Permasalahan Post date
Permohonan Kepastian Hukum Terhadap Surat Keterangan Lunas sekaitan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Eks pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) telah membuat Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan Pemerintah Indonesia, dalam bentuk Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan eks pemegang saham BDNI sudah menerima Surat Keterangan Lunas (SKL) dari Ketua BPPN. Namun sampai saat ini, permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dan masih terus dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum sehingga muncul kekhawatiran bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum dan usaha.

15/08/2018 - 10:18
Laporan gugatan BluTether Ltd terhadap PT. MNC Sky Vision.

BluTether Ltd melaporkan permasalahan terkait pelanggaran terhadap Sales and Purchase Agreement (SPA) yang dilakukan ole PT. MNC Sky Vision Tbk (MSky). Berikut ringkasan kronologis:

1. Pada 23 September 2014, BluTether dan MSky menandatangani SPA, dan sepakat untuk menggunakan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai dasar hukum apabila dikemudian hari terdapat sengketa. Sehingga pengadilan Indonesia tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan hukum.

2. 11 Desember 2015 BluTether menggugat MSky atas tuduhan wanprestasi, dan pada 13 Mate 2017 seluruh gugatan dikabulkan oleh SIAC.

3. 27 Januari 2016 PT. Global Mediacom sebagai bapak perusahaan dari MSky melakukan gugatan pada PN Jakarta Barat perihal pembatalan SPA antara BluTether dan MSky. pada 26 Aprl 2016 PN Jakbar memutuskan bahia SPA tersebut tidak berlaku lagi. BluTether menganggap putusan ini tidal sah secara hukum karena Pertama bahwa Global Mediacom bukan pihak trekant dalam SPA. Kedua, seperti yang tercantum dalam SPA bahwa segala sengketa akan diselesaikan melalui sidang SIAC.

09/08/2018 - 17:38
Permasalahan keberatan pengenaan PPnBM 40% dari PT Ziegler

PT Ziegler Indonesia, berlokasi di Cikarang, merupakan perusahaan karoseri kendaraan khusus, seperti pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya, merupakan PMA dengan asal Negara Germany, Karoseri pemadam untuk material import 20-40 % tergantung spesifikasi kendaraan, dan local content 60-80 %.

Setiap tahun KPP PMA II pada umumnya melakukan pemeriksaan pajak, dan selama ini tidak ada issue PpnBM, akan tetapi pada pemeriksaan tahun 2017, untuk tahun fiskal 2015, dan PT Ziegler dikenakan PpnBM 40% dan issue lainnya, yang menjadi sorotan pemegang saham Germany, yakni issue PPNBM.

23/04/2018 - 09:37
Permohonan Hilirisasi Katalog Elektronik LKPP Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan oleh Universitas Gadjah Mada

Dalam rangka percepatan kemandirian obat dan alat kesehatan di Indonesia. UGM memulai menghilirkan hasil penelitiannya menjadi produk-produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Katalog Elektronik LKPP merupakan sarana yang baik dan diamanahkan dalam Impres No.6/2016 butir ke 11 untuk memprioritaskan dan mempercepat proses Katalog Elektronik untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kendala dalam pendaftaran produk untuk distribusi kepada masyarakat Indonesia melalui Katalog Elektronik LKPP, khususnya dengan adanya peraturan yang menyebutkan bahwa setiap produk yang diajukan ke Katalog Elektronik harus mempunyai Sertifikat Merk. UGM memohon diberi dukungan penyelesaian masalah karena ditemukan berbagai fakta di lapangan:

  1. Proses pengajuan Sertifikat Merk di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membutuhkan waktu lebih dari 18 - 24 bulan sejak tanggal pendaftaran. Hal ini menyebabkan produk hasil inovasi yang sudah diluncurkan ke pasar tidak dapat segera didaftarkan ke Katalog Elektronik LKPP. Hal ini sudah bertentangan dengan amanah Impres No. 6/2016
  2. Inisiatif untuk menerbitkan surat keterangan bahwa produk sedang dalam proses pengurusan Sertifikat Merk di Dirjen HKI yang sudah dikeluarkan tidak dapat menjadi bahan pertimbangan di LKPP
  3. Adanya ketidaksinkronan regulasi di LKPP
16/08/2017 - 09:57
Subscribe to Front page feed