Pajak & Bea

Beban Administrasi Beratkan Pengusaha

Beban Birokrasi :
PMK No. 141/2015 telah meningkatkan beban administrasi yang besar dalam bukti potong, mengingat transaksi dari perusahaan jasa pengurusan transportasi biasanya bernilai kecil sedangkan transaksinya bisa mencapai ribuan. Dengan adanya PMK dimaksud, seluruh operator terminal mengharuskan perusahaan terlebih dahulu membayarkan seluruh jumlah tagihan, kemudian perusahaan harus membayarkan PPh Pasal 23 ke kantor pajak dengan dananya sendiri kemudian baru dimintakan kembali (refund) kepada operator terminal.

Pengurusan Surat Bebas PPN Tidak Efektif

Beban Birokrasi :
Berdasarkan PP No. 69/2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN dan PMK No. 193/PMK.03/2015:
Proses pengurusan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN dan Rencana Kegiatan Impor dan Perolehan (RKIP) sangat membebani dari segi waktu, dan birokrasi pelaporan triwulanan serta tata cara permohonan dan pelaporan kepada KPP dimana perusahaan terdaftar.

Penambahan Beban Administrasi untuk Pabrik Pemintalan Benang

Beban Birokrasi :
Adanya penambahan beban administrasi kepada pengusaha dari Ditjen Pajak terkait dengan keterangan keabsahan data dari customer pabrik pemintalan benang.

Tarif Bea Masuk PP & PE Terlalu Tinggi

Daya saing :
Bahan baku polypropylene (PP) dan polyethylene (PE) sebagian besar masih diimpor dari Timur Tengah, karena kapasitas domestik hanya 800 ribu ton per tahun sementara kebutuhan industri mencapai 1,4 juta ton per tahun. Tarif BM impor bahan baku tersebut sebesar 10%, jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam (2%) dan Thailand (5%).

Pajak Hotel Terlalu Tinggi

Daya saing:
Penetapan besaran pajak hotel sebesar 10% yang merupakan besaran tertinggi dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Hal ini dinilai terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan Singapura (6%), Malaysia (6%), Thailand (7%) dan Australia (0%). Asosiasi mengusulkan agar pajak hotel ditetapkan sebesar 5% untuk meningkatkan daya saing.

Pages

Subscribe to Pajak & Bea