Title Penanggung Jawab Sumber Status Akhir Nilai Investasi Status Changed
Isu perusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri PT. Kahatex dan perusahaan lainnya di wilayah Prov. Jabar dyah Unit Pendukung Satgas Hasil FGD 22 September terkait Kahatex, Insan Sandang dan Five Star 1. Permasalahan Hukum terkait lingkungan hidup yang dihadapi oleh PT Kahatex, PT Insan Sandang dan PT Five Star, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor : 178/G/2016/PTUN-BDG, agar dilakukan upaya hukum untuk penyelesaian kasusnya; 2. Untuk mendukung kesinambungan operasi ke-3 perusahaan tersebut di atas, maka Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menetapkan audit lingkungan pada minggu keempat Bulan September 2016; Perkembangan Sudah dilakukan Rakor dengan hasil bahwa PT. Kahatex telah melakukan ganti rugi dan memperbaiki lahan yang rusak akibat pencemaran. 8.400.000 Wednesday, 12 September, 2018 - 16:55
Pungli Pemda Surat Camat Curug dan Surat Pemuda Pancasila Ranting Bojongkulur Bogor sudah disebarkan surat edaran ke wilayah terkait larangan-larangan dalam permintaan THR
Implementasi Kewajiban Pencantuman Label Indonesia Asosiasi Tekstil, FGD Surabaya 19 Mei 2016 Sudah dilaksanakan sosialisasi terkait masalah label kepada lingkungan usaha di Jawa Timur.
Sweeping Pekerja Asing Asosiasi Perhotelan dan Asosiasi Tekstil, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 Sudah dilaksanakan koordinasi antar instansi dalam pengawasan orang asing.
Tidak Ada Kontrol Demo Buruh PT. Batam Indo, Klinik Bisnis Palembang 18 April 2016 Sudah dilakukan koordinasi dengan K/L setempat, dengan melibatkan diskusi antara Kementerian Tenaga Kerja, Asosiasi/Serikat Buruh dengan Kapolri berkaitan dengan kewajiban pelaporan demonstrasi. Selanjutnya Kapolri akan mensosialisasikan kepada Kapolda/Kapolres di masing-masing daerah.
Simpang Siur Perizinan Pelayaran agungmaulana Kadin Provinsi Kaltara, Klinik Bisnis Balikapapan 20 April 2016 sudah dilakukan pembahasan bersama pada tanggal 21 November. Pihak dari Hubla tidak hadir dalam rapat tersebut. direncanakan akan dilakukan pembahasan lanjutan yang melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat dalam pemberian ijin dan pengawasan ijin terkait kegiatan pelayaran. pada tanggal 24 November, akan diadakan seminar membahas NCVS, perwakilan dari Pokja 4 akan menghadiri pertemuan tersebut, sebagai bahan masukkan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. Wednesday, 16 August, 2017 - 18:18
Aturan Fumigasi Kayu Perlambat Proses Produksi Furniture dyah Asosiasi Mebel, Kerajinan, dan Rotan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 Kementan telah menindaklanjuti sesuai dengan laporan No. B-2866/TU.020/A/08/2016. Hasil monitoring Pokja IV tanggal 13 Oktober didapatkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan Kementan belum menyelesaikan masalah dan masukan dari Pelaku usaha untuk Karantina dapat mengevaluasi pengenaan KT 9 untuk impor barang contoh furniture Thursday, 27 July, 2017 - 19:40
Duplikasi Regulasi Ekspor Impor Hewan GINSI, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 Berdasarkan hasil rapat terakhir, telah dikirimkan surat ke Pokja 2 untuk melakukan kajian terkait deregulasi aturan.
Sucofindo Tidak Ada di Maluku Akibatkan Lamanya Ekspor ahmad_luthfie Kepala Bappeda Maluku, Diseminasi Mataram 22 April 2016 Lakukan pengecekan dengan Kementerian Perdagangan, terkait dengan standar / kualitas yang dipersyaratkan untuk badan riset yang dibutuhkan. Kementerian Perindustrian memiliki Baristand Industri di Ambon yang sudah mampu untuk menguji Komoditi Pala (bija dan fuli) dan sudan termasuk komoditi yang terakreditasi, namun parameter "Aflatoksin" belum bisa diuji karman tidak memiliki peralatan uji, untuk minyak pala parameter "Miristisin" belum bisa diuji. Untuk Komoditi cengkeh belum diajukan akreditasi, namun Bristand Industri Ambon bisa melakukan pengujian, terkecuali parameter "Beta Caryophillene" dikarenakan peralatan uji belum lengkap, dan untuk parameter "Minyak Pelikan" Baristand Industri Ambon tidak memiliki peralatan uji. Baristand Ambon siap untuk melakukan uji Pala dan Cengkeh (biji dan minyak) yang akan diekspor. Kementerian Perindustrian merencanakan mengadakan peralatan uji untuk keeprluan tersebut pada TA 2017 Wednesday, 2 August, 2017 - 11:20
Tingginya Bea Masuk Ikan Tuna Kaleng wibowoaji PT. ITOCHU Indonesia Wakil Ketua (Purbaya Yudhi Sadewa) akan melakukan pengekan dengan Bpk.Rizal Lukma (kemenko perkonomian) tentang perjanjian Jepang dan Indonesia Monday, 12 February, 2018 - 12:05

Pages

XLS
Subscribe to Front page feed