Permasalahan KL Terkait Post date
Permasalahan Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance atas Tindakan Ingkar Janji Jiwasraya

1. FKPPB adalah WNI dan WNA pemegang Polis berjumlah sekitar 200 orang. Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Investasi/Polis yang diterbitkan oleh Jiwasraya, maka pada saat jatuh tempo periode investasi, Pemegang Polis selaku Investor berhak melakukan Penarikan Nilai Tunai Akhir Periode Investasi sehingga Jiwasraya wajib melakukan pembayaran sebesar Nilai Tunai tertera dalam Polis Jatuh Tempo.
2. Bulan Oktober 2018 Jiwasraya menerbitkan surat kepada masing-masing Bank Mitra dengan menawarkan Roll Over dan keputusan sepihak Jiwasraya menetapkan pembayaran bunga pengembangan investasi tanpa persetujuan pemegang Polis.
3. Sebagian dana pemegang Polis adalah dana Repatriasi hasil tax amnesty 2016 yang diinvestasikan dalam produk Jiwasraya
4. 5 dari 7 mitra Bank Jiwasraya telah bersurat ke OJK namun belum ada tanggapan
5. FKPPB telah mengirimkan surat ke Menteri BUMN namun belum ada tanggapan

Kemen BUMN 08/03/2019 - 14:27
Permasalahan PT. Buana Pratama Sejahtera terkait Penyelesaian Penataan Gunung Botak dan Gogrea di Kab. Buru Prov. Maluku

PT. Buana Pratama Sejahtera melaksanakan PKS dan menerima SPK Dinas ESDM Prov. Maluku untuk kegiatan penataan dan pemulihan lingkungan bekas area PETI di Gunung Botak dan Gogrea di di Kab. Buru Prov. Maluku dengan klausul segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan.
Namun aktifitas PETI kembali marak pada TW II 2016 dan TW I 2017. Pada akhir Mei 2017 gubernur Maluku melakukan pencabutan penghentian sementara operasional perusahaan.
Sejak Agustus 2018 Direksi PT. BPS telah menghadapi masalah hukum :
1. Masalah penggunaan bahan kimia dalam pengolahan
2. Masalah perijinan terkait lahan digunakan
3. Masalah pengolahan limbah dianggap B3 dan perlu ijin prinsip Kemen LHK
4. Masalah kegiatan akhir 2015-Mei 2016 (perusahaan belum memiliki ijin resmi).
Terbit SK Gubernur Maluku No. 283 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang penghentian sementara kegiatan operasional perusahaan di Gunung Botak.

kapolri 18/02/2019 - 12:08
Permasalahan Paguyuban Pedagang Pasar Cileungsi terkait Perizinan Toko Modern Ananda Fashion di Cileungsi

Paguyuban Pedagang Pasar Cileungsi melaporkan keberatan atas dibukanya kembali Toko modern Ananda Fashion yang baru memiliki NIB dari OSS dan belum memiliki Izin Operasional dan IMBG telah dibekukan.
Permaslahan sudah dilaporkan ke Ombudsman RI dan difasilitasi kesepakatan bahwa Satpol PP akan menutup Toko Modern Ananda Fashion dalam waktu 30 hari kerja. Namun 1 minggu kemudian sudah dibuka oleh pemilik dengan dalih telah mengantongi Izin OSS
PPPC telah melaporkan permasalahabn kepada Sekda Kab. Bogor selaku Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan Surat Nomor : 01/PPPC/10/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 namun sampai saat ini belum ada tanggapan.

Pemprov Jabar, Pemkab Bogor 17/02/2019 - 17:03
Permohonan Batam Shipyard Offshore Association Atas Tidak Diberlakukannya PPh 22 Impor atas bahan baku dan Bea Masuk Anti Dumping di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (FTZ Batam)

Kondisi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas\ dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), merujuk pada Peraturan Pemerintah No.10 tahun 2012.
Pada Pasal-19 ayat 1 menyebutkan :
“Barang asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean wajib dilunasi bea masuk, PPN, dan/atau pajak penghasilan pasal 22 Undang Undang Pajak Penghasilan “
Dari pasal tersebut di atas dan serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh KementerianKeuangan RI mengakibatkan kapal-kapal produksi Batam yang akan diserahkan ke pemilik kapal di Tempat Lain di Luar Daerah Pabean (TLDDP) maupun kapal-kapal Batam milik perusahaan pelayaran di Batam dikenakan BMAD dan PPh 22 impor bagi perusahaan galangannya.
Walaupun pemilik kapal sebagai pemegang SIUPAL/Pelayaran Nasional sudah mempunyai SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT (SKTD) yg dikeluarkan dari kantor pajak setempat pemilik kapal berdomisili.
Menurut BSOA Sebagai alat transportasi/alat angkut strategis, kapal dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 22 berdasarkan PMK No.34/PMK010/2017, pasal 3 ayat (1) poin (15). Tidak hanya pengecualian terhadap pungutan PPh Pasal 22, kapal sebagai alat transportasi strategis juga dibebaskan/tidak dipungut PPN atas Impor dan Penyerahan Jasa Kena Pajak atas Alat Angkut Tertentu (Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015 dan PMK No.193/PMK.03/2015).

