Title Penanggung Jawab Sumber Status Akhir Nilai Investasi Status Changed
Penyalahgunaan Izin Impor APSyFI Hasil Kemenko Polhukam : Kemenko Polhukam telah melaksanakan rapat dan disarankan untuk membentuk Pokja yang dapat menangani permasalahan secara komprehensif karena selama ini ditangani oleh masing – masing K/L sesuai kewenangannya. Hasil Kemperin: • Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk membahas: • Ketentuan Surat Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dari Kementerian Perdagangan dengan masa berlaku 1 tahun. • Untuk pengendalian dan pengawasan impor, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sepakat masa berlaku Surat Persetujuan Impor tetap 1 tahun. • Alternatif penyelesaian Kementerian perindustrian memberikan rekomendasi impor Tekstil seperti yang dilakukan sebelumnya (melakukan revisi Permendag 85 tahun 2015). • Kementerian Perindustrian menunggu inisiatif Kemendag melakukan revisi Permendag No. 85 Tahun 2015. • Untuk mencegah penyalahgunaan izin impor IP-Tekstil, dan untuk melindungi industri dalam negeri, Kementerian Perindustrian bersedia menerbitkan rekomendasi sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan. Dalam hal pengawasan, Direktorat Impor sedang melakukan data gathering terkait pelaku usaha yg dapat dikenakan sanksi sesuai Permendag 85/2015 dan akan melakukan koordinasi dgn Direktorat Tertib Niaga Kemdag.
Ketentuan Verifikasi Impor Ban Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia Perkembangan: Telah dilaksanakan rapat pembahasan R-Permendag ketentuan Impor Ban pada tanggal 2 September 2016 di Kota Bogor yang dihadir oleh Pimpinan Rapat Bapak Veri Anggriono, Pimpinan Teknis Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, Biro Hukum Kemendag dan Asosiasi Importir Produsen Ban dengan pokok-pokok pengaturan adalah sebagai berikut : a. Ban hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Ban (IP-Ban), penetapan sebagai Importir Terdaftar Ban (IT-Ban) dan Persetujuan Impor Ban, serta Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor setelah mendapat rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian. b. IP-Ban hanya dapat mengimpor Ban untuk digunakan dalam melengkapi proses produksi barang yang dihasilkan, tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. c. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai IP-Ban, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan dokumen : 1. Fotokopi akta pendirian perusahaan; 2. Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha yang sejenis dari instansi teknis berwenang; 3. Fotokopi TDP, NPWP, API-P, SKPLBI, SPPT-SNI, Surat Pendaftaran Tipe Ban, dan NPB; 4. Rencana Impor Barang (RIB) dalam 1 tahun yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan; dan 5. Rekomendasi impor ban dari Kementerian Perindustrian. d. Untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-Ban, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan dokumen : 1. Fotokopi akta pendirian perusahaan; 2. Fotokopi SIUP atau izin usaha yang sejenis dari instansi teknis yang berwenang; 3. Fotokopi TDP, NPWP, API-U; 4. Bukti penguasaan gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk; dan 5. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk. e. Untuk dapat melakukan impor Ban, IT-Ban harus terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Impor dengan melampirkan dokumen : 1. fotokopi penetapan sebagai IT-Ban; 2. fotokopi SKPLBI Ban, SPPT SNI Ban, Surat Pendaftaran Tipe Ban, dan NPB Ban; 3. Rencana Impor Barang (RIB) dalam 6 (enam) bulan yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan; 4. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk atau pabrik di luar negeri yang ditandasahkan notaris publik dan atase perdagangan di negara setempat; dan 5. Rekomendasi impor Ban dari Kementerian Perindustrian f. Alasan diperlukannya verifikasi terhadap ban yang sudah SNI wajib, antara lain : 1. Banyaknya penyalahgunaan SPPT SNI oleh pelaku usaha terutama SNI Tipe V yang mempunyai masa waktu 4 (empat) tahun; 2. Untuk mengetahui apakah pemegang SPPT SNI masih secara konsisten mengambil barang dari pabrikan yang sama. g. Jenis Ban yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Ban dengan Pos HS 4011 (Ban Luar), 4013 (Ban Dalam), dan 8708 (Ban yang terpasang pada pelek), dengan jumlah seluruhnya 38 Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit. Terdiri dari : Pos HS 4011 (23 Pos Tarif/HS), Pos HS 4013 (12 Pos Tarif/HS), dan Pos HS 8708 (3 Pos Tarif/HS). Rapat pembahasan R-Permendag akan dilanjutkan pada tanggal 8 September 2016 pukul 10.00 di ruang rapat Dit Impor Kemendag untuk menyepakati masalah verifikasi di pelabuhan muat baik untuk ban SNI maupun non-SNI yang masih perlu pembahasan lebih lanjut. Untuk memenuhi target penyelesaian selama 2 minggu. Dengan telah terbitnya permendag no 77/M-Dag/Per/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban, dan pernyataan langsung dari perwakilan Kemendag pada Rapat Pokja IV di Kemenkumham pada tanggal 1 Februari 2017, maka permasalahan ini dianggap selesai dan tuntas
Peran Ganda Pelindo III Tanjung Mas ahmad_luthfie Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia DPW Jawa Tengah Berdasarkan keterangan dari perwakilan Kementerian Perhubungan di Rapat Evaluasi Pokja IV tanggal 19 Juli 2017, kedua perusahaan boleh melakukan kerjasama dengan koordinasi dari KSOP Tanjung Mas Semarang. 0 Wednesday, 16 August, 2017 - 19:03
Penerbitan PMK Lampaui Batas Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Sosialisasi kepada anggota API dengan melibatkan Kepolisian setempat dan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2016 sudah dilaksanakan dibawah koordinasi Kementerian Perdagangan
Sulitnya Kredit Usaha UMKM Sektor Mikro yudhy_chandra Dinas KUKM NTB, Diseminasi Mataram 22 April 2016 Penyelesaian dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Monday, 22 January, 2018 - 11:22
Penyesuaian Suku Bunga BI Rate Kadin Prov. Kaltim, Klinik Bisnis Balikpapan 20 April 2016 dari BI sudah menjelaskan, permintaan dari pelapor tidak bisa diterapkan.
Proyek Strategis Nasional Masih Jawa-Sumatra Sentris dyah Kepala Bappeda Maluku, Diseminasi Mataram 20 April 2016 Deputi VI Kemenko Perekonomian melakukan pengkajian kemungkinan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Banda dan pembangunan Trans Maluku yang terintergrasi antara moda darat, laut dan udara Wednesday, 13 September, 2017 - 12:08
Inland FTA APSyFI
Persyaratan Investasi Industri Crumb Rubber Dekarindo Kementerian Perindustrian sedang menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang DNI terkait industri crumb rubber. Kemenperin telah mengeluarkan Permen no 9 tahun 2017 mengenai Tata Cara Pemberian Izin khusus Bagi Industri Karet Remah (Crumb Rubber) yang dilampirkan.
Inkonsistensi Perda dan UU soal Izin Angkutan Barang ahmad_luthfie Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kementerian Perhubungan c.q Dirjen Perhubungan Darat mengundang Kadin, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, dan Asosisasi Logistik untuk melakukan pembahasan tentang penetapan aktivitas truk. Sudah ada surat edaran dari Kemdagri kepada Kepala Daerah tingkat 1 dan 2 agar menyesuaikan peraturan terlampir. Thursday, 27 July, 2017 - 19:15

Pages

XLS
Subscribe to Front page feed