TitlePenanggung JawabSumberNilai InvestasiStatus AkhirKasus PipelineTuntasBidang
Diskon PLN tidak bisa dinikmatiahmad_luthfie Industri Pemintalan Benang, 19 Mei 2016, FGD SurabayaPermasalahan Diskon listrik diselesaikan di tingkat Rakor Satgas Pokok-pokok hasil rapat antara PLN dan pihak terkait pada tanggal 18 November 2016: PLN telah bertemu dengan pelaku bisnis (industri tekstil dan obat-obatan) dan telah ditegaskan bahwa diskon listrik 30% akan diberikan kepada pelaku usaha untuk seluruh pemakaian listrik pada pukul 23.00 – 08.00 dengan tarif progresif. Diskon PLN sudah banyak digunakan oleh industri, namun demikian diskon listrik belum bisa dinikmati oleh jenis industri yang sistem produksinya bersifat konstan seperti industri pemintalan. Untuk hal tersebut PLN mengusulkan agar dilakukan pembahasan pemberian insentif khusus dengan pihak-pihak terkait diluar kebijakan diskon 30% dalam PKE III Dalam perkembangannya ternyata pelaku usaha juga meminta insentif penurunan tarif listrik untuk pemakaian siang hari, tetapi tidak dapat dipenuhi PLN. Perubahan/penurunan tarif tersebut harus melalui pembahasan/persetujuan DPR. PLN akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pelaku usaha untuk mencari solusi terutam, yang nantinya juga akan mengikut sertakan Satgas Deregulasi.2017-07-27ESDM
Tingginya Paralel Fee ListrikAPSyFIsudah dikirimkan surat dari sekretaris Pokja 4 ke Ketua Pokja 2 , dengan lampiran draft tentang paralel fee dari kementerian ESDM.ESDM
Inkonsistensi PP dan Perda dalam Penetapan UMKThe Jakarta Japan Clubselesai, langkah hukum terhadap aturan telah dilaksanakan, berupa pencabutan perda yang dipermasalahkan. Sosialisasi akan dilaksanakan untuk memberi pemahaman kepada pelaku usaha, khususnya yang berada di Karawang.Tenaga Kerja
Pemindahan Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi Akibatkan Beban Biaya TinggiAsosiasi Mebel, Kerajinan, dan Rotan Indonesia, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016Hasil monitoring tanggal 13 Oktober didapatkan informas dari pelapor bahwa sudah ada perwakilan BPPHP di Jawa TimurPertanian & LHK
Kurs Tengah BI Tidak Digunakan di Tanjung Perakahmad_luthfieAsosiasi Perikanan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016Permasalahan tidak dapat dilakukan pembahasan karena pelapor tidak hadir. Pokja IV melakukan kegiatan pendalaman permasalahan Akan dilakukan kembali pembahasan lanjutan. Perlu dilakukan revisi Instruksi Menhub 7/2016 agar Jisdor digunakan sebagai acuan dalam bidang transportasi2018-01-18Perbankan
Mekanisme Pelaporan Devisa Hasil Ekspor Terlalu RumitAsosiasi Perikanan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016(1). BI melakukan diskusi dan Coaching Clinic terkait mekanisme pelaporan penerimaan DHE pada tanggal 8-9 September 2016 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur di Surabaya. (2). Penyediaan layanan helpdesk informasi di BI terkait kebijakan maupun pelaporan DHE dan KPPK bagi pengampu kepentingan (stakeholder)Perbankan
Pajak Hotel Terlalu TinggiAsosiasi Perhotelan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016akan diteruskan ke POKJA 2 dan POKJA 3Pajak & Bea
Rancangan Perda Larangan Minol di Jatimyudhy_chandraAsosiasi Perhotelan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016Hasil pembahasan 5 Oktober 2016: Permendag No. 6/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Perizinan Minuman Beralkohol, perkembangan saat ini : 1. Dengan pesatnya pertumbuhan mini market – mini market serta pengecer lainnya di daerah-daerah (sampai ke pemukiman penduduk), akan mengubah pola belanja masyarakat termasuk mengkonsumsi produk-produk yang dijualnya termasuk kemudahan mengakses Minuman Beralkohol Golongan A. 2. Pemerintah menyadari bahwa dengan adanya Kebijakan pelarangan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A melalui Mini Market dan Pengecer Lainnya (Permendag 06/2015) telah berdampak pada penurunan omzet penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. 3. Namun demikian, Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pada kepentingan nasional yang lebih luas, yakni untuk melindungi generasi muda, meningkatkan kualitas manusia Indonesia (sesuai Nawacita) melalui Revolusi Mental 4. Sehingga Pemerintah berkesimpulan bahwa belum perlu melakukan Deregulasi Minuman Beralkohol. 5. Dengan demikian, Kemendag meminta agar masalah Minuman Beralkohol di keluarkan dalam Paket Deregulasi. Pembahasan dalam POKJA IV pada tanggal 17 juni 2016 salah satunya mengenai minuman beralkohol di daerah mana saja terdapat Perda pelarangan dan peredaran. Namun Kemendag belum mendapat informasi dari Kemendagri, untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut melalui surat Sekjen Kementrian Perdagangan kepada Sekjen Kementerian Dalam Negeri No. 854/SJ-DAG/SD/6/2016 tanggal 23 Juni 2016, perihal klarifikasi pencabutan peraturan daerah minuman beralkohol. Dalam surat tersebut Kemendag meminta klarifikasi Perda daerah mana saja terkait Minol yang telah dibatalkan oleh Kemendagri. Namun melalui Dit. Sarana Distribusi dan Logistik telah mengkonfirmasi kembali ke Kemendagri dijawab masih dibahas oleh pimpinan . 2018-01-22Pariwisata
Aturan Pendaftaran Usaha Pariwisata untuk PeroranganAsosiasi Perhotelan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016akan diteruskan ke Pokja 2 dan Pokja 3 untuk pertimbangan deregulasi.Pariwisata
Masa Berlaku Surat Persetujuan Impor TekstilAsosiasi Tekstil, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016Perdagangan
Tarif Bea Masuk PP & PE Terlalu TinggiAsosiasi Tenun Plastik, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 20161. Kementerian Perindustrian telah melakukan: a. pertemuan dengan Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) pada tanggal 1 September 2016 di Gedung Kementerian Perindustrian, dan telah memberikan penjelasan mengenai alasan penetapan besaran BM 10% terhadap impor polypropylene (PP) dan polyethylene (PE). b. memberikan saran kepada GIATPI agar mengimpor Bahan baku polypropylene (PP) dan polyethylene (PE) dari negara-negara ASEAN, krn kebutuhan bahan baku tersebut bisa dipenuhi oleh Negara-Negara ASEAN, dan berdasarkan ketentuan AFTA (ASEAN Free Trade Area) maka untuk mengimpor bahan baku tersebut dari negara ASEAN tidak dikenakan Bea Masuk (BM sebesar 0%). 2. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi GIATPI, dilakukan hal-hal berikut: a. Peningkatan branding produk dalam negeri, serta mempromosikan penggunaan produk dalam negeri kepada pengguna, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. Optimalisasi fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor bahan tenun plastik, mengingat industri tenun plastik merupakan salah satu industri yang memperoleh fasilitas BMDTP. Pajak & Bea
Closing Time Tanjung Perak Beratkan PengusahaAsosiasi Perikanan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016Permasalahan tidak dapat dilakukan pembahasan karena pelapor tidak hadir. Pokja IV melakukan kegiatan pendalaman permasalahan Informasi dari pelaku usaha saat FGD Surabaya pada tanggal 13 Oktober bahwa masalah sudah selesai Transportasi
Verifikasi Barang Impor Tidak EfektifdyahGabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Hasil FGD Surabaya 19 Mei 20162018-01-22Pertanian & LHK
Penambahan Beban Administrasi untuk Pabrik Pemintalan BenangwibowoajiIndustri Pemintalan Benang, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016a. Pada tanggal 9 September 2016 dan 13 Oktober 2016, DJP telah melakukan konfirmasi kepada Ibu Ita (perwakilan Asosiasi Pertekstilan Indonesia) terkait data pelapor atas kasus tersebut, namun data sebagaimana dimaksud belum diketahui. b. Pada tanggal 18 Oktober 2016, Ibu Ita memberikan informasi bahwa pihak pelapor dalam kasus tersebut adalah APRISINDO. c. DJP akan segera mengagendakan rapat pembahasan dengan APRISINDO dalam rangka proses penyelesaian kasus tersebut. 2017-11-01Pajak & Bea
