Transportasi

Project Loon

Project Loon adalah proyek pemanfaatan balon yang ditempatkan di zona stratosfer untuk memperluas jaringan konektivitas internet. Sebelum kedatangan Presiden Jokowi ke kantor Project Loon di California, pihak Project Loon telah menandatangani MoU dengan 3 penyelenggara telekomunikasi (Telkomsel, Indosat dan XL) untuk melakukan Operational Trial dan menilai kemampuan sambungan jaringan milik penyelenggara dengan Project Loon.

Permohonan Izin untuk Bongkar Muat dan Penumpukan Sementara PT Bintang Sembilan Sembilan Persada

PT Bintang Sembilan Sembilan Persada (Swasta Nasional) merupakan badan usaha Pelabuhan yang telah mendapat izin usaha dari Bapak Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 401 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha kepada kami sebagi BUP dan ingin berpartisipasi dalam rangka pembangunan Terminal Umum berstandar Internasional di Batu Ampar Batam.

Kewajiban Deposit 125 % / PERKA BP Batam No.10 Tahun 2016

1. PERKA BP Batam No. 10 tahun 2016 pasal 4 dan pasal 7 yang mewajibkan pengusaha menyetorkan deposit sebesar 125% dari estimasi biaya dari masing-masing kapal yang menggunakan jasa kepelabuhan yang di blokir oleh Bank atas instruksi BP Batam sangat memberatkan pengusaha pelayaran nasional. 2.

Permasalahan yang disampaikan oleh AISI terkait SRUT

Adanya pungutan Sertifikasi Registrasi (SRUT) sebesar Rp 100.000 per unit sepeda motor yang diproduksi yang tertuang di dalam PP No. 15 tahun 2016.

Permasalahan bisnis taksi online

Permasalahan bisnis taksi online yang terkait penegakan hukuM, perizinan, persaingan usaha dan pelayanan kepada konsumen

Permasalahan Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Perak

Permasalahan Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Perak

Simpang Siur Perizinan Pelayaran

Untuk memperoleh izin berlayar, Perusahaan Pelayaran menyerahkan Dokumen kapal ke Administrasi Pelabuhan (Adpel), namun, di lapangan dokumen tersebut juga diminta oleh TNI AL, sehingga kapal tertahan tidak dapat berlayar.

Inkonsistensi Perda dan UU soal Izin Angkutan Barang

Adanya Perda, antara lain Jakarta, Kota Bekasi, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Bengkulu, dan Jawa Timur, yang mewajibkan kendaraan angkutan barang umum memiliki Izin Angkutan Barang yang melekat pada masing-masing kendaraan. Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi

Peran Ganda Pelindo III Tanjung Mas

Adanya peran ganda yang dilakukan oleh PT. Pelindo III Cabang Tanjung Mas, Semarang selaku OP dan juga pelaku usaha bongkar muat, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang berdampak pada perusahaan bongkar muat lokal/swasta mengalami penurunan daya saing.

Pelarangan Aktivitas Truk Sebelum dan Sesudah Lebaran

Beban Birokrasi : Penetapan pelarangan aktivitas truk sebelum dan sesudah lebaran menyebabkan tambahan biaya gudang bagi pengusaha.

Pages

Subscribe to Transportasi