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Beresiko Rendah oleh PT BP Petrochemicals Indonesia

PT BP Petrochemicals Indonesia (PT BPPI) adalah perusahaan di bidang industri petrokimia yaitu memproduksi PTA (Purified Terephtalic Acid), bahan baku utama untuk memproduksi polyester dan fiber.

Permohonan Dukungan dalam Menyelesaikan Temuan Audit BPKP tahun Fiskal 2013 dan 2014

Kementerian Keuangan baru-baru ini menerbitkan tagihan kepada Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS") dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI") untuk melakukan pembayaran atas temuan audit BPKP. Sehubungan dengan hal ini, kami telah menyampaikan beberapa hal melalui surat kami kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor CGS/131/2016-P tanggal 29 November 2016 dan Nomor CGI/087/XI/2016-P tanggal 29 November 2016 (salinan surat terlampir sebagai referensi). Karena tidak ada pilihan lain, pada tanggal 30 november 2016, CGI dan CGS telah melakukan pembayaran.

Permasalahan Penyitaan Barang Impor PT Berkat Tarikan Jaya

1. Kedatangan barang impor PT Berkat Tarikan Jaya terlambat dari tanggal yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan yaitu seharusnya tanggal 31 Desember 2014 mundur menjadi bersandar dipelabuhan pada tanggal 6 Januari 2015 disebabkan oleh kondisi cuaca/ombak besar yang tidak mampu diatasi oleh kapal tunda (Tugboad) 2.

Permohonan Kajian Ulang Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Asosiasi Ekportir Timah Indonesia (AETI)

Terdapat pengenaan dua penerimaan negara terhadap satu objek yang sama yaitu didasarkan pada galian bersih tambang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Permasalahan lebih lanjut dapat dibaca dan diperiksa dalam tautan terlampir.

Permasalahan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)

kepastian usaha dan penegakan hukum dalam perubahan Bea Masuk ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement), Pemasukan Gula Mentah di Kawasan Pabeanan. (Terlampir)

Pages

Subscribe to Pajak & Bea