Pelarangan Aktivitas Truk Sebelum dan Sesudah Lebaranyudhy_chandraAsosiasi Logistik, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016Pada rapat Evaluasi Pokja IV tanggal 19 Juli, perwakilan dari Kementerian Perhubungan menyatakan kasus ini sudah selesai.2017-08-16Transportasi
Beban Administrasi Beratkan Pengusahaahmad_luthfieEurocham0a. Pada tanggal 8 September 2016, DJP telah melakukan kajian bersama Eurocham terkait permasalahan yang dihadapi oleh Eurocham. b. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Eurocham dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah IATA, DJP akan memfasilitasi pertemuan antara pihak Eurocham dengan pihak IATA, guna melakukan pembahasan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing. c. DJP masih melakukan proses drafting surat penegasan terkait kriteria Objek Pajak dalam hal ini adalah jasa pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 15 UU PPh, dan akan dilakukan proses penyelarasan akhir berdasarkan hasil rapat antara Eurocham dan IATA. 02018-01-11Pajak & Bea
Mekanisme Pengalihan Fungsi Hutan LindunggalihDisperindag Kaltara, Diseminasi Balikpapan 20 April 201602018-02-12Pertanian & LHK
Data Base Lahan Tidak SinkrongalihKadin Kota Balikpapan, Diseminasi Balikpapan 20 April 2016Gubernur/Bupati/Walikota se – Kalteng dan Kaltim serta pelaku usaha mengajukan usulan ijin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur pada PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Atau mengajukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, paling lama diajukan tanggal 19 Oktober 2016. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kem LHK menindaklanjuti usulan Pemda, paling lama 2 bulan setelah usulan disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pelaku usaha. Tidak ada target penyelesaian.02018-02-12Pertanian & LHK
Pengecualian SK Menhut untuk Ketahanan PangandyahKadinas Pertanian dan Peternakan Kalimantan Tengah, Klinik Bisnis Balikpapan 20 April 2016Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kem LHK menindaklanjuti usulan Pemda, paling lama 2 bulan setelah usulan disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pelaku usaha. Tidak mencantumkan target penyelesaian2018-01-22Pertanian & LHK
Persaingan Produk Dalam dan Luar NegeriAPSyFIhasil pembahasan dalam rapat, belum dapat dibuktikan terjadinya kerugian.Perdagangan
Penyalahgunaan Izin ImporAPSyFIHasil Kemenko Polhukam : Kemenko Polhukam telah melaksanakan rapat dan disarankan untuk membentuk Pokja yang dapat menangani permasalahan secara komprehensif karena selama ini ditangani oleh masing – masing K/L sesuai kewenangannya. Hasil Kemperin: • Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk membahas: • Ketentuan Surat Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dari Kementerian Perdagangan dengan masa berlaku 1 tahun. • Untuk pengendalian dan pengawasan impor, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sepakat masa berlaku Surat Persetujuan Impor tetap 1 tahun. • Alternatif penyelesaian Kementerian perindustrian memberikan rekomendasi impor Tekstil seperti yang dilakukan sebelumnya (melakukan revisi Permendag 85 tahun 2015). • Kementerian Perindustrian menunggu inisiatif Kemendag melakukan revisi Permendag No. 85 Tahun 2015. • Untuk mencegah penyalahgunaan izin impor IP-Tekstil, dan untuk melindungi industri dalam negeri, Kementerian Perindustrian bersedia menerbitkan rekomendasi sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan. Dalam hal pengawasan, Direktorat Impor sedang melakukan data gathering terkait pelaku usaha yg dapat dikenakan sanksi sesuai Permendag 85/2015 dan akan melakukan koordinasi dgn Direktorat Tertib Niaga Kemdag. Perdagangan
Ketentuan Verifikasi Impor BanAsosiasi Perusahaan Ban IndonesiaPerkembangan: Telah dilaksanakan rapat pembahasan R-Permendag ketentuan Impor Ban pada tanggal 2 September 2016 di Kota Bogor yang dihadir oleh Pimpinan Rapat Bapak Veri Anggriono, Pimpinan Teknis Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, Biro Hukum Kemendag dan Asosiasi Importir Produsen Ban dengan pokok-pokok pengaturan adalah sebagai berikut : a. Ban hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Ban (IP-Ban), penetapan sebagai Importir Terdaftar Ban (IT-Ban) dan Persetujuan Impor Ban, serta Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor setelah mendapat rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian. b. IP-Ban hanya dapat mengimpor Ban untuk digunakan dalam melengkapi proses produksi barang yang dihasilkan, tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. c. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai IP-Ban, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan dokumen : 1. Fotokopi akta pendirian perusahaan; 2. Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha yang sejenis dari instansi teknis berwenang; 3. Fotokopi TDP, NPWP, API-P, SKPLBI, SPPT-SNI, Surat Pendaftaran Tipe Ban, dan NPB; 4. Rencana Impor Barang (RIB) dalam 1 tahun yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan; dan 5. Rekomendasi impor ban dari Kementerian Perindustrian. d. Untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-Ban, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan dokumen : 1. Fotokopi akta pendirian perusahaan; 2. Fotokopi SIUP atau izin usaha yang sejenis dari instansi teknis yang berwenang; 3. Fotokopi TDP, NPWP, API-U; 4. Bukti penguasaan gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk; dan 5. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk. e. Untuk dapat melakukan impor Ban, IT-Ban harus terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Impor dengan melampirkan dokumen : 1. fotokopi penetapan sebagai IT-Ban; 2. fotokopi SKPLBI Ban, SPPT SNI Ban, Surat Pendaftaran Tipe Ban, dan NPB Ban; 3. Rencana Impor Barang (RIB) dalam 6 (enam) bulan yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan; 4. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk atau pabrik di luar negeri yang ditandasahkan notaris publik dan atase perdagangan di negara setempat; dan 5. Rekomendasi impor Ban dari Kementerian Perindustrian f. Alasan diperlukannya verifikasi terhadap ban yang sudah SNI wajib, antara lain : 1. Banyaknya penyalahgunaan SPPT SNI oleh pelaku usaha terutama SNI Tipe V yang mempunyai masa waktu 4 (empat) tahun; 2. Untuk mengetahui apakah pemegang SPPT SNI masih secara konsisten mengambil barang dari pabrikan yang sama. g. Jenis Ban yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Ban dengan Pos HS 4011 (Ban Luar), 4013 (Ban Dalam), dan 8708 (Ban yang terpasang pada pelek), dengan jumlah seluruhnya 38 Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit. Terdiri dari : Pos HS 4011 (23 Pos Tarif/HS), Pos HS 4013 (12 Pos Tarif/HS), dan Pos HS 8708 (3 Pos Tarif/HS). Rapat pembahasan R-Permendag akan dilanjutkan pada tanggal 8 September 2016 pukul 10.00 di ruang rapat Dit Impor Kemendag untuk menyepakati masalah verifikasi di pelabuhan muat baik untuk ban SNI maupun non-SNI yang masih perlu pembahasan lebih lanjut. Untuk memenuhi target penyelesaian selama 2 minggu. Dengan telah terbitnya permendag no 77/M-Dag/Per/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban, dan pernyataan langsung dari perwakilan Kemendag pada Rapat Pokja IV di Kemenkumham pada tanggal 1 Februari 2017, maka permasalahan ini dianggap selesai dan tuntasPerdagangan
