Title Penanggung Jawab Sumber Status Akhir Nilai Investasi Status Changed
PT. Gulf Mangan di Kupang wisnu Penyelidikan telah dilakukan (sedang berproses) oleh Polres Kupang, diasistensi oleh Bareskrim Polri. Terkait dengan usulan dari Kementerian Dalam Negeri kepada pihak PT.Gulf, untuk menghentikan penyelidikan demi memperlancar kelanjutan proses, diharapkan disampaikan melalui surat tertulis. Rapat pembahasan terakhir di Bali, belum dihadiri oleh Pemkot Kupang. Tanggal 5 Desember 2016 dilakukan rapat pembahasan dengan hasil sbb: 1. Kemendagri belum menindaklanjuti hasil rekomendasi yang disampaikan Pokja 4 pada tanggal 18 Oktober 2016 yang isinya: a. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri meningkatkan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian ijin b. Kabareskrim Polri c.q Dir. Tipideksus Bareskrim melakukan penyelidikan tehadap dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pemkab Kupang terkait dengan permohonan rekomendasi yang diajukan PT. Gulf Mangan Group 2. Berdasarkan hasil investigasi Bareskrim Polri, bahwa terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati Kupang dan dapat disangkakan melanggar pasal 398 Jo. Pasal 350 ayat 1 UU No 23 Thn 2014. Terkait hal tersebut maka Kemendagri agar segera menyelesaikan permohonan rekomendasi PT Gulf kepada Bupati Kupang dalam waktu 2 minggu (19 Desember 2016). 3. Bareskrim polri mengintensifkan proses penyelidikan untuk dapat ditingkatkan menjadi penyidikan atas pelanggaran pasal 398 Jo. Pasal 350 ayat 1 UU No 23 Thn 2014. update terakhir berdasarkan rapat pokja 4 tanggal 3 Agustus 2017 di Polhukam Bahwa PT. Gulf Mangan sudah mendapatkan ijin pengembangan industri pengolahan mangan dari Gubernur NTT di kawasan kawasan industri Bolok Kupang dan saat ini akan membangun smelter mangan dalas jangka waktu 12 bulan. Pihak PT. Gulf sudah mengirimkan dokumen dan surat ke sekretaris Pokja 4 menyatakan permasalahan sudah selesai. 150.000 Friday, 4 August, 2017 - 11:20
Lambannya pelayanan perijinan perusahaan paving (CV.Intikom) di Kabupaten Mojokerto galih CV. Intikom - Permohonan ijin prinsip pemanfaatan ruang sudah diselesaikan oleh Pemkab Mojokerto dan akan diserahkan kepada pemohon tanggal 21 Oktober 2016 - Pokja IV melakukan monitoring terhadap penyerahan ijin prinsip dari Pemkab Mojokerto melalui Asisten II Bidang Perekonomian Pemkab. Kepada pihah CV. Intikom (pemohon). 0
Forum Lintas Asosiasi Industri dan Pengguna Plastik (FLAIPPP) mengajukan permohonan pembatalan rencana cukai plastik kemasan produk. wibowoaji Setwapres Peninjauan kembali terhadap rencana penetapan Peraturan Menteri Keuangan atas Cukai Plastik Kemasan Produk Monday, 31 July, 2017 - 11:53
Permasalahan terkait PLTU Jawa 1 Cirebon Exp. 1x1000 MW (IPP) wisnu Setwapres 1. Masalah tanah selesai 2. Permasalahan telah selesai antara developer dan PT PLN telah menyetujui konsep triparty agreement yang berdasarkan peraturan PBI Nomor 17 tahun 2015. 30.000.000
permasalahan terkait PLTU Jawa-4 Tj. Jati B Unit 5-6 2x1000 MW (IPP) Setwapres Permasalahan ini identik dengan Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 4 Tj. Jati Unit 5-6 2x1000MW, namun masih belum selesai. Agar tidak membingungkan, laporan ini dianggap tuntas, dan fokus ke yang Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 4 Tj. Jati Unit 5-6 2x1000MW (http://pokja4.ekon.go.id/node/151)
Permasalahan Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Perak yudhy_chandra Unit pendukung satgas Kasus dinyatakan selesai karena setelah Monev Surabaya pada Nov 2017, Tim Pokja IV menerima informasi bahwa permasalahan ini sudah selesai. Monday, 15 January, 2018 - 16:13
