Kemen LHK

Laporan Penolakan Penanaman Kelapa Sawit oleh Warga Kabupaten Bolaang Mongondow

1. Lokasi lahan ini berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, tepatnya di dua kecamatan yaitu kecamatan Lolak dan Kecamatan Sangtombolang Maelang
2. Lahan tersebut adalah lahan ex- Perkebunan Kelapa yg sejak tahun 1954 sampai sekarang dikelola oleh Pemda dengan cara memberikan HGU kepada Perusahaan Swasta.
3. Sebelumnya maupun selama ini masyarakat sudah memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan kegiatan pertanian.

Proyek PLTA Sungai Bongka PT.Soma Power Indonesia

PT.SOMA POWER INDONESIA saat ini mengembangkan proyek PLTA dengan skema IPP (100 MW), di Sungai Bongka, Kabupaten Tojo Una - Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun saat ini mengalami kendala perihal izin lokasi yang disebabkan :
1. Izin Lokasi muncul setelah adanya IPPKH dari KemenhutLH
2. Terkait IPPKH, Dinas Kehutanan Propinsi menyatakan adanya areal proyek yang tumpang tindih dengan perusahaan tambang logam (emas) PT. Bumi Permata Hijau (±3,197.95Ha) dan PT.Bumi Cerah Cemerlang (±94.56Ha) yang sudah memiliki IUP Eksplorasi

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Wampu Electric Power (WEP)

PT. Wampu Electric Power (WEP) selaku perusahaan yang bergerak di Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berlokasi proyek di kawasan Hutan Lindung Desa Rih Tengah, Kabupaten Karo Sumatra Utara. Beberapa Permasalahan yang disampaikan:

Rencana Pengembangan dan pengelolaan Kawasan Rempang oleh PT. Makmur Elok Graha

Pada tanggal 26 Agustus 2004 PT. Makmur Elok Graha (MEG) telah menandatanganii perjanjian kerjasama nomor 66 tanggal 26 Agustus 2004 dengan pemerintah Batam (pemkot Batam) dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) d/h Badan Otorita Batam (OB Batam). Sampai saat ini perjanjian tersebut belum ditindak lanjuti oleh Pemko Batam dan BP Batam. Secara Umum, permasalahan yang dihadapi PT. MEG dalam mewujudkan rencana Pengembangan dan pengelolaan Kawasan Rempang, adalah : 1.

Keluhan APINDO Cimahi merasa disudutkan dalam hal perusakan lingkungan hidup

1. Bahwa berita mengenai perusahaan industri sebagai perusak lingkungan hidup di Kota Cimahi selain berita diatas juga ada, pada tanggal 3 Mei 2016 ddii HU Pikiraan Rakyat juga, judul beritanya adalah Pencemaran Cibaligo Berbahaya. Dengan pemberitaan tersebut, ada kesan seolah-olah di Kota Cimahi andil terbesar perusak lingkungan hidup adalah Perusahaan Industri.

SUTET 500 kV Pantai Utara Jawa dan SUTET 150 kV Tanjung Jati-Sayung (Total Tower 341)

1. Dalam RTRW beberapa Kabupaten/Kota belum mengakomodir rencana pembangunan SUTET 500 kV Pantai Utara
2. Warga yang sengaja menanam tanaman baru di bawah rencana transmisi SUTET 500 kV Tanjung Jati-Tx. Sudah keluar legal opinion dari kejaksaan tinggi Jawa Tengah yang intinya bahwa tanaman yang diganti hanya yang ditanam sebelum Penetapan Lokasi muncul.
3. Panjangnya proses administrasi dan negosiasi di lapangan atas pemanfaatan tanah instansi/kementerian yang mekanismenya diatur dalam perpres 27/2014 memerlukan adanya JUKLAK dan JUKNIS yang jelas.

Aturan Fumigasi Kayu Perlambat Proses Produksi Furniture

Konsistensi: Contoh furniture impor untuk pesanan ekspor harus dilakukan fumigasi oleh karantina setempat, karena semua produk kayu dianggap sebagai media hama, padahal furniture yang bahan bakunya sudah dilakukan treatment dari serangan hama. Akibatnya pengusaha kehilangan order, karena lamanya proses tersebut.

Isu perusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri PT. Kahatex dan perusahaan lainnya di wilayah Prov. Jabar

Putusan penundaan ijin Surat Ijin Pembuangan Limbah Cair (SIPLC) atas nama PT Kahatex, PT Insan Sandang, dan PT Five Star Textile yang dikeluarkan Bupati Sumedang oleh PTUN Bandung.
Akibatnya dari sengketa tersebut mengancam keberlangsungan
puluhan ribu pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

Pengecualian SK Menhut untuk Ketahanan Pangan

Agar SK.529/Menhut-II/2013 dikecualikan untuk program ketahanan pangan, karena banyak lahan potensial yang clear and clean menjadi kawasan hutan.

Data Base Lahan Tidak Sinkron

Permasalahan data base lahan yang tidak sinkron antar K/L dan SKPD yang menyebabkan kesulitan dalam perizinan perkebunan kelapa sawit.

Pages

Subscribe to Kemen LHK