Perdagangan

Laporan Tingkat Emisi Freeport

Exhaust Control Industries, sebuah perusahaan penyedia komponen filtrasi untuk menurunkan tingkat emisi, melaporkan tingkat emisi PT Freeport yang melewati batas :

Permasalahan Persetujuan Izin Impor Limbah Non B3 PT Indochin Thermo Plastic

Terdapat perubahan pengurusan perizinan persetujuan impor limbah non B3 sehingga pengurusan izin impor limbah B3 PT Indochin Thermo Plastic hingga saat ini belum terbit

Permohonan Hilirisasi Katalog Elektronik LKPP Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan oleh Universitas Gadjah Mada

Dalam rangka percepatan kemandirian obat dan alat kesehatan di Indonesia. UGM memulai menghilirkan hasil penelitiannya menjadi produk-produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Katalog Elektronik LKPP merupakan sarana yang baik dan diamanahkan dalam Impres No.6/2016 butir ke 11 untuk memprioritaskan dan mempercepat proses Katalog Elektronik untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Peninjauan Kembali Penerbitan SHGB a/n PT Megapolitan Development Corporation diatas Tanah Milik Sunaryo Pranoto

Sunaryo Pranoto memiliki tanah milik adat seluas 198.633 M2 yang dibeli pada tahun 1974  di Kel Krukut, Kec Limo, Kota Depok, Prov Jawa Barat. 

Sebagian tanah seluas 48.663 M2 terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari. Pak SP mengajukan permohonan pengukuran ke BPN Kota Depok dalam rangka tindak lanjut proses pembebasan lahan. Pengukuran telah dilakukan pada tanggal 4 Okt 2013, namun peta bidang tanah tidak dapat diterbitkan karena tanah tsb telah diterbitkan SHGB a/n PT Megapolitan Development Corporation.

Permasalahan Regulasi untuk Industri Mebel yang Menghambat Perkembangan oleh HIMKI Jawa Timur

Pemberlakuan Lartas sesuai Permenkeu no 6 tahun 2017 tentang BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2017 yang mengatur perubahan penerapan tarif HS dari 10 digit menjadi 8 digit menimbulkan dampak yang menyulitkan pelaku industri pemebelan di tanah air karena dulu untuk mengimpor mur dan baut dan komponen penolong lain berbahan besi/baja tidak terkena lartas. Selain itu, untuk bisa mengimpor barang-barang tersebut yang belum bisa diproduksi dalam negeri membutuhkan persetujuan/rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang berbelit-belit dan waktu yang lama. 

Permasalahan Merek INDEX dan INDEXLIVINGMALL

Permasalahan ini terjadi ketika Ijek Widya Krisnadi selaku pemilik dan komisaris pada PT.Home Centre Indonesia selaku distributor di INdonesia pada saat itu melanggar perjanjian dengan mendaftarkan merek INDEX milik Index Interfum Co. Ltd. dengan itikad tidak baik pada Direktorat Jendra Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dan bahkan peninjauan kembali telah menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakpus yang menyatakan bahwa Ijek Widya Krisnadi adalah pendaftar merek INDEX sebegai merek terkenal kami dengan itikadtidak baik.

Penyelundupan timah dari Bangka Belitung

Penyelundupan timah dari Bangka Belitung yang diestimasi pada tahun 2014 mencapai 9677 MT

Terkait Moratorium Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Pemda melakukan moratorium Izin Usaha Toko Modern (IUTM), sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perdagangan No. 1310/M-DAG/SD/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 antara lain menyebutkan Kemendag meminta kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk sementara tidak mengeluarkan IUTM sebelum Perda tentang RTRW dan RDTR termasuk peraturan zonasinya disahkan dan bagi toko modern yang sudah beroperasi agar menyesuaikan perizinan dengan melengkapi IUTM, sedangkan di beberapa toko modern yang belum memiliki IUTM tetapi sudah beroperasi.

Multi-standar Penentuan Harga Jual Timah

Dengan multi-standar penentuan Harga Jual Timah yang diatur 3 peraturan (PP No. 45/2003; Permendag No. 44/2014, 33/2015; dan Perdirjen Minerba No. 630.K/32 DJB/2015), akan menyebabkan:
▪ Perbedaan perhitungan royalti Timah.
▪ Eksportir/Smelter akan menemukan masalah pada saat verifikasi nilai royalti Timah
▪ Verifikasi nilai royalti timah diperlukan pada saat pengurusan Clear and Clean, permohonan PE (Persetujuan Ekspor) dan ET Timah.
▪ Menghambat dunia usaha/ekspor.

Aturan BI soal Penangguhan Export Beratkan Pelaku Usaha

Permintaan pelaporan KPPK oleh BI dengan memberlakukan sanksi denda dan penangguhan export apabila terjadi keterlambatan pelaporan sangat memberatkan pelaku usaha karena sistem pelaporan masih belum tertata rapi, contohnya: (1) template dari BI sendiri yang sampai saat ini masih berubah-ubah, (2) penunjukan AO (Account Officer) yang juga berubah-ubah (3) tidak adanya komunikasi dari BI yang jelas mengenai perubahan-perubahan tersebut, (4) permintaan BI mengharuskan perusahaan menggunakan template BI khusus yang menyebabkan tambahan beban dan biaya pada perusahaan tanpa ada benefit untuk per

Pages

Subscribe to Perdagangan