Permasalahan KL Terkait Post date
Permohonan Audiensi Permasalahan Container Long Stay Milik PT. Pelita Cengkareng Paper

PT. Pelita Cengkareng Paper merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang Industri Kertas. PT. PCP berlokasi di Tangerang, Banten. Permasalahan yang dihadapi oleh PT PCP yaitu perusahaan tersebut melakukan pengiriman Double Liner Kraft Waste Paper, namun sampai saat ini container barang tersebut masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dari tahun 2017. Dengan Kronologis sebagai berikut:
- Pada tanggal 23 Agustus 2017 PT PCP mengajukan persetujuan Impor Limbah Non B3 kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan No 93871/INATRADE/08/2017 dengn jumlah alokasi 45.000 ton dan telah disetujui dengan peesyaratan yg dipenuhi
- Pada tanggal 20 September 2018 PT PCP kembali mengajukan persetujuan impor dengan No. 143570/INATRADE/09/2018 dengan alokasi penambahan menjadi 112.800 ton dan disetujui.
- Pada tanggal 11 Februari 2019 PT PCP mendapat pemberitahuan bahwa barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai oleh KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, karena ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan di TPS.
-Pada tanggal 7 Oktober 2019 KPU Bea Cukai Tipe A Tj Priok mengeluarkan surat pembukaan persetujuan Impor No.40.PI-05.17.2867 terhadap PIB dengan nomor aju 0000000730720190808000766 yang diajukan pada tanggal 20 September 2019 mendapat respon NPBL dan menyarankan PT PCP menghubungi Kementerian Perdagangan untuk proses penyelesaian.
- PT PCP telah menghubuni Kementerian Perdagangan untuk pengaktifan No PI 04.PI-05.17.2867 namun pengaktifan PI tersebut tidak dapat dilakukan.
- Langkah terakhir yang dilakukan pada hari senin, 18 November 2019 yaitu Undangan Audiensi dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok terkait hal ini, dan arahan dari Kantor KPU Tj Priok yaitu melaporkan hal ini ke Pokja IV

06/12/2019 - 09:32
Permasalahan Kepabeanan PT Pantja Artha Niaga

Keberatan PT Pantja Artha Niaga terkait dengan hasil audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta tanpa memperhatikan bukti-bukti pendukung sehingga menyebabkan perusahaan diharuskan membayar secara total Rp. 39.823.636.000 ( tiga puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

kronologis singkat:
beberapa supplier dari perusahaan meminta perusahaan untuk membayarkan terlebih dahulu keapda pihak ekspedisi/pelayaran dan kemudian melakukan penggantian atas pembayaran tersebut,
terhadap hal tersebut dianggap oleh BC sebagai komisi

Dirjen Bea Cukai 03/12/2019 - 13:08
Permasalahan PT. Alumindo Alloy Abadi terkait Pemberlakuan Permendag No. 84 Tahun 2019

PT. Alumindo Alloy Abadi adalah PMDN berdiri tahun 1998 di bidang peleburan aluminium yang menghasilkan aluminiumk ingot untuk industri otomotif dalam negeri
Bahan bakunya primary aluminium ingot, aluminium base metal dan aluminium scrap dengan sumber dari dalam dan luar negeri, khusus aluminium scrap berasal dari luar negeri.
Permendag No. 84 Tahun 2019 diberlakukan 23 November 2019 tetapi izin diketahui tanggal 21 November 2019
Kendala yang timbul adalah impor yang tertunda di negara supplier sehingga pasokan bahan baku terganggu dan terganggunya produktivitas dan tenaga kerja. Tingkat kepercayaan penjual juga berkurang.
Belum adanya sosialisasi Pemberlakuan Permendag No. 84 Tahun 2019

Pokok Permasalahan :
Permohonan dispensasi agar dapat menggunaka Izin tanggal 21 November 2019 untuk kontrak yang telah dibuat sampai dengan pengurusan izin diselesaikan.

kementerian perdagangan 26/11/2019 - 17:32
Permasalahan PT. Alabama Energy terkait Perizinan SIPPA untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro

Dalam Permen PUPR No. 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air mencantumkan bahwa Izin tersebut mempersyaratkan Rekomendasi Teknis dari Balai Wilayah Sungai
PT. Alabama Energy pengelola PLTM Anggoci, Desa Mungkur, Tarabintang , Humbahas Sumut melaksanakan pengurusan Rekomendasi Teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I di Banda Aceh sejak November 2018 namun belum turun
PLTM Anggoci Sumut sudah hampir selesai dan akan masuk tahap COD namun terhalang Izin SIPPA

Pokok Permasalahan :
Kepastian penerbitan rekomendasi Teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan Izin SIPPA dari Dirjen SDA Kementerian PUPR.

