Perindustrian

Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Projek Merakes oleh Eni Indonesia Ltd

IISIA (The Indonesian Iron & Steel Industry Association) mengadukan Project Development Plan untuk Merakes Offshore Area yang dikelola oleh Eni Indonesia Ltd selaku pemilik pekerjaan. Hal yang diadukan adalah penggunaan pipa baja dalam proyek tersebut menggunakan spesifikasi dan ukuran yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Menurut mereka hal ini akan berdampak dengan tidak mungkinnya Pabrikan Baja dalam Negeri untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, sementara utilisasi kapasitas mesin produksi mereka sebenarnya masih di bawah optimal.

Permasalahan Pembebasan Tanah Milik Anggota Konsorsium PT Trans Heksa Karawang yang Terkena Proyek KCIC

Konsorsium PT Trans Heksa Karawang melaporkan proses ganti rugi tanah milik anggota konsorsium yang terkena pembangunan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Nilai ganti kerugian yang diukur oleh KJPP MPBRU menurut Konsorsium THK tidak wajar dan tidak memenuhi asas keadilan, karena KJPP MBPRU hanya menilai Tanah OPT, sedangkan kerugian non fisik hanya dinilai pada biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu saja.

Laporan Permasalahan Ekonomi dan Hukum PT Tiga Pilar Sejahtera

PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan perusahaan terbuka di industri pengolahan makanan dan beras dengan 5.000 karyawan dan 16.000 pemegang saham. AISA memiliki prospek usaha yang baik sepanjang transparan, profesional, tidak terlibat dalam transaksi conflict of interest yang merugikan finansial, operasional, reputasi AISA. Hutang-hutang dimiliki AISA dapat direstrukturasi dengan baik jika semua tagihan dapat dibayar.

Permasalahan Pengurusan Perijinan yang disampaikan oleh PT Metro Pearl Indonesia

PT Metro Pearl Indonesia sudah melakukan rencana investasi pembelian tanah dengan pihak Pemda Garud pada tahun 2014 dan dinyatakan disetujui/diperbolehkan secara teknis oleh Pemda Kab. Garut, kemudian berdasarkan Surat dari bapak Bupati Garut dengan nomor 582/2605/BPMPT tanggal 15 Oktober 2015 untuk melakukan pengurusan perijinan terkait pembangunan investasi, akan tetapi perijinan tidak terealisasi.

Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam berusaha PT Muara Jambi Sawit Lestari

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (pabrik PKS) didirikan diatas lahan Sporadik yang dibeli berdasarkan akta jual beli yang sah seluas 15,6 ha pada tahun 2014 yang terdiri atas lahan seluas 4 ha dari Sdr. Setianus Zebua, seluas 3,7 ha dari Sdr Tarmizi, dan 7,9 ha dari Sdr Yon Adlis dan transaksi jual beli tsb dilakukan berdasarkan surat Kepala Desa Lagan Ulu.

Mohon Petunjuk /Penegasan Percepatan Izin Lokasi Walikota Gunungsitoli

- Tahun 2016, Kota Gunungsitoli telah ada investasi melalui PT Cahaya baru Shipyard yang merupakan investor bergerak dibidang pembangunan dan perbaikan kapal motor serta sarana prasarana pendukung yang sebelumnya mendapat Rekomendasi Penetapan Lokasi Docking dari KSOP Pelabuhan Gunungsitoli.
- Tahun 2017 mengajukan permohonan Perubahan IMB karena adanya penambahan bangunan di lokasi pembangunan serta pemasangan rel di laut guna menarik kapal dari laut dengan surat No. 014/CBS-GST/VIII/2017.

Permasalahan yang disampaikan oleh PT Donggi Senoro LNG

DSLNG yang berstatus PMA adalah perusahaan patungan antara perusahaan nasional (Pertamina dan Medo) dengan investor asing (Mitsubishi dan Kogas) yang bergerak di bidang usaha pencairan gas alam (liquid natural gas-LNG)

DSNG telah melakukan pembebasan lahan untuk proyek kilang LNGnya pada tahun 2008 dan sejak tahun 2012 telah memperoleh 39 buah sertifikat HGB dan nama PT Donggi Senoro LNG yang diterbitkan oleh Kantah kab. Banggai dengan total luas lahan 320 Ha.

Permasalahan Keberatan Pembayaran Nilai Pabean PT TC Subaru

Permasalahan yang disampaikan oleh PT TC Subaru terkait permasalahan yang timbul dari SPKTNP-224/Bc.6/2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)

PT TC Subaru merupakan PMA yang melakukan imor kendaraan roda empat dan suku cadangnya dan telah menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB), pembayaran Bea Masuk, PPN, PPNBM, dan PPh 22 sesuai dengan PIB

Permasalahan Perizinan Bidang Usaha Penampungan, Penjernihan, dan Pengambilan Air Laut PT Berkat Air Laut

PT Berkat Air Laut terkait perizinan bidang usaha penampungan, penjernihan, dan pengambilan air laut untuk suplai kebutuhan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara

Permasalahan Kendala Proses Perijinan Perkeretaapian Khusus dari PT Dizamatra Powerindo yang bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia

PT Dizamatra Powerindo telah memiliki kontrak dengan PT PLN (Persero) untuk memasok batu bara sebesar 500.000 ton/tahun.
PT Dizamatra Powrindo c.q PT Priamanaya Transportasi berencana menaikkan pasokan menjadi 10 juta ton/tahun dengan angkutan batubara point to point (perkeretaapian khusus) yang terkoneksi dengan jalur perkereaapian nasional.
Tahapan perizian perkerataapian khusus:
-Izin Prinsip pembangunan perkeretaapian khusus= sudah ada
-Izin penetapan trase perkerataapian khusus= sudah ada

Pages

Subscribe to Perindustrian