Pertanian & LHK

Aturan Fumigasi Kayu Perlambat Proses Produksi Furniture

Konsistensi: Contoh furniture impor untuk pesanan ekspor harus dilakukan fumigasi oleh karantina setempat, karena semua produk kayu dianggap sebagai media hama, padahal furniture yang bahan bakunya sudah dilakukan treatment dari serangan hama. Akibatnya pengusaha kehilangan order, karena lamanya proses tersebut.

Masalah Penguatan Sektor Pertanian

- Perlu memperluas pasar dan pembiayaan bagi petani, terutama karena masih maraknya sistem ijon yang merugikan petani. - Di Jawa Timur, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 14% tapi dikerjakan 36% tenaga kerja. - Statistik beras yang berbeda dengan kondisi di lapangan, misalnya impor yang dilakukan saat panen raya.

Pengecualian SK Menhut untuk Ketahanan Pangan

Agar SK.529/Menhut-II/2013 dikecualikan untuk program ketahanan pangan, karena banyak lahan potensial yang clear and clean menjadi kawasan hutan.

Data Base Lahan Tidak Sinkron

Permasalahan data base lahan yang tidak sinkron antar K/L dan SKPD yang menyebabkan kesulitan dalam perizinan perkebunan kelapa sawit.

Mekanisme Pengalihan Fungsi Hutan Lindung

Agar ada mekanisme pengalihan fungsi hutan lindung yang lebih mudah, karena pembangunan daerah terbentur kawasan hutan lindung.

Verifikasi Barang Impor Tidak Efektif

Beban Birokrasi :
Proses verifikasi pabrik di negara asal impor oleh Kementerian Pertanian menggunakan dana APBN, dan ternyata memerlukan waktu yang lama.

Pemindahan Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi Akibatkan Beban Biaya Tinggi

Beban birokrasi:
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.200/MENLHK/ Setjen/Peg. 2/3/2016 yang memindahkan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) dari Surabaya ke Bali yang tugasnya antara lain sebagai tempat layanan pengurusan dokumen hasil hutan dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sehingga menimbulkan beban biaya tambahan bagi usaha mebel di Jawa Timur.

Inkonsistensi Syarat Ekspor Furniture

Permendag No. 89/2015 tidak mewajibkan ekspor furniture dan barang jadi kayu tertentu (golongan B dan C) dilengkapi dengan V-LK selama terdapat bukti kayu yang digunakan sudah mendapat SVLK. Tetapi kemudian Permendag No. 25/2016 mewajibkan kembali ekspor golongan B dan C tersebut disertai V-LK.

Pages

Subscribe to Pertanian & LHK