Peran Ganda Pelindo III Tanjung Masahmad_luthfieAsosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia DPW Jawa Tengah0Berdasarkan keterangan dari perwakilan Kementerian Perhubungan di Rapat Evaluasi Pokja IV tanggal 19 Juli 2017, kedua perusahaan boleh melakukan kerjasama dengan koordinasi dari KSOP Tanjung Mas Semarang.02017-08-16Transportasi
Penerbitan PMK Lampaui BatasAsosiasi Pertekstilan Indonesia (API)Sosialisasi kepada anggota API dengan melibatkan Kepolisian setempat dan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2016 sudah dilaksanakan dibawah koordinasi Kementerian PerdaganganPajak & Bea
Sulitnya Kredit Usaha UMKM Sektor Mikroyudhy_chandraDinas KUKM NTB, Diseminasi Mataram 22 April 2016Penyelesaian dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. 2018-01-22Perbankan
Penyesuaian Suku Bunga BI RateKadin Prov. Kaltim, Klinik Bisnis Balikpapan 20 April 2016dari BI sudah menjelaskan, permintaan dari pelapor tidak bisa diterapkan.Perbankan
Proyek Strategis Nasional Masih Jawa-Sumatra SentrisdyahKepala Bappeda Maluku, Diseminasi Mataram 20 April 2016Deputi VI Kemenko Perekonomian melakukan pengkajian kemungkinan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Banda dan pembangunan Trans Maluku yang terintergrasi antara moda darat, laut dan udara 2017-09-13Perdagangan
Inland FTAAPSyFIPajak & Bea
Persyaratan Investasi Industri Crumb RubberDekarindoKementerian Perindustrian sedang menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang DNI terkait industri crumb rubber. Kemenperin telah mengeluarkan Permen no 9 tahun 2017 mengenai Tata Cara Pemberian Izin khusus Bagi Industri Karet Remah (Crumb Rubber) yang dilampirkan. Perindustrian
Inkonsistensi Perda dan UU soal Izin Angkutan Barangahmad_luthfieAsosiasi Pengusaha Truk IndonesiaKementerian Perhubungan c.q Dirjen Perhubungan Darat mengundang Kadin, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, dan Asosisasi Logistik untuk melakukan pembahasan tentang penetapan aktivitas truk. Sudah ada surat edaran dari Kemdagri kepada Kepala Daerah tingkat 1 dan 2 agar menyesuaikan peraturan terlampir. 2017-07-27Transportasi
Isu perusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri PT. Kahatex dan perusahaan lainnya di wilayah Prov. Jabar dyahUnit Pendukung Satgas8400000Hasil FGD 22 September terkait Kahatex, Insan Sandang dan Five Star 1. Permasalahan Hukum terkait lingkungan hidup yang dihadapi oleh PT Kahatex, PT Insan Sandang dan PT Five Star, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor : 178/G/2016/PTUN-BDG, agar dilakukan upaya hukum untuk penyelesaian kasusnya; 2. Untuk mendukung kesinambungan operasi ke-3 perusahaan tersebut di atas, maka Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menetapkan audit lingkungan pada minggu keempat Bulan September 2016; Perkembangan Sudah dilakukan Rakor dengan hasil bahwa PT. Kahatex telah melakukan ganti rugi dan memperbaiki lahan yang rusak akibat pencemaran. 02018-09-12Perindustrian
Pungli PemdaSurat Camat Curug dan Surat Pemuda Pancasila Ranting Bojongkulur Bogorsudah disebarkan surat edaran ke wilayah terkait larangan-larangan dalam permintaan THRPerindustrian
Implementasi Kewajiban Pencantuman Label IndonesiaAsosiasi Tekstil, FGD Surabaya 19 Mei 2016Sudah dilaksanakan sosialisasi terkait masalah label kepada lingkungan usaha di Jawa Timur.Perdagangan
Sweeping Pekerja AsingAsosiasi Perhotelan dan Asosiasi Tekstil, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016Sudah dilaksanakan koordinasi antar instansi dalam pengawasan orang asing.Pariwisata
Tidak Ada Kontrol Demo BuruhPT. Batam Indo, Klinik Bisnis Palembang 18 April 2016Sudah dilakukan koordinasi dengan K/L setempat, dengan melibatkan diskusi antara Kementerian Tenaga Kerja, Asosiasi/Serikat Buruh dengan Kapolri berkaitan dengan kewajiban pelaporan demonstrasi. Selanjutnya Kapolri akan mensosialisasikan kepada Kapolda/Kapolres di masing-masing daerah.Tenaga Kerja
Simpang Siur Perizinan PelayaranagungmaulanaKadin Provinsi Kaltara, Klinik Bisnis Balikapapan 20 April 2016sudah dilakukan pembahasan bersama pada tanggal 21 November. Pihak dari Hubla tidak hadir dalam rapat tersebut. direncanakan akan dilakukan pembahasan lanjutan yang melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat dalam pemberian ijin dan pengawasan ijin terkait kegiatan pelayaran. pada tanggal 24 November, akan diadakan seminar membahas NCVS, perwakilan dari Pokja 4 akan menghadiri pertemuan tersebut, sebagai bahan masukkan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.2017-08-16Transportasi
Aturan Fumigasi Kayu Perlambat Proses Produksi FurnituredyahAsosiasi Mebel, Kerajinan, dan Rotan, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016Kementan telah menindaklanjuti sesuai dengan laporan No. B-2866/TU.020/A/08/2016. Hasil monitoring Pokja IV tanggal 13 Oktober didapatkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan Kementan belum menyelesaikan masalah dan masukan dari Pelaku usaha untuk Karantina dapat mengevaluasi pengenaan KT 9 untuk impor barang contoh furniture 2017-07-27Pertanian & LHK
Duplikasi Regulasi Ekspor Impor HewanGINSI, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016Berdasarkan hasil rapat terakhir, telah dikirimkan surat ke Pokja 2 untuk melakukan kajian terkait deregulasi aturan.Pertanian & LHK
Sucofindo Tidak Ada di Maluku Akibatkan Lamanya Eksporahmad_luthfieKepala Bappeda Maluku, Diseminasi Mataram 22 April 2016Lakukan pengecekan dengan Kementerian Perdagangan, terkait dengan standar / kualitas yang dipersyaratkan untuk badan riset yang dibutuhkan. Kementerian Perindustrian memiliki Baristand Industri di Ambon yang sudah mampu untuk menguji Komoditi Pala (bija dan fuli) dan sudan termasuk komoditi yang terakreditasi, namun parameter "Aflatoksin" belum bisa diuji karman tidak memiliki peralatan uji, untuk minyak pala parameter "Miristisin" belum bisa diuji. Untuk Komoditi cengkeh belum diajukan akreditasi, namun Bristand Industri Ambon bisa melakukan pengujian, terkecuali parameter "Beta Caryophillene" dikarenakan peralatan uji belum lengkap, dan untuk parameter "Minyak Pelikan" Baristand Industri Ambon tidak memiliki peralatan uji. Baristand Ambon siap untuk melakukan uji Pala dan Cengkeh (biji dan minyak) yang akan diekspor. Kementerian Perindustrian merencanakan mengadakan peralatan uji untuk keeprluan tersebut pada TA 20172017-08-02Perindustrian
Tingginya Bea Masuk Ikan Tuna KalengwibowoajiPT. ITOCHU IndonesiaWakil Ketua (Purbaya Yudhi Sadewa) akan melakukan pengekan dengan Bpk.Rizal Lukma (kemenko perkonomian) tentang perjanjian Jepang dan Indonesia02018-02-12Pajak & Bea
Konsistensi Regulasi Angka Pengenal Importir (API)PT. Ramagloria Sakti Tekstil IndustriPajak & Bea
Aturan BI soal Penangguhan Export Beratkan Pelaku UsahaPT. Bumi Menara Internusa(1). Sosialisasi kebijakan dan pelaporan KPPK di beberapa kota di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2016 (2). Penyediaan layanan helpdesk informasi di BI terkait kebijakan maupun pelaporan DHE dan KPPK bagi pengampu kepentingan (stakeholder)Perdagangan