Kementerian PUPR 26/11/2019 - 16:51
Permasalahan Perkumpulan Kepemilikan Apartemen Puri Indah Sekupang terkait perpanjangan hak pengalokasian atas tanah dan keluhan pengelolaan

Perkumpulan Kepemilikan Apartemen Puri Indah Sekupang melakukan perjanjian dengan PT. Guthrie Jaya Indah Island Resort yang mencantumkan baha perpanjangan pengalokasian hak atas tanah adalah kewajiban PT. GJIIR dan penghuni apartemen membayar biaya yg wajar untuk hal tsb.
Pada 7 September 2018 (berakhirnya periode alokasi lahan pertama) PT. GJIIR tidak melaksanakan kewajiban kepada pemilik dan menerbitkan surat untuk pembayaran harga baru dengan tarif 12 juta/m2 yang tidak sesuai dengan perjanjian.
Terkait keluhan pengelolaan, PT. GJIIR memungut biaya maintenance sementara pemeliharaan tidak dilakukan dan kondisi bangunan mengkhawatirkan penghuni yang sebagian besar adalah investor WNA dan berimbas ke stigma negatif properti di Indonesia.
PT. GJIIR juga mengirimkas surat bahwa per tanggal 5 Desember 2019 penghuni diminta mengosongkan unit karena terlambat membayar maintenance.

Pokok Permasalahan :
Kepastian hak perpanjangan atas lahan dengan biaya yang wajar dan penghentian ultimatum pengosongan pengeluaran barang oleh PT. GJIIR.

BP Batam 23/11/2019 - 11:52
Permasalahan PT Majuel yang dilaporkan ke pihak Polres Klaten

Pendahuluan :
PT Majuel (PMA) yang berasal dari Korea Selatan bergerak dalam bidang produksi Perlengkapan pakaian dari tekstil yang sudah terdaftar di BKPM sejak tahun 2002 dengan berdomisili di Jl. Kampung Rawa Ilat Rt.002/09 Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat.
Dan saat ini PT Majuel akan melakukan pengembangan produksi dengan akan membangun pabrik di Klaten Jawa Tengah dan sudah menguasai lahan dengan pembelian secara lunas sejak bulan juli 2018 yang terdiri dari blok 1 s/d blok 5 dengan luas secara keseluruhan 28.599 m2.

Kronologis :
Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa pada tanah blok 2 tidak bisa dikuasai karena saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain, pada awalnya blok 2 dimiliki oleh sdr. Soekirdi yang kemudian berdasarkan informasinya bahwa tanah blok 2 sudah dibeli oleh sdri. Sahliyatul Khoiriyah dan dibenarkan olehnya serta sudah menyatakan bahwa tanah tersebut sudah “clear and clean” dan juga sudah dibuatkan surat keterangan kronologis tanah dari notaris sdr. Saleh Hartanto, SH bahwa tanah tersebut dalam kondisi “clean and clear” artinya tidak ada masalah dan disepakati bersama oleh sesama pemilik tanah blok bahwa untuk sistem pembayaran termin 4(empat) kali 20%,30%,30% dan 20% dilakukan melalui transfer ke satu rekening yang telah disepakati melalui rekening milik sdri. Sahliyatul Khoiriyah akan tetapi pihak dari blok 1,blok 3, blok 4 dan blok 5 mendatangi PT Majuel untuk menagih pembayaran tanah yang dijanjikan padahal pihak perusahaan sudah membayarnya melalui tranfer ke sdri. Sahliyatul Khoiriyah.

Kemudian diadakan rapat dan disepakati bahwa untuk pembayaran berikutnya transfer melalui rekening sdr. Eko Prayitno (orang yang dipercayakan oleh perusahaan/broker) akan tetapi sdr. Eko Prayitno hanya membayarkan kepada pihak pemilik tanah blok 1, blok3, blok 4 dan blok 5, untuk pemilik blok 2 tidak dibayarkan dengan beralasan bahwa blok 2 an. Sdri. Sahliyatul Khoiriyah sudah cukup dibayarkan pada saat pembayaran pertama dan kedua.
Akan tetapi karena sdri. Sahliyatul merasa belum dibayarkan sisanya sebesar 50% maka secara sepihak menaikan harganya dari 325.000/m2 menjadi 500.000/m2, dan menyatakan bahwa semua blok adalah tanah miliknya akan tetapi tidak bisa membuktikannnya dan saat ini tanah blok 2 sudah dijual oleh sdri. Sahliyatul Khoiriyah kepada pihak lain dan sudah diberikan uang muka langsung kepada pemiliknya a. Pak Puji n( Ahli waris) dan sudah dibuatkan Akta Jual Beli dikantor Notaris Saleh Hartanto, SH
Menurut Analisa dari pihak perusahaan bahwa ada konspirasi dari broker dengan notaris yang ditunjuk perusahaan sehingga begitu mudahnya terjadi jual beli kepada pihak lain
Pihak PT Majuel merasa dirugikan atas kejadian tersebut dan sudah melaporkan ke pihak Polres Klaten dan sampai saat ini belum ada progress/perkembangan dari hasil laporan tersebut.

kepolisian RI 14/11/2019 - 10:24
Permasalaan APTRINDO tentang Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2019 dalam rangka pengaturan lalu lintas mobil Barang di Palembang

Sejak 15 Juli 2019 para pengusaha truk di Palembang sampai saat ini masih mematuhi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2019 dalam rangka mengatur mengatur lalu lintas mobil barang di Kota Palembang untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan raya di Palembang.