Permasalahan bisnis taksi online ronaldo a. Kementerian Perhubungan c.q Dirjen Perhubungan Darat bersama-sama dengan Kemkominfo dan Polri melibatkan para pengemudi taksi online (komunitas), Organda, Badan hukum/koperasi dan perusahaan aplikasi untuk mendapatkan masukan dalam penerapan Peraturan menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, yang akan diberlakukan tanggal 1 Oktober 2016 b. Kementerian Perhubungan c.q Dirjen Perhubungan Darat: 1). Melakukan penambahan waktu sosialisasi selama 6 bulan. 2). Dalam penerapan Peraturan Menhub Nomor 32 Tahun 2016 lebih mengutamakan kegiatan pencegahan daripada penegakan hukum. Tuesday, 25 July, 2017 - 10:16
Permasalahan ketenagakerjaan di salah satu Bisnis dari PT Maersk di Indonesia yaitu PT Damco Warehousing tes viewer Sebagai tindak lanjut rekomendasi Pokja IV, pada tanggal 11 November Walikota Jakarta Utaratelah melakukan rapat dengan kesepakatan beberapa point sbb: 1. Bahwa Walikota Jakarta Utara (diwakilkan oleh Wakil Walikota, Bapak Yani Wahyu Purwoko) meminta kepada tim yang ada (Sudinakertrans, Polres, Satpol PP) untuk memastikan situasi aman dan kondusif di area, terutama di PT Damco yang mengalami blokade atas unjuk rasa. Beliau juga menganjurkan kepada PT Damco untuk bermusyawarah dengan pihak Jahiri/TBS untuk mencari jalan keluar, yang akan difasilitasi oleh pihak Walikota agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan koridor hukum yang ada. Kepala Sudinanertrans Jakarta Utara menginformasikan bahwa pihak Jahiri ingin ketemu dengan PT Damco untuk mencari solusi bersama. 2. Dari pihak PT Damco, terbuka terhadap usulan pertemuan dengan pihak Jahiri, hanya saja pihak managemen PT Damco mendapatkan kesan berbeda karena aksi demonstrasi yang berkepanjangan tidak menunjukkan pihak Jahiri/TBS ingin mencari solusi bersama. Maka dari itu, PT Damco mengusulkan agar pihak yang terkait menginformasikan kepada pihak Jahiri/TBS untuk menunjukkan itikad baik dengan menahan aksi unjuk rasa dan Damco akan kembali rapat ke pihak Walikota tanggal 23 November untuk mendiskusikan solusi atas tawaran yang diajukan oleh pihak Jahiri/TBS. 3. Dari rapat tersebut, kemudian disepakati bahwa pihak Sudinakertrans Jakarta Utara akan menghubungi Jahiri/TBS paling lambat tanggal 15 November 2016 untuk menginformasikan pesan dari Walikota dan memberikan kabar lebih lanjut. Untuk rapat berikutnya, apabila Jahiri/TBS memegang komitmennya, akan diadakan tanggal 23 November 2016. 2.142.000
Permasalahan PT. Mandiri Muara dengan Kodeko Energy Co., Ltd terkait Sale and Purchase Agreement (SPA) Setwapres Kasus Sudah diselesaikan secara damai dengan menghormati hasil sidang gelar perkara yang dilaksanakan oleh pihak Bareskrim.
Permasalahan Peraturan Walikota Denpasar yang Bertentangan Dengan Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang DNI Dalam Hal Pendirian Bioskop wisnu Pemerintah Kota Denpasar Bahwa benar masih terjadi beda penafsiran tentang gelanggang seni dengan bioskop Pemerintah Kota Denpasar akan mengkaji kembali Peraturan Walikota Nomor 31 tahun 2016 tentang pengaturan pendirian bioskop. Kementerian Dalam Negeri c.q. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Dirjen Pembangunan Daerah melakukan pengawasan terhadap proses pengkajian dalam rangka kepastian usaha. Target penyelesaian paling lama selesai tanggal 24 Oktober 2016. Hasil Rapat tanggal 9 November 2016: Pemkot Denpasar meminta waktu untuk menyelesaikan kajian dan mengakomodasi pembatasan jarak sesuai dengan perpres no 44 tahun 2016. Waktu penyelesaian untuk dilaporkan kepada Pokja 4 maksimal tanggal 16 November 2016. 0 Wednesday, 13 September, 2017 - 18:09

Pages

XLS
Subscribe to Front page feed