Multi-standar Penentuan Harga Jual TimahSebagai informasi, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) melalui suratnya No. 050/AETI/ol/VIII/2016 tanggal 2016 menyampaikan bahwa pembahasan mengenai HPM telah dibahas bersama dengan Sub Direktorat Pembinaan dan Pengawasan dan telah mencapai titik temu, sehingga sekiranya sudah tidak ada permasalahan lagi ke depannya. Klarifikasi : • Perbedaan Perhitungan Royalti : a. PP No. 45/2003 yang telah diubah dengan PP No. 9/2012, PP ini merupakan aturan yang menjadi dasar besaran perhitungan royalti masing-masing komoditi pertambangan yang diatur. Penghitungan Royalti untuk timah sebesar 3% per ton dari harga jual. b. Permendag No. 44/2014 jo. No. 33/2015, tidak mengatur tentang besaran iuran produksi/ royalti timah. Permendag mempersyaratkan eksportir wajib menunjukkan bukti pelunasan royalti sebelum pelaksanaan ekspor timah. Dengan kata lain, eksportir tidak boleh melakukan ekspor apabila belum membayar royalti. Terkait besaran royalti, Permendag hanya mengatur harga Timah yang terjadi pada saat Timah ditransaksikan di Bursa Timah (ICDX) dapat digunakan sebagai dasar penghitungan iuran produksi/royalti. c. Perdirjen Minerba No. 630.K/32. JB/2015 mengatur Harga Patokan Mineral (HPM) secara Free On Board (FOB) di atas kapal yang mengacu pada mekanisme pasar atau satndar internasional, yaitu: London Metal Exchange (LME), London Bullion Market Association (LBMA), Asian Metal dan ICDX. Untuk timah, harga patokan yang dijadikan acuan adalah berdasarkan harga transaksi yang terjadi di Bursa Timah (ICDX) berdasarkan Permendag No. 44/2014 jo. No. 33/2015 Pasal 13. Perhitungan harga timah berdasarkan Perdirjen Minerba adalah sebagai berikut: 1) HPM Bijih Timah = (RF x ICDX Timah) – BPP Timah 2) HPM Timah Ingot = ICDX Timah Ket: RF (Recovery Factor), BPP Timah (biaya peleburan dan pemurnian timah ditetapkan sebesar 5% dari ICDX Timah). • Verifikasi nilai royalti : Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi/ royalti menjadi objek verifikasi oleh surveyor pada saat eksportir akan melakukan ekspor Timah, eksportir cukup menunjukkan bukti pelunasan royalti (Pasal 16 ayat (3) huruf k) Permendag No. 33/2015. Kesimpulan: a. Tidak ada perbedaan perhitungan royalti timah baik yang diatur dalam PP No. 45/2003 jo. PP No. 9/2012, PP ini hanya mengatur besaran royalty 3% per ton dari nilai jual timah. b. Permendag 44/2014 jo Permendag No. 33/2015 hanya menysaratkan bukti pelunasan iuran produksi/royalti pada saat eksportir akan melakukan ekspor timah, harga timah yang terjadi pada saat transaksi di Bursa Timah (ICDX) dapat digunakan sebagai dasar penghitungan royalti. c. Perdirjen Minerba No. 630.K/32.JB/2015 mengatur Harga Patokan Mineral (HPM) secara Free On Board (FOB). d. Dengan penjelasan diatas, eksportir tidak perlu mengkhawatirkan perbedaan perhitungan royalti pada saat verifikasi (LS), karena Permendag No. 44 Tahun 2014 jo Permendag No. 33/2015, tidak mengatur besaran pembayaran royalti. Perdagangan
Aturan Produk Tuna dari Amerika SerikatagungmaulanaKedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C.Kementerian KKP bersama dengan K/L terkait berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri membahas permasalahan melibatkan Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) serta Asosiasi Pengolahan Ikan Dalam Kaleng (APIKI) membahas tentang langkah-langkah Indonesia terkait Inter Final Rule. Hasilnya dilaporkan paling lama tanggal 24 Oktober 2016 02018-04-16Perindustrian
Aturan Label Nutrisi Baru dari Amerika SerikatwibowoajiKedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C.Berdasarkan Rapat Pokja IV tanggal 9 Februari 2018, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan agar melakukan sosialisasi aturan label nutrisi yang baru dari Amerika Serikat kepada para pengusaha, hal ini dikarenakan aturan tersebut adalah kebijakan negara yang bersangkutan. Kasus dianggap selesai.02018-08-01Perindustrian
Sengketa PT.BHP dan PT.Adaro EnergyronaldoPT.BHP Billiton Indonesia664500Antar perusahaan telah terjadi kesepakatan berupa penjualan saham yang berlangsung secara fair dan dilakukan dengan tidak gaduh. Proses hukum yang melibatkan tindak pidana tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. 0ESDM
Denda Kepabeanan terhadap perusahaan yang membangun RIG di dalam negeriPT. KSEDenda yang telah ditetapkan saat ini sudah masuk ke dalam peradilan pajak, dan sedang menunggu untuk keputusan dari sidang bandingPajak & Bea
Gangguan terhadap kegiatan hauling PT. Anzawara SatriawisnuPT.Anzawara Satria0Sudah dilakukan pengecekan dan penelitian terhadap kasus yang terjadi. Pemilik tambang dan pemilik lahan dihimbau untuk saling menahan diri dan saling melakukan komunikasi untuk mendapatkan kesepakatan. 0ESDM
Penyidikan terhadap pengembang kawasan Industri Ngoro, PT.Intiland Sejahterates viewerPT. Intiland Sejahtera60000Telah dilakukan komunikasi terhadap pihak Polda Jawa Timur, saat ini sedang diupayakan agar para pihak menemukan solusi/kesepakatan untuk penyelesaian masalah. PT. Intiland akan memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Timur dalam rangka proses hukum. Penyidikan telah dihentikan. (dispute antar pihak diselesaikan secara B to B)0Perindustrian
Lambatnya penerbitan HGU yang diajukan oleh PT.Mina Seram Lestari di Maluku.tes viewerPT.Mina Seram Lestari779000Kasus sudah terkonfirmasi selesai bahwa HGU yang diajukan seluas 679,91 Ha untuk lahan usaha tambak sudah diberikan oleh Menteri ATR/BPN.0Pertanian & LHK
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah Daerahahmad_luthfieAsosiasi Sepatu, Hasil FGD Surabaya 19 Mei 2016Kementerian Perindustrian telah melakukan desiminasi berupa pengiriman buku PP Nomor 107 Tahun 2015 dan Peraturan Perundang-undangan turunan Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian kepada Dinas Perindustrian dan PTSP seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemendagri belum menyampaikan laporan tidnak lanjut rekomendasi2018-01-22Perindustrian
Pengenaan BPT kepada Chevron terkait transaksi Pengalihan PI yang dilakukan tahun 2011wisnuAlbert SImanjuntak (Presdir Chevron Indonesia) Ajar Edy (08125429255)150000000sudah melakukan rapat pembahasan lanjutan, belum ditemukan kesepakatan, para pihak tetap berbeda, sesuai dengan argumentasi masing-masing. direncanakan untuk dibahas ke tingkat yang lebih tinggi (Paripurna Satgas atau rakor di tingkat menteri) Telah dilakukan beberapa kali pertemuan yang dipimpin oleh Staff Ahli Menteri Keuangan (Pak Prima dan Pak Suryo), perwakilan dari Ditjen Pajak, Kanwil Pajak , KKP Migas, Ditjen Migas, SKK Migas dan Pokja 4 ,serta pihak Chevron. dalam pertemuna-pertemuan tersebut telah dibahas beberapa langkah solusi yang ditawarkan kepada Chevron. Telah dilakukan rapat pembahasan yang dipimpin oleh Menko Maritim yang dihadiri oleh Staff Ahli Menteri Keuangan (Pak Prima ), perwakilan dari Ditjen Pajak,Ditjen Migas, SKK Migas dan Wakil Ketua Pokja 4. Pada tanggal 11 November 2016 Chevron telah menyampaikan sikapnya untuk memilih solusi yang akan diambil saat ini, untuk penyelesaian permasalahan di blok makasar. para pihak menyepakati untuk melakukan komunikasi dalam rangka membahas dan menentukan teknis pelaksanaan solusi. Pembahasan selanjutnya tentang pemberian insentif bagi usaha di bidang migas, disepakati untuk dirapatkan terlebih dahulu oleh semua stakeholders terkait, sehingga di kemudian hari tidak terjadi dispute. (Chevron saat ini sedang melakukan pembahasan bersama dengan SKK Migas dan Ditjen Migas, hasilnya akan dibawa kembali dalam rapat pembahasan dengan Kementerian Keuangan) Permasalahan sudah diselesaikan di tingkat Menteri.0Pajak & Bea
