Title Penanggung Jawab Sumber Status Akhir Nilai Investasi Status Changed
Konsistensi Regulasi Angka Pengenal Importir (API) PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri
Aturan BI soal Penangguhan Export Beratkan Pelaku Usaha PT. Bumi Menara Internusa (1). Sosialisasi kebijakan dan pelaporan KPPK di beberapa kota di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2016 (2). Penyediaan layanan helpdesk informasi di BI terkait kebijakan maupun pelaporan DHE dan KPPK bagi pengampu kepentingan (stakeholder)
Multi-standar Penentuan Harga Jual Timah Sebagai informasi, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) melalui suratnya No. 050/AETI/ol/VIII/2016 tanggal 2016 menyampaikan bahwa pembahasan mengenai HPM telah dibahas bersama dengan Sub Direktorat Pembinaan dan Pengawasan dan telah mencapai titik temu, sehingga sekiranya sudah tidak ada permasalahan lagi ke depannya. Klarifikasi : • Perbedaan Perhitungan Royalti : a. PP No. 45/2003 yang telah diubah dengan PP No. 9/2012, PP ini merupakan aturan yang menjadi dasar besaran perhitungan royalti masing-masing komoditi pertambangan yang diatur. Penghitungan Royalti untuk timah sebesar 3% per ton dari harga jual. b. Permendag No. 44/2014 jo. No. 33/2015, tidak mengatur tentang besaran iuran produksi/ royalti timah. Permendag mempersyaratkan eksportir wajib menunjukkan bukti pelunasan royalti sebelum pelaksanaan ekspor timah. Dengan kata lain, eksportir tidak boleh melakukan ekspor apabila belum membayar royalti. Terkait besaran royalti, Permendag hanya mengatur harga Timah yang terjadi pada saat Timah ditransaksikan di Bursa Timah (ICDX) dapat digunakan sebagai dasar penghitungan iuran produksi/royalti. c. Perdirjen Minerba No. 630.K/32. JB/2015 mengatur Harga Patokan Mineral (HPM) secara Free On Board (FOB) di atas kapal yang mengacu pada mekanisme pasar atau satndar internasional, yaitu: London Metal Exchange (LME), London Bullion Market Association (LBMA), Asian Metal dan ICDX. Untuk timah, harga patokan yang dijadikan acuan adalah berdasarkan harga transaksi yang terjadi di Bursa Timah (ICDX) berdasarkan Permendag No. 44/2014 jo. No. 33/2015 Pasal 13. Perhitungan harga timah berdasarkan Perdirjen Minerba adalah sebagai berikut: 1) HPM Bijih Timah = (RF x ICDX Timah) – BPP Timah 2) HPM Timah Ingot = ICDX Timah Ket: RF (Recovery Factor), BPP Timah (biaya peleburan dan pemurnian timah ditetapkan sebesar 5% dari ICDX Timah). • Verifikasi nilai royalti : Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi/ royalti menjadi objek verifikasi oleh surveyor pada saat eksportir akan melakukan ekspor Timah, eksportir cukup menunjukkan bukti pelunasan royalti (Pasal 16 ayat (3) huruf k) Permendag No. 33/2015. Kesimpulan: a. Tidak ada perbedaan perhitungan royalti timah baik yang diatur dalam PP No. 45/2003 jo. PP No. 9/2012, PP ini hanya mengatur besaran royalty 3% per ton dari nilai jual timah. b. Permendag 44/2014 jo Permendag No. 33/2015 hanya menysaratkan bukti pelunasan iuran produksi/royalti pada saat eksportir akan melakukan ekspor timah, harga timah yang terjadi pada saat transaksi di Bursa Timah (ICDX) dapat digunakan sebagai dasar penghitungan royalti. c. Perdirjen Minerba No. 630.K/32.JB/2015 mengatur Harga Patokan Mineral (HPM) secara Free On Board (FOB). d. Dengan penjelasan diatas, eksportir tidak perlu mengkhawatirkan perbedaan perhitungan royalti pada saat verifikasi (LS), karena Permendag No. 44 Tahun 2014 jo Permendag No. 33/2015, tidak mengatur besaran pembayaran royalti.
Aturan Produk Tuna dari Amerika Serikat agungmaulana Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C. Kementerian KKP bersama dengan K/L terkait berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri membahas permasalahan melibatkan Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) serta Asosiasi Pengolahan Ikan Dalam Kaleng (APIKI) membahas tentang langkah-langkah Indonesia terkait Inter Final Rule. Hasilnya dilaporkan paling lama tanggal 24 Oktober 2016 Monday, 16 April, 2018 - 13:41
Aturan Label Nutrisi Baru dari Amerika Serikat wibowoaji Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C. Berdasarkan Rapat Pokja IV tanggal 9 Februari 2018, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan agar melakukan sosialisasi aturan label nutrisi yang baru dari Amerika Serikat kepada para pengusaha, hal ini dikarenakan aturan tersebut adalah kebijakan negara yang bersangkutan. Kasus dianggap selesai. Wednesday, 1 August, 2018 - 13:43
Sengketa PT.BHP dan PT.Adaro Energy ronaldo PT.BHP Billiton Indonesia Antar perusahaan telah terjadi kesepakatan berupa penjualan saham yang berlangsung secara fair dan dilakukan dengan tidak gaduh. Proses hukum yang melibatkan tindak pidana tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. 664.500
Denda Kepabeanan terhadap perusahaan yang membangun RIG di dalam negeri PT. KSE Denda yang telah ditetapkan saat ini sudah masuk ke dalam peradilan pajak, dan sedang menunggu untuk keputusan dari sidang banding
Gangguan terhadap kegiatan hauling PT. Anzawara Satria wisnu PT.Anzawara Satria Sudah dilakukan pengecekan dan penelitian terhadap kasus yang terjadi. Pemilik tambang dan pemilik lahan dihimbau untuk saling menahan diri dan saling melakukan komunikasi untuk mendapatkan kesepakatan. 0
Penyidikan terhadap pengembang kawasan Industri Ngoro, PT.Intiland Sejahtera tes viewer PT. Intiland Sejahtera Telah dilakukan komunikasi terhadap pihak Polda Jawa Timur, saat ini sedang diupayakan agar para pihak menemukan solusi/kesepakatan untuk penyelesaian masalah. PT. Intiland akan memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Timur dalam rangka proses hukum. Penyidikan telah dihentikan. (dispute antar pihak diselesaikan secara B to B) 60.000
Lambatnya penerbitan HGU yang diajukan oleh PT.Mina Seram Lestari di Maluku. tes viewer PT.Mina Seram Lestari Kasus sudah terkonfirmasi selesai bahwa HGU yang diajukan seluas 679,91 Ha untuk lahan usaha tambak sudah diberikan oleh Menteri ATR/BPN. 779.000

Pages

XLS
Subscribe to Front page feed