Perindustrian

Permasalahan PT Idros Services

PT Idros merupakan 1 dari 4 Perusahaan yang mengikuti tender Design & Build Pengerukan kolam dan alur pelabuhan cabang Benoa.
PT Idros mengirimkan dokumen penawaran pertama pada tanggal 16 November 2017 dengan harga penawaran sebesar Rp 470.692.042.950. Menurut PT Idros terdapat perbedaan volume pengerukan, maka PT Idros mengirimkan surat permohonan perpanjangan kepada Pelindo III pada tanggal 24 November 2017, kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 PT Idros mengirimkan kembali penawaran dengan mengubah nilai penawaran menjadi sebesar Rp 495.337.440.440.

Tanggapan Keberatan Atas Pemberitahuan (SP-2) PT Padi Mas Realty

Menanggapi Surat No. 202/I/BO.I/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal Pemberitahuan (SP-2) ditujukan kepada pengguna lahan milih PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di area bongkaran emplasemen stasiun tanah abang dengan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra Pengelola Lahan yang sah sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Notaris di Bandung.

Pungutan-pungutan pada pengusaha pertambangan nikel diduga tidak sesua UU dan Peraturan yang berlaku (PT Bola Dunia Mandiri)

Adanya berbagai pungutan dari berbagai pihak sehingga menimbulkan beban biaya ekonomi yang tinggi karena double bayar atas satu Obyek Pajak. Dan PT Bola Dunia Mandiri salah satu pemegang IOP-Nikel di Kabupaten Kolaka telah menyetor dana sebesar Rp. 8.842.204.100 kepada Dinas ESDM Kabupaten Kolaka dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kolaka, pembayaran ini ternyata untuk Retribusi bukan untuk membayar PNBP. Akibatnya PT. Bola Dunia Mandiri masih berhutang PNBP kepada negara sebesar 6.2 Milyar.

Implementasi Pedoman Pengurangan Risiko Kerusakan Petikemas

Sehubungan denga diterbitkannya PKE XV yang lebih fokus kepada sektor logistik, maka bersama ini DPW ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Prov DKI jakarta menyampaikan laporan impementasi kebijakan tersebut
PKE XV yang berkaitan dengan standard kepatuhan penanganan petikemas (voluntary self-compliance), dimana Kementerian Perhubungan RI telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut No. LIM.003/40/11/DJPL-17 tentang Pedoman Pengurangan Risiko Kerusakan Petikemas, namun kebijakan ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Permohonan Penyelesaian Perpajakan Yamaha Group Indonesia

1. Grup Yamaha memiliki 7 (tujuh) anak perusahaan di Indonesia. Salah satunya adalah PT. Yamaha Indonesia, anak perusahaan tertua di luar Jepang yang mulai beroperasi pada tahun 1977. Berkecimpung dalam penjualan alat musik dan kegiatan mempopulerkan musik dengan mendirikan 5 (lima) pabrik yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya.
2. Tahun lalu mendirikan pabrik baru dengan modal investasi USD 69 juta di Kawasan Industri Bekasi MM2100 dan merupakan pabrik ke-7 yang berada di Indonesia.

Permohonan Bantuan Penyelesaian Perijinan Lookman Djaja Logistic Center

PT Lookman Djaja adalah perusahaan transportasi lintas pulau Jawa Sumatera Bali sejak tahun 1985. Dan sekarang kami akan mengembangkan usaha kami di bidang multimoda, kami mendirikan PT Lookman Djaja Land untuk mendirikan kawasan logistik berbasis kereta api.

Penyampaian permasalahan PT Habab Alhanaya Tour & Travel

Sehubungan dengan surat direktur utama PT Habab Alhanaya Tour and Travel nomor HATTCO/13/XII-2017/01 tanggal 13 Desember 2017 perihal sebagaimana pada pokok surat, disampaikan sebagai berikut:
1. PT Habab Alhanaya Tour and Travel sesuai pendaftaran penanaman modal 0343/1/PPM/PMA/2010 tanggal 15 Maret 2010 dan telah memiliki TDUP nomor 101/1/IU/PMA/2017 tanggal 23 Agustus 2017 disetujui bergerak dibidang usaha biro perjalanan wisata dengan kepemilikan saham asing 50 % dan Indonesia 50 %.

Pengingkaran Pembayaran Proyek Kerjasama PT Satrans Logistics Services

PT Satrans Logistics Services bergerak dibidang jasa pengurusan transportasi, kasus kami terkait pembayaran biaya angkutan material dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan kronologis sebagai berikut:
1. Kesepakatan kerjasama antara PT Satrans Logistcs Services dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk dilakukan melalui Surat Perjanjian Kerjasama No 001/SPAB/121504/PP/VI/2015 pada tanggal 19 Juni tahun 2015.
2. Bentuk kerjasama dilakukan adalah pengangkutan besi beton ulir dan konstruksi baja.

Permohonan Perlindungan Hukum PT Malindo Feedmill Tbk

1. PT Malindo Feedmill, Tbk adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Malaysia beralamat Jln. R.S. Fatmawati No 15 Komplek Golden Plaza Blok G 17-22 Cilandak, Jakarta Selatan, bergerak dalam pengembangan usaha di bidang peternakan (pakan ternak dan pembibitan unggas) serta bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha kecil di berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk kemitraan usaha, dimana 80% diperuntukkan bagi peternak rakyat dan tidak dijual ke wet market sehingga tidak berkompetisi dengan peternak rakyat.

Permasalahan PT Conch Barru Cement terkait Adanya Surat dari Pemda Kabupaten yang menerbitkan SKKLH yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Sesuai dengan PP No 27 tahun 2012 pasal 47 ayat 2 b dan Perda Kabupaten Barru no 3 tahun 2014 pasal 31(2)b, tentang izin lingkungan dinyatakan bahwa izin lingkungan wajib diterbitakan bersamaan dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), namun pada bulan Juli 2015 Pemda Kabupaten menerbitkan SKKLH tidak bersamaan dengan izin lingkungan hidup, dan sehingga saat ini ijin lingkungan idup belum diterbitkan tanpa disertai alasan maupun pemberitahuan yang jelas, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang disebutkan di atas.

Pages

Subscribe to Perindustrian