Permasalahan hukum antara PT. Kodeco dengan PT. Mandiri Madura Barat terhadap Ikatan Kerjasama (Partisipasi Intrest) atau pengalihan 10% biaya pengeboran minyak (West Madura Offshore) di Lepas Pantai Utara Madura.ronaldo7832890Hasil rapat tanggal 24 Oktober 2016, Pokja 4 akan mengundang PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai pimpinan konsorsium, Direksi PT Pertamina (Persero) yang membawahi PT PHE, dan SKK Migas sebagai pengawas. hasil rapat pembahasan tanggal 31 Oktober 2016: Rapat dihadiri oleh MMB, Kodeco, Kedubes Korsel, Bareskrim Polri, dan SKK Migas. Merupakan tindak lanjut rapat tanggal 24 oktober 2016 yang tidak dihadiri oleh Kodeco. Inti permasalahan: A. MMB: menitikberatkan pada informasi yang disembunyikan oleh Kodeco mengenai proyek West Madura Offshore (WMO), yang merupakan proyek kodeco yang telah dijaminkan pada KNOC. akibat informasi tersembunyi ini, MMB salah melakukan keputusan bisnis, yang berakhir pada kerugian dipihak MMB. B. Kodeco: Menganggap bahwa dengan MMB tidak membayar kewajibannya, maka kesepatana bisnis telah selesai, dan uang sebesar USD 11 juta menjadi milik Kodeco. Kesimpulan: Pimpinan Rapat memutuskan bahwa akan diadakan rapat lanjutan, dengan Kodeco membawa solusi yang ditawarkan oleh pemilik saham Kodeco, mengenai akan dibawa kemana kasus ini. Kodeco diberi waktu 14 hari kerja. Kodeco dan MMB akan melakukan rapat negosiasi dalam kurun waktu satu minggu (sebelum 21 November 2016), Pokja 4 akan mengirimkan perwakilan untuk menjadi pemantau. Bareskrim sudah melaksanakan gelar perkara pada hari selasa tanggal 20 Desember 2016 di kantor Bareskrim, sebagai standar prosedur pengeluaran SP3 yang mana kedua belah pihak memutuskan untuk mengambil jalan damai sesuai rekomendasi dari pokja 4 agar hubungan kerja sama antara kedua negara bisa terjalin dengan baik dengan tetap menjalankan prosedur yang telah disepakati bersama. adapun beberapa dokumen yang perlu dilengkapi dalam perjanjian perdamaian tersebut sudah terlampir. target penyelesaian permasalahan ini adalah tanggal 23 Des 2016. 0ESDM
PLTU IPP Batang, 2 x 1000 MWahmad_luthfieSetwapres400000001. Masalah telah selesai. 2. Pihak pengembang dan PLN telah menyetujui konsep triparty agreement berdasarkan peraturan PBI Nomor. 17 Tahun 2015.0Perbankan
Permasalahan PT Yee Sang Mining terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)galihSetwapres314500002018-02-10ESDM
Permasalahan terkait PLTA Jati GedegalihSetwapres16000000Akan dicek pelaksanaannya dengan target satu bulan, akan berkirim surat ke Ditjen terkait di ESDM, Pupera dan DJKN Tanggal 14 Desember 2016: 1. PT PLN harus dapat surat penugasan dari Kementerian ESDM; 2. Bila sudah dapat surat tugas, maka Kementerian PUPR dapat menerbitkan izin usaha pengusahaan SDA kepada PT PLN. Rapat Pokja 4 tanggal 10 April 2017 : 1. PLN Tidak memerlukan Surat penugasan dari ESDM karen sudah ada Kepmen no 40 bahwa PLN ditunjuk langsung untuk proyek Jati gede ini 2. Surat periijinan sudah di meja Dirjen SDA untuk ditandatangani ybs SELURUH SURAT PERIJINAN YANG ADA DI MEJA DIRJEN SDA SUDAH DITANDATANGANI OLEH DIRJEN SDA, SEHINGGA PERMASALAHAN YANG DILAPORKAN TELAH TUNTAS. Rapat Pokja 4 tanggal 12 Juni 2017 : - Perlu dilakukan pengukuran luas tanah milik warga Desa Karedok Kecamatan Jatigede yang berada pada lokasi pembangunan PLTA Jatigede terkait rencana pelepasan hak. - Saat ini kantor pertanahan Kabupaten Sumedang belum mendapatkan surat penugasan dari BPN Kanwil Provinsi untuk menyelesaikan proses pengadaan tanah tersebut. Berdasarkan fakta di atas, Pokja 4 merekomendasikan BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat agar mengeluarkan surat penugasan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang.0ESDM
Kriminalisasi dalam penyidikan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Bogorindo Cemerlang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumites viewerPT. Bogor Indo Cemerlang670000Pokja IV melakukan monitoring terhadap perkembangan permasalahan yang dihadapi PT. Bogorindo Cemerlang. 0Perindustrian
Keluhan APINDO Cimahi merasa disudutkan dalam hal perusakan lingkungan hidupAPINDO Kota CimahiTelah dilakukan Rapat di Bandung mengundang LHK, Apindo Cimahi dan BLHD Cimahi dengan Pokok-pokok hasil: 1) Akan dilakukan rapat pembahasan dengan LHK Pusat terkait sengketa 41 perusahaan di Cimahi 2) Walikota Cimahi membentuk tim terpadu penanganan persoalan lingkungan hidup di Cimahi Telah dilaksanakan FGD di Bandung yang dihadiri oleh APindo, KLHK, Kemenperin, Bareskrim Polri dan Pokja 4. Pokja 4 memberikan rekomendasi : - KLHK untuk melanjutkan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - KLHK melakukan pembinaan secara rutin kepada dinas lingkungan hidup yang ada di kota Cimahi, terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan - Pemkot Cimahi agar membentuk forum komunikasi yang melibatkan Apindo, Kemenperin dan KLHK untuk membahas dan memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha/industri. - Pemkot Cimahi bersama dengan Apindo dan Kemenperin, bekerjasama dalam menyusun usulan penataan kawasan industri yang ramah lingkungan di wilayah Cimahi. ==> Surat yang telah dikirimkan oleh Kemenko Perekonomian kepada KLHK agar disesuaikan dengan hasil temuan dan rekomendasi dari Pokja 4
Sengketa hukum perjanjian distribusi antara LVMH Fragrances & Cosmetic (Singapura) PTE LTD dengan PT Fega Indotama mengenai Kosmetika Cristian DiorSetwapresPermasalahan sudah dapat diselesaikan melalui: 1). Putusan arbitrase (Putusan Singapore International Arbitration Center No. 92/2013 tanggal 16 September 2013) memutuskan bahwa perjanjian distribusi yang menunjuk PT. Fega Indotama sebagai distributor Produk Dior di Indonesia telah berakhir secara sah sejak tanggal 31 Desember 2011. 2). Putusan MA No. 102K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Fega Indotama. 3). Putusan MA No. 264 K/TUN/2016 tanggal 28 Juli 2016 terkait kasasi TUN PT. Fega Indotama, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Fega Indotama. Kepala BPOM menindaklajuti permohonan notifikasi kosmetik PT. L Beauty sesuai dengan ketentuan yang berlakuPerindustrian
Permasalahan terkait PLTA Upper Cisokan Pump Storageahmad_luthfieSetwapres13000000Permasalahan Selesai dengan dikeluarkannya SK Pencabutan IUP OP PT Trinusa Bangun Perkasa oleh DPMPTSP Prov. Jawa Barat Nomor 540/Kep.03/10.1.06.4/DPMTPSP/2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 540/Kep.82-BPMPT/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Trinusa Bangun Perkasa02018-09-14ESDM
PT. Gulf Mangan di Kupangwisnu150000Penyelidikan telah dilakukan (sedang berproses) oleh Polres Kupang, diasistensi oleh Bareskrim Polri. Terkait dengan usulan dari Kementerian Dalam Negeri kepada pihak PT.Gulf, untuk menghentikan penyelidikan demi memperlancar kelanjutan proses, diharapkan disampaikan melalui surat tertulis. Rapat pembahasan terakhir di Bali, belum dihadiri oleh Pemkot Kupang. Tanggal 5 Desember 2016 dilakukan rapat pembahasan dengan hasil sbb: 1. Kemendagri belum menindaklanjuti hasil rekomendasi yang disampaikan Pokja 4 pada tanggal 18 Oktober 2016 yang isinya: a. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri meningkatkan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian ijin b. Kabareskrim Polri c.q Dir. Tipideksus Bareskrim melakukan penyelidikan tehadap dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pemkab Kupang terkait dengan permohonan rekomendasi yang diajukan PT. Gulf Mangan Group 2. Berdasarkan hasil investigasi Bareskrim Polri, bahwa terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati Kupang dan dapat disangkakan melanggar pasal 398 Jo. Pasal 350 ayat 1 UU No 23 Thn 2014. Terkait hal tersebut maka Kemendagri agar segera menyelesaikan permohonan rekomendasi PT Gulf kepada Bupati Kupang dalam waktu 2 minggu (19 Desember 2016). 3. Bareskrim polri mengintensifkan proses penyelidikan untuk dapat ditingkatkan menjadi penyidikan atas pelanggaran pasal 398 Jo. Pasal 350 ayat 1 UU No 23 Thn 2014. update terakhir berdasarkan rapat pokja 4 tanggal 3 Agustus 2017 di Polhukam Bahwa PT. Gulf Mangan sudah mendapatkan ijin pengembangan industri pengolahan mangan dari Gubernur NTT di kawasan kawasan industri Bolok Kupang dan saat ini akan membangun smelter mangan dalas jangka waktu 12 bulan. Pihak PT. Gulf sudah mengirimkan dokumen dan surat ke sekretaris Pokja 4 menyatakan permasalahan sudah selesai.02017-08-04Perindustrian
