Title Penanggung Jawab Sumber Status Akhir Nilai Investasi Status Changed
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah Daerah ahmad_luthfie Asosiasi Sepatu, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016 Kementerian Perindustrian telah melakukan desiminasi berupa pengiriman buku PP Nomor 107 Tahun 2015 dan Peraturan Perundang-undangan turunan Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian kepada Dinas Perindustrian dan PTSP seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemendagri belum menyampaikan laporan tidnak lanjut rekomendasi Monday, 22 January, 2018 - 11:21
Pengenaan BPT kepada Chevron terkait transaksi Pengalihan PI yang dilakukan tahun 2011 wisnu Albert SImanjuntak (Presdir Chevron Indonesia) Ajar Edy (08125429255) sudah melakukan rapat pembahasan lanjutan, belum ditemukan kesepakatan, para pihak tetap berbeda, sesuai dengan argumentasi masing-masing. direncanakan untuk dibahas ke tingkat yang lebih tinggi (Paripurna Satgas atau rakor di tingkat menteri) Telah dilakukan beberapa kali pertemuan yang dipimpin oleh Staff Ahli Menteri Keuangan (Pak Prima dan Pak Suryo), perwakilan dari Ditjen Pajak, Kanwil Pajak , KKP Migas, Ditjen Migas, SKK Migas dan Pokja 4 ,serta pihak Chevron. dalam pertemuna-pertemuan tersebut telah dibahas beberapa langkah solusi yang ditawarkan kepada Chevron. Telah dilakukan rapat pembahasan yang dipimpin oleh Menko Maritim yang dihadiri oleh Staff Ahli Menteri Keuangan (Pak Prima ), perwakilan dari Ditjen Pajak,Ditjen Migas, SKK Migas dan Wakil Ketua Pokja 4. Pada tanggal 11 November 2016 Chevron telah menyampaikan sikapnya untuk memilih solusi yang akan diambil saat ini, untuk penyelesaian permasalahan di blok makasar. para pihak menyepakati untuk melakukan komunikasi dalam rangka membahas dan menentukan teknis pelaksanaan solusi. Pembahasan selanjutnya tentang pemberian insentif bagi usaha di bidang migas, disepakati untuk dirapatkan terlebih dahulu oleh semua stakeholders terkait, sehingga di kemudian hari tidak terjadi dispute. (Chevron saat ini sedang melakukan pembahasan bersama dengan SKK Migas dan Ditjen Migas, hasilnya akan dibawa kembali dalam rapat pembahasan dengan Kementerian Keuangan) Permasalahan sudah diselesaikan di tingkat Menteri. 150.000.000
Permasalahan hukum antara PT. Kodeco dengan PT. Mandiri Madura Barat terhadap Ikatan Kerjasama (Partisipasi Intrest) atau pengalihan 10% biaya pengeboran minyak (West Madura Offshore) di Lepas Pantai Utara Madura. ronaldo Hasil rapat tanggal 24 Oktober 2016, Pokja 4 akan mengundang PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai pimpinan konsorsium, Direksi PT Pertamina (Persero) yang membawahi PT PHE, dan SKK Migas sebagai pengawas. hasil rapat pembahasan tanggal 31 Oktober 2016: Rapat dihadiri oleh MMB, Kodeco, Kedubes Korsel, Bareskrim Polri, dan SKK Migas. Merupakan tindak lanjut rapat tanggal 24 oktober 2016 yang tidak dihadiri oleh Kodeco. Inti permasalahan: A. MMB: menitikberatkan pada informasi yang disembunyikan oleh Kodeco mengenai proyek West Madura Offshore (WMO), yang merupakan proyek kodeco yang telah dijaminkan pada KNOC. akibat informasi tersembunyi ini, MMB salah melakukan keputusan bisnis, yang berakhir pada kerugian dipihak MMB. B. Kodeco: Menganggap bahwa dengan MMB tidak membayar kewajibannya, maka kesepatana bisnis telah selesai, dan uang sebesar USD 11 juta menjadi milik Kodeco. Kesimpulan: Pimpinan Rapat memutuskan bahwa akan diadakan rapat lanjutan, dengan Kodeco membawa solusi yang ditawarkan oleh pemilik saham Kodeco, mengenai akan dibawa kemana kasus ini. Kodeco diberi waktu 14 hari kerja. Kodeco dan MMB akan melakukan rapat negosiasi dalam kurun waktu satu minggu (sebelum 21 November 2016), Pokja 4 akan mengirimkan perwakilan untuk menjadi pemantau. Bareskrim sudah melaksanakan gelar perkara pada hari selasa tanggal 20 Desember 2016 di kantor Bareskrim, sebagai standar prosedur pengeluaran SP3 yang mana kedua belah pihak memutuskan untuk mengambil jalan damai sesuai rekomendasi dari pokja 4 agar hubungan kerja sama antara kedua negara bisa terjalin dengan baik dengan tetap menjalankan prosedur yang telah disepakati bersama. adapun beberapa dokumen yang perlu dilengkapi dalam perjanjian perdamaian tersebut sudah terlampir. target penyelesaian permasalahan ini adalah tanggal 23 Des 2016. 7.832.890
PLTU IPP Batang, 2 x 1000 MW ahmad_luthfie Setwapres 1. Masalah telah selesai. 2. Pihak pengembang dan PLN telah menyetujui konsep triparty agreement berdasarkan peraturan PBI Nomor. 17 Tahun 2015. 40.000.000
