Perindustrian

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah Daerah

Sinkronisasi dan kepatuhan:
Pemda masih lamban dalam melaksanakan/mengimplementasikan peraturan-peraturan/perubahan peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat. Disamping itu peraturan Pemda tidak sinkron dengan peraturan pemerintah pusat, karena masih berorientasi pada penerimaan daerah.

Penyidikan terhadap pengembang kawasan Industri Ngoro, PT.Intiland Sejahtera

Permasalahan yang melibatkan PT.Intiland Sejahtera(IS) , terkait dengan kegiatan cut and fill (pematangan tanah) namun juga dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan (galian C) karena terjadi di wilayah yang tumpang tindih dengan wilayah IUP PT. Geolava Manunggal Teknik Utama (GMTU).

Aturan Label Nutrisi Baru dari Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menerbitkan Final Rule mengenai New Nutrition Label Regulations untuk produk makanan dan minuman (mamin) yang beredar di AS. Efektif berlaku 26 Juli 2016. Compliance Date untuk peraturan ini terbagi 2 (dua) yaitu: a. 26 Juli 2018 untuk perusahaan dengan penjualan tahunan bernilai US$ 10 juta atau lebih; b. 26 Juli 2019 untuk perusahaan dengan penjualan tahunan di bawah US$ 10 juta

Aturan Produk Tuna dari Amerika Serikat

Mulai tanggal 22 Maret 2016, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan Interim Final Rule (IFR): Enhanced Document Requirements and Captain Training Courses to Support use of the Dolphin Safe Label on Tuna Products, yang berisi mengenai penambahan ketentuan untuk memastikan produk tuna yang diekspor ke AS harus memiliki dokumen pendukung yang memenuhi kriteria dolphin-safe.
Ketentuan aturan Dolphin Protection Consumer Information Act (DPCIA):
a. National Marine Fisheries Services (NMFS) berwenang meminta persyaratan sertifikasi dan dokumen yaitu:

Sucofindo Tidak Ada di Maluku Akibatkan Lamanya Ekspor

Sucofindo tidak ada di Maluku, saat ini untuk ekspor terutama pala dan cengkeh harus melalui Surabaya sehingga memerlukan waktu lama.

Pungli Pemda

Pungutan tidak resmi dari Pemerintah Daerah dalam menghadapi hari raya Idul Fitri, yaitu:
a. Permintaan bingkisan Hari Raya Idul Fitri kepada staf Kecamatan dari Camat Curug, Kabupaten Tangerang kepada pimpinan perusahaan di Kecamatan Curug
b. Permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Ormas Pemuda Pancasila wilayah Bojong Kulur kepada pengusaha di Gunung Putri Bogor.

Masalah Persyaratan Clear and Clean

▪ Penyelesaian masalah PT. Bima Mineral Indonesia dalam memperoleh persyaratan CnC (Clear and Clean) akibat kebijakan kewajiban membangun smelter, sementara infrastuktur listrik, jalan, dll tidak mencukupi dan biaya membangun smelter sangat besar, PT. Bima Mineral Indonesia tidak bisa membayar PNPB sebesar USD 4/hektar tahun 2014 dan 2015 karena belum menjual apapun sebagai sumber pendapatan.

Isu perusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri PT. Kahatex dan perusahaan lainnya di wilayah Prov. Jabar

Putusan penundaan ijin Surat Ijin Pembuangan Limbah Cair (SIPLC) atas nama PT Kahatex, PT Insan Sandang, dan PT Five Star Textile yang dikeluarkan Bupati Sumedang oleh PTUN Bandung.
Akibatnya dari sengketa tersebut mengancam keberlangsungan
puluhan ribu pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

Persyaratan Investasi Industri Crumb Rubber

▪ Persyaratan untuk investasi industri crumb rubber yang tercantum dalam Perpres No. 44/2016 tentang DNI kurang sejalan dengan kesepakatan Joint Ministeral Declaration terkait dengan pembatasan new planting. ▪ Masih tingginya bunga pinjaman dari bank, dimana hal ini menjadi peluang bagi PMA untuk mengakuisisi perusahaan crum rubber PMDN yang akan menimbulkan terjadinya oligopsoni-oligopoli yang berdampak pada harga karet dan pergeseran penggunaan tenaga kerja lokal ke tenaga kerja asing.

Pages

Subscribe to Perindustrian