Tenaga Kerja

Permohonan Kebijakan Upah Minimum bagi Industri Tekstil di Jawa Timur dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Kondisi Industri Tekstil (Pemintalan Benang-Garment) d Jawa Timur, yang mana daya saingnya sangat jauh dibawah Jateng maupun Jabar. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah penetapan UMK di masa lalu tahun 2013-2016, sehingga dampak ini dirasakan semakin berat dari tahun ke tahun (hingga saat ini tahun 2017).
UMK di Jateng hanya sebesar 46 % dari UMK di Jatim, bahkan di Jabar, yang mempunyai industri tekstil terpadu dari Hulu hingga Hilir, UMK nya hanya sebesar 63,85 % dari Jatim.

Pemohonan Penyelesaian Masalah Unjuk Rasa FSPMI oleh Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jawa Timur

  • Terjadi demonstrasi berkepanjangan yang dilakukan oleh sebagian karyawan dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) terhadap PT. Magi karena belum ada titik temu terhadap kedua belah pihak.
  • FORKAS Jawa Timur berharap pemerintah dapat membantu menyelesaikan kasus tersebut.

Permohonan Work Permit on Arrival (WOA) oleh PT. Robert Bosch

  • Proses perolehan perizinan visa kerja untuk tenaga kerja asing telah meningkat secara signifikan sejak peraturan baru dikeluarkan pada tahun 2015.
  • Permasalahan RPTKA dan IMTA yang dirasakan sangat lama dalam pengurusannya dan memakan biaya yang besar, dikeluhkan oleh PT. Bosch
  • PT. Bosch mengajukan permohonan agar Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan skema "Wosk Permit on Arrival" untuk pekerja asing yang datang ke Indonesia.

Permasalahan ketenagakerjaan di salah satu Bisnis dari PT Maersk di Indonesia yaitu PT Damco Warehousing

Permasalahan ketenagakerjaan di salah satu Bisnis dari PT Maersk di Indonesia yaitu PT Damco Warehousing, menyebabkan aksi unjuk rasa berkepanjangan.

Tidak Ada Kontrol Demo Buruh

Masih lemahnya penegakan hukum terkait investasi dan hubungan industrial berupa tidak adanya kontrol keamanan dari pihak Kepolisian ketika ada demo buruh di daerah.

Sertifikasi Pekerja Sektor Pertambangan dan Migas

- Dualisme sertifikasi pekerja di sektor pertambangan dan migas antara Kemenaker dan Kemen ESDM.
- Sertifikasi ulang kompetensi pegawai oleh BUMN tertentu.

Pemda Jatim Tetapkan UMR Sektoral (plastik) Sepihak

Konsistensi:
Pemda Jawa Timur menetapkan UMR sektoral (plastik) 7-9% di atas UMK, yang menjadi beban tambahan pengusaha. Disamping itu penetapan upah tersebut tidak dikonsultasikan dengan pelaku usaha.

Pemda Jatim Tetapkan UMK Sepihak

Pemda Jawa Timur menetapkan UMK tanpa melakukan konsultasi dengan pengusaha sehingga melanggar aturan dalam Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja, di mana terdapat ketentuan Upah Minimum dibedakan antara Industri Padat Karya tertentu dengan industri lainnya serta besaran kenaikan upah pada provinsi dan/ atau kabupaten/ kota yang upah minimumnya telah mencapai KHL atau lebih, ditetapkan secara biparti antara pemberi kerja dan pekerja dalam perusahaan masing-masing.

Inkonsistensi PP dan Perda dalam Penetapan UMK

Kabupaten Karawang:
Berdasarkan Pasal 43 Perda No. 1/ 2011, pengusaha yang menerapkan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian harian lepas, pemagangan, dan/atau pekerja pada perusahaan pemborongan pekerjaan, wajib membayar upah pokok paling sedikit 5% lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten Karawang.

UMK Tinggi Gerus Daya Saing Industri di Jawa Timur

Adanya ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal, maka dampaknya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur jauh lebih tinggi dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga daya saing pengusaha di Jawa Timur tergerus. Selain itu UMK di Kabupaten yang merupakan sentra industri seperti Kabupaten Sidoarjo jauh lebih tinggi dari Kabupaten lainnya.

Subscribe to Tenaga Kerja