Title Penanggung Jawab Sumber Status Akhir Nilai Investasi Status Changed
Diskon PLN tidak bisa dinikmati ahmad_luthfie Industri Pemintalan Benang, 19 Mei 2016, FGD Surabaya Permasalahan Diskon listrik diselesaikan di tingkat Rakor Satgas Pokok-pokok hasil rapat antara PLN dan pihak terkait pada tanggal 18 November 2016: PLN telah bertemu dengan pelaku bisnis (industri tekstil dan obat-obatan) dan telah ditegaskan bahwa diskon listrik 30% akan diberikan kepada pelaku usaha untuk seluruh pemakaian listrik pada pukul 23.00 – 08.00 dengan tarif progresif. Diskon PLN sudah banyak digunakan oleh industri, namun demikian diskon listrik belum bisa dinikmati oleh jenis industri yang sistem produksinya bersifat konstan seperti industri pemintalan. Untuk hal tersebut PLN mengusulkan agar dilakukan pembahasan pemberian insentif khusus dengan pihak-pihak terkait diluar kebijakan diskon 30% dalam PKE III Dalam perkembangannya ternyata pelaku usaha juga meminta insentif penurunan tarif listrik untuk pemakaian siang hari, tetapi tidak dapat dipenuhi PLN. Perubahan/penurunan tarif tersebut harus melalui pembahasan/persetujuan DPR. PLN akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pelaku usaha untuk mencari solusi terutam, yang nantinya juga akan mengikut sertakan Satgas Deregulasi. Thursday, 27 July, 2017 - 19:13
Tingginya Paralel Fee Listrik APSyFI sudah dikirimkan surat dari sekretaris Pokja 4 ke Ketua Pokja 2 , dengan lampiran draft tentang paralel fee dari kementerian ESDM.
Inkonsistensi PP dan Perda dalam Penetapan UMK The Jakarta Japan Club selesai, langkah hukum terhadap aturan telah dilaksanakan, berupa pencabutan perda yang dipermasalahkan. Sosialisasi akan dilaksanakan untuk memberi pemahaman kepada pelaku usaha, khususnya yang berada di Karawang.
Pemindahan Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi Akibatkan Beban Biaya Tinggi Asosiasi Mebel, Kerajinan, dan Rotan Indonesia, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 Hasil monitoring tanggal 13 Oktober didapatkan informas dari pelapor bahwa sudah ada perwakilan BPPHP di Jawa Timur
Kurs Tengah BI Tidak Digunakan di Tanjung Perak ahmad_luthfie Asosiasi Perikanan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 Permasalahan tidak dapat dilakukan pembahasan karena pelapor tidak hadir. Pokja IV melakukan kegiatan pendalaman permasalahan Akan dilakukan kembali pembahasan lanjutan. Perlu dilakukan revisi Instruksi Menhub 7/2016 agar Jisdor digunakan sebagai acuan dalam bidang transportasi Thursday, 18 January, 2018 - 12:48
Mekanisme Pelaporan Devisa Hasil Ekspor Terlalu Rumit Asosiasi Perikanan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 (1). BI melakukan diskusi dan Coaching Clinic terkait mekanisme pelaporan penerimaan DHE pada tanggal 8-9 September 2016 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur di Surabaya. (2). Penyediaan layanan helpdesk informasi di BI terkait kebijakan maupun pelaporan DHE dan KPPK bagi pengampu kepentingan (stakeholder)
Pajak Hotel Terlalu Tinggi Asosiasi Perhotelan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 akan diteruskan ke POKJA 2 dan POKJA 3
Rancangan Perda Larangan Minol di Jatim yudhy_chandra Asosiasi Perhotelan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 Hasil pembahasan 5 Oktober 2016: Permendag No. 6/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Perizinan Minuman Beralkohol, perkembangan saat ini : 1. Dengan pesatnya pertumbuhan mini market – mini market serta pengecer lainnya di daerah-daerah (sampai ke pemukiman penduduk), akan mengubah pola belanja masyarakat termasuk mengkonsumsi produk-produk yang dijualnya termasuk kemudahan mengakses Minuman Beralkohol Golongan A. 2. Pemerintah menyadari bahwa dengan adanya Kebijakan pelarangan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A melalui Mini Market dan Pengecer Lainnya (Permendag 06/2015) telah berdampak pada penurunan omzet penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. 3. Namun demikian, Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pada kepentingan nasional yang lebih luas, yakni untuk melindungi generasi muda, meningkatkan kualitas manusia Indonesia (sesuai Nawacita) melalui Revolusi Mental 4. Sehingga Pemerintah berkesimpulan bahwa belum perlu melakukan Deregulasi Minuman Beralkohol. 5. Dengan demikian, Kemendag meminta agar masalah Minuman Beralkohol di keluarkan dalam Paket Deregulasi. Pembahasan dalam POKJA IV pada tanggal 17 juni 2016 salah satunya mengenai minuman beralkohol di daerah mana saja terdapat Perda pelarangan dan peredaran. Namun Kemendag belum mendapat informasi dari Kemendagri, untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut melalui surat Sekjen Kementrian Perdagangan kepada Sekjen Kementerian Dalam Negeri No. 854/SJ-DAG/SD/6/2016 tanggal 23 Juni 2016, perihal klarifikasi pencabutan peraturan daerah minuman beralkohol. Dalam surat tersebut Kemendag meminta klarifikasi Perda daerah mana saja terkait Minol yang telah dibatalkan oleh Kemendagri. Namun melalui Dit. Sarana Distribusi dan Logistik telah mengkonfirmasi kembali ke Kemendagri dijawab masih dibahas oleh pimpinan . Monday, 22 January, 2018 - 11:21
Aturan Pendaftaran Usaha Pariwisata untuk Perorangan Asosiasi Perhotelan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 akan diteruskan ke Pokja 2 dan Pokja 3 untuk pertimbangan deregulasi.
Masa Berlaku Surat Persetujuan Impor Tekstil Asosiasi Tekstil, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016

Pages

XLS
Subscribe to Front page feed