Title Penanggung Jawab Sumber Status Akhir Nilai Investasi Status Changed
Tarif Bea Masuk PP & PE Terlalu Tinggi Asosiasi Tenun Plastik, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 1. Kementerian Perindustrian telah melakukan: a. pertemuan dengan Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) pada tanggal 1 September 2016 di Gedung Kementerian Perindustrian, dan telah memberikan penjelasan mengenai alasan penetapan besaran BM 10% terhadap impor polypropylene (PP) dan polyethylene (PE). b. memberikan saran kepada GIATPI agar mengimpor Bahan baku polypropylene (PP) dan polyethylene (PE) dari negara-negara ASEAN, krn kebutuhan bahan baku tersebut bisa dipenuhi oleh Negara-Negara ASEAN, dan berdasarkan ketentuan AFTA (ASEAN Free Trade Area) maka untuk mengimpor bahan baku tersebut dari negara ASEAN tidak dikenakan Bea Masuk (BM sebesar 0%). 2. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi GIATPI, dilakukan hal-hal berikut: a. Peningkatan branding produk dalam negeri, serta mempromosikan penggunaan produk dalam negeri kepada pengguna, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. Optimalisasi fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor bahan tenun plastik, mengingat industri tenun plastik merupakan salah satu industri yang memperoleh fasilitas BMDTP.
Closing Time Tanjung Perak Beratkan Pengusaha Asosiasi Perikanan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 Permasalahan tidak dapat dilakukan pembahasan karena pelapor tidak hadir. Pokja IV melakukan kegiatan pendalaman permasalahan Informasi dari pelaku usaha saat FGD Surabaya pada tanggal 13 Oktober bahwa masalah sudah selesai
Verifikasi Barang Impor Tidak Efektif dyah Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 Monday, 22 January, 2018 - 11:20
Penambahan Beban Administrasi untuk Pabrik Pemintalan Benang wibowoaji Industri Pemintalan Benang, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 a. Pada tanggal 9 September 2016 dan 13 Oktober 2016, DJP telah melakukan konfirmasi kepada Ibu Ita (perwakilan Asosiasi Pertekstilan Indonesia) terkait data pelapor atas kasus tersebut, namun data sebagaimana dimaksud belum diketahui. b. Pada tanggal 18 Oktober 2016, Ibu Ita memberikan informasi bahwa pihak pelapor dalam kasus tersebut adalah APRISINDO. c. DJP akan segera mengagendakan rapat pembahasan dengan APRISINDO dalam rangka proses penyelesaian kasus tersebut. Wednesday, 1 November, 2017 - 11:06
Pelarangan Aktivitas Truk Sebelum dan Sesudah Lebaran yudhy_chandra Asosiasi Logistik, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 Pada rapat Evaluasi Pokja IV tanggal 19 Juli, perwakilan dari Kementerian Perhubungan menyatakan kasus ini sudah selesai. Wednesday, 16 August, 2017 - 18:57
Beban Administrasi Beratkan Pengusaha ahmad_luthfie Eurocham a. Pada tanggal 8 September 2016, DJP telah melakukan kajian bersama Eurocham terkait permasalahan yang dihadapi oleh Eurocham. b. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Eurocham dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah IATA, DJP akan memfasilitasi pertemuan antara pihak Eurocham dengan pihak IATA, guna melakukan pembahasan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing. c. DJP masih melakukan proses drafting surat penegasan terkait kriteria Objek Pajak dalam hal ini adalah jasa pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 15 UU PPh, dan akan dilakukan proses penyelarasan akhir berdasarkan hasil rapat antara Eurocham dan IATA. 0 Thursday, 11 January, 2018 - 10:37
Mekanisme Pengalihan Fungsi Hutan Lindung galih Disperindag Kaltara, Diseminasi Balikpapan 20 April 2016 Monday, 12 February, 2018 - 12:54
Data Base Lahan Tidak Sinkron galih Kadin Kota Balikpapan, Diseminasi Balikpapan 20 April 2016 Gubernur/Bupati/Walikota se – Kalteng dan Kaltim serta pelaku usaha mengajukan usulan ijin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur pada PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Atau mengajukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, paling lama diajukan tanggal 19 Oktober 2016. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kem LHK menindaklanjuti usulan Pemda, paling lama 2 bulan setelah usulan disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pelaku usaha. Tidak ada target penyelesaian. Monday, 12 February, 2018 - 12:48
Pengecualian SK Menhut untuk Ketahanan Pangan dyah Kadinas Pertanian dan Peternakan Kalimantan Tengah, Klinik Bisnis Balikpapan 20 April 2016 Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kem LHK menindaklanjuti usulan Pemda, paling lama 2 bulan setelah usulan disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pelaku usaha. Tidak mencantumkan target penyelesaian Monday, 22 January, 2018 - 11:19
Persaingan Produk Dalam dan Luar Negeri APSyFI hasil pembahasan dalam rapat, belum dapat dibuktikan terjadinya kerugian.

Pages

XLS
Subscribe to Front page feed