Kemenkeu 17/02/2019 - 16:43
Permasalahan Penundaan Surat Rekomendasi Impor Limbah Non B3 PT Xin Hua Xin

PT. Xin Hua Xin telah memiliki Akta Pendirian, Izin OSS, dan bidang usaha tidak termasuk dalam DNI serta modal telah disetor ke Bank Indonesia namun sampai saat ini belum mendapatkan Surat persetujuan impor limbah non B3 dikarenakan Kementerian LHK belum mengeluarkan rekomendasinya karena adanya surat Menteri LHK kepada Menteri Perdagangan RI.
Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 sampai saat ini belum direvisi sehingga seharusnya persetujuan impor masih bisa diterbitkan selama PT. Xin Hua Xin memenuhi persyaratan.

Kemen LHK 16/02/2019 - 01:23
Permasalahan Vinmar Overseas, LTD., (yang diwakili oleh Tony Budidjaja, SH., LL.M., FCIArb.) terkait kerjasama jual beli biodiesel dengan PT. Sumi Asih

Permasalahan Vinmar Overseas, LTD., (yang diwakili oleh Tony Budidjaja, SH., LL.M., FCIArb.) terkait kerjasama jual beli biodiesel dengan PT. Sumi Asih
Arbitrase telah menyatakan bahwa Sumi Asih wanprestasi dan diperintahkan membayar 6 juta USD. Selanjutnya proses eksekusi di pengadilan Indonesia dilaksanakan oleh PN Jakpus dan diserahkan kepada PN Bekasi.
Sampai dengan saat ini selama 8 tahun proses eksekusi belum dapat dilaksanakan dengan berbagai macam alasan.

31/01/2019 - 11:34
Permasalahan PT. Geo Dipa Energi (Persero) terkait pengembangan infrastruktur kelistrikan

PT. Geo Dipa Energi (GDE) telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 1 dan PLTP Patuha Unit 1.
Permasalahan hukum antara PT. GDE dengan PT. Bumigas Energi bermula dari pembatalan kontrak oleh PT. GDE karena PT. Bumigas wanprestrasi padahal PT. GDE dan Bumigas sudah menandatangani kontrak untuk Dieng dan Patuha Gheotermal Project Development senilai USD 488,9 juta.

31/01/2019 - 11:25
Permasalahan keberatan tagihan PBB PT. Titanium Property

PT. Titanium Property sedang membangun Titanium Property yang direncanakan terdiri dari 3 tower dan saat ini baru 1 tower yang sudah beroperasi dan 2 lagi masih tahap pembangunan.
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Rebo (UPPRD Pasar Rebo) telah menerbitkan tagihan PBB untuk ketiga tower tersebut, dengan besaran Rp. 1,228,854,600 (untuk thn 2016, 2017, 2018).
Terhadap hal tsb, PT. Titanium Property sudah beberapa kali mengirimkan surat kepad Gub. DKI Jakarta agar dilakukan perhitungan ulang agar tagihan didasarkan pada fakta dilapangan bukan pada rencana pembangunan, yaitu surat :
No. 043/GA/PTTP/IX/2016 tertanggal 30 September 2016
No. 018/GA/PTTP/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017
No. 026/GA/PTTP/IX/2018 tertanggal 23 September 2018.

Kemenkeu 22/01/2019 - 14:26
Permasalahan disampaikan DPRD Kota Batam terkait persoalan pajak PT Ghim LI Indonesia

Permohonan DPRD Kota Batam terkait keberatan pajak PT Ghim Li Indonesia yang terdiri atas
Koreksi peredaran usaha oleh Oknum Pemeriksa pajak KPP Madya Batam tahun 2006-2008 dianggap bertentangah dengan hukum dan undang-undang perpajakan karena tidak didukung bukti yang sah dana data kongkrit (hanya berdasarkan asumsi dan analisis pemeriksa pajak.
Koreksi pemeriksa pajak KPP Madya Batam berdasarkan asumsi adanya hubungan istimewa PT. GLIN dan GLGSG dianggap tidak berdasarkan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat 4 huruf a dan b UU PPh.
Harapan PT Ghim Li Indonesia
Dirjen Pajak cq KPP Madya Batam mencabut dan membatalkan koreksi peredaran usaha dan surat ketetapan pajak serta tidak melakukan tindakan apapun sampai terbitnya putusan PK dari MA RI

10/01/2019 - 12:07
Permasalahan Keberatan Pemeriksaan Pajak PT Nutricia Indonesia Sejahtera (NIS)

Permohonan memfasilitasi pertemuan PT Nutricia Indonesia Sejahtera (NIS) dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 2 (KPP LTO 2) dikarenakan terlalu pendeknya waktu penyelesaian seluruh pemeriksaan serta proses pemeriksaan yang sangat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga konsekuensi yang harus ditanggung PT Nutricia Indonesia Sejahtera (NIS) adalah adanya kemungkinan kurang bayar pajak sebesar 111 Milyar yang harus dibayarkan.
Harapan PT Nutricia Indonesia Sejahtera (NIS) :
Tidak seluruh pemeriksaan diselesaikan dalam tahun 2018 ini, terutama untuk tahun Pajak 2014 ke atas dimana masa dluarsanya masih di 2019 ke atas.
Koreksi yang dilakukan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan proses pemeriksaan agar dapat dilaksanakan sesuai norma umum dan peraturan yang berlaku sehingga hak perusahaan dapat dijalankan

10/01/2019 - 11:57

Pages

Subscribe to Front page feed