Perdagangan

Prosedur Ekspor Tidak Jelas

Prosedur untuk melakukan ekspor yang kurang dipahami oleh pelaku usaha sehingga harus melalui jasa ekspor.

Implementasi Kewajiban Pencantuman Label Indonesia

Kepatuhan :
Berdasarkan Permendag No.73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, pelaku usaha diberikan waktu paling lama 1 tahun sejak Peraturan Menteri berlaku (29 September 2015);
Saat ini sudah ada pemeriksaaan polisi ke perusahaan- perusahaan tentang kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia tersebut.

Ketentuan Distribusi Barang ke Konsumen Akhir

Berdasarkan Permendag Nomor 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, distributor PMA sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 4 tahun 2016 mengenai DNI tidak dapat melakukan penjualan atau pemasaran ke konsumen akhir. Penjualan atau pemasaran ke konsumen akhir hanya dapat diperbolehkan bagi pelaku usaha perdagangan eceran Mobil, Sepeda Motor, Kendaraan Niaga yang dalam Perpres DNI dipersyaratkan PMDN 100%.

Proyek Strategis Nasional Masih Jawa-Sumatra Sentris

Proyek strategis nasional masih di Jawa dan Sumatra. Sementara Maluku ada proyek KEK Banda, dan Trans Maluku 1000 KM, Bagaimana agar bisa masuk dalam proyek strategis nasional.

Ketentuan Verifikasi Impor Ban

Permendag No. 78/2015 tentang Pencabutan Permendag No. 45/2015: dengan dicabutnya Permendag No. 45/2015 tentang Ketentuan Impor Ban, maka tidak ada payung hukum untuk mengontrol verifikasi kegiatan impor ban terutama ban- ban yang Non SNI wajib, sehingga hal ini menjadi potensi pengalihan kode HS ban-ban yang SNI wajib menjadi Non SNI wajib, mengingat ukuruan antara ban-ban Non SNI wajib seperti ban off the road, ban agriculture, dan ban industrial sama persis dengan ban truk dan bus.

Penyalahgunaan Izin Impor

Permendag No. 85/2015 tentang Ketentuan Impor TPT: penyalahgunaan izin impor, beberapa produsen memperjualbelikan barang yang diimpornya.

Persaingan Produk Dalam dan Luar Negeri

Dengan adanya PLB persaingan antara produk dalam negeri dan luar negeri semakin ketat, dimana produsen dalam negeri semakin sulit menjual produknya.

UU dan Permendag soal Ketentuan Distribusi Barang saling Kontradiktif

Konsistensi : Permendag No. 22/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang dinilai bertentangan dengan UU No.7/2014.: • Permendag No.22/2016 Pasal 19 ayat (4), menyatakan bahwa produsen skala besar dan menengah serta importir dilarang mendistribusi-kan barang kepada pengecer. Kemendag menginterprestasikan bahwa produsen tidak termasuk pelaku usaha distribusi, sehingga dilarang mendistribusikan barang kepada pengecer. • Dalam penjelasan Pasal 7 UU No.

Masa Berlaku Surat Persetujuan Impor Tekstil

Beban Birokrasi :
Ketentuan Surat Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dari Kementerian Perdagangan, dengan masa berlaku 1 tahun sangat memberatkan pengusaha.

Pages

Subscribe to Perdagangan