Diterima : Sedang Ditangani

Permasalahan Pengurusan Perijinan yang disampaikan oleh PT Metro Pearl Indonesia

PT Metro Pearl Indonesia sudah melakukan rencana investasi pembelian tanah dengan pihak Pemda Garud pada tahun 2014 dan dinyatakan disetujui/diperbolehkan secara teknis oleh Pemda Kab. Garut, kemudian berdasarkan Surat dari bapak Bupati Garut dengan nomor 582/2605/BPMPT tanggal 15 Oktober 2015 untuk melakukan pengurusan perijinan terkait pembangunan investasi, akan tetapi perijinan tidak terealisasi.

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Donggi Senoro LNG

DSLNG yang berstatus PMA adalah perusahaan patungan antara perusahaan nasional (Pertamina dan Medo) dengan investor asing (Mitsubishi dan Kogas) yang bergerak di bidang usaha pencairan gas alam (liquid natural gas-LNG)

DSNG telah melakukan pembebasan lahan untuk proyek kilang LNGnya pada tahun 2008 dan sejak tahun 2012 telah memperoleh 39 buah sertifikat HGB dan nama PT Donggi Senoro LNG yang diterbitkan oleh Kantah kab. Banggai dengan total luas lahan 320 Ha.

Permasalahan Keberatan Pembayaran Nilai Pabean PT TC Subaru

Permasalahan yang disampaikan oleh PT TC Subaru terkait permasalahan yang timbul dari SPKTNP-224/Bc.6/2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)

PT TC Subaru merupakan PMA yang melakukan imor kendaraan roda empat dan suku cadangnya dan telah menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB), pembayaran Bea Masuk, PPN, PPNBM, dan PPh 22 sesuai dengan PIB

Permasalahan Perizinan Bidang Usaha Penampungan, Penjernihan, dan Pengambilan Air Laut PT Berkat Air Laut

PT Berkat Air Laut terkait perizinan bidang usaha penampungan, penjernihan, dan pengambilan air laut untuk suplai kebutuhan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara

Permohonan Penyelesaian Masalah Perizinan, Rencana Investasi PT Prima Sarana Persada

PT Prima Sarana Persada, bergerak dalam bidang investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM), dimana saat ini perusahaan kami sedag merencanakan untuk melakukan investasi PLTA dengan kapasitas 2x 15.000 Kv, (30 MW) yang berlokasi di Desa Kebon Jati, Kecamatan Koto Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan Kendala Proses Perijinan Perkeretaapian Khusus dari PT Dizamatra Powerindo yang bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia

PT Dizamatra Powerindo telah memiliki kontrak dengan PT PLN (Persero) untuk memasok batu bara sebesar 500.000 ton/tahun.
PT Dizamatra Powrindo c.q PT Priamanaya Transportasi berencana menaikkan pasokan menjadi 10 juta ton/tahun dengan angkutan batubara point to point (perkeretaapian khusus) yang terkoneksi dengan jalur perkereaapian nasional.
Tahapan perizian perkerataapian khusus:
-Izin Prinsip pembangunan perkeretaapian khusus= sudah ada
-Izin penetapan trase perkerataapian khusus= sudah ada

Penyelesaian Sisa Pembayaran Lahan Masyarakat Kab. Tabalong yang belum dibayarkan oleh PT Adaro Indonesia

Tuntutan sebagian warga masyarakat di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan kepada PT Adaro Indonesia agar membayar sisa pembayaran lahan sebesar 350 H yang sampai saat ini belum dilunasi, dengan alasan sisa lahan masyarakat masuk dalam HGU PT. Adaro Indonesia.

Permintaan Audiensi Permasalahan Untuk Melanjutkan Disposisi Kemensesneg atas Permohonan Groundbreaking PT Karya Citra Nusantara

Dasar:
1. Berita Acara Rapat Koordinasi di Kementerian Perhubungan perihal Klarifikasi PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) Atas Surat Menteri BUMN tanggal No. S-36/MBU/02/2017 tanggl 23 Februari 2017
2. Rekomendasi Kemenkopolhukam kepada Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta No.B.202/Menko/Polhukam/HK.04.04.1/11/2017 tanggal 3 November 2017 tentang permasalahan Hukum atas kelanjutan usaha BUP PT Karya Citra Nusantara di Marunda Jakarta

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Thoma Dive Resort

PT Thoma Dive Resort merupakan perusahaan yang berinvestasi di bidang destinasi pariwisata di Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara. Perusahaan tersebut sudah membeli sebidang tanah seluas 1,8 hektar di pantai sekede pada tanggal 21 Februari 2018. Kemudian terkait pengurusan dibantu oleh partner bisnis yang bernama Martha Rondonuwu.

Laporan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai PT Mitsui

PT Mitsui melakukan kerjasama dengan PT Freeport (PTFI) berupa jual beli ban, di mana PT Mitsui membeli dan mengimpor ban dari Jepang dan menjualnya ke PTFI. Selama 5 tahun terakhir ini PT Mitsui membayar PPn Impor dan mendapatkan refund atas PPn tersebut dengan argumen PPn seharusnya dibayar oleh PTFI.

Permasalahan terjadi sejak PMA VI menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan PT Mitsui bukanlah kegiatan perdagangan melainkan jasa, yang mengakibatkan munculnya perubahan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar PT Mitsui.

Pages

Subscribe to Diterima : Sedang Ditangani