Perindustrian

Interpretasi Peraturan Presiden No 44 tahun 2016 dan Peraturan Menteri PUPR No. 30 tahun 2016

Terkait dengan bidang usaha Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang menggunakan teknologi tinggi dan atau risiko tinggi dan atau nilai pekerjaan lebih dari Rp 50.000.000.000 dalam Perpres No. 44 tahun 2016 mengenai DNI serta dalam beberapa pertemuan antara PUPR dan JJC membahas tentang Permen PUPR No. 3 Tahun 2016 (diubah dengan No. 30 tahun 2016), kedua pihak sepakat dengan interpretasi bahwa persyaratan bidang usaha ini hanya berlaku bagi kontraktor utama pekerjaan umum.

Komitmen untuk beroperasinya KEK Tanjung Kelayang dan adanya gangguan Masalah Pertanahan di KEK Tanjung Kelayang

Berdasarkan Surat Wakil Konsorsium Belitung Maritime Nomor: 022-BM-31/VII/2017 pada tanggal 31 Agustus 2017 perihal komitmen untuk beroperasinya KEK Tanjung Kelayang dan adanya gangguan masalah pertanahan di KEK Tanjung Kelayang, bersama ini kami laporkan:
1. Terdapat gangguan masalah pertanahan dari oknum masyarakat yang tidak melakukan klaim secara resmi kepada institusi terkait namun melakukan aktivitas demo dan rencana pendudukan lahan. Hal ini mengganggu pelaksanaan pembangunan dan iklim investasi di KEK Tanjung Kelayang.

Permasalahan yang disampaikan BP Batam terkait kendala dalam pengalokasian lahan

Sehubungan dengan Surat Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor: B/94/Menko/Polhukam/HK.04.04 1/05/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal permohonan perlindungan hukum yang tembusannya diberikan kepada kami, dengan ini disampaikan sebagai berikut:
1. Adanya pemohon alokasi lahan baik yang sudah membayar Uang muka UWTO 10 % bahkan ada yang sudah membayar 100 % UWTO namun SKEP dan SPJ belum diterbitkan, karena ada beberapa hal yang menjadi kendala

Permohonan Rapat Lanjutan Pengaktifan Kembali IUP OP PT Mikgro Metal Perdana

Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, PT Mikgro Metal Perdana telah mengadakan rapat dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Prof. Dr Sri Adiningsih, M.Sc terkait permohonan bantuan dan arahan untuk pengaktifan kembali IUP OP PT MMP. Hasil dari Rapat tersebut adalah kami diarahkan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BKPM RI.

Wacana Pemberlakuan Kembali Proses Verifikasi Teknis untuk Kosmetika dan Sertifikasi Halal Kosmetika - ICA - Kosmetik - eurocham

Kami mendapat informasi terkait wacana diberlakukannya kembali kewajiban verifikasi teknis impor di pelabuhan muat untuk kategori produk kosmetika yang mengacu pada surat dari Kementrian Perindustrian RI No. 185/M-IND/02/2016, tanggal 12 Februari 2016 sebagaimana terlampir. Saat ini, kewajiban tersebut telah dihapuskan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang dikeluarkan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi I.
2

Pencabutan No. Registrasi PT Karuna Sumber Jaya

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian No. 1214/KPTS/KR.020/K/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, tentang Pencabutan No. Registrasi PT. Karuna Sumber Jaya (ID-005 ). Perlu kami sampaikan bahwa pencabutan tanpa adanya dasar yang jelas. dengan dicabutnya No. ID-005 berarti kami tidak dapat melaksanakan kegiatan perlakuan dan sertifikasi atas kemasan kayu yang kami produksi untuk ekspor sesuai dengan ketentuan ISPM#15, yang merupakan konsesus antara Badan Karantina Tumbuhan di Luar Negeri.

Kesulitan Impor Bahan Tambahan Pangan (BTP) PT Delta Raya Sejahtera

PT Delta Raya Sejahtera adalah importir Produk Bahan Tambahan Pangan Jenis Caramel Glaze Pop. BTP tersebut digunakan sebagai tambahan pangan untuk produk makanan oleh klien kami Cafe 21 selaku ikm makanan/minuman/restoran di Indonesia.

Pengaduan PT. Batam Simco Industries

Direktur Utama PT. Batam Simco Industries pada tanggal 25 Februari 2017 telah membuat surat pengaduan kepada Presiden mengenai oknum Petugas yang terlibat dalam kecurangan, korupsi dan pencurian terhadap aset Investor termasuk pengambil-alihan secara ilegal dengan melibatkan oknum pejabat pemerintah daerah terkait.

Permohonan Arahan Teknis Peninjauan Kembali Perda Nomor 19 tahun 2013 RTRW Kabupaten Konawe Selatan

  • PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia adalah PMA di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dengan kapasitas produksi Ferronikel 600.000 ton/tahun dengan pendukung PLTU 140 MW dan pelabuhan terminal khusus.
  • Izin lokasi pada lahan ±341 Ha yang dikeluarkan Bupati Konawe Selatan dinyatakan tidak sesuai arahan Tata Ruang Wilayah Perda 19/2013 sesuai Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, karena lokasi tersebut dalam RTRW hanya disebutkan untuk pengolahan hasil pertambangan (marmer dan emas).

Pages

Subscribe to Perindustrian