Lambannya pelayanan perijinan perusahaan paving (CV.Intikom) di Kabupaten MojokertogalihCV. Intikom0- Permohonan ijin prinsip pemanfaatan ruang sudah diselesaikan oleh Pemkab Mojokerto dan akan diserahkan kepada pemohon tanggal 21 Oktober 2016 - Pokja IV melakukan monitoring terhadap penyerahan ijin prinsip dari Pemkab Mojokerto melalui Asisten II Bidang Perekonomian Pemkab. Kepada pihah CV. Intikom (pemohon).0Perindustrian
Forum Lintas Asosiasi Industri dan Pengguna Plastik (FLAIPPP) mengajukan permohonan pembatalan rencana cukai plastik kemasan produk.wibowoajiSetwapresPeninjauan kembali terhadap rencana penetapan Peraturan Menteri Keuangan atas Cukai Plastik Kemasan Produk2017-07-31Pajak & Bea
Permasalahan terkait PLTU Jawa 1 Cirebon Exp. 1x1000 MW (IPP)wisnuSetwapres300000001. Masalah tanah selesai 2. Permasalahan telah selesai antara developer dan PT PLN telah menyetujui konsep triparty agreement yang berdasarkan peraturan PBI Nomor 17 tahun 2015.0ESDM
permasalahan terkait PLTU Jawa-4 Tj. Jati B Unit 5-6 2x1000 MW (IPP)SetwapresPermasalahan ini identik dengan Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 4 Tj. Jati Unit 5-6 2x1000MW, namun masih belum selesai. Agar tidak membingungkan, laporan ini dianggap tuntas, dan fokus ke yang Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 4 Tj. Jati Unit 5-6 2x1000MW (http://pokja4.ekon.go.id/node/151)ESDM
Permasalahan Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Perakyudhy_chandraUnit pendukung satgasKasus dinyatakan selesai karena setelah Monev Surabaya pada Nov 2017, Tim Pokja IV menerima informasi bahwa permasalahan ini sudah selesai.2018-01-15Transportasi
Permasalahan bisnis taksi online ronaldoa. Kementerian Perhubungan c.q Dirjen Perhubungan Darat bersama-sama dengan Kemkominfo dan Polri melibatkan para pengemudi taksi online (komunitas), Organda, Badan hukum/koperasi dan perusahaan aplikasi untuk mendapatkan masukan dalam penerapan Peraturan menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, yang akan diberlakukan tanggal 1 Oktober 2016 b. Kementerian Perhubungan c.q Dirjen Perhubungan Darat: 1). Melakukan penambahan waktu sosialisasi selama 6 bulan. 2). Dalam penerapan Peraturan Menhub Nomor 32 Tahun 2016 lebih mengutamakan kegiatan pencegahan daripada penegakan hukum.2017-07-25Transportasi
Permasalahan ketenagakerjaan di salah satu Bisnis dari PT Maersk di Indonesia yaitu PT Damco Warehousingtes viewer2142000Sebagai tindak lanjut rekomendasi Pokja IV, pada tanggal 11 November Walikota Jakarta Utaratelah melakukan rapat dengan kesepakatan beberapa point sbb: 1. Bahwa Walikota Jakarta Utara (diwakilkan oleh Wakil Walikota, Bapak Yani Wahyu Purwoko) meminta kepada tim yang ada (Sudinakertrans, Polres, Satpol PP) untuk memastikan situasi aman dan kondusif di area, terutama di PT Damco yang mengalami blokade atas unjuk rasa. Beliau juga menganjurkan kepada PT Damco untuk bermusyawarah dengan pihak Jahiri/TBS untuk mencari jalan keluar, yang akan difasilitasi oleh pihak Walikota agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan koridor hukum yang ada. Kepala Sudinanertrans Jakarta Utara menginformasikan bahwa pihak Jahiri ingin ketemu dengan PT Damco untuk mencari solusi bersama. 2. Dari pihak PT Damco, terbuka terhadap usulan pertemuan dengan pihak Jahiri, hanya saja pihak managemen PT Damco mendapatkan kesan berbeda karena aksi demonstrasi yang berkepanjangan tidak menunjukkan pihak Jahiri/TBS ingin mencari solusi bersama. Maka dari itu, PT Damco mengusulkan agar pihak yang terkait menginformasikan kepada pihak Jahiri/TBS untuk menunjukkan itikad baik dengan menahan aksi unjuk rasa dan Damco akan kembali rapat ke pihak Walikota tanggal 23 November untuk mendiskusikan solusi atas tawaran yang diajukan oleh pihak Jahiri/TBS. 3. Dari rapat tersebut, kemudian disepakati bahwa pihak Sudinakertrans Jakarta Utara akan menghubungi Jahiri/TBS paling lambat tanggal 15 November 2016 untuk menginformasikan pesan dari Walikota dan memberikan kabar lebih lanjut. Untuk rapat berikutnya, apabila Jahiri/TBS memegang komitmennya, akan diadakan tanggal 23 November 2016.0Tenaga Kerja
Permasalahan PT. Mandiri Muara dengan Kodeko Energy Co., Ltd terkait Sale and Purchase Agreement (SPA) SetwapresKasus Sudah diselesaikan secara damai dengan menghormati hasil sidang gelar perkara yang dilaksanakan oleh pihak Bareskrim.ESDM
Permasalahan Peraturan Walikota Denpasar yang Bertentangan Dengan Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang DNI Dalam Hal Pendirian Bioskop wisnuPemerintah Kota Denpasar 0Bahwa benar masih terjadi beda penafsiran tentang gelanggang seni dengan bioskop Pemerintah Kota Denpasar akan mengkaji kembali Peraturan Walikota Nomor 31 tahun 2016 tentang pengaturan pendirian bioskop. Kementerian Dalam Negeri c.q. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Dirjen Pembangunan Daerah melakukan pengawasan terhadap proses pengkajian dalam rangka kepastian usaha. Target penyelesaian paling lama selesai tanggal 24 Oktober 2016. Hasil Rapat tanggal 9 November 2016: Pemkot Denpasar meminta waktu untuk menyelesaikan kajian dan mengakomodasi pembatasan jarak sesuai dengan perpres no 44 tahun 2016. Waktu penyelesaian untuk dilaporkan kepada Pokja 4 maksimal tanggal 16 November 2016. 02017-09-13Pariwisata
Permasalahan Pembangunan PLTU Indramayu 3 x 330 MWSetwapresESDM
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 7 2 x 1000 MWagungmaulanaSetwapres30000000Kemenhub sudah mengeluarkan izin TUKS dan SIKK. permohonan dari PLTU jawa 7 sudah terpenuhi. untuk saat ini, dilapangan telah terjadi perkembangan situasi yaitu pada liburan akhir Desember 2016, PT MNA melakukan reklamasi di ujung Barat Tanah Milik PT. MNA. Hal tersebut diktahui oleh pihak PLTU Jawa 7 pada tanggal 7 Januari 2017 ketika akan memulai kegiatan dredging diujung sungai. Dengan kegiatan tersebut permasalahan lama PLTU Jawa 7 kembali yaitu tertutupnya sirkulasi air pendingin mengancam keandalan dan efisiensi PLTU Jawa 7, kegiatan dredging kemungkinan terhenti karena sudah bersinggunan dengan reklamasi PT. MNA. Secara teknis sulit untuk dicarikan jalan keluar bila reklamasi yang ada tidak dikembalikan kepada posisi semula. 0ESDM
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 3 Eks Tj Jati A 2 x 660 MWwibowoajiSetwapres20000000Permasalahan telah selesai antara developer dan PT PLN telah menyetujui konsep triparty agreement yang berdasarkan peraturan PBI Nomor 17 tahun 2015.0Perbankan
Permasalahan Pembangunan PLTU Jawa 4 Tj. Jati Unit 5-6 2x1000MWwibowoajiPT Bhumi Jati Power, Setwapres55000000Dirjen PPR telah mengeluarkan SJKU, terbit tanggal 7 September 2016. Tanggal 31 Maret 2017 seluruh persyaratan financing sudah selesai. (Financing close). Pembangunan PLTU sudah tidak ada permasalahan. • Permasalahan ini selesai. Akan dilampirkan surat SJKU dari Dirjen PPR, Kemenkeu 0ESDM
Permasalahan PT Bali Seafood International (BSI) berfokus pada penyempitan/perampingan rantai pasokan bagi nelayandyahKemenko Bidang Maritim6300002018-01-22Perindustrian
Kewajiban Deposit 125 % / PERKA BP Batam No.10 Tahun 2016Surat dari INSADengan telah diterbitkan Revisi PERKA BP Batam No. 10 tahun 2016, yaitu Perka Batam no 8 tahun 2017, yaitu kewajiban deposit sebesar 100%, maka permasalahan ini telah selesai. Transportasi
Permasalahan Yang Dihadapi The British Education Centre (BEC) Terkait Mendapatkan Izin Usaha TetapSurat The British English CentrePelapor menyampaikan bahwa izin usaha telah diberikan karena pelapor menyampaikan bahwa kasus tersebut telah disampaikan ke Pokja IVPertanian & LHK