Permasalahan PT Yee Sang Mining terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) galih Setwapres 3.145.000 Saturday, 10 February, 2018 - 18:14
Permasalahan terkait PLTA Jati Gede galih Setwapres Akan dicek pelaksanaannya dengan target satu bulan, akan berkirim surat ke Ditjen terkait di ESDM, Pupera dan DJKN Tanggal 14 Desember 2016: 1. PT PLN harus dapat surat penugasan dari Kementerian ESDM; 2. Bila sudah dapat surat tugas, maka Kementerian PUPR dapat menerbitkan izin usaha pengusahaan SDA kepada PT PLN. Rapat Pokja 4 tanggal 10 April 2017 : 1. PLN Tidak memerlukan Surat penugasan dari ESDM karen sudah ada Kepmen no 40 bahwa PLN ditunjuk langsung untuk proyek Jati gede ini 2. Surat periijinan sudah di meja Dirjen SDA untuk ditandatangani ybs SELURUH SURAT PERIJINAN YANG ADA DI MEJA DIRJEN SDA SUDAH DITANDATANGANI OLEH DIRJEN SDA, SEHINGGA PERMASALAHAN YANG DILAPORKAN TELAH TUNTAS. Rapat Pokja 4 tanggal 12 Juni 2017 : - Perlu dilakukan pengukuran luas tanah milik warga Desa Karedok Kecamatan Jatigede yang berada pada lokasi pembangunan PLTA Jatigede terkait rencana pelepasan hak. - Saat ini kantor pertanahan Kabupaten Sumedang belum mendapatkan surat penugasan dari BPN Kanwil Provinsi untuk menyelesaikan proses pengadaan tanah tersebut. Berdasarkan fakta di atas, Pokja 4 merekomendasikan BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat agar mengeluarkan surat penugasan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang. 16.000.000
Kriminalisasi dalam penyidikan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Bogorindo Cemerlang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi tes viewer PT. Bogor Indo Cemerlang Pokja IV melakukan monitoring terhadap perkembangan permasalahan yang dihadapi PT. Bogorindo Cemerlang. 670.000
Keluhan APINDO Cimahi merasa disudutkan dalam hal perusakan lingkungan hidup APINDO Kota Cimahi Telah dilakukan Rapat di Bandung mengundang LHK, Apindo Cimahi dan BLHD Cimahi dengan Pokok-pokok hasil: 1) Akan dilakukan rapat pembahasan dengan LHK Pusat terkait sengketa 41 perusahaan di Cimahi 2) Walikota Cimahi membentuk tim terpadu penanganan persoalan lingkungan hidup di Cimahi Telah dilaksanakan FGD di Bandung yang dihadiri oleh APindo, KLHK, Kemenperin, Bareskrim Polri dan Pokja 4. Pokja 4 memberikan rekomendasi : - KLHK untuk melanjutkan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - KLHK melakukan pembinaan secara rutin kepada dinas lingkungan hidup yang ada di kota Cimahi, terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan - Pemkot Cimahi agar membentuk forum komunikasi yang melibatkan Apindo, Kemenperin dan KLHK untuk membahas dan memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha/industri. - Pemkot Cimahi bersama dengan Apindo dan Kemenperin, bekerjasama dalam menyusun usulan penataan kawasan industri yang ramah lingkungan di wilayah Cimahi. ==> Surat yang telah dikirimkan oleh Kemenko Perekonomian kepada KLHK agar disesuaikan dengan hasil temuan dan rekomendasi dari Pokja 4
Permasalahan terkait PLTA Upper Cisokan Pump Storage ahmad_luthfie Setwapres Permasalahan Selesai dengan dikeluarkannya SK Pencabutan IUP OP PT Trinusa Bangun Perkasa oleh DPMPTSP Prov. Jawa Barat Nomor 540/Kep.03/10.1.06.4/DPMTPSP/2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 540/Kep.82-BPMPT/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Trinusa Bangun Perkasa 13.000.000 Friday, 14 September, 2018 - 09:21
Sengketa hukum perjanjian distribusi antara LVMH Fragrances & Cosmetic (Singapura) PTE LTD dengan PT Fega Indotama mengenai Kosmetika Cristian Dior Setwapres Permasalahan sudah dapat diselesaikan melalui: 1). Putusan arbitrase (Putusan Singapore International Arbitration Center No. 92/2013 tanggal 16 September 2013) memutuskan bahwa perjanjian distribusi yang menunjuk PT. Fega Indotama sebagai distributor Produk Dior di Indonesia telah berakhir secara sah sejak tanggal 31 Desember 2011. 2). Putusan MA No. 102K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Fega Indotama. 3). Putusan MA No. 264 K/TUN/2016 tanggal 28 Juli 2016 terkait kasasi TUN PT. Fega Indotama, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Fega Indotama. Kepala BPOM menindaklajuti permohonan notifikasi kosmetik PT. L Beauty sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pages

XLS
Subscribe to Front page feed