Para pengusaha truk hanya bisa mengirim barang antara jam 09.00 sampai dengan jam 15.00 dan jam 21.00 sampai dengan jam 06.00. Sedangkan untuk kembali lagi ke Pelabuhan harus menunggu pada pukul 21.00. karena dalam Peraturan Walikota tersebut dinyatakan bahwa Truk hanya boleh lewat dalam kota/ pelabuhan antara pukul 21.00 s.d 06.00. Disatu sisi kegiatan pergudangan berlangsung pukul 08.00 s.d pukul 16.00.

Oleh karena itu, timbul dampak-dampak ekonomi terhadap para pelaku usaha di Palembang berupa penambahan biaya yang akhirnya akan meningkatkan biaya logisitik dan meningkatnya harga barang-barang di sekitar Kota Palembang pada khususnya dan pulau Sumatera Pada Umumnya.

Selain itu juga akan berdampak bagi para pelaku ekspor/impor di Pelabuhan Palembang sendiri dengan adanya biaya tambahan bagi eksportir dan importir yang nantinya akan mengalihkan kegiatan ekspor/impornya ke pelabuhan lain selain Pelabuhan Palembang.

Kemendagri 12/11/2019 - 14:34
Permasalahan Badan Usaha Jasa Konstruksi PMA terkait Implementasi Permen PUPR No. 09/PRT/M/2019

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2019 tidak sejalan dengan peraturan sebelumnya dan semangat investasi BKPM
Peraturan tersebut memaksa penjualan ekuitas minimal 30-33% ke perusahaan konstruksi lokal 100% dengan kualifikasi besar dan klasifikasi jasa konstruksi yang sama
Ijin pelaksanaannya harus memiliki paling sedikit satu pekerjaan Jasa Konstruksi per subklasifikasi dalam masa periode 3 tahun sesuai masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU)
Tidak diterapkannya “ asas Grandfather Clause” untuk penanaman modal yang sudah ada

Pokok Permasalahan :
Penerapan secara efektif “ asas Grandfather Clause” untuk perusahaan investasi yang sudah ada dan beroperasi di Indonesia sebelum Permen PUPR diterbitkan

Kementerian PUPR 12/11/2019 - 14:28
Permasalahan ganti rugi tanah bersertifikat di Bandara Sentani

Mengingat telah adanya pembangunan pengembangan perluasan Bandara Kelas I Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, diatas tanah besrtifikat atas nama:

1. Franzalbert Joku (Alm.) No. 04288 dengan Luas 1.165
2. Ambrosius Taime No. 02532, No. 02533, No. 02534, No. 02535 dengan luas 8.906

bahwa dari dampak pengembangan tersebut maka kami pemegang sertifikat atas tanah telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Menteri Perhubungan yang realisasinya belum terlaksana sampai sekarang.

Kementerian Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Udara 06/11/2019 - 11:16
Laporan keluhan mengenai tingkat mutu pelayanan listrik PLN tahun 2019 yang dilaporkan oleh PT Indo Kordsa Tbk.

PT. Indo Kordsa Tbk ijin menyampaikan keluhan dan masukan terkait persoalan keandalan PLN dalam menyediakan Listrik untuk kebutuhan perseroan dan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PLN khususnya TMP pada UP3 Gunung Puteri (lokasi industri Perseroan) sesuai dengan keputusan Dirjen Ketenagalistrikan No. 201K/20/DJL.3/2019 tentang Besaran Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN Tahun 2019.

Pada Hari minggu, 4 Agustus 2019, pulau Jawa telah mengalami pemadaman listrik secara serentak, dimana PT. Indo Kordsa Tbk mengalami pemadaman selama 4 Jam 57 Menit dan PT Indo Kordsa Polyester mengalami pemadaman selama 5 Jam 36 menit. setelah pemadaman tersebut kondisi arus listrik yang diterima oleh perseroan tidak optimal.

Terhadap kompensasi atas gangguan tersebut, perseroan mengeluhkan besaran TMP PLN tahun 2019 yang berlaku saat ini terkait gangguan listrik meningkat menjadi 7 Jam dari tahun sebelumnya 2 jam 30 menit.

Permohonan Kompensasi Perseroan kepada PLN terkait pemedaman listrik tanggal 4 Agustus 2019 ditolak oleh PLN dengan alasan tidak memenuhi TMP 2019 are UP3 Gunung Puteri.

Kami meminta agar keputusan Dirjen Ketengalistrikan No. 201K/20/DJL.3/2019 tentang Besaran Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN Tahun 2019 khususnya pada lampiran TMP PLN 2019 area Gunung Puteri mengenai lama ganguan dapat direvisi minimal kembali menjadi 2 jam 30 Menit atau lebih baik sehingga Perseroan dapat mengajukan kompensasi yang layak atas kerugian yang dialami.

Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM 06/11/2019 - 10:53

Pages

Subscribe to Front page feed