Permohonan Izin untuk Bongkar Muat dan Penumpukan Sementara PT Bintang Sembilan Sembilan Persadayudhy_chandra41000002018-02-13Transportasi
MOU PT. Binatek Energi Terbarukan dengan PT. PLNgalihIr. Erwin Jahja, MBA (Presiden Director PT. Binatek) dan Brian E. Caffyn (Presiden Director PT. Renewables Indonesia)6030000002018-05-04ESDM
Permasalahan Merek INDEX dan INDEXLIVINGMALLdyahPresiden Index Inferum Co. Ltd.1000000021 Juni 2017 Gerai Indexlivingmall akan dibuka kembali pada Agustus 2017.0Perdagangan
Permasalahan PT Portal Bursa DIgital dyah10000Berdasarkan informasi dari Pak Yuliot Tanjung tanggal 13 Januari 2017, sesuai surat dari BKPM, PT. Bursa Digital sudah selesai mendapatkan IU, sehingga permasalahan sudah selesai.0Perindustrian
Permasalahan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) dyahKetua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)Menunggu surat dari Bea Cukai2017-07-27Pajak & Bea
Permasalahan Proyek Gas Pipeline Development untuk CCPP Tanjung Batu, kalimantan Timur di Lingkungan PT. PLN (Persero)galihPT. Indal Steel Pipe, PT. KHI Pipe, PT. Bakrie Pipe02018-03-21Perindustrian
Permasalahan PT. GSK Consumer Healthcare Indonesia mengenai Model Contract Manufacturing Operation (CMO)tes viewerKemenko Perekonomian30300PT GSK Consumer Healthcare Indonesia telah mengirimkan Surat kepada pokja 4 bahwa permasalahan investasi yang disampaikan kepada pokja 4 sudah dapat diselesaikan. Pada dasarnya BKPM sudah memberikan surat tanggapan tertanggal 2 Maret 2017 yang menyatakan bahwa PT GSK diperbolehkan untuk melaksanakan kontrak produksi dan dari sudut pandang BKPM tidak terdapat kegiatan distribusi sehingga izin distribusi tidak diperlukan. (surat Terlampir)0Perindustrian
Permohonan Dukungan dalam Menyelesaikan Temuan Audit BPKP tahun Fiskal 2013 dan 2014wibowoaji15000Sudah ada pengalihan kepemilikan dari Chevron ke Star Energy02017-08-16Pajak & Bea
Permohonan Penambahan Hamparan Kawasan Berikat-Mess Tenaga Ahli sebagai Objek Vital Infrastruktur Pabrik, PT Excellence Qualities Yarntes viewer257000Menunggu proses surat permohonan yang dibuat oleh pihak PT. EQY untuk ditindaklanjuti oleh pihak Bea Cukai Jatim I. Sesuai Surat dari KPPBC Tipe Madya Pabean C Sidoarjo tanggal 27 Februari 2017 (terlampir), bahwa KPPBC memberikan persetujuan kepada PT. EQY untuk menambah pintu akses khusus orang/tenaga ahli dari Mess Tenaga ahli untuk menuju Kawasan Berikat. Dengan demikian, permasalahan ini sudah selesai. Terkait permasalahan ini, Direktur PT EQY sudah mengkonfirmasi secara langsung kepada wakil ketua pokja 4 bahwa permasalahan yang dihadapi PT EQY sudah selesai. 0Perindustrian
Permohonan Penyelesaian Masalah Investasi PT Parna Raya dan PT SarinahagungmaulanaKementerian Hukum dan HAMSaham Inbreng PT. SHI yang semula 7500 lembar, berubah menjadi 6296 saham, terdiri dari 3750 milik PT Parna Raya dan 2546 lembar tanpa adanya kompensasi, sesuai dengan akta notaris no 1 tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Zulkifli Harahap di Jakarta Selatan, dan disetujui oleh Dirjen AHU Kemenkumham dengan keluarnya Kepmenkumham nomor AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SHI. Dengan demikian permasalahan ini sudah selesai. 02017-08-16Pariwisata
Permasalahan Pengajuan permohonan Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Beresiko Rendah oleh PT BP Petrochemicals Indonesia agungmaulanaSufi Julia Fitri, Tax Advisor PT BPPI0Tanggal 25 April, Permohonan PKP Beresiko rendah sudah disetujui oleh KPP PMA1. Permasalahan ini selesai. 0Pajak & Bea
Hyundai Heavy Industries Co. LTDgalihHyundai Heavy Industries Co. Ltd.6000000002018-09-17ESDM
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar terhadap PT SMOEgalihChia Seng Chin, Presiden Direktur PT. SMOE Indonesia1890000Dengan terbitnya Surat Kep Dirjen Pajak nomor Kep-26 dan 27/NKEB/WPJ-07/KP.09/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Pembetulan Atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak, yang menyatakan permohonan PT. SMOE dikabulkan, maka permasalahan ini selesai. Dengan kata lain terdapat kesalahan penggunaan nilai tukar oleh KPP bersangkutan sebelumnya.0Pajak & Bea
Permohonan Penggunaan Pipa Baja Spiral Oleh Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA)galihIndonesian Iron & Steel Industry Association2017-09-04Perindustrian
Laporan Penolakan PT Enerji Baru Terbarukan terhadap PT Energi Taratak Tempatihgalih60300Pencabutan surat keputusan gubernur untuk PT. EBT sudah keluar. Nanti akan dikirimkan oleh Bidang PTSP ke wakil ketua pokja IV di Jakarta. 02018-04-17ESDM
Permasalahan Pelaksanaan Surat Perintah Pencabutan Sertifikat SHM-1672 dan SHM-1673 atas nama Maryadi Humaedi berdasarkan Putusan MA-RI 2015 oleh PT. BP Petrochemicals Indonesiaagungmaulana5727000Dengan telah keluarnya Kep Kakantah Kota Cilegon nomor 66/PBTL/BPN.36/VII/2017 tentang pembatalan hak atas tanah dalam perkara Tanah tersebut di atas, maka permasalahan ini sudah selesai. Surat Keputusan tersebut akan dilampirkan. 02017-09-11Perindustrian
Permasalahan Regulasi untuk Industri Mebel yang Menghambat Perkembangan oleh HIMKI Jawa TimurwibowoajiPerdagangan
Permohonan Investigasi Dasar Hukum Ketiadaan Perintah Clean-up Dugaan Indikasi Dumping Limbah B3 dan Audit Potensi Kerugian Negara Akibat Pembiarannya serta Audit Kelayakan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 terhadap PT. Krakatau PoscoMuhamad NaiPerindustrian
Permohonan Work Permit on Arrival (WOA) oleh PT. Robert BoschwisnuDr. Ralf von Baer11550Pokja IV berpendapat bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menerapkan work permit on arrival terhadap tenaga ahli asing. Dengan begitu, PT. Robert Bosch bisa mengikuti prosedur yang berlaku untuk pengurusan RPTKA dan IMTA tenaga ahli asing. 02017-07-20Tenaga Kerja
Laporan Terhambatnya Investasi Industri Gula dan Terintegrasi dengan Perkebunan Tebu oleh PT. Rejoso Manis IndodyahPT. Rejoso Manis Indo2600000nunggu upload dokumen pernyataan sudah selesai dari rejoso02017-07-27Pertanian & LHK
Pemohonan Penyelesaian Masalah Unjuk Rasa FSPMI oleh Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jawa TimurwisnuNur Cahyudi112500Kasus Selesai02018-03-03Tenaga Kerja
Permohonan Atas Tarif Proyek Sulut-3 PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL)ahmad_luthfieMinahasa Cahaya Lestari300000002018-01-15ESDM
Kesulitan Impor Bahan Tambahan Pangan (BTP) PT Delta Raya Sejahteragalih02018-02-12Perindustrian
Hambatan Pelayanan Pengecualian Bea Keluar Atas Ekspor Yang Bahan Bakunya berasal dari Barang Impor (PT Lembah Tidar Jaya)dyah91490002018-01-22Perindustrian
Komitmen untuk beroperasinya KEK Tanjung Kelayang dan adanya gangguan Masalah Pertanahan di KEK Tanjung Kelayangwisnu1500000Kasus Selesai02018-02-05Perindustrian
Interpretasi Peraturan Presiden No 44 tahun 2016 dan Peraturan Menteri PUPR No. 30 tahun 2016dyah- Sudah ada surat edaran Menteri PUPR mengenai pekerjaan konstruksi - PTSP di BKPM diberikan surat edaran Menteri PUPR mengenai pekerjaan konstruksi <50M untuk Perusahaan Swasta tidak masuk kedalam negative list2017-11-21Perindustrian
Permasalahan PT Indonesia Dhuha Namaskara dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, terakit Penyampaian Amandemen Kontrak Pengembangan Pelabuhan Belawan Tahap 1galih1660002018-02-05Perindustrian
Masukan dari Indonesia Aircraft Manintenance Services Association (IAMSA)matthewPermasalahan selesai. Dirjen Bea dan Cukai mefasilitasi IAMSA dengan Kemenperin terkait PLB, serta memfasilitasi BKF dengan IAMSA terkait bea masuk menjadi nol. Kemudian Pihak IAMSA membuat surat permohonan kepada Dirjen Bea Cukai terkait hal tersebut.02018-07-25Perindustrian
Hambatan Perpanjangan IUP OP PT Citatih Putra SukabumigalihPT Citatih Putra Sukabumi2017-12-08ESDM
Pengingkaran Pembayaran Proyek Kerjasama PT Satrans Logistics Servicesabraham6518Berdasarkan rapat Pokja IV tanggal 27 September 2018 maka PT Satrans menyatakan PT.PP telah berkomitmen melaksanakan pembayaran dan saat ini telah melakukan pembayaran 50% sehingga kasus dinyatakan selesai02018-10-09Perindustrian
Permohonan partisipasi keikutsertaan dalam one single submission system PT Leadership Island Indonesiaabraham913808Berdasarkan Rapat Pokja IV tanggal 27 September 2018 bahwa PT.LII sudah menyatakan IUPJLPSWA sudah diterbitkan, sehingga kasus dinyatakan selesai.12018-10-09Pariwisata
Penyelesian Izin Usaha PT Kusuma Mandiri Barokahdyah1800012018-08-28Perindustrian
Permasalahan RTRW dan Lahan Kao Corporationtes viewer6297000Permasalahan tidak dibahas lagi karena pihak Kao Corporation menyampaikan permasalahan sudah selesai12018-04-04Perindustrian
Permasalahan RTRW dan Lahan PT Jawa Energi Indonesiates viewer92200000Permasalahan sudah selesai dengan terbitnya Kep. Ka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Cilacap Nomor: 590/533.1/33/Tahun 2016 tentang Pemberian izin lokasi pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) PT. Jawa Energi Indonesia, tanggal 19 Juli 201612018-04-04Perindustrian
Permasalahan RTRW dan Lahan PT. Sumber Rahayu Indahtes viewer10000Hasil Rekomendasi Rapat Pokja IV 21 Maret 2018 1. Pihak PT Sumber Rahayu tidak hadir sehingga permasalahan tidak dibahas 2. Penyampaian dari BKPM, permasalahan ini sedang dibahas di arbitrase Internasional12018-04-04Perindustrian
Permasalahan Perizinan (izin tidak direalisasikan) PT Daya Primamega UtamagalihBKPM2700000Laporan BKPM menyampaikan kasus telah selesai12018-04-09ESDM
Permasalahan Sengketa Saham PT Ibris Palm dan PT Delima Makmurtes viewer83257Laporan BKPM bah kasus telah selesai12018-04-09Pertanian & LHK
Permasalahan Perizinan (izin lokasi pelabuhan) PT Virtue Dragon Nickel Industryyudhy_chandra14925000Hasil rapat FGD Pokja IV tanggal 6 Agustus 2018 di Makasar sbb : 1. PT. VDNI sudah mendapatkan izin usaha industri dan sudah berproduksi, 2. Proses melengkapi kelengkapan administrasi PT. VDNI sudah 98%, tidak ada permasalahan. 3. Ada perbedaan antara PT VDNI dan PT. VDNIPark, permasalahan yang masuk ke Pokja IV adalah permasalahan PT. VDNI, dan dinyatakan sudah selesai.02018-08-08Perindustrian
Permasalahan Kerusakan Lingkungan Indo-Bharat Rayonyudhy_chandraPT. Indo bharat rayon merupakan perusahaan PMA dar India dengan total nilai investasi sebesar US$ 67.388.986,-. Saat ini proses hukum sudah selesai di Mahkamah Agung dan perusahaan telah membayar denda atas kerusakan lingkungan sebesar Rp 2 M dan sudah ada rencana pemulihan lokasi melalui review lingkungan. Kementerian Perindustrian melalui Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka telah menyampaikan bahwa kasus PT. Indo Bharat Rayon dianggap telah selesai. 12018-09-18Perindustrian
Permasalahan Perizinan PT Kereta Api Borneowibowoaji012018-11-12Perindustrian
Permasalahan Perizinan (izin usaha pertambangan) PT Conch North Sulawesi Cementwibowoaji012018-11-12Perindustrian
Permasalahan Kuota Impor Raw Sugar PT Duta Sugar Internationalwibowoaji012018-11-12Perindustrian
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Proyek Pengembangan Tangguh Train 3)ahmad_luthfie012018-11-12ESDM
Permasalahan yang disampaikan PT Pertamina (terinal LPG Reff Jawa Barat)ahmad_luthfiePermasalahan selesai karena terkait perizinan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sudah tidak ada masalah.12018-08-28ESDM
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Terminal Khusus PLTU Sulawesi Tenggara Kendari)galih3000000Hasil FGD Pokja IV di Makasar tanggal 6 Agusus 2018 sebagai berikut : 1. Terminal Khusus PLTU kendari sampai saat ini sudah 87% proses pengerjaan konstruksinya, direncanakan bulan Februari 2019 sudah selesai, 2. Dari PT PLN menyatakan permasalahan Terminal Khusus PLTU Kendari sudah tidak ada permasalahan lagi, 3. Kasus selesai. 12018-08-08ESDM
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Terminal Khusus PLTU Parit Baru Site Bengkayang)galih012018-11-12ESDM
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Terminal untuk kepentingan sendiri Teluk Sirih)galih012018-11-12ESDM
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Terminal untuk kepentingan sendiri Tembilahan)galih012018-11-12Transportasi
Permasalahan yang disampaikan PT PLN (Terminal Khusus PLTU Talaud)wisnu012018-11-12Transportasi
Permasalahan yang disampaikan Angkasa Pura (Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Bandara Hassanudin)orriHasil FGD Pokja IV di Makasar tanggal 6 Agustus 2018 sebagai berikut : 1. PT. Angakasa Pura 1 dan Pertamina saat ini sedang mengerjakan proyek pipanisasi sejauh 21 km untuk pengisian bahan bakar pesawat ke storage yang ada di kawasan Bandara Hasanudin, dan proyek berjalan lancar. 2. Bulan September 20018 rencana akan selesai, 3. Tidak ada masalaha perizinan dan kendala di lapangan. 4. Kasus selesai. 12018-08-08Transportasi
Permasalahan yang disampaikan oleh PT Sebuku Iron Lateritic Oresdyah2267000Rapat pokja 4 tanggal 1 Agustus 2018 menyatakan kasus ini sudah selesai dengan dasar bahwa PT SILO sedang memenuhi persyaratan penetapan area kerja dari Kementerian LHK. Kasus selesai02018-08-01Perindustrian
Permasalahan yang disampaikan oleh PT South Pacific Viscosetes viewer2817000Pihak PT South Pacific Viscose sudah bertemu dengan Menteri LHK pada tanggal 2 Maret 2018 dan menurut perwakilan dari PT. South Pacific Viscose (Widi Nugroho Sahib) dan dijanjikan bahwa minggu depan ijin akan dikeluarkan02018-04-13Perindustrian
Laporan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai PT MitsuiabrahamPT Mitsui0Berdasarkan rapat Pokja IV tanggal 4 10 2018 Mitsui menyatakan menerima keputusan Kanwil Pajak Jakarta Khusus dana akan mengirimkan surat ke Pokja IV sehingga kasus dinyatakan selesai02018-11-16Pajak & Bea
Aduan APKI terkait Permohonan Pengecualian Pembatasan Angkutan Barang masa Lebaran 2018matthewAPKISudah ada keputusan SKB para menteri, jadi permohonan dari APKI tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk mencegah hal serupa terjadi di masa Lebaran berikutnya, agar APKI menyampaikan pertimbangan kepada K/L terkait sebelum SKB dikeluarkan.02018-06-28Transportasi
Keluhan Proses Perizinan Usaha Pertambangan PT Australasian Mineral & Trading Indonesiaabraham0Proses terhenti di DPMPTSP Prov. Kalteng02018-11-13Perindustrian
Permasalahan yang disampaikan PT Graha Sukses Pratamaabraham63400Sesuai Surat PT. Graha Sukses Pratama ke Ketua Pokja IV tanggal 29 Agustus 2018 maka PT. GSP menyelesaikan secara bertahap melalui pihak Wakil Bupati Sumba Barat. (Surat terlampir) Maka dalam hal ini PT. Graha Sukses Pratama tidak melanjutkan proses penyelesaian masalah dan kasus dinyatakan tuntas.02018-09-03Perindustrian
Permasalahan Keberatan Jaminan Bank Garansi dari PT Dizamatra Powerindogalih0Permasalahan selesai. Sudah ada kesepakan besaran nilai jaminan antara PT. Dizamatra Powerindo kepada PT. KAI yang dimuat dalam 3 dokumen yaitu perjanjian sewa, pembangunan, dan angkutan. Ketiga dokumen sudah diserahkan saat rapat tgl 27 Juli 2018, kemudian Dirut PT KAI menentukan penandatanganan dokumen paling lambat sampai tanggal 1 Agustus 2018 yang kemudian akan diserahkan kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan02018-08-08Transportasi
Permasalahan Hak Paten atas Merek Dagang/Jasa "IYENGAR"tes viewer02018-07-24Pariwisata
Mohon Petunjuk /Penegasan Percepatan Izin Lokasi Walikota Gunungsitoligalih280002018-09-24Perindustrian